DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

RPJPD disusun dengan sistematika sebagai berikut: a. BAB I. Pendahuluan b. BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah c. BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis d. BAB IV. Visi dan Misi Daerah e. BAB V. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok f. BAB VI. Penutup

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045; GUBERNUR SULAWESITENGGARA, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERATURANDAERAH PROVINS! SULAWESITENGGARA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG RENCANAPEMBANGUNANJANGKA PANJANG DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARATAHUN 2025-2045 GUBERNUR SUIAWESI TENGGARA ' . . SALIN AN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mermmpm pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
5.Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disingkat Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
6.Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
7.Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen daerah dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045, yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen rencana pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH PROVINS! SULAWESITENGGARA dan GUBERNUR SULAWESITENGGARA
4.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987); Menetapkan Pasal 4 RPJPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.BAB I. Pendahuluan
b.BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah
c.BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis
d.BAB IV. Visi dan Misi Daerah
e.BAB V. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok
f.BAB VI. Penutup

BAB IV

Visi & Misi Daerah -------------------------------------------------------- 4.1. Visi Pembangunan Tahun 2025 – 2045 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 3

RPJPD merupakan penjabaran lebih lanjut mengenai visi, misi, dan arah pembangunan daerah dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional selama 20 (dua puluh) tahun mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

Pasal 2

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Periode 2025 - 2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD.

10.Visi RPJPD Tahun 2025-2045 adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2045 sebagai hasil pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun yang selaras dengan Visi RPJPN Tahun 2025- 2045.
11.Misi RPJPD Tahun 2025-2045 adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJPD Tahun 2025-2045 dengan memperhatikan Misi (agenda) Pembangunan Nasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045.
12.Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045 adalah kerangka kerja dua puluh tahunan yang dijabarkan menjadi per lima tahunan guna mencapai target sasaran pokok dalam rangka mewujudkan Visi RPJPD Tahun 2025-2045.
13.Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045 adalah gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025- 2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.
14.Permasalahan Pembangunan dalam RPJPD Tahun 2025- 2045 adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/ capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
15.Isu Strategis dalam RPJPD Tahun 2025-2045 adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.

BAB II

Gambaran Umum Kondisi Daerah ------------------------------------------------------------ 2.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1. Geografi A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Pasal 9

RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara berlaku tahun 2025-2045.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Gubernur yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 4), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi dan program Gubernur/Wakil Gubernur.
(3)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan visi, misi dan program calon Gubernur/Wakil Gubernur pada saat pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur. LEMBARAN DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA TAHUN 2024 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA: (5-241/2024) ASRUN LIO Diundangkan di Kendari pada tanggal 30 - 9 - 2024 SEKRETARIS DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA, ttd KOMJEN POL (P) Dr.(H.C) ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H. Ditetapkan di Kendari pada tanggal 30 - 9 - 2024 Pj. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, ttd Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB III

