DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 5 April 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 182

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II WILAYAH LAUT BAB III PEMANFAATAN BAB IV TUGAS DAN KEWENANGAN BAB V PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BAB VI PENATAAN RUANG LAUT BAB VII PERIZINAN BAB VIII KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT BAB X KERJA SAMA BAB XI PELANGGARAN BAB XII LARANGAN BAB XIII PENYIDIKAN BAB XIV SANKSI BAB XV KETENTUAN PERALIHAN BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah berhak

Menetapkan

menetapkan kebijakan berdasarkan kewenangannya dan mempunyai tanggung jawab atas perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; r: Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
2. 3.UndangUndang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara GUBERNUR SULAWESITENGGARA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANDAERAHPROVINS! SULAWESITENGGARA NOMOR 5 TAHUN2023 TENTANG PENGAWASANSUMBER DAYAKELAUTANDAN PERIKANAN OUBERNURSUk~WESITENOC1AR.A SALIN AN
3. 4.Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. 5.UndangUnd ang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. 6.UndangU ndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
6. 7.Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
7. 8.Undang Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Rwepublik Indonesia Nomor 4427) sebagaimana telah diubah dengan UndangUn dang Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara 2

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4.Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan. MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN SUMBER DAYAKELAUTANDAN PERIKANAN. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH PROVINS! SULAWESITENGGARA dan GUBERNUR SULAWESITENGGARA Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 3
5.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota di dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.
6.Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan Laut dan/ atau kegiatan di wilayah Laut yang meliputi dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulaupul au kecil.
7.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
8.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiantannya.
9.Pengawasan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk tercapainya kesadaran dan kepatuhan pada pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan terhadap Peraturan dan perundangan serta tegaknya hukum demi ketertiban pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
10.Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan/ atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
11.Sistem Pemantauan Kapal Perikanan yang selanjutnya disingkat SPKP adalah salah satu sistem pengawasan Kapal Perikanan dengan menggunakan peralatan yang telah ditentukan untuk mengetahui pergerakan dan aktivitas Kapal Perikanan.
12.Surat Keterangan Aktivasi Transmiter yang selanjutnya disingkat SKAT adalah dokumen tertulis yang menyatakan bahwa Transmiter SPKP online pada Kapal Perikanan tertentu telah dipasang, diaktifkan, dan dapat dipantau pada pusat pemantauan Kapal Perikanan.
13.Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
14.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
15.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
16.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, yang selanjutnya disebut PPNS Perikanan adalah pejabat pegawai negeri sipil perikanan yang berdasarkan Peraturan perundang Undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang Undang yang menjadi dasar hukumnya masingm asing.
17.Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan 4

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 4

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

Pasal 3

Maksud pembentukan Peraturan Daerah mi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dilaksanakan berdasarkan asas:

a.manfaat;
b.keadilan;
c.kepastian hukum;
d.kemitraan;
e.kemandirian;
f.keterpaduan;
g.keterbukaan;
h.efisiensi;
1. 1.kelestarian; dan J. pembangunan yang berkelanjutan. dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zot: .a ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
2. 18.Wilayah Pengelolahan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat yang selanjutnya disebut WPPNRI PD adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan, yang meliputi sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di Wilayah Negara Republik Indonesia.
3. 19.Nomor Induk Usaha yang selanjutnya disebut NIB adalah nomor yang menjadi tanda pengenal pelaku usaha.
4. 20.Unit Pengelolaan lkan yang selanjutnya disingkat UPI adalah kegiatan usaha pengelolaan ikan baik secara berkelompok atau pelaku usaha mandiri.
5. 21.Alat Penangkapan lkan yang selanjutnya disingkat API adalah sarana dan perlengkapan atau bendab enda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
6. 22.Alat Bantu Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat ABPI adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan.
7. 23.Laut Lepas adalah bagian dari Laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia, Laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.
8. 24.Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

Pemanfaatan wilayah laut teritorial di Daerah merupakan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah Laut Lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Pemanfaatan wilayah perairan laut teritorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Kewenangan pemanfaatan wilayah perairan laut teritorial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan O (nol) mil laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB II

WILAYAH LAUT

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah mi meliputi:

a.wilayah laut;
b.Pemanfaatan;
c.Pengawasan sumber daya kelautan dan Perikanan;
d.penataan ruang laut;
e.perizinan;
f.lembaga dan sumber daya masyarakat;
g.peran serta masyarakat;
h.kerja sama;
1. 1.larangan;
j.penyidikan;
k.ketentuan pidana; dan
1. 1.ketentuan peralihan.
a.menjamm potensi kelautan dan perikanan serta ekologinya agar tetap lestari dan dapat dimanfaatkan secara optimal demi tercapainya kemakmuran masyarakat dan keberlanjutan pemenuhan kebutuhan pangan generasi sekarang dan yang akan datang;
b.menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku pengrusakan sumber daya kelautan dan perikanan;
c.menjamin sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;
d.meningkatkan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak pihak terkait dalam pengawasan aktifitas pemanfataan sumber daya kelautan dan perikanan yang merusak dan tidak bertanggungjawab;
e.melestarikan budaya dan mengembangkan pengetahuan kelautan dan perikanan bagi masyarakat daerah; dan
f.mengembangkan sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan yang profesional, beretika, berdedikasi, dan mengedepankan kepentingan umum. 6

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melakukan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan untuk sebesarbesa rnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dengan menggunakan prinsip ekonomi biru.
(2)Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan memperhatikan aspek:
1. a.keterpaduan antara kegiatan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, antar pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam perencanaan dan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan;
2. b.kepekaan/kerentanan ekosistem suatu kawasan yang akan dijadikan obyek pemanfaatan;
3. c.ekologis yang mencakup fungsi perlindungan dan konservasi;
4. d.kondisi sosial dan ekonomi masyarakat;
5. e.politik yang mencakup fungsi pertahanan, keamanan, dan kedaulatan Negara Kesatuan
6. f.teknologi ramah lingkungan; dan
7. g.budaya dan hak masyarakat lokal serta masyarakat tradisional.

BAB III

PEMANFAA TAN

Pasal 7

Pelaksanaan kewenangan pemanfaatan wilayah laut teritorial oleh Daerah meliputi:

a.eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di luar minyak dan gas bumi;
b.penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah laut;
c.pelaksanaan perizinan di bidang pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
d.pemberian insentif kepada masyarakat yang terlibat aktif dalam pemeliharaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
e.pemungutan retribusi izin di bidang pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
f.penegakan hukum dalam pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
g.pemberdayaan nelayan, masyarakat pesisir dan pulau pulau kecil; dan
h.kerja sama interregional dalam pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat melibatkan peran serta masyarakat.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/ atau pengaduan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Sumber Daya Kelautan.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan un tuk:
1. a.mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dengan ketentuan peraturan perundang Undangan; dan
2. b.menjaga pemanfaatan Sumber Daya Kelautan yang berkelanjutan.

Isi peraturan

Teks182PDFHirarki

Memuat teks peraturan…