DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 6 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 72

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK; KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH; PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN; PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN; PENDANAAN; PELAPORAN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; PERAN SERTA MASYARAKAT; PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi * Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peinenntnhan Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan : urusan Administrasi Kependudukan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menctapkan Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan; 2 M engingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kcpublik IndonesiaTahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tk. I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Ferpu Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); , i
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 ten Lang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lcmtxiran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Bersyaratan, Ruang lin k u p dan ta t cara pemberian h«k akses serta pemanfaatan Nomor induk kependudukan, data kependudukan dan Kartu Tanda penduduk elektronik
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA dan GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2.Pemerintah Daerah ad alah !Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3.G ubem ur adalah Gubem ur Sulawesi Tenggara. 4 ' ■J.'
4.Perangkat Daerah adalali unsur pembantu Gubem ur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjudi kewenangan Daerah.
5.Instansi Pelaksana adalah Organisasi perangkat jicmerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwennng 5
14.Kuantitas Penduduk adalah juralah penduduk akibat dari perbedaan antara jum lah penduduk yang Iahir, mati, dan pindah tempat tinggal. 15-Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk da lam aspck fisik dan non fisik yang meliputi dcrujat kcschatan, pcndidikan, pekpijaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan mcnikmati kehidupan sebagai m anusia yang bertaqwa, Ixtrbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
16.Mobilitas Penduduk adalah gerak ke ruangan penduduk dengan melewati batas adm inistrasi kabupaten/koln.
17.Profil Perkembangan Kependudukan adalah gamlwiran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukai i
18.Database Kependudukan adalah kumpulan bcrbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
19.Administrator Database Kependudukan, adalah petugas yang mengelola Database Kependudulcan piida Pcnyclengj^ini Pemerintah Daerah, yang diberi hale akscs oleh Mentcri. lembaga negara,2 0 .Pengguna Data adalali kem enterian/lembaga pemerintah non kementerian ' i ■ d an /atau badan hukum Indonesia yang memerlukan informasi data kependudukan sesuai dengan bidangnya.
21.Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Mentcri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara Daerah untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan. 22.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan !informasi adm inistrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan. 6
23.Data Warehouse adalah suatu sistem komputer untuk mengarsipkan, melakukan query yang komplck dan menganalisis data historis adm inistrasi kependudukan secara periodik tanpa membebani SIAK.
24.Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang ham s dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tan da Penduduk d an/atau surat keterangan kependudukan Iainnya meliputi pindah da tang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. 2 5 . Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang l>crsifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
26.Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data ten tang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
27.Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi c:ip yang merupakan identitas resm penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksanan.
28.Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami rich seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir inati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nam a dan pcruUalum status kewarganegaraan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap Penduduk mempunyai hak im tuk memperoleh:

a.Dokumen Kependudukan;
b.pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; y
c.perlindungan atas D ata Pribadi;
d.kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
e.informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya d an /atau keluarganya; dan L ganti rugi dan pemulihan nam a baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana. 7

Pasal 3

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kepcndudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kcpada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang dipcrlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAM

Pasal 4

Pemerintah daerah wajib dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh gubem ur dengan kewenangan meliputi: el koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

b.pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi prlaknunuan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
c.pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
d.pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan bcrskala provinsi berasal dari data kependudukan yang tclah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kcmcntcrian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam ncgcri;
e.koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kepencjudulcan; dan
f.penyusunan profil perkembangan kependudukan bcrskala Provinsi. P a s a l 5

(1)koordinasi penyelenggaraan adm inistrasi kcpendudukan dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan olch Gubemur dcngan instansi vertikal, lcmbaga Pcmerintah Non Kementerian dan Pcmerintah Kabupatcn/Kotn;
(2)koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dcngan perencanaan, pengorganisasian, pclaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kcpendudukan

Pasal 6

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, gubem ur:

a.memberikan bimbingan teknis pendaftaran i^nduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependutlukmi dmi pendayagunaan data kependudukan;
b.melaksanakan supervisi kegiatan data kependudukan serta penyelenggaraan adm inistrasi kependudukan; dan
c.memberikan konsultasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pasal 7

' Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, gubem ur mengadakan:

a.koordinasi sosialisasi an tar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non kementerian;
b.keija sama dengan organisasi kemasyarakatan dan i perguruan tinggi; i
c.sosialisasi iklan layanan masyaralcat melalui media cetak dan elektronik; dan <
d.komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, gubem urm elakukan:
1. a.pengelolaan data kependudukan yang bcrsifat perseorangan, agregatdan data pribadi; dan
2. b.penyajian data kependudukan yang valid,! akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik.
(3)Penyediaan informasi adm inistrasi kependudukan registrasi an tar perangkat daerah;
1. b.koordinasi data kependudukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, sinkronisasi dan penyamaan persepsi.
2. c.koordinasi data kependudukan dalam membentuk database kependudukan yang sah, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan u n tu k pelayanan publik dan perencanaan pembangunan.

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, gubem ur melakukan koordinasi-. dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi. 1 0 , *6aBIV PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPENDUDIJKAN

Pasal 10

dilindungi kerahasiaannya oleh Gubem ur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pem erintahan di

Isi peraturan

Teks72PDFHirarki

Memuat teks peraturan…