Permasalahan & Isu Strategis ------------------------------------------------------------ 3.1. Permasalahan Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Permasalahan pembangunan dalam RPJPD Tahun 2025 – 2045 adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. i RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 KATA PENGANTAR Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045 ini dapat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045 merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang dibahas dan disepakati bersama stakeholder atau pemangku kepentingan. Berdasarkan ketentuan di atas, penyusunan RPJPD Tahun 2025 – 2045 mengikuti periode RPJPN Tahun 2025 – 2045 yang disusun oleh Pemerintah Pusat melalui koordinasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. RPJPD merupakan dokumen perencanaan yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan dokumen perencanaan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Selain itu dokumen perencanaan ini menjadi pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Muatan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara telah menunjukkan konsistensi dan sinkronisasi dengan muatan dokumen RPJPN Tahun 2025 – 2045, melalui perumusan visi, 5 (lima) sasaran visi, 8 (delapan) misi pembangunan, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan dalam dokumen RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 yang wajib berpedoman pada RPJPN Tahun 2025 – 2045. Visi Indonesia Emas 2045 dalam RPJPN Tahun 2025 – 2045 diukur melalui 5 (lima) sasaran visi dan diwujudkan melalui 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan yang terdiri dari 3 (tiga) transformasi Indonesia, 2 (dua) landasan transformasi, dan 3 (tiga) kerangka implementasi transformasi. Kedelapan agenda tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan yang diukur melalui 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan. Adapun angka yang terkandung dalam 8 (delapan) Misi (Agenda) Pembangunan Nasional, 17 (tujuh belas) Arah (Tujuan) Pembangunan Nasional, dan 45 (empat puluh lima) Indikator Utama Pembangunan, secara utuh mencerminkan semangat kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang berlandaskan Pancasila Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045 ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian target-target pembangunan daerah. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045 merupakan dokumen daerah yang perlu diketahui ii RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 dan dipahami sebagai dokumen bersama bagi seluruh komponen masyarakat dalam membangun Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045. Semoga Allah SWT memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita semua agar perencanaan yang kita tetapkan ini dapat diimplementasikan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat di Sulawesi Tenggara. ii RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR.............................................................................................. DAFTAR ISI……………………………………………………………………………………….. i iii DAFTAR GAMBAR………………………………………………………………………………. iv DAFTAR TABEL…………………………………………………………………………………. vi BAB I PENDAHULUAN……………………………………………………………………. I-1 1.1. Latar Belakang……………………………………………………………… I-1 1.2. Dasar Hukum Penyusunan……………………………………………… I-6 1.3. Hubungan Antar Dokumen……………………………………………… I-10 1.4. Maksud dan Tujuan……………………………………………………….. I-12 1.5. Sistematika Penulisan…………………………………………………….. I-13 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH…………………………………….. II-1 2.1. Aspek Geografi dan Demografi………………………………………….. II-1 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat………………………………………. II-26 2.3. Aspek Daya Saing………………………………………………………….. II-57 2.4. Aspek Pelayanan Umum………………………………………………….. II-67 2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 – 2025…………………………………………………………………………… II-171 2.6. Trend Demografi dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik…………………………………………………………… II-185 2.7. Pusat Pertumbuhan Wilayah……………………………………………. II-202 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS……………………………………. III-1 3.1. Permasalahan………………………………………………………………. III-1 3.2. Isu Strategis ………..………………………………………………………. III-5 BAB IV VISI DAN MISI DAERAH………………………………………………………… IV-1 4.1. Visi Daerah Tahun 2025 – 2045………………………………………… IV-1 4.2. Misi Daerah Tahun 2025 – 2045……………………………………….. IV-8 BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK……………………………….. V-1 5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025 – 2045……………….. V-1 5.2. Sasaran Pokok Pembangunan Tahun 2025 – 2045………………… V-10 BAB VI PENUTUP……………………………………………………………………………. VI-1 iii RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1. Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainnya …………….…………………… I-10 Gambar 2.1. Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, 2023………………………… II-2 Gambar 2.2. Persentase Terhadap Luas Wilayah Menurut Kelompok Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022………………………………………………………………………… II-3 Gambar 2.3. Kondisi Topografi Sulawesi Tenggara………………………………… II-5 Gambar 2.4. Peta Struktur Ruang RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara…………....................................................................... II-12 Gambar 2.5. Peta Kawasan Strategis RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara…….. II-12 Gambar 2.6. Peta Rawan Bencana Provinsi Sulawesi Tenggara ……………… II-22 Gambar 2.7. Indeks Risiko Bencana Provinsi Sulawesi Tenggara……………… II-22 Gambar 2.8. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tenggara Tahun 2019- 2024……..………………………………………………………………….. II-28 Gambar 2.9. PDRB per Kapita Sulawesi Tenggara (Juta Rupiah), Tahun 2019- 2024…….………………………………………………………………….. II-29 Gambar 2.10. Inflasi Sulawesi Tenggara (Persen) Tahun 2020- 2024………………………………..………………………………………… II-31 Gambar 2.11. Grafik Perkembangan Gini Ratio Sulawesi Tenggara Periode September 2021 – September 2023…………………………………… II-32 Gambar 2.12. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tenggara dan Nasional, Tahun 2018-2023……………………………………………. II-35 Gambar 2.13. Capaian Indeks Keluarga Sehat,Tahun 2018-2023………………. II-48 Gambar 2.14. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Daerah Tempat Tinggal, Agustus 2019 – Agustus 2023………… II-52 Gambar 2.15 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin, Agustus 2020 – Agustus 2023…….………………. II-53 Gambar 2.16. Perbandingan Nilai Dimensi Pembentuk IPK Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2023……………………………………………. II-54 Gambar 2.17. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2023………………………………………………………… II-60 Gambar 2.18. Perkembangan Angka Ketergantungan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2023……………….…………….……………. II-62 Gambar 2.19. Jumlah Kasus Malaria di Sulawesi Tenggara Tahun 2018- 2023…………………………………………………….…………………… II-85 Gambar 2.20. Peta Jaringan Jalan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023……………………………….…………………………………………. II-90 Gambar 2.21. Peta Daerah Irigasi Provinsi Sulawesi Tenggara ……….…………. II-91 Gambar 2.22. Peta Kerentanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 (Food Security and Vulnerability Atlat) Prioritas Komposit II-111 Gambar 2.23. Peta Sebaran Lokasi TPA di Provinsi Sulawesi Tenggara………… II-118 Gambar 2.24. Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Sulawesi Tenggara Tahun 2020-2045 …………………..……………………………….…………….. II-186 Gambar 2.25. Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020-2045 per 5 tahun………………………………………………………………………… II-186 Gambar 2.26. Proyeksi Laju Pertumbuhan Penduduk Prov. Sultra Tahun 2020-2035…………………………………………………….……………. II-187 iv RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 Gambar 2.27. Rasio Ketergantungan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020- 2050 ……………………………………………………….…….………… II-189 Gambar 2.28. Rasio Ketergantungan Nasional Tahun 2020-2050……….…….. II-189 Gambar 2.29. Proyeksi Persentase Komposisi Umur 15-54 Tahun…..………… II-191 Gambar 2.30. Proyeksi Jumlah Rumah Tangga di Provinsi Sulawesi Tenggara II-193 Gambar 2.31. Skenario Proyeksi Daya Dukung dan Kebutuhan Air di Provinsi Sulawesi Tenggara ……………………………………………………….. II-197 Gambar 2.32. Potensi Lahan Pertanian Tanaman Pangan (Sawah)…………….. II-203 Gambar 2.33. Potensi Kawasan Perikanan sesuai Kewenangan Wilayah Pengelolaan Laut Provinsi ……………………………….…………….. II-204 Gambar 2.34. Infrastruktur Pendukung Pengembangan Pertanian (Tanaman Pangan, Perikanan)…………………………..…………………………… II-204 Gambar 2.35. Persebaran Peruntukan Ruang Kawasan Pariwisata .…………… II-205 Gambar 2.36. Wilayah Pertambangan dan Izin Usaha Tambang…….………….. II-206 Gambar 2.37. Lokasi Proyek Strategis Nasional……………………………………… II-209 Gambar 2.38. Sistem Pusat Permukiman di Provinsi Sulawesi Tenggara …….. II-211 Gambar 2.39. Arah Pengembangan dan Pusat Pertumbuhan Wilayah di Prov.Sultra……………………………………………………….………… II-212 Gambar 4.1. Visi Indonesia Emas 2045…………………………………...………… IV-2 Gambar 4.2. Sasaran Visi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2045.………….. IV-7 Gambar 4.3. Misi (Agenda) Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2045……………………………………………………..…………………… IV-9 v RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Pembagian Wilayah Adminsitratif dan Luas Wilayah Sulawesi Tenggara Menurut Kabupaten/ Kota, 2022………………………… II-3 Tabel 2.2. Banyaknya Desa Menurut Posisi Terhadap Laut Tahun 2024…. II-4 Tabel 2.3. Banyaknya Desa Menurut Topografi Wilayah, 2024................... II-6 Tabel 2.4. Tipe Iklim Berdasarkan Klasifikasi Schmidt dan Ferguson di Provinsi Sulawesi Tenggara . ..................................................... II-8 Tabel 2.5. Jumlah Hari Hujan Menurut Bulan di Sulawesi Tenggara (hari), Tahun 2024................................................................................ II-9 Tabel 2.6. Pusat-Pusat Kegiatan di Sulawesi Tenggara... ............................ II-11 Tabel 2.7. Capaian dan Target Kinerja Sektor Pertanian di Sulawesi Tenggara Tahun 2019 - 2023................................................. II-13 Tabel 2.8. Capaian dan Target Kinerja Produksi Sektor Tanaman Perkebunan dan Hortikultura di Sulawesi Tenggara Tahun 2019 s.d. 2023........................................................................... II-14 Tabel 2.9. Capaian dan Target Produksi Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2023....................................................... II-15 Tabel 2.10. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 - 2023...................................... II-23 Tabel 2.11. Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Sulawesi Tenggara Berdasarkan SP Tahun 2020-2023 dan Tahun 2020-2024......... II-24 Tabel 2.12. Distribusi Penduduk di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 dan 2024................................................................................... II-24 Tabel 2.13. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023…………………. II-25 Tabel 2.14. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023- 2025 (ribu jiwa) Berdasarkan Hasil proyeksi SP 2020......………. II-25 Tabel 2.15. Persentase Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2020 Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2023.............. II-26 Tabel 2.16. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020-2024........................... II-28 Tabel 2.17. PDRB per Kapita Provinsi Sulawesi Tenggara (Juta Rupiah) Tahun 2019 - 2023.................................................................... II-29 Tabel 2.18. Distribusi Pengeluaran Penduduk di Indonesia Maret-September 2021, Maret-September 2022 dan Maret-September 2023.......... II-33 Tabel 2.19. Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2022......................................... II-33 Tabel 2.20. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tenggara 2019- 2023.......................................................................................... II-36 Tabel 2.21. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021-2023...................................................................... II-36 Tabel 2.22. Capaian Kinerja Penduduk Berumur 15 Tahun keatas yang Melek Huruf di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023... II-37 Tabel 2.23. Perkembangan Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2023...................................................................... II-38 vi RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 Tabel 2.24. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2023............................................ II-39 Tabel 2.25. Analisis Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2023............................................................................... II-39 Tabel 2.26. Usia Harapan Hidup (UHH) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2023................................................................................. II-46 Tabel 2.27. Pencapaian Indikator Kesejahteraan Bidang Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2023......................................... II-47 Tabel 2.28. Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 – 2022.................................................................... II-49 Tabel 2.29. Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 – 2022.................................................................... II-50 Tabel 2.30. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 – 2023.................................................................... II-50 Tabel 2.31. Indeks Pembangunan Gender (IDG) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 – 2023.................................................................... II-51 Tabel 2.32. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 – 2023.................................................................... II-51 Tabel 2.33. Capaian Indikator Pembangunan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Disandingkan dengan Capaian Nasional Tahun 2018 – 2022........................................................................................ II-53 Tabel 2.34. Data Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024....... II-54 Tabel 2.35. Capaian Indikator Pembangunan Kepemudaan Provinsi Sulawesi Tenggara Disandingkan dengan Capaian Nasional Tahun 2020 – 2022.......................................................................................... II-56 Tabel 2.36. Capaian dan Target Kinerja Perkembangan Olahraga dan Kepemudaan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2024.. II-56 Tabel 2.37. Kondisi Makro Ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 – 2024........................................................................................ II-57 Tabel 2.38. Pengeluaran Rata-rata per Kapita sebulan (rupiah) menurut Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2018 – 2022.............................. II-58 Tabel 2.39. Rasio Kewirausahaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 – 2023.......................................................................................... II-60 Tabel 2.40. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 – 2023..................................................... II-63 Tabel 2.41. Nilai Tingkat Gemar Membaca Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 – 2023............................................................................... II-64 Tabel 2.42. Kondisi Infrastruktur Jalan, Perumahan, Irigasi dan Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2022-2023….. II-64 Tabel 2.43. Capaian PMTB Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 – 2023.. II-65 Tabel 2.44. Jumlah Tindak Pidana Umum Menurut Jenis Kriminalitas Provinsi Sulawesi Tenggara, 2021–2022..................................... II-66 Tabel 2.45. Realisasi Pajak dan Macam Pajak Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 – 2021.................................................................... II-67 Tabel 2.46. Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2023...................................................... II-67 Tabel 2.47. Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2023.................................................... II-68 Tabel 2.48. Capaian Kinerja Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2023....................... II-68 Tabel 2.49. Capaian dan Target Kinerja Perkembangan Angka Putus Sekolah (APTS) SMA/MA/SMK Tahun 2019-2023.................................. II-69 vii RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 Tabel 2.50. Capaian Kinerja Angka Kelulusan Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023................................................................................. II-69 Tabel 2.51. Capaian dan Target Kinerja Angka Melanjutkan (AM) Sekolah Dasar hingga Menengah Atas di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 – 2023.................................................................... II-69 Tabel 2.52. Capaian Kinerja Fasilitas Pendidikan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2023....................................................... II-70 Tabel 2.53. Sarana dan Prasarana Pendidikan Kabupaten/Kota Se Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024.................................................. II-70 Tabel 2.54. Data Sertifikasi Guru SMA, SMK dan SLB Prov. Sultra Tahun 2023.......................................................................................... II-70 Tabel 2.55. Capaian dan Target Kinerja SPM Bidang Pendidikan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023......................................... II-71 Tabel 2.56. Capaian Kinerja SPM Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 – 2024......................... II=72 Tabel 2.57. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2023.......................................................................................... II-73 Tabel 2.58. Cakupan Penyediaan Tenaga Kesehatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023....................................................... II-75 Tabel 2.59. Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 – 2023...................................... II-75 Tabel 2.60. Capaian Kinerja Pelayanan Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018- 2023...................................................... II-77 Tabel 2.61. Capaian dan Target Kinerja Penanganan Tubercolosis (TB) di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2023......................... II-78 Tabel 2.62. Capaian Program Imunisasi di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2023................................................................... II-79 Tabel 2.63. Capaian Kunjungan Neonatal Lengkap di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2023.................................................... II-79 Tabel 2.64. Capaian Kinerja Kunjungan Ibu Hamil di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2023.................................................... II-80 Tabel 2.65. Capaian Kinerja Persalinan Tenaga Kesehatan Berkompeten di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2023......................... II-81 Tabel 2.66. Capaian Kinerja Cakupan Perilaku Hidup bersih dan Sehat di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2023......................... II-84 Tabel 2.67. Capaian Kinerja Angka Kesakitan Malaria di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2023..................................................... II-85 Tabel 2.68. Capaian Kinerja Angka Kesakitan Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 Penduduk di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2023.......................................................................................... II-87 Tabel 2.69. Capaian Kinerja SPM Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 – 2023.................................................................... II-88 Tabel 2.70. Data Jalan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 – 2023.......................................................................................... II-89 Tabel 2.71. Pembangunan Infrastruktur di bidang pengairan (Irigasi, Pemenuhan Air baku, Penanggulangan Bahaya Banjir dan Abrasi Pantai)............................................................................ II-90 Tabel 2.72. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Cipta Karya Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023........................................ II-91 Tabel 2.73. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara (Penetapan RTRW).......................... II-93 viii RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 Tabel 2.74. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan Provinsi Sulawesi Tenggara (Kawasan Kumuh)........................................ II-94 Tabel 2.75. Persebaran Luas Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara........ II-95 Tabel 2.76. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara .................................................................... II-96 Tabel 2.77. Capaian Kinerja SPM Satpol PP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023...................................................................... II-96 Tabel 2.78. Jumlah PPNS Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 – 2023 .................................................................. II-97 Tabel 2.79. Tempat Ibadah di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022....... II-98 Tabel 2.80. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 – 2023..................................... II-101 Tabel 2.81. Capaian Kinerja SPM Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2023..................................................................... II-102 Tabel 2.82. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021- 2023......................... II-104 Tabel 2.83. Capaian dan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 sd 2013................................... II-105 Tabel 2.84. Neraca Ketersediaan dan Kebutuhan Beberapa Komoditas Pangan Penting Tahun 2022 – 2023......................................... II-112 Tabel 2.85. Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara 2019-2023................................................................. II-112 Tabel 2.86. Perbandingan Kualitas Konsumsi Penduduk Sulawesi Tenggara dengan Stadar WNPG Tahun 2023............................................. II-113 Tabel 2.87. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020-2023........................... II-113 Tabel 2.88. Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018- 2023...................................................... II-114 Tabel 2.89. Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018- 2023...................................................... II-114 Tabel 2.90. Status Mutu Air pada Sungai Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara..................................................................... II-115 Tabel 2.91. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Indikatif Penyediaan Air di Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara.................................................................................... II-117 Tabel 2.92. Capaian kinerja pengelolaan sampah Kabupaten/Kota se- Sulawesi Tenggara Tahun 2023.................................................. II-117 Tabel 2.93. Nama dan Lokasi TPA tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.................................................................................... II-118 Tabel 2.94. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019- 2023.......................................................................................... II-119 Tabel 2.95. Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Sulawesi Tenggara Tahun 2019 – 2023... II-120 Tabel 2.96. Nama Kawasan Perdesaan di Sulawesi Tenggara Tahun 2021.... II-121 Tabel 2.97. Perkembangan Status Indeks Desa Membangun (IDM) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara Tahun 2020 dan 2021.................................................................................... II-123 Tabel 2.98. Jumlah Pasangan Usia Subur, Peserta KB Aktif, dan Peserta KB Baru di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023........................ II-124 ix RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 Tabel 2.99. Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2023........ II-125 Tabel 2.100. Jumlah Pelabuhan Laut dan Darat Tahun 2019 – 2023.............. II-126 Tabel 2.101. Data Terminal Tipe B Provinsi Sulawesi Tenggara....................... II-127 Tabel 2.102. Data Fasilitas Perlengkapan Jalan di Provinsi Sulawesi Tenggara II-127 Tabel 2.103. Data Laka Lantas Berdasarkan Status Jalan Yang Ada Di Provinsi Sulawesi Tenggara........................................................ II-128 Tabel 2.104. Jumlah Pelabuhan Regional yang akan diserahkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara..... II-129 Tabel 2.105. Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dikelola Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara........................................................ II-129 Tabel 2.106. Indeks SPBE Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara................. II-131 Tabel 2.107. Perkembangan Koperasi Aktif Kabupaten/Kota Tahun 2020 – 2023.......................................................................................... II-131 Tabel 2.108. Indikator Capaian Koperasi di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 – 2023............................................................................... II-132 Tabel 2.109. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019–2023........................... II-133 Tabel 2.110. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2023........ II-135 Tabel 2.111. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Statistik di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018- 2023........................................ II-137 Tabel 2.112. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Persandian di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018- 2023....................................... II-138 Tabel 2.113. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan Bidang Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020-2024.......... II-139 Tabel 2.114. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bidang Urusan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020-2023........................... II-140 Tabel 2.115. Capaian Kinerja Sektor Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Tenggara Tahun 2019 – 2023..................................................... II-141 Tabel 2.116. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 – 2023....................................... II-144 Tabel 2.117. Luas Lahan sawah berdasarkan jenis Pengairan dan Frekuensi Penanaman Padi (Ha) Sulawesi Tenggara Tahun 2020-2021...... II-146 Tabel 2.118. Luas Lahan yang di tanami padi dan tidak ditanami padi serta frekuensi penanamannya di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 – 2021............................................................................... II-146 Tabel 2.119 Luas Lahan Pertanian Tanaman Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021................................................................ II-146 Tabel 2.120 Kontribusi Sektor Perkebunan & Hortikultural terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 – 2023......................... II-147 Tabel 2.121 Target dan Realisasi Luas Fasilitasi Izin Perhutanan Sosial 2018- 2023.......................................................................................... II-149 Tabel 2.122 Realisasi Luas Fasilitasi Izin Perhutanan Sosial 2018-2023 (menurut Jenis Izin)................................................................... II-150 Tabel 2.123 Luas dan Persentase Kerusakan Kawasan Hutan 2018-2023….. II-150 Tabel 2.124 Persentase Luas lahan kritis yang di Rehabilitasi Tahun 2018- 2023.......................................................................................... II-151 Tabel 2.125 Realisasi Luas Lahan Kritis yang di Rehabilitasi 2018- 2023...... II-151 Tabel 2.126 Rasio Luas Kawasan Lindung untuk menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati terhadap Total Luas Kawasan Hutan Tahun 2023................................................................................ II-152 x RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 Tabel 2.127 Capaian Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 -2023........................... II-153 Tabel 2.128 Penerimaan Daerah Sektor Pertambangan Tahun 2020 – 2023.. II-153 Tabel 2.129 Keadaan Komoditas Pertambangan Nikel dan Aspal di Sulawesi Tenggara Tahun 2013 – 2020..................................................... II-154 Tabel 2.130 Pertambangan Tanpa Izin di Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2023…………………………………………………………………………… II-154 Tabel 2.131 Perkembangan Kelistrikan di Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2023.......................................................................................... II-155 Tabel 2.132 Jumlah Pelanggan, Tenaga Listrik yang terjual, dan Nilai Penjualan Tenaga Listrik Menurut Kategori Pelanggan Tahun 2022 – 2023............................................................................... II-155 Tabel 2.133 Bauran Energi di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019- 2023.......................................................................................... II-156 Tabel 2.134 Potensi Energi Baru Terbarukan Provinsi Sulawesi Tenggara..... II-156 Tabel 2.135 Perkembangan Sektor Industri Kecil di Sulawesi Tenggara, Tahun 2019 – 2022.................................................................... II-157 Tabel 2.136 Ekspor Berdasarkan Volume dan Nilai Tahun 2021 – 2023…….. II-158 Tabel 2.137 Volume dan Nilai Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan Tahun 2013-2021................................................................................. II-159 Tabel 2.138 Volume dan Nilai Ekspor Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022-2023................................................................................. II-160 Tabel 2.139 Volume dan Nilai Ekspor Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2023................................................................................. II-161 Tabel 2.140 Volume dan Nilai Perdagangan Antar Pulau Menurut hasil Bumi dan Laut di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 – 2023....... II-161 Tabel 2.141 Keadaan Penerimaan Transmigrasi Umum menurut Jenis Transmigrasi Tahun 2018 – 2023............................................... II-162 Tabel 2.142 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Perencanaan Provinsi Sulawesi Tenggara…………………………………………………………………….. II-165 Tabel 2.143 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara…... II-166 Tabel 2.144 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2020………………………………. II-166 Tabel 2.145 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Kepegawaian Provinsi Sulawesi Tenggara 2015 – 2019…………………………………………………………………. II-167 Tabel 2.146 Capaian dan Target Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Kepegawaian Provinsi Sulawesi Tenggara 2018 – 2024… II-167 Tabel 2.147 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Pengawasan Provinsi Sulawesi Tenggara……………………………………………………………………… II-169 Tabel 2.148 Sasaran Pokok, Indikator Kinerja Sasaran Pokok dan Target Kinerja Sasaran Pokok 2025……………………………………………. II-171 Tabel 2.149 Capaian Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025…………………………………………………………………… II-173 Tabel 2.150 Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja……………………………………. II-177 Tabel 2.151 Rekapitulasi Capaian Sasaran Indikator per Misi RPJPD Prov.Sultra 2005-2025……………………………………………………. II-178 Tabel 2.152 Capaian Indikator Makro RPJPD Prov.Sultra 2005-2025………… II-182 xi RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 Tabel 2.153 Kondisi yang mempengaruhi Proyeksi Jumlah Penduduk Sulawesi Tenggara...................................................................... II-190 Tabel 2.154 Tabel Bonus Demografi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 – 2045........................................................................................ II-191 Tabel 2.155 Proyeksi Persentase Penduduk Usia Tua Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 – 2045..................................................... II-192 Tabel 2.156 Proyeksi Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 – 2045......................... II-192 Tabel 2.157 Proyeksi Migrasi Penduduk Sulawesi Tenggara Tahun 2020 – 2045.......................................................................................... II-192 Tabel 2.158 Proyeksi Jumlah Rumah Tangga di Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045................................................................................. II-193 Tabel 2.159 Proyeksi Kebutuhan Rumah di Sulawesi Tenggara Tahun 2025- 2045.......................................................................................... II-194 Tabel 2.160 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045................................................................................. II-195 Tabel 2.161 Proyeksi Kebutuhan dan Daya Dukung Air per Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2030................................. II-196 Tabel 2.162 Proyeksi Kebutuhan Energi Listrik di Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045................................................................................. II-197 Tabel 2.163 Perkiraan Timbunan Sampah di Sulawesi Tenggara Tahun 2025- 2045.......................................................................................... II-199 Tabel 2.164 Perkiraan Timbunan Sampah Berdasarkan Jenisnya di Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045....................................................... II-199 Tabel 2.165 Perhitungan Kebutuhan Sarana Kesehatan............................... II-199 Tabel 2.166 Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Di Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045 ..................................................................... II-200 Tabel 2.167 Perhitungan Kebutuhan Sarana Pendidikan............................... II-201 Tabel 2.168 Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan di Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045...................................................................... II-201 Tabel 2.169 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2022....................................................... II-202 Tabel 2.170 Kontribusi Sektor Pariwisata (Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum) terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2022......................................... II-205 Tabel 2.171 Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggaliana terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2022............... II-206 Tabel 2.172 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Prov. Sultra Tahun 2018 – 2022.......................................................... II-207 Tabel 2.173 Kontribusi sektor/lapangan usaha industri pengolahan di Prov. Sultra Tahun 2020 – 2022.......................................................... II-208 Tabel 2.174 Definisi dan Kriteria Sistem Perkotaan....................................... II-210 Tabel 2.175 Arahan Sistem Pusat Permukiman di Provinsi Sulawesi Tenggara.................................................................................... II-210 Tabel 5.1 Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045.................................................................... V-3 Tabel 5.2 Arah Kebijakan Transformasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045.................................................................... V-11 Tabel 5.3 Sasaran Pokok dan Indikator Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara.................................................................................... V-20 RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 I-1 “…melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Lebih lanjut, pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nyata daerah dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini menunjukkan adanya harmonisasi dan sinkronisasi yang terjalin antara kebijakan pembangunan nasional dengan Jembatan Teluk Kendari RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 I-2 kebijakan pembangunan daerah. Pada prinsipnya, pembangunan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah dan sesuai dengan dinamika perkembangan pada level daerah dan nasional. Pembangunan daerah dan pembangunan nasional sama-sama bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945 di atas. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional merupakan perencanaan pembangunan yang disusun secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan nasional menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang yang disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, rencana pembangunan jangka menengah yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota), dan rencana pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan pembangunan nasional merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk: a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dalam konteks rencana pembangunan jangka panjang di daerah atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah serta sasaran pokok pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. RPJPD lebih bersifat visioner dan strategic direction (arah strategis), mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang akan dicapai dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan dan dapat dijabarkan ke dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunannya. Pada dasarnya RPJPD diperlukan untuk mengantisipasi perubahan yang akan terjadi dalam jangka panjang dan berdampak bagi kondisi daerah, antara lain mencakup perubahan demografi, perekonomian daerah, sosial budaya, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, pelayanan publik, politik, pertahanan dan keamanan. Di samping itu, RPJPD diharapkan dapat menjadi landasan fundamental dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan melalui visi dan misi yang terstruktur, terukur, dan berbasis pada potensi lokal, karena perencanaan itu tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga memastikan bahwa sumber daya yang ada dapat terus dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Konsep pembangunan berkelanjutan tersebut mengintegrasikan tiga pilar utama, yaitu: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Setiap daerah dengan karakteristik uniknya harus mengembangkan visi jangka panjang yang mencerminkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan hidup. Visi ini perlu diadopsi dalam semua aspek perencanaan, RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 I-3 memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak mengorbankan kualitas hidup masa depan. Oleh karena itu, dalam penyusunan RPJPD harus berdasarkan kajian yang mendalam dan komperehensif dari setiap segi kehidupan serta didukung oleh data dan informasi yang valid agar memperoleh gambaran kondisi daerah yang menjadi acuan dalam perencanaan jangka panjang ke depan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyusun RPJPD berpedoman pada RPJPN dan RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menjelaskan bahwa penyusunan rancangan awal RPJPD dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum periode RPJPD sebelumnya berakhir dan ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah periode RPJPD sebelumnya berakhir. Pada saat penyusunan dokumen ini, periode RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 – 2025 akan berakhir sehingga perlu disusun RPJPD periode berikutnya yaitu RPJPD Tahun 2025 – 2045. Penyusunan periode baru dimulai sejak akhir tahun 2023 sampai dengan RPJPD ditetapkan dengan peraturan daerah paling lambat pada awal bulan Agustus 2024. RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang dibahas dan disepakati bersama stakeholder atau pemangku kepentingan. Berdasarkan ketentuan di atas, penyusunan RPJPD Tahun 2025 – 2045 mengikuti periode RPJPN Tahun 2025 – 2045 yang disusun oleh Pemerintah Pusat melalui koordinasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan RPJPD dilakukan oleh seluruh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan melibatkan perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam rangka koordinasi, sinergi dan harmonisasi perencanaan jangka panjang daerah. Penyusunan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 dilakukan secara transparan, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Disusun melalui pendekatan proses yaitu: pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas- bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up), dan pendekatan substansi, yaitu: pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial. Pendekatan teknokratik dilakukan agar penyusunan dokumen RPJPD tetap mempertimbangkan berbagai aspek dan keahlian sehingga hasil yang diperoleh bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi daerah secara komprehensif. Pendekatan partisipatif merupakan upaya melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam proses penyusunan RPJPD. Pergeseran pemahaman bahwa masyarakat bukan sekedar obyek tetapi juga merupakan pelaku pembangunan mendorong pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat juga merupakan wujud transparansi RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 I-4 pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik atau yang belakangan ini juga disebut dengan istilah tata pemerintahan yang baik (good governance). Pendekatan politis berkaitan dengan proses penyusunan RPJPD melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), baik dalam tahap penyusunan rancangan awal maupun pada pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD. Selain itu, RPJPD nantinya akan menjadi pedoman Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam merumuskan visi dan misi saat Pemilihan Kepala Daerah. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur merumuskan visi dan misinya sebagai janji yang akan dilaksanakan apabila terpilih, kemudian tuangkan dan dijabarkan dalam RPJMD. Pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) dalam proses penyusunan RPJPD yaitu hasil perencanaan yang diselaraskan dalam forum perencanaan yang dilaksanakan mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota atau sebaliknya. Selain menggunakan pendekatan di atas dalam penyusunan RPJPD, pendekatan substansi juga merupakan pendekatan yang harus diperhatikan. Pendekatan holistik-tematik dalam RPJPD dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pendekatan spasial merupakan pendekatan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. RPJPD Tahun 2025 – 2045 disusun dengan pendekatan paradigma baru sesuai dengan paradigma RPJPN Tahun 2025 - 2045, dimana paradigma reformasi dianggap tidak cukup jika Indonesia ingin keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) yang ditandai dengan kemiskinan yang tinggi, kesenjangan antar wilayah dan antar kelompok sosial. Selain itu, Indonesia akan dihadapkan pada tantangan baru yang harus diantisipasi, antara lain: pergeseran demografi, perubahan teknologi yang cepat, perubahan iklim, dan perubahan geopolitik serta perubahan geoekonomi, sehingga Indonesia harus melakukan transformasi secara menyeluruh berlandaskan kolaborasi seluruh elemen bangsa dalam mendorong kemajuan. Untuk mengimplementasikan agenda transformasi tersebut, ada 3 (tiga) agenda utama transformasi yang harus dilakukan, yaitu: a) Transformasi Sosial, diwujudkan untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing; b) Transformasi Ekonomi, diwujudkan untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi, iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru, bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, koperasi, dan tenaga kerja serta BUMN/BUMD) penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi; dan c) Transformasi Tata Kelola, diwujudkan untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Untuk dapat mewujudkan transformasi menyeluruh tersebut, kebijakan pembangunan jangka panjang Indonesia harus bersifat imperatif atau wajib dilakukan, oleh seluruh pelaku pembangunan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 I-5 negara kesatuan, kebijakan imperatif pada perencanaan jangka panjang baik di tingkat pusat maupun daerah akan menjamin tercapainya sinergi dan harmoni pembangunan nasional. Untuk menjamin tercapainya sinergi dan harmoni pembangunan tersebut diperlukan pembahasan perencanaan jangka panjang yang lebih komprehensif dan melibatkan stakeholder pembangunan. Sebagaimana dengan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan, penyusunan RPJPD melalui beberapa tahapan pelaksanaan. Secara garis besar, tahapan penyusunan RPJPD dilakukan dengan mengacu pada Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024, sebagai berikut:

1.Persiapan Penyusunan Meliputi: Pembentukan Tim Penyusun RPJPD Tahun 2025 – 2045 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, orientasi mengenai RPJPD, penyusunan agenda kerja tim penyusun, penyiapan data evaluasi hasil RPJPD periode sebelumnya, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lainnya, dan hal-hal yang diperlukan dalam proses penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045.
2.Penyusunan Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025 – 2045 Merupakan proses perumusan: analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik, analisis permasalahan pembangunan daerah, penelaahan dokumen rencana pembangunan terkait lainnya, analisis isu strategis pembangunan jangka panjang, visi dan misi daerah, dan arah kebijakan dan sasaran pokok daerah. Perumusan tersebut memedomani RPJPN, RTRW Provinsi, dan memperhatikan rekomendasi RPPLH/KLHS RPJPD. Untuk memperoleh masukan/rekomendasi yang lebih komprehensif, dilakukan pembahasan bersama antara Tim Penyusun RPJPD dengan Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan melalui Focus Group Disscussion (FGD) dan Forum Konsultasi Publik (FKP).
3.Konsultasi Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025 – 2045 Merupakan proses untuk memperoleh masukan terhadap permasalahan, isu strategis, arah kebijakan dan sasaran pokok dalam rancangan awal RPJPD, yang dilakukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Mekanisme konsultasi rancangan awal RPJPD Provinsi dilakukan dengan melakukan penyelarasan RPJPD dengan RPJPN yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Masukan hasil konsultasi disampaikan kepada Gubernur dalam bentuk surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
4.Penyusunan Rancangan RPJPD Tahun 2025 – 2045 Merupakan proses penyempurnaan Rancangan Awal RPJPD oleh Tim Penyusunan RPJPD menjadi Rancangan RPJPD berdasarkan masukan yang telah dilakukan pada tahapan Konsultasi Rancangan Awal RPJPD.
5.Musrenbang RPJPD Tahun 2025 – 2045 Dilaksanakan dengan tujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah dengan melibatkan melibatkan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 I-6 pemangku kepentingan seperti dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat, akademisi, asosiasi usaha, lembaga swadaya masyarakat, perwakilan/kelompok perempuan, penyandang disabilitas, lansia, anak, dan lainnya. Hasil Musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.
6.Perumusan Rancangan Akhir RPJPD Tahun 2025 – 2045 Merupakan proses penyempurnaan Rancangan RPJPD Tahun 2025 – 2045 menjadi Rancangan Akhir RPJPD berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Musrenbang RPJPD Tahun 2025 – 2045.
7.Reviu APIP Terhadap Rancangan Akhir RPJPD Tahun 2025 – 2045 Dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Hasil reviu menjadi bahan menyempurnaan dokumen Rancangan Akhir RPJPD Tahun 2025 – 2045.
8.Penyampaian Ranperda tentang RPJPD Tahun 2025 – 2045 kepada DPRD Merupakan proses pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025 – 2045 kepada DPRD Provinsi untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dengan Gubernur.
9.Pembahasan Ranperda tentang RPJPD Tahun 2025 – 2045 Merupakan proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025 – 2045 oleh DPRD sebagai rangkaian menuju persetujuan bersama dengan Gubernur.
10.Evaluasi Ranperda tentang RPJPD Tahun 2025 – 2045 Evaluasi dilakukan untuk mengetahui keselarasan RPJPD Tahun 2025 – 2045 dengan RPJPN Tahun 2025 – 2045, serta kesesuaian dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Evaluasi dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian/Lembaga terkait.
11.Penetapan Ranperda tentang RPJPD Tahun 2025 – 2045 Gubernur menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025 – 2045, setelah menindaklanjuti hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025 – 2045. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 I-7 Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang– Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
10.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11.Undang-Undang Nomor … Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor …, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ….);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 I-8
13.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042)
18.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 2 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 122 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6794);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 102 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6889);
22.Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
23.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 I-9 Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045;
32.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 4);
33.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 2);
34.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13);
35.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 Nomor 10). RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 I-10 1.3. Hubungan Antar Dokumen Gambar 1.1. Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainnya. Dokumen RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 memiliki keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan lainnya. Hubungan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 dengan dokumen perencanaan pembangunan dan sektor lainnya dapat diuraikan sebagai berikut:
1.RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 dengan RPJPN Tahun 2025 – 2045 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045 memuat Visi, 5 (lima) Sasaran Visi, 8 (delapan) Misi Pembangunan, serta 17 (tujuh belas) arah pembangunan dan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan, menjadi pedoman dalam perumusan Visi, Sasaran Visi, Misi Pembangunan, Sasaran Pokok, dan Arah Pembangunan dalam RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045, menunjukkan konsistensi dan sinkronisasi antara muatan dokumen perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi. Visi RPJPD Provinsi memedomani Visi Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara, Maju, Berdaulat, dan Berkelanjutan, serta hasil penyelarasan dengan RPJPN Tahun 2025-2045. Menyajikan sasaran visi yang tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045 sesuai dengan karakteristik, inovasi dan pengembangan daerah. Perumusan Misi harus memastikan aktivitas yang ditentukan mengarah pada terwujudnya kondisi-kondisi yang ingin dicapai dengan mempedomani Misi Nasional sesuai hasil penyelarasan dengan RPJPN Tahun 2025 – 2045 yang merupakan agenda pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025 – 2045. RTRW PROVINSI RPJPN RTRW KAB/KOTA RPPLH/KLHS PROVINSI RPPLH/KLHS KAB/KOTA RPJPD PROVINSI RPJPD KAB/KOTA RPJMD PROVINSI RPJMD KAB/KOTA Hasil Evaluasi RPJPD Provinsi Periode Sebelumnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral lainnya Hasil Evaluasi RPJPD Kab/Kota Periode Sebelumnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral lainnya memedomanimemedomanimemedomanimemedomani memedomanimemedomani memerhatikan memerhatikanmemedomani dilakukan simultan memedomani dilakukan simultan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 I-11 Arah kebijakan yang merupakan rumusan kerangka kerja dalam melaksanakan Misi yang menyesuaikan dengan isu strategis dan dibagi ke dalam 4 (empat) tahapan. Tiap tahapan dapat memiliki tema pembangunan dalam kerangka pencapaian sasaran pokok yang menggambarkan terwujudnya visi daerah. Merumuskan sasaran pokok yang diambil dari arah pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025 – 2045 yang merupakan hasil penyelarasan dari fasilitasi, koordinasi, dan asistensi, ditambah dengan sasaran pokok daerah sesuai karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah. Rumusan sasaran pokok dilengkapi dengan indikator-indikator dan disertai dengan target-target yang harus dicapai sesuai arah kebijakan. Indikator dapat merujuk pada 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan yang terdapat dalam RPJPN 2025-2045 dan disesuaikan dengan konteks daerah.
2.RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 dengan RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 – 2034 RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 berpedoman pula pada RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 – 2034. Muatan RPJPD berisi gambaran arahan rencana tata ruang yang utamanya meliputi struktur ruang, pola ruang, dan kawasan-kawasan strategis daerah. Penggambaran rencana struktur ruang meliputi sistem perkotaan atau pusat-pusat permukiman dan jaringan infrastruktur utama yang akan dikembangkan. Sedangkan penggambaran pola ruang meliputi sebaran kawasan budidaya dan kawasan lindung, serta penjelasan sekilas tentang daya dukung dan daya tampung wilayah, dalam kaitannya dengan proyeksi penduduk dan peningkatan kebutuhan prasarana dan sarana penunjang. Dilengkapi pula dengan arahan pengembangan kawasan strategis daerah yang diperkirakan mampu menjadi penggerak pertumbuhan dan pembangunan di tingkat wilayah lebih luas.
3.RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 dengan RPJPD Provinsi Lain Tahun 2025 – 2045 Dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional, selain sinkronisasi antara RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 dengan RPJPN Tahun 2025 – 2045, diperlukan pula sinkronisasi dengan RPJPD Provinsi lainnya, terutama pada daerah yang berbatasan wilayah secara langsung dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan/atau dalam wilayah regional Pulau Sulawesi. Hal ini diperlukan dalam upaya menyinkronkan isu strategis pengembangan wilayah khususnya di regional Pulau Sulawesi sebagai penunjang Ibu Kota Negara (IKN) yang akan berpindah di Pulau Kalimantan.
4.RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, nantinya menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan periode Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara pasca Pemilihan Kepala Daerah. Sebelumnya, setiap Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara saat merumuskan visi dan misinya wajib berpedoman pada RPJPD Provinsi. Hal ini bertujuan agar penyusunan RPJMD pasca terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan arah kebijakan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 I-12 pembangunan dalam RPJPD Provinsi dan tahapan pelaksanaannya, serta sasaran pokok pembangunan daerah.
5.RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 dengan RPJPD Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 Penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025 – 2045 dilaksanakan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045. RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025 – 2045 selaras dan berpedoman pada RPJPN Tahun 2025 – 2045, RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045, dan RTRW Kabupaten/Kota.
6.RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 dengan RPPLH/KLHS RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 memerhatikan Kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan/atau tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta isu-isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Tahun 2025- 2045.
7.RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 dengan Dokumen Sektoral Lainnya RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 selain berkorelasi dengan dokumen RPJPN, RPJPD Provinsi lain, RTRW Provinsi, RPJMD Provinsi, RPJPD Kabupaten/Kota, dan RPPLH/KLHS, juga memerhatikan beberapa dokumen sektoral, antara lain: Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB) Provinsi Sulawesi Tenggara, Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi Sulawesi Tenggara, Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK), Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG), Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), Grand Design Reformasi Birokrasi, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana, Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Provinsi Sulawesi Tenggara, Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), Rencana Induk Perindustrian, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPDA), Rencana Umum Energi Daerah, Roadmap Sanitasi, Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) dan dokumen sektoral lainnya. 1.4. Maksud dan Tujuan Maksud dari RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 adalah:

a.Sebagai pedoman pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045; RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 I-13
b.Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dengan pembangunan nasional;
c.Sebagai pedoman Calon Kepala Daerah dalam menyusun visi dan misi pembangunan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara;
d.Menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPRD dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045; Tujuan dari RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 adalah:
a.Mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045;
b.Mendukung terlaksananya koordinasi antar pelaku pembangunan;
c.Menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergitas baik antar wilayah, antar ruang, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah;
d.Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian;
e.Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
f.Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan. 1.5. Sistematika Penulisan BAB I Pendahuluan Bagian ini menyajikan gambaran umum penyusunan RPJPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, terdiri dari: latar belakang penyusunan dokumen RPJPD, dasar hukum penyusunan dokumen RPJPD, hubungan dokumen RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJPD, serta sistematika penulisan dokumen RPJPD. kesejahteraan masyarakat, yaitu menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi dan sosial budaya, aspek daya saing, yaitu menjelaskan sektor unggulan daerah yang menjadi penopang perekonomian dan sektor lainnya yang potensial untuk dikembangkan, kondisi sumber daya manusia sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, kondisi infrastruktur, dan iklim investasi. Aspek pelayanan umum menjelaskan kondisi tata RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 I-14 kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum sesuai kewenangan dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, non pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, dan penunjang urusan pemerintahan. Di samping itu, bagian ini menjelaskan pula terkait hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD periode sebelumnya yaitu tahun 2005 – 2025, trend demografi dan kebutuhan sarana dan prasarana (analisis proyeksi penduduk dan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik), pusat pertumbuhan wilayah (potensi wilayah, sistem pusat permukiman, dan arah pengembangan dan pusat pertumbuhan wilayah). RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-1
1. 1.Luas dan Batas Wilayah Administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara terletak di jazirah Tenggara Pulau Sulawesi. Secara astronomis terletak di bagian Selatan Garis Khatulistiwa, , memanjang dari Utara ke Selatan di antara 2° 45' 28.14" - 7° 20' 59.68" Lintang Selatan dan membentang dari barat ke timur pada koordinat 120° 22' 13.583" - 125° 4' 13.029" Bujur Timur. Luas wilayah darat sesuai Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara (peta dasar telah mendapat persetujuan BIG) adalah seluas 3.616.013 Ha, wilayah laut (sejauh 12 mil laut diukur dari garis Pantai) seluas kurang lebih 4.719.166 Ha, sedangkan sesuai batas administrasi luas wilayah Sulawesi Tenggara adalah berupa daratan seluas 36.159,71 km2 dan dan luas laut 110.000 km2. Berdasarkan Kepmendagri 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutahiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, jumlah pulau di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 591, namun terdapat beberapa Bawah Laut Pulau Wakatobi RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-2 pulau di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang belum termasuk dalam Kepmendagri tersebut diantaranya Pulau Kawi-Kawia (Busel), Pulau Ponda (Usulan Muna Barat), Pulau Batu Tiga, Pulau Maware (Usulan Baubau) sehingga jumlah Pulau di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 595.Berdasarkan posisi geografisnya, batas Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut: Sebelah Utara : Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tengah; Sebelah Selatan : Provinsi NTT di Laut Flores; Sebelah Timur : Provinsi Maluku di Laut Banda; Sebelah Barat : Provinsi Sulawesi Selatan di Teluk Bone. Wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari 15 wilayah kabupaten dan 2 kota, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, luas daratan terluas yakni Kabupaten Konawe (5.351,85 km2). Sumber: RTRW Prov. Sultra Tahun 2014-2034 Gambar 2.1. Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, 2024 RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-3 Sumber: BPS , Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2023 Gambar 2.2. Persentase Terhadap Luas Wilayah Menurut Kelompok Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Tabel 2.1. Pembagian Wilayah Adminsitratif dan Luas Wilayah Sulawesi Tenggara Menurut Kab/Kota, 2024 Kabupaten/Kota Ibukota Luas Total Area (Km2)
2. 1.Buton Pasarwajo 1.669,33
3. 2.Muna Raha 1.858,10
4. 3.Konawe Unaaha 5.351,85
5. 4.Kolaka Kolaka 2.958,92
6. 5.Konawe Selatan Andoolo 4.237,74
7. 6.Bombana Rumbia 3.293,97
8. 7.Wakatobi Wanci 450,46
9. 8.Kolaka Utara Lasusua 2.932,25
10. 9.Buton Utara Buranga 1.755,83
11. 10.Konawe Utara Wanggudu 4.219,81
12. 11.Kolaka Timur Tirawuta 3.992,53
13. 12.Konawe Kepulauan Langara 705,71
14. 13.Muna Barat Laworo 818,70
15. 14.Buton Tengah Labungkari 836,96
16. 15.Buton Selatan Batauga 517,63 RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-4 Kabupaten/Kota Ibukota Luas Total Area (Km2)
17. 16.Kota Kendari Kendari 265,79
18. 17.Kota Baubau BauBau 294,14
19. 18.Sulawesi Tenggara Kendari 36.159,71 Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2024
20. 2.Letak dan Kondisi Geografis
a.Posisi Astronomis Sulawesi Tenggara secara astronomis terletak di bagian Selatan Garis Khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan diantara 02O45’ – 06O15’ Lintang Selatan dan 120O25’ - 124O45’ Bujur Timur.
b.Posisi Geostrategis Pulau Sulawesi menjadi bagian penting dari masa depan Indonesia. Posisi geostrategis yang menjadi jalur perdagangan dan distribusi barang antar wilayah barat dan timur Indonesia menjadikan pulau Sulawesi menjadi wilayah yang potensial sebagai pusat ekonomi dan perdagangan dalam dan luar negeri. Sulawesi Tenggara adalah salah satu provinsi yang mencakup jazirah tenggara pulau Sulawesi dan memiliki beberapa pulau disekitarnya serta berbatasan langsung dengan laut banda sehingga wilayah ini kaya akan sumber daya laut dan berpotensi untuk menjadi kawasan wisata bahari.
c.Kondisi/Kawasan Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi daratan Konawe dan Kolaka. Sedangkan kepulauan meliputi Pulau Buton dan Pulau Muna serta pulau-pulau kecil yang tersebar di bagian Selatan dan Tenggara. Wilayah Sulawesi Tenggara, pada umumnya memiliki permukaan yang bergunung, bergelombang, dan berbukit, sedangkan permukaan tanah pegunungan yang relatif rendah yakni sekitar 1.868.860 hektar sebagian besar berada pada ketinggian 100 – 500 meter diatas permukaan laut dengan tingkat kemiringan mencapai 40 derajat, serta terdapat Kawasan pesisir dan laut yang diperkirakan mencapai 110.000 km2. Tabel 2.2. Banyaknya Desa Menurut Posisi Terhadap Laut Tahun 2024 Kabupaten/Kota Tepi Laut Bukan Tepi Laut Jumlah Kab. Kolaka 53 82 135 Kab. Konawe 33 338 371 Kab. Muna 78 108 186 Kab. Buton 66 29 95 Kab. Konawe Selatan 92 265 357 Kab. Bombana 73 70 143 Kab. Wakatobi 90 10 100 Kab. Kolaka Utara 47 86 133 Kab. Konawe Utara 61 112 173 Kab. Buton Utara 78 13 91 Kab. Kolaka Timur - 133 133 Kab. KonaweKepulauan 84 12 96 Kab. Muna Barat 33 53 86 RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-5 Kabupaten/Kota Tepi Laut Bukan Tepi Laut Jumlah Kab. Buton Tengah 63 14 77 Kab. Buton Selatan 54 16 70 Kota Kendari 30 35 65 Kota Baubau 19 24 43 Jumlah 954 1.400 2.354 Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2023
1. 3.Topografi Topografi merupakan gambaran permukaan bumi, yang biasanya berasosiasi dengan ciri-ciri bentuk permukaan seperti variasi relief suatu daerah. Sebagian besar topografi Sulawesi Tenggara terdiri dari tanah berbukit hingga bergunung, yaitu ± 74% sedang selebihnya datar sampai berombak ± 26%, sebagaimana disajikan pada diagram berikut : Gambar 2.3. Kondisi Topografi Sulawesi Tenggara Secara umum topografi Sulawesi Tenggara bergelombang, bergunung dan berbukit. Pada beberapa tempat terdapat dataran aluvial seperti Mowewe, Lainea, Ladongi dan lain-lain. Berdasarkan kelas kemiringan lahan maka kondisi topografi di Sulawesi Tenggara dapat dibedakan sebagai berikut: a) Dataran Konaweha-Lahumbuti dengan luas kurang lebih 87.500 Ha. b) Dataran Rate-rate–Lambandia dengan luas kurang lebih 25.000 Ha. c) Dataran Waworamo–Punggaluku dengan luas kurang lebih 18.000 Ha. d) Dataran Tinanggea–Lakara dengan luas kurang lebih 17.000 Ha. e) Dataran Lalindu–Lasolo dengan luas kurang lebih 17.000 Ha. f) Dataran Konda dengan luas kurang lebih 14.000 Ha. g) Dataran Sampara dengan luas kurang lebih 14.000 Ha. h) Dataran Roraya dengan luas kurang lebih 10.000 Ha. i) Dataran Kolono dengan luas kurang lebih 4.000 Ha. j) Dataran Oko-oko – Tawai dengan luas kurang lebih 13.500 Ha. k) Dataran Kolaka – Pomalaa dengan luas kurang lebih 12.000 Ha. l) Dataran Watuputih dengan luas kurang lebih 7.000 Ha. Diantara gunung dan bukit-bukit, terbentang dataran-dataran yang merupakan daerah potensial untuk pengembangan sektor pertanian. Permukaan tanah pegunungan telah banyak digunakan untuk usaha. Tanah ini sebagian besar berada pada ketinggian 100-500 meter di atas permukaan laut dan pada kemiringan tanah yang mencapai 40°. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-6 Tabel 2.3. Banyaknya Desa Menurut Topografi Wilayah Tahun 2024 Kabupaten/Kota Lereng/Puncak Lembah Dataran Jumlah Kab. Kolaka 20 9 106 135 Kab. Konawe 20 23 328 371 Kab. Muna 4 2 180 186 Kab. Buton 3 6 86 95 Kab. Konawe Selatan 18 - 339 357 Kab. Bombana 14 2 127 143 Kab. Wakatobi 24 1 75 100 Kab. Kolaka Utara 33 2 98 133 Kab. Konawe Utara 20 5 148 173 Kab. Buton Utara 2 - 89 91 Kab. Kolaka Timur 11 35 87 133 Kab. Konawe Kepulauan 1 - 95 96 Kab. Muna Barat - - 86 86 Kab. Buton Tengah 2 2 73 77 Kab. Buton Selatan 15 1 54 70 Kota Kendari 8 - 57 65 Kota Baubau - - 43 43 Jumlah 195 88 2.071 2.354 Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2023
2. 4.Geologi Secara geologis Provinsi Sulawesi Tenggara terbentuk akibat tumbukan (collition) dua buah lempeng besar yaitu lempeng benua yang berasal dari Australia dan lempeng samudra yang berasal dari pacific. Akibat tumbukan tersebut maka wilayah Sulawesi Tenggara terdiri dari 3 group utama batuan penyusunnya yaitu: - Kompleks batuan malihan di Sulawesi Tenggara terdiri dari sekis, kuarsit, sabak dan marmer yang melampar dari kolaka utara hingga ke selatan membentuk pegunungan Tangkelemboke, Mendoke dan Pegunungan Rumbia. - Kompleks ofiolit dan sedimen pelagic. Kompleks ofiolit Sulawesi Tenggara merupakan bagian dari lajur ofiolit Sulawesi Timur dimana diatasnya di tutupi oleh sedimen pelagic. Kompleks ofiolit Sulawesi Tenggara didominasi oleh batuan ultramafik dan mafik yang terdiri dari harzburgit, dunit, werlit, lerzolit, websterit, serpentinit, dan piroksinit. Sedangkan untuk batuan mafik terdiri atas gabro, basalt, dolerite, mikrogabro, dan amfibolit. Untuk batuan sedimen pelagic tersusun oleh batugamping laut dalam dan sisipan rijang merah. - Molasa Sulawesi tersebar luas dan umumnya menempati bagian selatan dari jasirah Sulawesi bagian tenggara. Molasa Sulawesi yang berada di Sulawesi Tenggara terdiri atas sedimen klastik dan sedimen karbonatan. Sedimen klastik dari molasa Sulawesi terdiri atas Formasi Langkowala dan Formasi Boepinang. Sedangkan sedimen karbonat yang berasosiasi dengan batu pasir adalah formasi Eomoiko. Potensi kandungan Nikel di Sulawesi Tenggara telah di kenal sejak jaman Belanda. Data menunjukkan nikel Sulawesi Tenggara telah di eksploitasi sejak tahun 1934 oleh Oost Borneo Maatschappij (OBM) dan Bone Tolo Maatschappi. Cadangan Nikel di Sulawesi Tenggara cukupbesar, jumlah cadangan nikel RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-7 Sulawesi Tenggara berdasarkan data Dinas ESDM provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 97 milyar tondengan luas sebaran nikelnya 480 ribu Ha. Adapun status kawasan nikel di Sulawesi Tenggara terkait dengan fungsi kawasan hutan Sulawesi Tenggara dapat terbagi kedalam: nikel Sulawesi Tenggara yang berada pada kawasan lindung dan kawasan budidaya. Selain nikel potensi besar yang ada di Sulawesi Tenggara adalah Aspal Alamnya yang terkenal di dunia. Potensi aspal alam di sultra yang terletak di pulau buton dengan jumlah cadangan 2.663.648.000 M3 atau setara sekitar 3.835.653.120 ton (DESDM Prov.Sultra, 2011). Jika disetarakan dengan jumlah energi yang dapatdihasilkansekitar tatanan geologi pulau buton sendiri didapatkan potensi aspal (bitumen padat) di buton setelah dilakukan studi geokimia hidrokarbon pada contoh batu aspal Fm. Sampolakosa dari daerah Lawele dan daerah Sampolawa, bitumen padat/oil shale dari Fm. Winto dari daerah Sampolawa dan minyak rembesan/oilseeps pada Fm. Tondo daerah Kapontori. Ini semua memberikan gambaran potensi hidrokarbon pada daerah sultra sangat prospek. Potensi kandungan Emas di Sulawesi Tenggara juga cukup besar. Terdapat lima kabupaten yang memiliki potensi kandungan emas, yakni Kolaka Utara, Kolaka, Konawe, Konawe Selatan, dan Bombana. Dengan total cadangan emas 1,1 juta ton senilai Rp 270 triliun, potensi terbesar berada di Kabupaten Bombana sebesar 540 ribu ton. Potensi lain yang ada di Sulawesi Tenggara adalah marmer seluas 206.237 juta meter kubik, dan batu gamping seluas 188.352 hektar.
3. 5.Hidrologi Sumber daya alam DAS menyediakan berbagai kepentingan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Sumber kehidupan yang tersedia mulai dari kebutuhan bahan makanan, air bersih, kayu dan berbagai jasa lingkungan yang mempunyai nilai melebihi nilai ekonomi sumber daya alam tersebut. Gagasan pengelolaan sumber daya alam DAS sering dianggap gagal terutama disebabkan oleh adanya perubahan kondisi yang sangat cepat, permasalahan yang demikian kompleks serta syarat dengan ketidakpastian mengenai tujuan, kebijakan dan sasaran pengelolaan. Daerah Aliran Sungai (DAS) Wanggu merupakan salah satu DAS prioritas di Sulawesi Tenggara karena disamping memiliki fungsi hidrologis sebagai sumber utama sedimen yang menyebabkan pendangkalan Teluk Kendari, juga terdapat berbagai sarana dan prasarana vital seperti Bandar Udara Halu Oleo, Kampus Universitas Halu Oleo, Polda Sulawesi Tenggara dan sebagainya. Secara administrasi DAS Wanggu dibagi atas dua daerah otonom yaitu Kota Kendari (26,38 %) dan Kabupaten Konawe Selatan (73,62%) dengan total luas 33.208 hektar (BPDAS Sampara, 2003). Bagian hilir DAS Wanggu merupakan wilayah Kota Kendari, sedangkan hulunya merupakan Kabupaten Konawe Selatan. Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki beberapa sungai yang melintasi hampir seluruh kabupaten/kota. Sungai-sungai tersebut pada umumnya potensial untuk dijadikan sebagai sumber energi, untuk kebutuhan industri, rumah tangga dan irigasi. Daerah aliran sungai, seperti Daerah Aliran Sungai (DAS) Konaweha, melintasi Kabupaten Kolaka dan Konawe. DAS tersebut seluas 7.150,68 km2 dengan debit air rata-rata 200 m3/detik. Bendungan Wawotobi yang menampung aliran sungai tersebut, mampu mengairi persawahan di daerah Konawe seluas 18.000 ha. Selain itu, masih dapat dijumpai banyak RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-8 aliran sungai di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan debit air yang besar sehingga berpotensi untuk pembangunan dan pengembangan irigasi seperti : Sungai Lasolo di Kabupaten Konawe, Sungai Roraya di Kabupaten Bombana (Kecamatan Rumbia dan Poleang), Sungai Wandasa dan Sungai Kabangka Balano di Kabupaten Muna, Sungai Laeya di Kabupaten Kolaka dan Sungai Sampolawa di Kabupaten Buton. Di samping sungai-sungai tersebut terdapat pula 2 (dua) rawa yang cukup besar, yaitu Rawa Aopa yang terdapat di Kabupaten Konawe Selatan dan Rawa Tinondo yang terdapat di Kabupaten Kolaka.
4. 6.Klimatologi Berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Ferguson tipe iklim di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dibedakan ke dalam 5 (lima) klasifikasi iklim, yaitu: Tabel 2.4. Tipe Iklim Berdasarkan Klasifikasi Schmidt dan Ferguson di Provinsi Sulawesi Tenggara No. Tipe Iklim Wilayah
5. 1.B Sekitar wilayah Kecamatan Asera (Kab. Konawe Utara) Sekitar wilayah Kecamatan Lainea (Kab. Konawe Selatan) Sekitar wilayah Kecamatan Pakue dan Lasusua (Kab. Kolaka Utara) Sekitar wilayah Kecamatan Kabawo (Kab. Muna)
6. 2.C Sekitar wilayah Kecamatan Lambuya, Wawotobi dan Sampara (Kab. Konawe) Sekitar Kecamatan Lainea, Tinanggea dan Konda (Kab. Konawe Selatan) Sekitar wilayah Kecamatan Wolo, Kolaka, Wundulako(Kab. Kolaka) dan Mowewe (Kab. Kolaka Timur) Sekitar Kecamatan Pasar Wajo (Kab. Buton) Kecamatan Rarowatu, Kabaena Timur dan Rumbia (Kab. Bombana) Sekitar Kecamatan Wolio (Kota Baubau) Sekitar Kecamatan Kulisusu (Kab. Buton Utara)
7. 3.D Sekitar wilayah Kecamatan Pondidaha, Abuki (Kab. Konawe) Sekitar wilayah Kecamatan Moramo, Tinanggea, Landono, Angata (Kab. Konawe Selatan) Sekitar wilayah Kecamatan Watubangga, Tirawuta dan Ladongi (Kab. Kolaka Timur) Sekitar wilayah Kecamatan Batauga, Sampolawa, Kapontori, Lasalimu, Gu (Kab. Buton) Sekitar wilayah Kecamatan, Kabaena dan Poleang Timur (Kab. Bombana) Sekitar wilayah Kecamatan Bungi (Kota Baubau) Sekitar Kota Kendari Sekitar Kecamatan Tikep dan Lawa (Kab. Muna Barat)
8. 4.E Sekitar Wilayah Kecamatan Mawasangka (Kab. Buton Tengah) Sekitar Wilayah Kecamatan Kaledupa (Kab. Wakatobi)
9. 5.G Sekitar Kecamatan Tomia (Kab. Wakatobi) Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2023 Sulawesi Tenggara memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Berdasarkan catatan di 4 stasiun Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) curah hujan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai berikut: RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-9 Tabel 2.5. Jumlah Hari Hujan Menurut Bulan di Sulawesi Tenggara (hari) Tahun 2024 Bulan Stasiun Meteorologi Maritim Kendari Stasiun Meteorologi Betoambari Baubau Stasiun Klimatologi Konawe Selatan Stasiun Meteorologi Sangia Ni Bandera Kolaka Januari 15 17 18 15 Februari 21 20 16 18 Maret 19 21 22 22 April 14 13 15 19 Mei 19 15 22 18 Juni 21 23 20 24 Juli 17 8 22 24 Agustus 16 11 20 17 September 11 8 17 18 Oktober 17 20 19 22 November 18 26 16 23 Desember 15 22 15 23 Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2024.
10. 7.Penggunaan Lahan
a.Kawasan Hutan Berdasarkan SK.81155/MENLHK PKTL/KUH/PLA.2/II/2018 dan data BPS tahun 2022 disebutkan bahwa luas kawasan hutan dan konservasi perairan Sulawesi Tenggara adalah 3.742.909 Ha, terdiri atas : Kawasan Hutan Nasional (108.415 Ha), Kawasan Hutan Marga Satwa (162.656 Ha), Kawasan Hutan Suaka Alam (7.905 Ha), Kawasan Hutan Cagar Alam (1.457 Ha), Kawasan Hutan Taman Raya (7.849 Ha), Hutan Lindung (1.080.819 Ha), Hutan Produksi Tidak Tetap (408.995 Ha), Hutan Produksi Tetap (448.011 Ha), Taman Nasional Laut (1.315.552 Ha), dan Taman Bawah Laut (105.079 Ha). Keberadaan kawasan hutan yang harus tetap dipertahankan dalam rangka meningkatkan potensinya di Sulawesi Tenggara, mengingat kawasan hutan dihadapkan pada tantangan dan permasalahan diantaranya : kebijakan pelepasan kawasan hutan untuk permukiman transmigrasi dan budidaya pertanian non kehutanan, izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam dan HTI, serta permasalahan kebakaran hutan dan lahan.
b.Kawasan Budidaya Kawasan budidaya sesuai Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Pada tahun 2017 kawasan budidaya pada penggunaannya terbagi atas lahan sawah irigasi seluas 100.121,8 Ha, lahan sawah non irigasi 28,564,1 Ha, sedangkan lahan bukan pertanian terdiri atas penggunaannya yaitu tanah perkebunan seluas 683.504,0 Ha, tanah tegalan/kebun seluas 231.171,2 Ha, tanah ladang/huma seluas 141.731.5 Ha, tanah padang rumput 105.885,4 Ha, Sementara tidak diusahakan seluas 222,909,0 RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-10 Ha dan Lainnya seluas 1.442.357,5 Hadan untuk luas lahan budidaya air tawar seluas 20.885 Ha.
c.Kawasan Lindung Untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup maka telah ditetapkan beberapa kawasan konservasi di Sulawesi Tenggara sebagai berikut : Kawasan Suaka Alam yang meliputi : - Cagar Alam Napabalano - Cagar Alam Lamedai - Cagar Alam Kakinauwe - Suaka Margasatwa Tanjung Amolengo - Suaka Margasatwa Buton Utara - Suaka Margasatwa Tanjung Peropa - Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo - Suaka Margasatwa Lambusango. Kawasan Pelestarian Alam yang meliputi : - Taman Hutan Raya Gunung Nipa-nipa - Taman Hutan Nasional Rawa Aopa Watumohai - Taman Nasional Laut Wakatobi - Taman Wisata Alam Mangolo - Taman Wisata Alam Tirta Rimba Moramo - Taman Wisata Alam Laut P. Padamarang dan sekitarnya - Taman Wisata Alam Teluk Lasolo - Taman Buru Mata Osu
1. 8.Potensi Pengembangan Wilayah Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi unggulan untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya, seperti : perikanan, pertanian, pariwasata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah. Kawasan strategis provinsi merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas :
a.Pusat Kegiatan Industri Pertambangan yang terdiri atas: 1) PKIP Asera-Wiwirano-Langgikima (AWILA) di Kabupaten Konawe Utara dengan wilayah pelayanan mencakup Kabupaten Konawe Utara dan Kabupaten Konawe bagian selatan; 2) PKIP Kapontori-Lasalimu (KAPOLIMU) di Lasalimu Kabupaten Buton dengan wilayah pelayanan mencakup Pulau Buton dan Pulau Muna; 3) PKIP Kabaena-Torobulu-Wawonii (KARONI) di Lora Kabupaten Bombana dengan wilayah pelayanan mencakup Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana dan Kabupaten Konawe Kepulauan; 4) PKIP Pomalaa di Kabupaten Kolaka dengan wilayah pelayanan mencakup Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur dan Kabupaten Kolaka Utara bagian selatan; dan 5) PKIP Laiwoi di Kabupaten Kolaka Utara dengan wilayah pelayanan mencakup Kabupaten Kolaka Utara dan Kabupaten Konawe bagian utara.
b.Kawasan strategis Teluk Kendari di Kota Kendari;
c.Kawasan industri perkebunan Kakao di Ladongi Kabupaten Kolaka Timur; RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-11
d.Kawasan strategis kelautan dan perikanan di Kabupaten Konawe Kepulauan;
e.Kawasan industri pariwisata di Kabupaten Wakatobi;
f.Kawasan strategis pertanian tanaman pangan di Wawotobi Kabupaten Konawe;
g.Kawasan industri semen di Pulau Muna;
h.Kawasan pusat perdagangan di Kota Baubau; dan
i.Kawasan pabrik gula di Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna dan Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan. Selain membagi wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi Kawasan strategis dari sudut pertumbuhan ekonomi, Rencana Tata Ruang Wilayah juga membagi wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi pusat-pusat kegiatan industri, adapun pusat-pusat kegiatan industri yang direncanakan Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut: Tabel 2.6. Pusat-Pusat Kegiatan di Sulawesi Tenggara No. Pusat-Pusat Kegiatan Lokasi
1. 1.Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kendari (I/B/1)
2. 2.Pusat Kegiatan Nasional promosi (PKNp) Baubau (I/B/1)
3. 3.Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Unaaha (II/B/1) Lasolo (II/B/1) Raha (II/B/1) Kolaka (II/B/1)
4. 4.Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp) Pasarwajo (II/B/1) Wangi-Wangi (II/B/1)
5. 5.Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Pomalaa Langara Usuku Kasipute Sikeli Lasusua Andoolo Wanggudu Perkotaan Buranga dan sekitarnya Tirawuta Laworo Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034 Keterangan: I - IV : Tahapan pengembangan A : Mendorong pengembangan kota-kota sentra produksi B : Revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional B/1 Pengembangan/peningkatan fungsi B/2 Pengembangan baru B/3 Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi C :Revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan provinsi C/1 Pengembangan/peningkatan fungsi C/2 Pengembangan baru C/3 Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-12 Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034 Gambar 2.4. Peta Struktur Ruang RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara Sumber : RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034 Gambar 2.5. Peta Kawasan Strategis RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-13 Potensi Pengembangan wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara dibagi dalam beberapa sektor unggulan, yaitu :
a.Sektor Pertanian dan Perkebunan Sektor Pertanian terdiri dari Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan. Untuk Sektor Pertanian Tanaman Pangan yang diusahakan di Sulawesi Tenggara terdiri dari (1) Padi Sawah, (2) Padi Ladang, (3) Jagung, (4) Kacang Kedelai, (5) Kacang Tanah, (6) Kacang Hijau, (7) Ubi Kayu, dan (8) Ubi jalar. Sedangkan untuk Sektor Peternakan yang diusahakan di Sulawesi Tenggara terdiri dari: (1) Populasi hewan ternak yaitu Sapi Potong, Sapi Perah, Kerbau, Kambing, Babi, Kuda, Ayam Burasm Ayam Ras Petelur, Ayam Ras Pedaging, Itik, Itik Manila, Puyuh, (2) Populasi hewan petelur yaitu Ayam Buras, Ayam Ras Petelur, Itik, Itik Manila dan Puyuh. Adapun produksi Sektor Pertanian di Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 2.7. Capaian dan Target Kinerja Sektor Pertanian di Sulawesi Tenggara Tahun 2019 - 2023 No Indikator Kinerja Utama Capaian Kinerja 2019 2020 2021 2022 2023*
1. 1.Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton) Padi 519.707 532.773 530.029 478.958 475.267 Jagung 279.170 179.906 150.561 142.966 84.044 Kedelai 1.540 629 574 11.053 4.902 Kacang Tanah 3.221 3.046 3.104 2.402 1.964 Kacang Hijau 449 804 296 223 520 Ubi Kayu 144.752 167.769 137.657 121.050 112.688 Ubi Jalar 17.682 17.707 15112.688.469 14.040 19.494
2. 2.Jumlah Populasi Ternak (Ekor) Sapi Potong 330.594 361.568 391.479 409.946 436.259 Sapi Perah 37 51 46 30 40 Kerbau 2.162 2.349 2.544 2.812 3.158 Kambing 183.725 195.128 204.357 216.478 228.229 Babi 90.524 98.108 108.606 117.378 124.525 Kuda 712 644 667 638 695 Ayam Buras 10.861.007 11.088.813 11.572.793 11.526.848 12.359.451 Ayam Ras Petelur 463.163 455.719 473.916 175.663 121.231 Ayam Ras Pedaging 4.453.326 4.477.630 5.122.986 8.539.697 9.644.576 Itik 543.904 577.699 609.651 634.618 663.692 Itik Manila 43.578 42.942 45.353 47.007 50.114 Puyuh 6.319 9.266 3.724 2.300 3.086
3. 3.Jumlah Produksi Daging dan Telur (Kg) Produksi Daging Sapi 4.437.749 3.720.990 4.521.025 4.983.394 5.213.814 Kerbau 35.832 17.183 32.303 19.986 31.374 Kambing 312.734 324.283 205.081 224.474 234.038 Babi 895.349 624.514 556.432 610.266 651.517 Kuda 15.600 9.684 16.800 6.150 5.400 Ayam Buras 11.708.166 11.953.741 12.475.471 12.425.942 13.323.489 Ayam Ras Petelur 339.314 333.873 352.453 130.642 134.783 Ayam Ras Pedaging 4.038.944 5.092.956 5.826.722 9.713.241 10.969.953 Itik 341.026 362.216 381.182 397.905 416.135 Itik Manila 28.760 28.342 29.912 31.027 33.076 Puyuh 1.391 2.039 819 506 679 Produksi Telur Ayam Buras 7.047.707 7.195.531 10.277.404 10.236.602 10.976.008 Ayam Ras Petelur 3.487.618 5.724.897 6.135.121 2.274.061 2.346.142 Itik 3.488.601 6.705.361 4.885.177 5.085.240 5.318.212 Itik Manila 239.243 235.752 248.988 258.068 275.126 Puyuh 10.975 16.094 6.468 3.995 5.360 RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-14 Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Keterangan: * = Angka bersifat sementara Dari tabel di atas terlihat bahwa Tahun 2023 (angka sementara), produksi Sektor Pertanian Tanaman Pangan secara berurutan didominasi oleh produksi padi sawah sebesar 475.267 ton, produksi ubi kayu mencapai 112.688 ton dan produksi jagung 84.044 ton. Untuk populasi ternak, Tahun 2023 secara berurutan didominasi oleh ternak ayam buras mencapai 12.359.451 ekor, ternak ayam ras pedaging 9.644.576 ekor dan ternak itik 663.692 ekor. Selanjutnya untuk produksi telur secara berurutan didominasi oleh ternak ayam buras 10.976.008 kg, ternak itik 5.318.212 kg dan ternak ayam ras petelor 2.346.142 kg. Selanjutnya, Sektor Perkebunan dan Hortikultura yang diusahakan di Sulawesi Tenggara terdiri dari tanaman kakao, jambu mete, kelapa dalam, cengkeh, lada, kopi, pala, bawang merah, cabai rawit, cabai besar, jeruk dan durian. Adapun produksi Perkebunan dan Hortikultura di Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.8. Capaian dan Target Kinerja Produksi Sektor Tanaman Perkebunan dan Hortikultura di Sulawesi Tenggara Tahun 2019 - 2023 No. Indikator Capaian Kinerja (Ton) 2019 2020 2021 2022 2023*
4. 1.Kakao 115.024 114.003 107.053 104.649 101.736
5. 2.Jambu Mete 50.861 52.777 51.700 36.285 33.504
6. 3.Kelapa Dalam 37.528 38.397 39.155 40.208 41.186
7. 4.Cengkeh 13.420 13.434 9.490 13.438 14.927
8. 5.Lada 5.716 5.604 5.579 5.469 5.447
9. 6.Kopi 2.765** 2.675** 2.776 2.732 2.799
10. 7.Pala 599** 710** 763 585 634
11. 8.Bawang Merah 390 655 1.015 449 491
12. 9.Cabai Rawit 3.669 3.801 4.287 3.915 3.449
13. 10.Cabai Besar 1.408 1.963 2.411 2.540 4.529
14. 11.Jeruk 27.267 50.214 22.268 20.559 10.974
15. 12.Durian 11.191** 9.244 ** 12.885 23.745 14.097 Sumber: Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 Keterangan: * = Angka bersifat sementara **= Data produksi dalam buku statistik namun tidak menjadi target iku pada tahun bersangkutan Dari tabel di atas terlihat bahwa Produksi Sektor Tanaman Perkebunan dan Hortikultura di Sulawesi Tenggara secara umum mengalami fluktuasi peningkatan dan penurunan produksi walaupun tidak terlalu signifikan. Angka sementara Tahun 2023 untuk produksi Sektor Tanaman Perkebunan dan Hortikultura yang terbesar adalah Tanaman Kakao sebesar 101.763 ton dan yang terkecil adalah Tanaman Bawang Merah yang hanya mencapai 491 ton. Beberapa faktor yang menyebabkan masih rendahnya jumlah produksi Tanaman Perkebunan dan Hortikultura yaitu Faktor Internal (OPD/Pemerintah) antara lain karena keterbatasan dukungan anggaran APBD dan masih terbatasnya tenaga pendamping petani perkebunan dan hortikultura (tenaga penyuluh, pengamat opt dan pengawas/sertifikasi benih). Sedangkan Faktor Eksternal (Petani/Lahan) antara lain (1) Budidaya tanaman tidak sesuai GAP, (2) Belum optimalnya penanganan hama penyakit RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-15 tanaman; (3) Belum optimalnya penggunaan benih unggul bersertifikat; (4) Belum optimalnya ketersediaan benih unggul bersertifikat; (5) Belum optimalnya pengolahan dan pemasaran produk perkebunan dan hortikultura. Di samping faktor penghambat tersebut di atas, terdapat faktor pendukung yang mampu mempengaruhi terjadinya peningkatan produksi yaitu Faktor Internal (OPD/Pemerintah) antara lain (1) Dukungan angaran APBN melalui Dana APBN (Satker Perkebunan, Satker Hortikultura dan Satker PSP Kementerian Pertanian Republik Indonesia); (2) Berkembangnya beberapa kawasan Perkebunan dan Hortikultura yang telah ditetapkan secara resmi oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 45/kpts/PD.200/1/2015 dan Kepmentan No. 472/Kpts/RC.040/2018; dan

(3)Keberpihakan pemerintah cukup tinggi dalam regulasi, pembinaan, pengawasan dan pelayanan publik. Sedangkan faktor Faktor Eksternal (Petani/lahan) antara lain; (1) Potensi Lahan dan iklim yang mendukung untuk berbudidaya tanaman perkebunan dan hortikultura; (2) Strategisnya letak Provinsi Sulawesi Tenggara yang memberikan kemudahan akses pasokan benih dan pemasaran produk petani; (3) Terbukanya pasar domestik maupun ekspor produk hasil perkebunan dan hortikultura; (4) Tingginya minat petani untuk mengusahakan komoditi perkebunan dan hortikultura; dan (5) Harga jual komoditi perkebunan dan hortikultura yang relatif stabil jika dibandingkan dengan komoditi pangan.
1. b.Sektor Perikanan Sektor Perikanan merupakan salah satu sektor strategis penopang perekonomian di Sulawesi Tenggara. Produksi perikanan itu sendiri diartikan sebagai semua hasil penangkapan/budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap/dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Produksi Perikanan Sulawesi Tenggara (Sultra) setiap tahun mengalami peningkatan. Produksi yang berlimpah ini mampu memenhui kebutuhan wilayah sekitar seperti Makassar, Surabaya, Jakarta, Batam dan Semarang. Di samping itu juga menjadi komoditas yang mempunyai nilai ekspor yang cukup tinggi. Data produksi sektor perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara, dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.9. Capaian dan Target Produksi Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 - 2023 No. Indikator Capaian Kinerja 2019 2020 2021 2022 2023
  1. 1.Rata-rata kontribusi sektor unggulan daerah terhadap PDRB (Subsektor perikanan) (persen) 11,25 11,6 11,6 11,8 11,6
  2. 2.Jumlah total Produksi Perikanan (tangkap dan budidaya dari seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi (Ribu Ton) 707,41 636,868 660,877 687,25 681,90
  3. 3.Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Persen) - 70 85 87 77,08
  4. 4.Konsumsi Ikan (kg/kap/tahun) 71,13 70,51 70,95 73,38 73,58
  5. 5.Cakupan bina kelompok (Pokmaswas) 131 131 135 135 135 RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-16 No. Indikator Capaian Kinerja 2019 2020 2021 2022 2023
  6. 6.Produksi perikanan kelompok nelayan (Ribu Ton) 254,03 255,178 254,553 266,574 266,574*
  7. 7.Rasio Kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial (Juta Hektar luas kawasan konservasi) 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96
  8. 8.Nilai Tukar Nelayan 117,02 97,45 102,65 102,46 99,41 Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Sektor Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu sektor yang telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional dan daerah. Perekonomian Sulawesi Tenggara berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) terus mengalami peningkatan dari 118,09 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp 176,18 triliun pada tahun 2023. Dari capaian angka tersebut, PDRB Sub-Sektor Perikanan konsisten berkontribusi sebesar 10-12% setiap tahun terhadap PDRB Provinsi (BPS Prov. Sultra) dan diperkirakan akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu program kegiatan kelautan dan perikanan mendapat dukungan yang kuat baik dari legislatif maupun eksekutif. Salah satu indikatornya adalah adanya kecenderungan peningkatan alokasi anggaran pembangunan yang dikelola setiap tahun. Jumlah total Produksi Perikanan (tangkap dan budidaya dari seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi) terjadi peningkatan pasca pandemi covid 19 pada tahun 2020-2021. Hal ini juga ditunjukkan pada meningkatnya kontribusi sub sektor perikanan pada PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara. Guna mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN) pasca pandemi Covid-19, Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah dan terus bergerak cepat dengan menyalurkan berbagai bantuan untuk nelayan. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan nelayan agar lebih berdaya saing di bidang usaha penangkapan ikan. Kebijakan dan implementasi revitalisasi perikanan tangkap dilakukan dengan menerapkan berbagai strategi yang diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha, yang antara lain diwujudkan dalam bentuk program peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan penjagaan mutu dan nilai tambah, perluasan akses pasar dan pemasaran hasil,serta meningkatkan keberhasilan dan prasarana pendukung usaha perikanan tangkap. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara juga membuka komunikasi dengan pemangku kepentingan di daerah dan terutama kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk harmonisasi kebijakan berbasis data, informasi dan pengetahuan yang faktual. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara akan lebih berupaya meningkatkan kapasitas kapal-kapal penangkap ikan serta meningkatkan pembinaan kepada nelayan-nelayan tradisional di kabupaten/kota mengingat masih besarnya potensi sumberdaya ikan yang belum dimanfaatkan. Selain itu tentu saja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara akan terus meningkatkan pengawasan izin-izin kapal penangkap ikan dari daerah lain, RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-17 meningkatkan regulasi dan lebih mengefisienkan pengurusan izin operasional perusahaan-perusahaan perikanan skala nasional untuk berinvestasi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Upaya-upaya peningkatan produktivitas perikanan tangkap tersebut salah satu dampaknya dapat terlihat melalui pertumbuhan angka produksi perikanan tangkap di tahun 2023. Namun demikian peningkatan produksi perikanan tangkap tersebut tidak secara langsung berimplikasi pada peningkatan nilai indeks kesejahteraan nelayan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal tersebut tergambar pada data yang dirilis oleh Pusdatin KKP dimana indeks NTN Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami penurunan dalam kurun lima tahun terakhir, meskipun ada sedikit peningkatan pasca pandemi covid 19 pada tahun 2021dan pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan dimana indeks NTN tidak mencapai nilai 100. Sebagaiman data yang dirilis oleh Pusdatin KKP dimana rata-rata indeks NTN Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023 hanya mencapai 99,41 dimana nilai NTN ini sempat mengalami penurunan signifikan pada tahun 2022 yaitu sebesar 102,46. Faktor penurunan indeks NTN tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan ekonomi keluarga nelayan yang mana disisi lain harga-harga kebutuhan bahan pokok juga terus mengalami kenaikan. Pendapatan masyarakat nelayan bergantung terhadap pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan dan kelautan (SDKP). Pendapatan masyarakat nelayan secara langsung maupun tidak akan sangat mempengaruhi kualitas hidup mereka, karena pendapatan dari hasil usaha penangkapan ikan merupakan sumber ekonomi utama bagi keluarganya, sehingga besar kecilnya pendapatan akan sangat berpengaruh terhadap taraf kehidupannya. Angka konsumsi ikan per kapita per tahun dapat digunakan untuk mengetahui besarnya kebutuhan ikan di dalam negeri yang dikonsumsi masyarakat. Angka konsumsi ikan per wilayah dimanfaatkan untuk perencanaan dan penetapan kebijakan suatu wilayah dalam pengelolaan perikanan. Sampai akhir Desember tahun 2023 Angka Konsumsi Ikan Nasional mencapai 57,61 sedangkan untuk Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai 73,58. Angka konsumsi ikan yang terus meningkat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan bahwa pemanfaatan produksi hasil perikanan di dalam wilayah provinsi Sulawesi Tenggara sangat tinggi sehingga dapat menjadi peluang pengembangan industri pengolahan ikan dan peningkatan kesejahteraan nelayan. Saat ini produk hasil olahan berbahan ikan telah banyak dijumpai di pasar-pasar lokal, restoran-restoran kelas menengah dan mini market dalam berbagi kemasan dan jenis olahan yang cukup higienis dengan harga yang cukup terjangkau. Salah satu strategi pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka meningkatkan konsumsi ikan masyarakat adalah peningkatan intensitas sosialisasi dan promosi tentang manfaat dan keunggulan kandungan gizi produk olahan perikanan dibanding sumber protein RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-18 lainnya. Salah satu strategi yang tetap dilakukan hingga saat ini adalah pelaksanaan Program GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan), dimana salah satu bentuk kegiatannya adalah lomba masak serba ikan. Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumbrdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas Taman Nasional, Taman Wisata Alam Laut, Kawasan Konservasi Perairan, dan Daerah Perlindungan Laut. Kawasan Konservasi dimaksud meliputi total luasan sebesar 2.068.969,41 hektar, yaitu: a) Taman Nasional Wakatobi; Taman Wisata Alam Laut Teluk Lasolo dan Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Padamarang ; b) Daerah Perlindungan Laut; 10 Kawasan Konservasi Perairan; Kawasan Konservasi P3K di Kabupaten Muna, Muna Barat, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Kolaka, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Kota Kendari dan Bombana; dan, c) Daerah Perlindungan Laut di Kecamatan Lasalimu, Lasalimu Selatan, Konawe Selatan, Kapontori, Pasarwajo, Wolowa, dan Siontapina serta Daerah Konservasi Kima di Konawe. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) merupakan tindak lanjut pelaksanaan dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Sistim Pengawasan Berbasis Masyarakat (SISWASMAS). Pembinaan POKMASWAS merupakan rangkaian kegiatan pembekalan sosialisasi dan bimbingan kepada Pokmaswas untuk meningkatkan partisipasi dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Jumlah POKMAWAS yang terdaftar hingga saat ini adalah sebanyak 135 kelompok. Namun berdasarkan status keaktifannya, hingga Desember 2023 hanya tercatat sebanyak 28 kelompok yang aktif menjalankan tupoksinya. Kemudian dari sebanyak 18 pokmaswas yang menjadi target awal untuk dilakukan pembinaan selama tahun 2023, hanya 13 kelompok yang dapat dikunjungi dan dilakukan pembinaan.
2. c.Sektor Pertambangan Potensi kandungan nikel di Sulawesi Tenggara telah dikenal sejak jaman Belanda. Data menunjukkan nikel Sulawesi Tenggara telah dieksploitasi sejak tahun 1934 oleh Oost Borneo Maatschappij (OBM) dan Bone Tolo Maatschappi. Cadangan nikel di Sulawesi Tenggara cukup besar, jumlah cadangan nikel Sulawesi Tenggara berdasarkan data Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 97 milyar tondengan luas sebaran nikelnya 480 ribu Ha. Selain nikel potensi besar yang ada di Sulawesi Tenggara adalah aspal alamnya yang terkenal di dunia. Potensi aspal alam di Sulawesi Tenggara yang terletak di Pulau Buton dengan jumlah cadangan 2.663.648.000 M3 atau setara sekitar 3.835.653.120 ton (DESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, 2011). Nikel dan aspal merupakan dua jenis produksi pertambangan yang menonjol di Sulawesi Tenggara. Tahun 2016 jumlah pr RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-19 Produksi nikel mengalami sebesar 1.539.426 ton, tahun 2018 peningkatannya cukup signifikan yaitu mencapai 20.220.717 ton dan pada tahun 2019 produksi Nikel mencapai 23.967.146 ton. Peningkatan produksi Nikel tersebut seiring dengan beroperasinya perusahaan nikel yang berada di Kabupaten Konawe dan menjadi Kawasan Industri Nasional. Sementara itu, produksi pertambangan Aspal dari tahun ke tahun mulai mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 produksi Aspal hanya mencapai 3.957 ton, tahun 2017 dan tahun 2018 terus meningkat masing-masing sebesar 15.821 ton dan 20.625 ton, dan pada tahun 2019 peningkatan produksi Aspal naik signifikasi hingga mencapai 71.113 ton. Peningkatan produksi tersebut seiring dengan kebijakan pemerintah untuk memanfaatkan Aspal Buton sebagai bahan untuk pembangunan infrastruktur jalan secara nasional. Untuk meningkatkan Potensi Pengembangan wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya untuk meningkatkan produksi sektor-sektor unggulan, maka perlu ditetapkan arah kebijakan penataan ruang yang mendukung pengembangan potensi wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kebijakan penataan ruang yang mendukung pengembangan potensi wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, terdiri atas : a) Menata dan mengalokasikan sumber daya lahan secara proporsional melalui berbagai pertimbangan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan di sektor unggulan pertanian, pertambangan serta kelautan dan perikanan; b) Peningkatan aksesibilitas dan pengembangan pusat-pusat kegiatan sektor terhadap pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah dan lokal melalui pengembangan struktur ruang secara terpadu; c) Menetapkan pola ruang secara proporsional untuk mendukung pemanfaatan sumber daya alam secara optimal, seimbang dan berkesinambungan; d) Menetapkan kawasan strategis dalam rangka pengembangan sektor unggulan dan pengembangan sosial ekonomi secara terintegrasi dengan wilayah sekitar; dan e) Pengembangan sumber daya manusia yang mampu mengelola sektor unggulan secara profesional dan berkelanjutan. Strategi dalam mewujudkan pengembangan sektor pertanian dalam arti luas terdiri atas: a) Menata dan mengalokasikan sumber daya lahan untuk pengembangan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura serta pengembangan lahan peternakan secara proporsional; b) Mengembangkan sarana dan prasarana guna mendukung aksesibilitas dan pusat-pusat pertumbuhan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura serta pengembangan lahan peternakan terhadap pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah dan lokal; c) Mengintegrasikan kawasan unggulan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura serta pengembangan lahan peternakan dengan wilayah sekitar dan kawasan unggulan lain; dan d) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengelola sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura serta peternakan secara profesional dan berkelanjutan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-20 Strategi dalam mewujudkan pengembangan sektor pertambangan terdiri atas: a) Menata dan menetapkan kawasan pertambangan; b) Mengembangkan pusat industri pertambangan nasional sebagai suatu kawasan pertambangan dan pengolahan bahan tambang secara terpadu; c) Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung guna menunjang aksesibilitas pusat kawasan industri pertambangan dengan usaha ekonomi pada wilayah sekitar; d) Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang aksesibilitas perdagangan antar pulau dan ekspor; e) Mengintegrasikan usaha-usaha untuk mendukung pengembangan pusat industri pertambangan nasional dengan usaha-usaha ekonomi masyarakat sekitar; f) Mengembangkan sistem pengelolaan lingkungan secara preventif maupun kuratif sebelum dan sesudah eksplorasi bahan tambang dan limbah pabrik pengolahan; dan g) Pengembangan sumber daya manusia secara komprehensif untuk mengelola industri pertambangan nasional secara menyeluruh dengan melaksanakan pelatihan teknis dan membangun sekolah kejuruan dan pendidikan keahlian (sarjana dan pascasarjana). Strategi dalam mewujudkan pengembangan sektor kelautan dan perikanan terdiri atas : a) Menata dan mengalokasikan sumber daya lahan secara proporsional melalui berbagai pertimbangan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan; b) Meningkatkan aksesibilitas dan pengembangan pusat-pusat kegiatan sektor kelautan dan perikanan terhadap pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah dan lokal melalui pengembangan struktur ruang secara terpadu; c) Menetapkan pusat kawasan pengembangan sektor perikanan dan kelautan berupa kawasan pengembangan budidaya perairan dan kawasan perikanan tangkap secara terintegrasi dengan usaha-usaha ekonomi wilayah sekitar; d) Melindungi dan mengelola sumber daya kelautan untuk kebutuhan perlindungan plasma nutfah, terumbu karang dan sumber daya hayati untuk kelangsungan produksi dan pengembangan ekowisata; dan e) Mengembangkan fasilitas pelayanan pendidikan dan latihan secara profesional dan berkelanjutan. B. Wilayah Rawan Bencana Berdasarkan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kawasan Rawan Bencana di Provinsi Sulawesi Tenggara terbagi menjadi :
  1. 1.Kawasan Rawan Bencana Alam, yang terdiri dari :
3. a.Kawasan Rawan Tanah Longsor, yaitu diseluruh wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara kecuali wilayah Kabupaten Wakatobi RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-21
4. b.Kawasan Rawan gelombang pasang, yaitu : wilayah Kabupaten Buton, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Bombana, Kabupaten Muna, Kabupaten Konawe Utara, dan Kabupaten Wakatobi.
5. c.Kawasan Rawan Banjir, yaitu : wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara kecuali wilayah Kota Baubau dan Kabupaten Wakatobi.
  1. 2.Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi
6. a.Kawasan Rawan Gempa Bumi, yaitu : Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan, dan wilayah laut provinsi bagian timur dan perairan Teluk Bone bagian barat.
7. b.Kawasan Rawan Gerakan Tanah, yaitu : • Zona kerentanan tinggi meliputi wilayah Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Konawe Utara. • Zona kerentanan menengah meliputi semua wilayah kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara kecuali Kabupaten Kolaka Utara. • Zona kerentanan rendah meliputi wilayah kabupaten/kota se- Sulawesi Tenggara. • Zona kerentanan saat rendah meliputi wilayah Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Bombana, Kota Kendari, Kabupaten Konawe, Kabupaten Buton dan Kabupaten Konawe Kepulauan.
8. c.Kawasan Rawan Tsunami, terdapat pada kawasan pantai yang dipengaruhi kejadian gempa bawah laut di Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Bombana, dan Kota Kendari.
9. d.Kawasan Rawan Abrasi, terdapat pada kawasan pantai diseluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara kecuali Kabupaten Kolaka Timur.
10. e.Kawasan Rawan Gas Beracun H2S (Hidrogen Sulfida), terdapat di wilayah Kabupaten Kolaka. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-22 Selain Kawasan Rawan Bencana di atas, kecelakaan laut juga sangat potensial terjadi di seluruh perairan laut Sulawesi Tenggara seiring dengan terjadinya perubahan iklim yang mengakibatkan semakin tingginya gelombang laut serta semakin meningkatnya intensitas lalulintas pelayaran di kawasan tersebut dari waktu ke waktu. Sumber : RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034 Gambar 2.6. Peta Rawan Bencana Provinsi Sulawesi Tenggara Selama Tahun 2023, tercatat terdapat 12 bencana yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jenis bencana yang paling sering terjadi adalah cuaca ekstrim (4 kejadian), banjir (3 kejadian) dan kekeringan (3 kejadian) (BNPB, 2023). Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2023, Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki indeks risiko sebesar 153,08 dan tergolong tinggi. Berikut grafik yang menggambarkan besaran nilai indeks risiko bencana Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2023: Sumber : BNPB, 2024. Gambar 2.7. Indeks Risiko Bencana Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 - 2023 148 150 152 154 156 158 160 162 2019 2020 2021 2022 2023 Indeks Risiko Bencana Prov. Sultra 160.69 160.00 157.9 155.79 153.08 RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-23 2.1.2. Demografi Dalam Buku Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2023 dinyatakan bahwa salah satu sumber data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali, Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak tujuh kali sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010, dan 2020. Keenam sensus penduduk sebelumnya dilaksanakan dengan menggunakan metode tradisional, yaitu mencatat setiap penduduk dari rumah ke rumah. Pertama kalinya dalam sejarah sensus penduduk di Indonesia, Sensus Penduduk 2020 (SP2020) menggunakan metode kombinasi yaitu dengan memanfaatkan data Administrasi Kependudukan (Adminduk) dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai data dasar pelaksanaan SP2020, sebagai upaya untuk mewujudkan “SATU DATA KEPENDUDUKAN INDONESIA”. SP 2020 mencakup seluruh penduduk yang tinggal di wilayah teritorial Indonesia, mencakup Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang telah menetap atauberencana menetap di wilayah Indonesia selama minimal satu tahun, WNI yang dicakup juga termasuk mereka yang berada di luar negeri, yaitu Anggota Korps Diplomatik Republik Indonesia beserta keluarganya di luar negeri dan Anggota TNI/POLRI beserta keluarganya yang sedang melakukan misi perdamaian di luar negeri. Berdasarkan proyeksi penduduk Interim 2020–2023, penduduk Sulawesi Tenggara tahun 2022 sebanyak 2.701.661 jiwa yang terdiri atas 1.366.872 penduduk laki–laki dan 1.334.789 penduduk perempuan. Penduduk tahun 2023 sebesar 2.749.01 terdiri dari laki-laki 1.392.54 jiwa dan perempuan sebesar 1.356.47 jiwa. Tabel 2.10. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 - 2023 Wilayah Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa) 2020 2021 2022 2023 Buton 114.800 116.600 118.410 120.210 Muna 214.750 218.060 221.370 224.690 Konawe 255.640 260.2 90 264.930 269.520 Kolaka 237.130 240.100 243.040 245.930 Konawe Selatan 307.470 312.920 318.350 323.790 Bombana 150.160 152.860 155.510 158.110 Wakatobi 110.880 112.760 114.620 116.450 Kolaka Utara 137.000 139.890 142.770 145.640 Buton Utara 66.270 67.200 68.090 68.950 Konawe Utara 67.510 69.100 70.680 72.250 Kolaka Timur 120.330 122.170 123.980 125.770 Konawe Kepulauan 36.900 37.610 38.310 39.000 Muna Barat 84.200 85.900 87.590 89.290 Buton Tengah 113.960 115.800 117.630 119.460 Buton Selatan 94.680 96.320 97.950 99.580 Kota Kendari 344.540 351.060 357.650 364.220 Kota Baubau 158.820 161.280 163.720 166.150 Sulawesi Tenggara 2.615.030 2.659.940 2.704.610 2.749.010 Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Pada tabel 2.10 di atas terlihat bahwa Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 sebesar 2.749.010 jiwa dimana Kota Kendari memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu 364.220 jiwa atau sebesar 13,25% RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-24 dari total jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya komposisi jumlah penduduk terendah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar 39.000 ribu atau hanya mencapai 1,42% dari total jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara. Tabel 2.11. Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Sulawesi Tenggara Berdasarkan SP Tahun 2020-2023 dan Tahun 2020-2024 Kabupaten/Kota Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun(%) 2020–2023 2020–2024 Buton 1,56 1,55 Muna 1,53 1,51 Konawe 1,74 1,73 Kolaka 1,26 1,23 Konawe Selatan 1,77 1,75 Bombana 1,76 1,72 Wakatobi 1,62 1,61 Kolaka Utara 2,07 2,04 Buton Utara 1,24 1,24 Konawe Utara 2,30 2,27 Kolaka Timur 1,51 1,48 Konawe Kepulauan 1,88 1,85 Muna Barat 1,98 1,95 Buton Tengah 1,47 1,48 Buton Selatan 1,63 1,62 Kota Kendari 1,98 1,93 Kota Baubau 1,55 1,52 Sulawesi Tenggara 1,69 1,67 Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Periode Tahun 2020-2023, Laju Pertumbuhan Penduduk tertinggi berada pada Kabupaten Kolaka Utara sebesar 2,07 persen dan terendah sebesar 1,24 persen adalah Kabupaten Buton Utara. Periode Tahun 2020- 2024, Laju Pertumbuhan Penduduk tertinggi Kabupaten Konawe Utara sebesar 2,27 persen. Laju Pertumbuhan Penduduk terendah berada pada 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Kolaka sebesar 1,23 dan Buton Utara sebesar 1,24 persen. Tabel 2.12. Distribusi Penduduk di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 dan 2024 Kabupaten/Kota Distribusi Penduduk (Persen) 2023 2024 Buton 4,37 4,37 Muna 8,17 8,16 Konawe 9,80 9,81 Kolaka 8,95 8,91 Konawe Selatan 11,78 11,79 Bombana 5,75 5,75 Wakatobi 4,24 4,23 Kolaka Utara 5,30 5,32 Buton Utara 2,51 2,50 Konawe Utara 2,63 2,64 Kolaka Timur 4,58 4,57 Konawe Kepulauan 1,42 1,42 Muna Barat 3,25 3,26 Buton Tengah 4,35 4,34 Buton Selatan 3,62 3,62 RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-25 Kabupaten/Kota Distribusi Penduduk (Persen) 2023 2024 Kota Kendari 13,25 13,27 Kota Baubau 6,04 6,03 Sulawesi Tenggara 100 100 Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2024 Distribusi Penduduk Tahun 2023 tertinggi Kota Kendari sebesar 13,25 persen dan terendah di Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar 1,42 persen. Tahun 2024, Distribusi Penduduk tertinggi masih barada di Kota Kendari sebesar 13,27 persen dan Distribusi Penduduk terendah berada di Kabupaten Konawe Utara yaitu 1,42 persen. Tabel 2.13. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 Kelompok Umur (Tahun) Jenis Kelamin Jumlah Laki–Laki Perempuan 0–4 134,14 130,68 264,81 5–9 126,68 123,89 250,57 10–14 126,62 121,62 248,24 15–19 127,48 119,51 246,98 20–24 124,60 118,27 242,87 25–29 121,00 116,36 237,36 30–34 113,01 109,53 222,53 35–39 103,46 101,12 204,58 40–44 94,04 92,14 186,18 45–49 83,66 82,12 165,77 50–54 70,28 69,19 139,47 55–59 56,54 55,80 112,34 60–64 43,18 43,13 86,30 65–69 30,41 30,96 61,36 70–74 19,77 20,95 40,72 75+ 17,70 21,22 38,92 Jumlah 1.392,54 1.356,47 2.749,01 Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Tabel 2.14. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 - 2025 (ribu jiwa) Berdasarkan Hasil Proyeksi SP 2020 No Kab/Kot 2023 2024 2025 Laki- Laki Prp Prp + Laki- Laki Laki- Laki Prp Prp + Laki- Laki Laki- Laki Prp Prp + Laki- Laki 1 Buton 60,73 59,49 120,21 61,61 60,42 122,03 62,50 61,35 123,85 2 Muna 110,62 114,06 224,69 112,33 115,66 227,98 114,02 117,24 231,27 3 Konawe 139,32 130,21 269,52 141,58 132,49 274,07 143,82 134,73 278,55 4 Kolaka 125,54 120,40 245,93 126,96 121,80 248,76 128,35 123,19 251,54 5 Konawe Selatan 165,81 157,98 323,79 168,43 160,78 329,21 171,03 163,59 334,62 6 Bombana 79,94 78,17 158,11 81,21 79,45 160,65 82,46 80,70 163,16 7 Wakatobi 58,45 58,00 116,45 59,38 58,88 118,26 60,30 59,74 120,04 8 Kolaka Utara 74,37 71,27 145,64 75,77 72,72 148,50 77,18 74,18 151,36 9 Buton Utara 35,17 33,78 68,95 35,58 34,22 69,80 35,96 34,65 70,62 10 Konawe Utara 37,23 35,02 72,25 37,99 35,84 73,83 38,75 36,65 75,40 11 Kolaka Timur 64,43 61,34 125,77 65,26 62,29 127,55 66,08 63,23 129,31 RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-26 No Kab/Kot 2023 2024 2025 Laki- Laki Prp Prp + Laki- Laki Laki- Laki Prp Prp + Laki- Laki Laki- Laki Prp Prp + Laki- Laki 12 Konawe Kep 19,79 19,20 39,00 20,15 19,54 39,69 20,48 19,87 40,35 13 Muna Barat 44,29 45,00 89,29 45,15 45,80 90,96 46,03 46,61 92,63 14 Buton Tengah 59,92 59,54 119,46 60,87 60,42 121,29 61,81 61,30 123,11 15 Buton Selatan 50,38 49,20 99,58 51,20 50,00 101,19 52,01 50,79 102,79 16 Kota Kendari 183,56 180,66 364,22 186,84 183,92 370,76 190,09 187,18 377,27 17 Kota Baubau 83,00 83,15 166,15 84,20 84,34 168,54 85,39 85,50 170,89 Sulawesi Tenggara 1.392,54 1.356,47 2.749,01 1.414,51 1.378,56 2.793,07 1.436,26 1.400,48 2.836,74 Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Tahun 2024 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi A. Pertumbuhan PDRB Kontribusi nilai tambah yang tercipta dari setiap lapangan usaha di suatu wilayah menggambarkan struktur perekonomian wilayah tersebut. Lapangan usaha yang memiliki kontribusi dominan akan menjadi kategori yang menunjukan ciri khas ekonomi wilayah tersebut. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2018-2023) struktur ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara didominasi oleh sektor primer yang sangat bergantung pada alam. Kayanya potensi sumber daya alam yang diberdayakan oleh masyarakat terlihat dari tingginya persentase PDRB Sulawesi Tenggara pada 5 (lima) lapangan usaha utama, yakni: sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; sektor Pertambangan dan Penggalian; sektor Konstruksi; sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor; dan sektor Industri Pengolahan. Kelima sektor lapangan usaha tersebut memiliki peranan yang cukup dominan yakni diatas 70 persen terhadap pembentukan PDRB Sulawesi Tenggara. Tahun 2023, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Sulawesi Tenggara, yaitu mencapai 21,99 persen. Sektor berikutnya yang juga memberi peran yang cukup besar dalam pembentukan PDRB Sulawesi Tenggara tahun 2023 adalah sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 21,65 persen; kemudian disusul sektor Konstruksi sebesar 13,72 persen; dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor dengan kontribusi sebesar 13,14 persen; serta sektor Industri Pengolahan sebesar 8,38 persen. Dalam empat tahun terakhir, kelima sektor tersebut menunjukkan tren kontribusi positif yang mengalami peningkatan. Tabel 2.15. Persentase Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2020 Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2023 No Sektor Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  1. 1.Pertanian, Kehutanan, dan 23,96 23,73 24,13 23,6 23,25 21,99 RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-27 No Sektor Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Perikanan
  2. 2.Pertambangan &penggalian 20,83 21,04 19,79 19,35 20,27 21,65
  3. 3.Industri pengolahan 6,17 6,4 7,25 7,63 8,36 8,38
  4. 4.Pengadaan Listrik dan Gas 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
  5. 5.Pengadaan Air, PengelolaanSampah, Limbah dan daurUlang 0,18 0,17 0,17 0,17 0,15 0,14
  6. 6.Kontruksi 13,49 13,69 13,58 14,51 13,55 13,72
  7. 7.Perdagangan Besar & Eceran, dan Reparasi Mobil & SSepeda Motor 12,64 12,77 12,54 12,78 12,81 13,14
  8. 8.Transportasi dan Pergudangan 4,59 4,43 4,07 3,82 4,34 4,64
  9. 9.Penyediaan Akomodasi & Makan Minum 0,58 0,56 0,55 0,53 0,52 0,5
  10. 10.Informasi dan Komunikasi 1,82 1,79 1,9 1,76 1,69 1,58
  11. 11.Jasa Keuangan dan Asuransi 2,35 2,34 2,39 2,5 2,42 2,35
  12. 12.Real Estate 1,4 1,34 1,34 1,3 1,22 1,14
  13. 13.Jasa Perusahaan 0,2 0,2 0,2 0,19 0,2 0,2
  14. 14.Adm Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib 5,09 4,89 5,18 4,99 4,61 4,1
  15. 15.Jasa Pendidikan 4,51 4,48 4,67 4,64 4,51 4,41
  16. 16.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,9 0,91 1 1,02 0,93 0,87
  17. 17.Jasa Lainnya 1,26 1,22 1,2 1,17 1,14 1,15 PDRB 100 100 1 00 100 100 100 Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2023 B. Laju Pertumbuhan Ekonomi Laju pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan nilai PDRB atas dasar harga konstan (riil) yang dijadikan sebagai salah satu indikator kemajuan pembangunan di suatu daerah disamping nilai absolut PDRB yang menunjukkan besarnya produksi barang dan jasa di suatu daerah atau wilayah. Suatu daerah atau wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan nilai PDRB riil (PDRB atas dasar harga konstan) di daerah atau wilayah tersebut. Laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara Triwulan I Tahun 2024 tumbuh sebesar 5,78 persen terhadap Triwulan I Tahun 2023 (y- o-y). Angka pertumbuhan tersebut menunjukkan adanya percepatan kemajuan ekonomi dibanding Triwulan IV Tahun 2023 terhadap Triwulan IV Tahun 2022 (y-o-y) dan Triwulan IV Tahun 2022 terhadap Triwulan IV Tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan 5,25 persen dan 5,57 persen. Pada triwulan IV 2021, perekonomian Sulawesi Tenggara melanjutkan pemulihan dan berhasil tumbuh sebesar 7,66 persen (y-o-y) dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 0,6 persen (y-o-y). Perbaikan ekonomi Sulawesi Tenggara sejalan dengan perbaikan penangangan pandemi Covid-19 yang mendorong perbaikan kondisi dunia usaha, memperbaiki permintaan dari mitra dagang dan meningkatkan mobilitas masyarakat. Selain itu perekonomian Sulawesi Tenggara sudah berada pada level yang lebih tinggi dibanding periode sebelum pandemi. Dari sisi permintaan, pertumbuhan positif yang terjadi pada perekonomian Sulawesi Tenggara didorong oleh peningkatan kinerja investasi sejalan dengan realisasi investasi industri pengolahan nikel, makanan minuman, aspal dan gula serta peningkatan konsumsi rumah tangga selaras dengan membaiknya kondisi RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-28 pandemi Covid-19. Sementara itu dari sisi penawaran, perbaikan laju pertumbuhan perekonomian selaras dengan akselerasi kinerja lapangan usaha utama yaitu lapangan usaha konstruksi, perdagangan, pertanian dan industri pengolahan ditengah terjaganya kinerja lapangan usaha pertambangan Sumber: Bank Indonesia, 2019-2024 Gambar 2.8. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2024 Tabel. 2.16. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022-2024 No. Sektor Tahun 2020 2021 2022 2023 2024*
  18. 1.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0.68 2.39 6.74 4.40 0.98
  19. 2.Pertambangan dan Penggalian -6.65 0.29 1.53 7.99 3.69
  20. 3.Industri Pengolahan 10.19 6.38 16.74 12.8 1 21.72
  21. 4.Pengadaaan Listrik dan Gas -0.33 7.31 8.77 4.81 4.40
  22. 5.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 3.30 1.93 -1.39 4.92 -0.42
  23. 6.Konstruksi -0.68 10.10 -0.21 0.05 4.49
  24. 7.Perdagangan Besar dan Eceran, Rep. Mobil dan Motor -2.73 7.97 7.68 4.97 5.70
  25. 8.Transportaasi dan Pergudangan -5.26 0.14 10.23 5.19 6.21
  26. 9.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum -3.93 4.33 8.36 5.18 1.12
  27. 10.Informasi dan Komunikasi 8.08 3.63 9.29 5.81 7.72
  28. 11.Jasa Keuangan dan Asuransi 3.22 6.89 2.85 6.33 0.49
  29. 12.Real Estate 0.42 2.82 2.42 0.85 2.96
  30. 13.Jasa Perusahaan -3.80 1.35 12.41 5.64 11.51
  31. 14.Adm. Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 3.30 1.91 4.95 4.40 18.12
  32. 15.Jasa Pendidikan 3.81 3.73 5.41 4.33 5.07
  33. 16.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8.10 7.46 2.29 0.63 6.14
  34. 17.Jasa Lainnya -3.92 2.43 7.48 9.06 0.66 PDRB Lapangan Usaha -0.65 4.10 5.53 5.35 5.78 Sumber : BPS, 2024 Keterangan: * = Triwulan I Berdasarkan tabel di atas pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 (Triwulan I) , Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) beberapa sektor mengalami perlambatan pertumbuhan, yakni sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Pada Triwulan I Tahun 2024, Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan yang paling tinggi yaitu sebesar 0.6 7.66 5.57 5.25 5.78 0 2 4 6 8 10 T W I V 2 0 2 0 ( Y - O - Y ) T W I V 2 0 2 1 ( Y - O - Y ) T W I V 2 0 2 2 ( Y - O - Y ) T W I V 2 0 2 3 ( Y - O - Y ) T W I 2 0 2 4 ( Y - O - Y ) Series1 RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-29 21,72, sedangkan pertumbuhan paling rendah adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yaitu sebesar -0,42 persen. C. PDRB Per Kapita Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk disuatu wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB Perkapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB Perkapita, sedangkan besar kecilnya PDRB tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor- faktor produksi yang ada di wilayah tersebut. Selama lima tahun terakhir, nilai PDRB Perkapita Sulawesi Tenggara atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan. PDRB Perkapita Sulawesi Tenggara tahun 2019 sebesar 48.514 juta rupiah; tahun 2020 sebesar 49.718 juta rupiah; tahun 2021 sebesar 52.436 juta rupiah; tahun 2022 sebesar 58.714 juta rupiah dan tahun 2023 sebesar 64.088 juta rupiah. Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2024 Gambar 2.9. PDRB per Kapita Sulawesi Tenggara (Juta Rupiah), Tahun 2019-2024 Tabel 2.17. PDRB per Kapita Provinsi Sulawesi Tenggara (Juta Rupiah) Tahun 2019 - 2023 No. Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 1. Nilai PDRB (Miliar Rupiah) - ADHB 129.225,15 130.107,27 139.463,63 158.761,13 176.179,90 - ADHK 94.053,52 93.445,72 97.276,36 102.657,94 108.152 ,98 2. PDRB per Kapita (Juta Rupiah) - ADHB 48,51 49,72 52,45 58,76 64,09 - ADHK 35,31 35,71 36,58 38 39,34 3. Pertumbuhan PDRB per kapita ADHK 2010 (Persen) 6,1 1,13 2,44 3,87 3,65 48,514 49,718 52,436 58,714 64,088 2019 2020 2021 2022 2023 RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-30 No. Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 4. Jumlah Penduduk (Ribu jiwa) 2.663,66 2.616,90 2.659,16 2.701,66 2.749,01 5. Pertumbuhan Jumlah Penduduk 0,83 -1,76 1,61 1,6 1,67 Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2023 D. Laju Inflasi Pada triwulan IV 2020, Sulawesi Tenggara mengalami inflasi sebesar 1,33% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 1,43% (yoy) dan triwulan IV 2019 yang tercatat sebesar 2,77% (yoy). Berdasarkan kelompoknya, penurunan tekanan inflasi tersebut disebabkan oleh penurunan yang terjadi pada dua kelompok utama, yaitu kelompok perumahan dan kelompok transportasi ditengah kenaikan tekanan inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau. Upaya pengendalian inflasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama Bank Indonesia melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Tenggara difokuskan pada upaya menjaga kestabilan harga melalui inisiasi Kerjasama Antar Daerah (KAD). Pada triwulan IV 2021, inflasi IHK provinsi Sulawesi Tenggara tercatat mengalami penurunan karena relatif terjaganya pasokan dan distribusi yang lancar ditengah membaiknya mobilitas dan permintaan masyarakat karena melandainya kasus Covid-19 dan perayaan Nataru. Pada triwulan IV 2021 tekanan inflasi Sulawesi Tenggara tercatat sebesar 2,58% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,68% (yoy). Namun demikian inflasi pada periode laporan lebih tinggi dibandingkan inflasi Nasional sebesar 1,87% (yoy) dan Regional Sulawesi yang sebesar 2,47% (yoy). Hal tersebut didasari faktor konsumsi ikan masyarakat Sulawesi Tenggara yang lebih besar dari Nasional. Apabila inflasi ikan dikeluarkan maka inflasi Sultra akan tercatat lebih rendah dari inflasi Nasional dan Regional Sulawesi. Pada periode laporan aktivitas masyarakat terpantau mengalami peningkatan yang terkonfirmasi dari meningkatnya pergerakan masyarakat pada area pusat ritel dan grosir berdasarkan data Google Mobility Report pada triwulan IV 2021 dibandingkan triwulan sebelumnya Pada Triwulan IV 2022, inflasi gabungan dua kota IHK di provinsi Sulawesi Tenggara mencatat sebesar 7,39% (yoy), lebih tinggi dari inflasi tahunan pada Triwulan III 2022 yang sebesar 5,90% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi gabungan kota di Sulampua yang sebesar 5,63% (yoy) serta dibandingkan inflasi Nasional yang sebesar 5,51% (yoy). Hal ini menjadikan Sulawesi Tenggara sebagai provinsi dengan inflasi tertinggi di Sulampua serta inflasi tertinggi kedua secara nasional. Inflasi pada triwulan IV 2022 dipicu oleh beberapa Kelompok pengeluaran, utamanya Kelompok Transportasi dengan tingkat inflasi 24,74% (yoy) dan andil sebesar 3,69% (yoy). Kendati tinggi, kelompok mengalami penurunan tekanan inflasi dibandingkan Triwulan III 2022 yang didorong oleh penurunan harga avtur yang memiliki pangsa 35,76% dari keseluruhan biaya operasional pesawat pada Triwulan IV
  35. 2022.Selanjutnya, inflasi didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman, dipicu oleh Subkelompok Makanan dengan inflasi sebesar 4,32% (yoy) dan andil inflasi sebesar 1,58% (yoy). Kelompok selanjutnya yang memicu peningkatan inflasi pada periode laporan adalah Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga yang mengalami inflasi sebesar 5,47% (yoy) dengan andil RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-31 0,74% (yoy). Tingginya inflasi pada Triwulan IV 2022 didorong oleh komoditas Bahan Bakar Rumah Tangga dengan andil sebesar 0,50% (yoy) akibat adanya pengurangan kuota minyak tanah yang masih lazim digunakan untuk memasak oleh masyarakat Sulawesi Tenggara terutama wilayah kepulauan. Di sisi lain, inflasi lebih tinggi tertahan oleh penurunan tekanan inflasi yang terjadi pada sub kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa keuangan yang mengalami deflasi sebesar 0,14% (yoy) dengan andil -0,01% (yoy). Inflasi gabungan 2 kota IHK di Sulawesi Tenggara pada triwulan IV tahun 2023 tercatat sebesar 2,58% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi Sulawesi Tenggara tahun triwulan III tahun 2023 yang sebesar 3,46% (yoy) dan berada di sekitar titik tengah rentang target inflasi Nasional yang sebesar 3%±1% (yoy). Capaian dimaksud juga lebih rendah dari inflasi Nasional yang sebesar 2,61% (yoy). Inflasi gabungan 2 kota IHK di Sulawesi Tenggara yang melandai didorong oleh deflasi beberapa komoditas di Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Inflasi Triwulan IV 2023 tertahan oleh penurunan harga beberapa komoditas ikan segar di antaranya ikan kembung, ikan cakalang, dan ikan teri dengan masing-masing andil sebesar -0,22% (yoy), -0,09% (yoy) dan -0,06% (yoy) sebagai efek samping terjadinya El-Nino yang mendorong terjadinya fenomena upwelling yaitu pendinginan suhu muka air sehingga mendorong kenaikan fitoplankton dan ikan naik ke permukaan. Selain itu, telah berpindahnya beberapa izin kapal daerah ke izin pusat mendorong kapal dapat menangkap di atas 12 mil laut. Inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara pada triwulan I tahun 2024 tercatat sebesar 2,93% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi Sulawesi Tenggara tahun triwulan IV tahun 2023 yang sebesar 2,58% (yoy) dan berada di sekitar titik tengah rentang target inflasi Nasional yang sebesar 2,5%±1% (yoy). Capaian dimaksud juga lebih rendah dari inflasi Nasional yang sebesar 3,05% (yoy). Inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara didorong oleh inflasi beberapa komoditas Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga beras dan Sigaret Kretek Mesin (SKM). Kenaikan harga beras pada Triwulan I 2024 disebabkan oleh tingginya permintaan nasional di tengah dampak rambatan dari fenomena kekeringan El-Nino di akhir tahun 2023 yang menyebabkan pergeseran musim tanam dan menurunkan produksi nasional. Sedangkan kenaikan harga pada SKM disebabkan oleh kenaikan cukai rokok di awal tahun 2024 serta didukung oleh peningkatan permintaan seiring dengan perbaikan pendapatan masyarakat. Inflasi juga didorong Kelompok Transportasi utamanya komoditas mobil akibat penyesuaian harga beberapa seri mobil setelah selama periode pandemi tidak mengalami kenaikan dan ekspektasi daya beli masyarakat yang meningkat. Sumber: BI, 2021-2024 Gambar 2.10. Inflasi Sulawesi Tenggara (Persen), Tahun 2020-2024 1.33 2.58 7.39 2.58 2.93 0 2 4 6 8 TW IV 2020 TW IV 2021 TW IV 2022 TW IV 2023 TW I 2024 RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-32 E. Gini Rasio Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio Sulawesi Tenggara selama periode September 2021 - September 2023 terus mengalami penurunan meski naik sesaat di Maret 2022. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut pemerataan pengeluaran di Sulawesi Tenggara mulai membaik. Dalam setahun terakhir, berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan, perdesaan, dan perkotaan+perdesaan mengalami penurunan drastis sampe di angka 0 pada September 2023, tetap kembali naik di angka 0,39 pada bulan maret 2023. Sedangkan untuk bulan september 2022 adalah sebesar 0,38. Hal ini menunjukkan terjadi penurunan sebesar 0,020 poin dibanding Maret 2022 yang sebesar 0,40 dan meningkat sebesar 0,002 poin dibanding September 2022 yang sebesar 0,38. Untuk daerah perdesaan, Gini Ratio pada September 2022 tercatat sebesar 0,34, turun sebesar 0,011 poin dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 yang sebesar 0,35. Sumber: BPS, 2024 Gambar 2.11. Grafik Perkembangan Gini Ratio Sulawesi Tenggara Periode September 2021 s.d. September 2023 F. Pemerataan Pendapat Versi Bank Dunia Selain Gini Ratio, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12 - 17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen. Pada September 2022, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,23 persen yang berarti ada pada kategori ketimpangan rendah. Kondisi ini menurun dibandingkan dengan Maret 2022 yang sebesar 17,38 persen dan September 2021 yang sebesar 16,31 persen. Jika dibedakan menurut daerah, pada September 2022 persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan adalah sebesar 17,65 persen. Sementara persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perdesaan tercatat sebesar 19,11 persen. Dengan 0.40 0.41 0.38 0.40 - 0.39 0.35 0.35 0.34 0.35 - 0.34 0.39 0.39 0.37 0.39 - 0.37 - 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 Sep-21 Mar-21 Sep-22 Mar-22 Sep-23 Mar-23 Perkotaan Perdesaan Perkotaan + Perdesaan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-33 demikian, menurut kriteria Bank Dunia daerah perkotaan dan daerah perdesaan termasuk ketimpangan rendah. Tabel 2.18. Distribusi Pengeluaran Penduduk di Indonesia Maret-September 2021, Maret - September 2022 dan Maret - September 2023 Distribusi Pengeluaran Penduduk Distribusi Pengeluaran Penduduk (Persen) 2021 2022 2023 Maret September Maret September Maret September Perkotaan-Distribusi Pengeluaran Penduduk 40 persen Terbawah 15,72 15,28 15,39 13,68 15,41 - Perkotaan-Distribusi Pengeluaran Penduduk 40 persen Menengah 31,55 31,00 31,73 30,88 31,55 - Perkotaan-Distribusi Pengeluaran Penduduk 20 persen Atas 52,73 53,72 52,87 55,44 53,04 - Perdesaan-Distribusi Pengeluaran Penduduk 40 persen Terbawah 20,24 20,46 20,61 20,79 21,12 - Perdesaan-Distribusi Pengeluaran Penduduk 40 persen Menengah 39,86 39,20 38,96 39,25 39,62 - Perdesaan-Distribusi Pengeluaran Penduduk 20 persen Atas 39,90 40,34 40,43 39,96 39,25 - Perkotaan dan Perdesaan-Distribusi Pengeluaran Penduduk 40 persen Terbawah 19,02 18,97 19,08 18,72 19,56 - Perkotaan dan Perdesaan-Distribusi Pengeluaran Penduduk 40 persen Menengah 37,68 36,69 36,76 36,18 37,18 - Perkotaan dan Perdesaan-Distribusi Pengeluaran Penduduk 20 persen Atas 43,31 44,33 44,16 45,09 43,26 - Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2024, Survei Susenas. G. Penduduk Miskin Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah Garis Kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tenggara pada tahun 2023 sebesar 321,53 ribu jiwa naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 314,74 ribu jiwa . Tabel 2.19. Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 - 2023 Tahun Garis Kemiskinan (Rp) Penduduk Miskin (000) Persentase Penduduk Miskin (persen) Maret 2017 285.609 331,71 12,81 September 2017 300.258 313,16 11,97 Maret 2018 303.618 307,10 11,63 September 2018 300.258 301,85 11,32 Maret 2019 327,402 302,58 11,24 RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-34 Tahun Garis Kemiskinan (Rp) Penduduk Miskin (000) Persentase Penduduk Miskin (persen) September 2019 346,466 299,97 11,04 Maret 2020 350.019 301,82 11,00 September 2020 360.123 317,32 16,69 Maret 2021 369.824 318,70 16,66 September 2021 385.845 323,26 11,74 Maret 2022 404.137 309,79 11,17 September 2022 432.464 314,74 11,27 Maret 2023 443.980 321,53 11,43 September 2023 (Data tidak dirilis) Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2024 Garis kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang menggolongkan seseorang miskin atau tidak miskin. Garis kemiskinan di Sulawesi Tenggara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada bulan Maret 2021 Garis Kemiskinan Sulawesi Tenggara tercatat sebesar 285.609 rupiah per kapita per bulan, kemudian pada bulan Maret 2018 meningkat mencapai 303.618 rupiah per kapita per bulan. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, garis kemiskinan Sulawesi Tenggara terus naik hingga pada bulan Maret 2021 mencapai 369.824 rupiah per kapita per bulan. Sedangkan yang terakhir pada bulan Maret 2023 sebesar Rp. 443.980 perkapita perbulan. Pada bulan September 2017 dan bulan September 2022 terjadi peningkatan tingkat kemiskinan. Hal ini disebabkan karena kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan masih sangat rendah sehingga masih banyak yang terperangkap dalam jurang kemiskinan. Pada tahun 2023 tingkat kemiskinan Sulawesi Tenggara kian menurun mencapai 11,43 persen. Jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin nasional, persentase penduduk miskin di Sulawesi Tenggara masih berada diatas nasional. Meskipun persentase penduduk miskin Sulawesi Tenggara cenderung menurun namun penurunannya semakin melambat, sehingga dapat dipastikan bahwa kelambatan penurunan tingkat kemiskinan atau persentase penduduk miskin di Sulawesi Tenggara mempengaruhi tingkat kemiskinan nasional. H. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (enlarging people choice). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidkan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan backcasting sejak tahun 2010. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standard hidup layak (decent standard of living). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-35 Pengetahuan diukur melalui indikator rata-rata lama Sekolah dan harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan apritas daya beli (purchasing power parity). Peningkatan IPM pada Tahun 2021 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Hal ini berbeda dengan pencapaian IPM Tahun 2020. Pada Tahun 2020 pandemi COVID-19 telah menyebabkan perlambatan pertumbuhan IPM yang disebabkan oleh penurunan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pada Tahun 2021, pengeluaran per kapita telah merangkak naik 0,53 persen dibanding Tahun 2020 dan Tahun 2023 meningkat menjadi Rp 10.117.000,- per tahun. Pada dimensi pendidikan, penduduk berusia 7 tahun memiliki Harapan Lama Sekolah pada Tahun 2023 selama 13,70 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I. Angka ini meningkat dibandingkan Tahun 2022 yang mencapai 13,69 tahun. Selain itu, Rata-rata Lama Sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas mencapai 9,31 Tahun pada tahun 2023. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,79 tahun, lebih lama 0,42 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. IPM Sulawesi Tenggara meningkat dari 71,20 pada tahun 2018 menjadi 71,45 pada tahun 2020. Selama periode tersebut. Pada periode 2018-2019, IPM Sulawesi Tenggara tumbuh 0,84 persen. Selama periode 2019 hingga 2022, IPM Sulawesi Tenggara menunjukkan kemajuan yang besar, status pembangunan manusia Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan. Selama periode 2011 hingga 2018 pembangunan manusia Sulawesi Tenggara telah berstatus ”sedang”, sedang pada tahun 2019-2023 pembangunan manusia Sulawesi Tenggara telah bersatus ”tinggi”. Jika dibandingkan dengan capaian IPM Nasional, IPM Sulawesi Tenggara masih berada di bawahnya, namun secara optimis akan mampu menyamai capaian nasional pada tahun 2023 sebesar 74,39 Jarak IPM Provinsi Sulawesi Tenggara dan IPM Nasional pada tahun 2023 sebesar 2,60. Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2023 Gambar 2.12. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tenggara dan Nasional, Tahun 2018 - 2023 70.61 71.2 71.45 71.66 72.23 72.94 2018 2019 2020 2021 2022 2023 RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-36 Tabel 2.20. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tenggara 2019 - 2023 Komponen Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Tahun 70,97 71,22 71,27 71,37 71,79 Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 13,55 13,65 13,68 13,69 13,70 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 8,91 9,04 9,13 9,25 9,31 Pengeluaran per Kapita Rp.000 9.436 9.331 9.381 9.708 10.117 IPM - 71,20 71,45 71,66 72,23 72,94 Pertumbuhan IPM Persen 0,84 0,35 0,21 0,57 0,71 Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2023 Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manuasi (IPM) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 dan 2019 mengalami peningkatan 0,09 poin yaitu 0,75 pada Tahun 2018 menjadi 0,84 pada Tahun 2021. Pertumbuhan IPM mengalami penurunan sebesar 0,49 poin dari Tahun 2019 menjadi 0,35 pada Tahun 2020. Demikian halnya dengan Pertumbuhan IPM pada Tahun 2021 mengalami penurunan 0,14 poin dari Tahun 2020. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi 0,57. Hal ini disebabkan dengan dampak pandemi Covid 19. Tabel 2.21. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021 - 2023 N o. Provinsi/ Kab/Kota AHH HLS RLS Pengeluaran Per kapita
(000)IPM 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023

1.Buton 68. 39 68. 46 70,3 6 13.7 6 13. 87 13,8 8 7.9 2 8.2 5 8,49 7.324. 00 7.594. 00 7.995, 00 66,3 2 67,2 3 68, 96
2.Muna 70. 41 70. 47 71, 56 13.8 0 14. 01 14, 02 8.4 6 8.5 2 8,5 3 8.218. 00 8.380. 00 8.703, 00 69,1 7 69,6 1 70, 62
3.Konawe 70. 32 70. 38 72, 78 13 .01 13. 03 13, 04 9.2 1 9.3 0 9,5 6 10.151 .00 10.55 2.00 10.963 ,00 71,4 8 72,0 4 73, 88
4.Kolaka 71. 21 71. 30 73, 54 12.8 3 13. 02 13, 03 8.9 9 9.0 6 9,3 5 12.525 .00 12.63 9.00 13.055 ,00 73,5 6 73,9 8 75, 73
5.Konawe Selatan 70. 87 70. 95 71, 72 12.3 7 12. 59 12, 78 8.1 1 8.2 7 8,5 1 9.059. 00 9.347. 00 9.753, 00 68,5 8 69,3 6 70, 64
6.Bombana 69. 09 69. 20 70, 88 11.8 5 11. 89 11, 90 8.0 4 8.0 5 8,0 7 831.00 8.680. 00 9.132, 00 66,2 5 66,8 1 68, 12
7.Wakatobi 70. 48 70. 59 70, 76 13.5 1 13. 51 13, 52 8.1 6 8.5 0 8,5 1 928.00 9.758. 00 10,240 ,00 69,8 7 70,8 5 71, 45
8.Kolaka Utara 70. 36 70. 40 70, 62 12.1 5 12. 16 12, 17 8.2 2 8.5 4 8,8 1 10.244 .00 10.72 1.00 11,020 ,00 69,5 0 70,3 9 71, 11
9.Buton Utara 70. 93 70. 96 71, 36 12.9 2 12. 99 13, 17 8.9 3 9.1 1 9,1 2 7.496. 00 7.935. 00 8.289, 00 68,0 8 69,0 0 69, 85 1 0. Konawe Utara 69. 53 69. 59 70, 53 13.0 8 13. 11 13, 12 9.3 0 9.5 3 9,6 0 9.181. 00 9.666. 00 10.113 ,00 70,2 3 71,0 0 72, 11 1 1. Kolaka Timur 72. 82 72. 90 73, 11 12.6 9 12. 69 12, 70 7.8 4 8.1 5 8,4 0 7.753. 00 8.155. 00 8.520, 00 67,7 6 68,7 3 69, 61 1 2. Konawe Kep. 68. 43 68. 46 70, 25 12.3 2 12. 53 12, 54 9.4 2 9.4 2 9,4 5 6.738. 00 7.192. 00 7.564, 00 65,7 3 66,6 9 68, 11 1 3. Muna Barat 70. 35 70. 39 71, 17 12.5 1 12. 61 12, 62 7.3 0 7.6 0 7,8 6 7.502. 00 7.668. 00 8.076, 00 65,4 8 66,2 1 67, 44 1 4. Buton Tengah 67. 69 67. 78 70, 37 13.1 2 13. 18 13, 20 7.3 1 7.3 3 7,3 4 7.244. 00 7.670. 00 8.003, 00 64,5 5 65,2 9 66, 94 1 5. Buton Selatan 67. 69 67. 76 70, 14 13.2 4 13. 25 13, 26 7.5 4 7.6 4 7,6 5 7.279. 00 7.476. 00 7.936, 00 64,9 9 65,4 4 67, 19 1 6. Kendari 73. 83 73. 93 75, 34 16.8 9 16. 90 16, 91 12. 51 12. 52 12, 53 14.356 .00 14.76 5.00 15.116 ,00 84,1 5 84,5 1 85, 51 1 7. Baubau 71. 25 71. 36 74, 53 15.1 7 15. 18 15, 52 10. 91 10. 92 11, 02 10,503 .00 10.83 5.00 11.207 ,00 76,2 6 76,6 7 79, 00 1 8. Sulawesi Tenggara 71, 27 71. 37 71, 79 13.6 8 13. 69 13, 70 9.1 3 9.2 5 9.3 1 9.381. 00 9.708. 00 10.117 ,00 71.6 6 72,2 3 72, 94 Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2023 RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-37 Pada Tahun 2023, pencapaian pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Tenggara cukup bervariasi. IPM pada level kabupaten/kota berkisar antara 66,94 (Buton Tengah) hingga 85,51 (Kota Kendari). Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, umur Harapan Hidup saat lahir berkisar antara 67,76 dan 70,14 (Buton Selatan) hingga 75,34 (Kota Kendari). Sementara pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah berkisar antara 11,90 (Bombana) hingga 16,91 (Kota Kendari) serta Rata-rata Lama Sekolah berkisar antara 7,34 (Buton Tengah) hingga 16,89 (Kota Kendari). Pengeluaran per kapita level kabupaten/kota berkisar antara Rp. 7.564.000,- (Konawe Kepulauan) hingga Rp. 15.116.000,- (Kota Kendari). Kemajuan pembangunan manusia pada tahun 2023 juga terlihat dari status pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota. Jumlah kabupaten yang berstatus tinggi sebanyak 6 Kabupaten/Kota (Kabupaten Konawe, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Konawe Utara dan Kota Bau-Bau) dan 1 kota berstatus sangat tinggi yaitu Kota Kendari. Sedangkan 10 Kabupaten lainnya berada pada status sedang. Dimana klasifikasi indeks pembangunan manusia (IPM) dikatakan rendah jika kurang dari 60, sedang jika berada antara 60 sampai 69, tinggi 70-79 dan 80 keatas dikatakan sangat tinggi. 2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya A. Fokus Kesejahteraan Sosial
1.Angka Melek Huruf Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Standar UNDP minimal 0 persen dan maksimal 100 persen. Berikut ini akan disajikan Capaian dan Target Kinerja Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Melek Huruf di Sulawesi Tenggara. Tabel 2.22. Capaian Kinerja Penduduk Berumur 15 Tahun keatas yang Melek Huruf di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2023 Uraian Capaian Kinerja 2018 (%) 2019 (%) 2020 (%) 2021 (%) 2022 (%) 2023 Angka Melek Huruf (AMH) 94,46 94,91 95,00 94,94 95,79 97,22 Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Dalam 5 (lima) tahun terakhir Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 15 tahun keatas di Sulawesi Tenggara berada pada capaian angka 94 s.d 97 persen. Setiap tahun mengalami peningkatan walaupun masih peningkatan tersebut masih belum menunjukkan angka yang cukup signifikan. Tahun 2018 Angka Melek Huruf (AMH) sebesar 94,56 persen dan hingga Tahun 2023 Angka Melek Huruf hanya naik menjadi 97,22 persen. Hal ini berarti bahwa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara hanya dapat menaikkan capaian sebesar 2,76 persen. Angka Melek Huruf (AMH) Tahun 2024 dinaikkan menjadi 97,50 persen atau naik 3,04 persen dari capaian Tahun 2023, sedangkan Angka Melek Huruf (AMH) Tahun 2025 ditargetkan mencapai 97,70 persen. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-38 Merujuk pada perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) di Sulawesi Tenggara Tahun 2018 sd 2025, berikut ini akan disajikan perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara Tahun 2018 sd 2025. Tabel 2.23. Perkembangan Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018 - 2023 No. Kabupaten/ Kota Capaian Kinerja 2018 (%) 2019 (%) 2020 (%) 2021 (%) 2022 (%) 2023 (%)
1.Buton 90.50 92,10 92,08 94,89 97,14 95,88
2.Muna 93.27 90,77 93,11 94,82 93,31 91,52
3.Konawe 95.82 96,26 96,10 97,16 97,91 97,16
4.Kolaka 96.08 95,99 96,71 97,63 96,73 98,41
5.Konawe Selatan 94.29 95,56 95,23 94,63 95,09 96,11
6.Bombana 92.83 92,63 94,05 95,95 94,86 94,38
7.Wakatobi 89.30 93,33 91,46 95,34 94,70 94,84
8.Kolaka Utara 93.08 94,07 95,50 95,66 96,00 95,85
9.Buton Utara 96.20 94,33 94,09 96,39 95,26 94,59
10.Konawe Utara 95.33 95,86 96,91 97,55 97,40 98,22
11.Kolaka Timur 96.66 95,49 94,04 94,19 93,24 93,95
12.Konawe Kep 97.39 97,01 97,88 98,14 97,10 98,25
13.Muna Barat 88.33 88,35 90,08 93,02 93,72 94,86
14.Buton Tengah 84.82 88,08 88,94 92,66 88,00 87,63
15.Buton Selatan 88.84 92,35 92,94 95,95 92,52 92,94
16.Kendari 98.93 99,32 97,94 99,49 98,84 99,30
17.Baubau 96.18 96,66 96,56 98,97 97 97,52 Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Tabel di atas menunjukkan capaian Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara Tahun 2018 sd 2023 berada ppada capaian angka 84 sd 99 persen dengan kenaikan rata-rata yang masih belum menunjukkan angka yang cukup siginifikan. Tahun 2023 terdapat 11 (sebelas) kabupaten yang telah mencapai Angka Melek Huruf (AMH) sampai 95 persen keatas yaitu Kabupaten Buton (95,88), Kabupaten Muna (91,52), Kabupaten Konawe (97,16), Kabupaten Kolakan (98,41), Kabupaten Konawe Selatan (96,11), Kabupaten Kolaka Utara (95,85), Kabupaten Konawe Utara (98,22), Kabupaten Konawe Kepulauan (98,15), Kabupaten Buton Selatan (92,94), Kota Kendari (99,30) dan Kota Bau-Bau sebesar (97,52).
2.Angka Rata-rata Lama Sekolah Rata-Rata Lama Sekolah merupakan indikator penting dalam mengukur kualitas pendidikan di suatu wilayah. Indikator Rata-Rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun keatas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Standar UNDP adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun dan level nasional mencanangkan Program Wajib Belajar 12 tahun. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di Sulawesi Tenggara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, bahkan Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Sulawesi Tenggara lebih tinggi dibanding Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Nasional, hal ini bisa dilihat pada Grafik di bawah. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-39 Tabel 2.24. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2018 - 2023 No. Provinsi/Kab/Kota Capaian Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.Buton 7,50 7,51 7,92 7,71 8,25 8,49
2.Muna 8,19 8,35 8,46 8,36 8,52 8,53
3.Konawe 8,94 9,14 9,21 9,15 9,30 9,56
4.Kolaka 8,57 8,76 8,99 8,98 9,06 9,35
5.Konawe Selatan 7,73 7,74 8,11 7,86 8,27 8,51
6.Bombana 7,54 7,74 8,04 8,03 8,05 8,07
7.Wakatobi 7,72 7,73 8,16 7,94 8,50 8,51
8.Kolaka Utara 7,67 7,86 8,22 8,12 8,54 8,81
9.Buton Utara 8,54 8,75 8,93 8,92 9,11 9,12
10.Konawe Utara 8,81 8,97 9,30 9,21 9,53 9,60
11.Kolaka Timur 7,18 7,35 7,84 7,56 8,15 8,40
12.Konawe Kepulauan 9,17 9,18 9,42 9,41 9,43 9,45
13.Muna Barat 6,76 6,77 7,30 7,01 7,60 7,86
14.Buton Tengah 7,28 7,29 7,31 7,30 7,33 7,34
15.Buton Selatan 6,01 7,32 7,54 7,53 7,64 7,65
16.Kendari 11,69 11,94 12,51 12,20 12,52 12,52
17.Baubau 10,13 10,13 10,91 10,64 10,92 11,02 Sulawesi Tenggara 8,46 8,69 9,13 9,14 9,25 9,31 Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Tahun 2024 dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara, 2024. Tabel 2.25. Analisis Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2023 No Kabupaten/Kota Wajib Belajar 6 Tahun Wajib Belajar 9 Tahun Wajib Belajar 12 Tahun 1 Buton RLS 2023 8,49 Tahun Dengan RLS 8,49 tahun, Kabupaten Buton telah berhasil melampaui program wajib belajar 6 tahun. Ini berarti sebagian besar penduduk di Kabupaten Buton telah menyelesaikan pendidikan di tingkat dasar (SD). Rata-rata 8,49 tahun mendekati target program wajib belajar 9 tahun. Artinya, mayoritas penduduk telah menyelesaikan pendidikan dasar hingga tingkat menengah pertama (SMP), namun belum sepenuhnya mencapai target wajib belajar 9 tahun. Dengan RLS di bawah 12 tahun, masih banyak tantangan untuk mencapai program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Buton. Banyak penduduk yang mungkin tidak melanjutkan pendidikan hingga SMA atau SMK. 2 Muna RLS 2023 8,53 Tahun Kabupaten Muna telah melampaui target wajib belajar 6 tahun. Sebagian besar penduduk telah menyelesaikan pendidikan dasar hingga SD. RLS 8,53 tahun mendekati target wajib belajar 9 tahun. Ini berarti sebagian besar penduduk telah menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMP, namun masih ada sedikit ruang untuk perbaikan agar mencapai 9 tahun. Dengan RLS di bawah 12 tahun, Kabupaten Muna belum mencapai target wajib belajar 12 tahun. Ini menunjukkan bahwa banyak penduduk yang belum melanjutkan pendidikan hingga SMA/SMK. 3 Konawe RLS Tahun 2023 9,56 Tahun Kabupaten Konawe telah jauh melampaui target wajib belajar 6 tahun, yang berarti hampir semua penduduk telah RLS 9,56 tahun menunjukkan bahwa Kabupaten Konawe telah mencapai target wajib belajar 9 Meski sudah melampaui 9 tahun, RLS 9,56 tahun menunjukkan bahwa masih ada sebagian populasi yang belum RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-40 No Kabupaten/Kota Wajib Belajar 6 Tahun Wajib Belajar 9 Tahun Wajib Belajar 12 Tahun menyelesaikan pendidikan dasar hingga SD. tahun, artinya mayoritas penduduk telah menyelesaikan pendidikan hingga SMP. melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK. Konawe perlu meningkatkan akses dan partisipasi pada pendidikan menengah atas agar lebih banyak siswa menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. 4 Kolaka RLS 9,35 Tahun 2023 Kabupaten Kolaka telah jauh melampaui target wajib belajar 6 tahun. Ini berarti sebagian besar penduduk telah menyelesaikan pendidikan dasar hingga SD. Dengan RLS 9,35 tahun, Kolaka telah mencapai target wajib belajar 9 tahun. Mayoritas penduduk telah menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMP. Meski sudah melampaui 9 tahun, RLS 9,35 tahun menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk meningkatkan partisipasi di jenjang SMA/SMK. Diperlukan upaya untuk memastikan lebih banyak siswa melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah atas agar RLS mendekati 12 tahun. 5 Konawe Selatan RLS 2023 8,51 Tahun Kabupaten Konawe Selatan telah melampaui target wajib belajar 6 tahun. Sebagian besar penduduk telah menyelesaikan pendidikan dasar di tingkat SD. Dengan RLS 8,51 tahun, Konawe Selatan belum sepenuhnya mencapai target wajib belajar 9 tahun. Meskipun mendekati, masih ada sebagian penduduk yang belum menyelesaikan pendidikan SMP. Kabupaten Konawe Selatan belum mencapai target wajib belajar 12 tahun. Dengan RLS yang masih di bawah 12 tahun, banyak penduduk yang belum melanjutkan pendidikan hingga jenjang menengah atas (SMA/SMK). 6 Bombana RLS Tahun 2023 8,07 Tahun Kabupaten Bombana telah melampaui target wajib belajar 6 tahun, menandakan bahwa mayoritas penduduk telah menyelesaikan pendidikan dasar di tingkat SD. Dengan RLS 8,07 tahun, Bombana belum sepenuhnya mencapai target wajib belajar 9 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa banyak penduduk yang belum menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMP. RLS 8,07 tahun menunjukkan bahwa Kabupaten Bombana masih jauh dari target wajib belajar 12 tahun, yang mencakup pendidikan SMA/SMK. Ini menandakan bahwa sebagian besar siswa tidak melanjutkan pendidikan hingga jenjang menengah atas. 7 Wakatobi RLS Tahun 2023 8,51 Tahun Wakatobi telah melampaui target wajib belajar 6 tahun, menandakan bahwa sebagian besar penduduk telah menyelesaikan pendidikan dasar di tingkat SD. Dengan RLS 8,51 tahun, Wakatobi belum sepenuhnya mencapai target wajib belajar 9 tahun. Meskipun mendekati, ada sebagian penduduk yang belum menyelesaikan pendidikan hingga SMP. Dengan RLS di bawah 12 tahun, masih banyak penduduk yang belum melanjutkan pendidikan hingga jenjang menengah atas (SMA/SMK). Ini menandakan bahwa Kabupaten Wakatobi perlu memperkuat akses dan partisipasi di jenjang pendidikan ini. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-41 No Kabupaten/Kota Wajib Belajar 6 Tahun Wajib Belajar 9 Tahun Wajib Belajar 12 Tahun 8 Kabupaten Kolaka Utara RLS 2023 8,81 Tahun Kabupaten Kolaka Utara telah melampaui target wajib belajar 6 tahun, yang berarti sebagian besar penduduk telah menyelesaikan pendidikan dasar di tingkat SD. Dengan RLS 8,81 tahun, Kolaka Utara mendekati target wajib belajar 9 tahun, namun belum sepenuhnya mencapainya. Masih ada beberapa siswa yang belum menyelesaikan pendidikan SMP. RLS 8,81 tahun menunjukkan bahwa banyak penduduk belum melanjutkan pendidikan hingga SMA/SMK. Kabupaten Kolaka Utara masih perlu meningkatkan akses dan partisipasi dalam pendidikan menengah atas untuk mencapai wajib belajar 12 tahun. 9 Buton Utara RLS 2023 9,21 Tahun Kabupaten Buton Utara telah melampaui target wajib belajar 6 tahun, menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk telah menyelesaikan pendidikan dasar hingga SD. Dengan RLS 9,21 tahun, Buton Utara telah mencapai target wajib belajar 9 tahun. Sebagian besar penduduk telah menyelesaikan pendidikan hingga SMP. Keberhasilan: Capaian ini menunjukkan bahwa program wajib belajar 9 tahun di Buton Utara telah berhasil diterapkan dengan baik. Meskipun RLS 9,21 tahun menunjukkan pencapaian wajib belajar 9 tahun, masih ada ruang untuk meningkatkan partisipasi di jenjang pendidikan menengah atas (SMA/SMK). RLS ini masih di bawah 12 tahun, menandakan bahwa beberapa siswa belum melanjutkan pendidikan hingga SMA/SMK. 10 Konawe Utara RLS 2023 9,60 Tahun Kabupaten Konawe Utara telah melampaui target wajib belajar 6 tahun. Mayoritas penduduk telah menyelesaikan pendidikan dasar di tingkat SD. Dengan RLS 9,60 tahun, Konawe Utara telah berhasil mencapai dan melampaui target wajib belajar 9 tahun. Ini berarti sebagian besar penduduk telah menyelesaikan pendidikan hingga SMP. Keberhasilan: Capaian ini menunjukkan bahwa program wajib belajar 9 tahun di Konawe Utara telah diterapkan dengan baik. Meskipun sudah mencapai wajib belajar 9 tahun, RLS 9,60 tahun masih di bawah 12 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa belum semua siswa melanjutkan pendidikan hingga jenjang SMA/SMK. Tantangan: Perlu adanya peningkatan dalam partisipasi dan akses ke pendidikan menengah atas untuk mencapai target wajib belajar 12 tahun. 11 Kolaka Timur RLS 2023 8,40 Tahun Kolaka Timur telah melampaui target wajib belajar 6 tahun. Mayoritas penduduk telah menyelesaikan pendidikan dasar di tingkat SD. Dengan RLS 8,40 tahun, Kolaka Timur belum sepenuhnya mencapai target wajib belajar 9 tahun. Meskipun mendekati, masih ada beberapa penduduk yang belum menyelesaikan pendidikan hingga SMP. RLS 8,40 tahun menunjukkan bahwa Kolaka Timur masih jauh dari target wajib belajar 12 tahun, yang mencakup pendidikan hingga SMA/SMK. Banyak penduduk belum melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-42 No Kabupaten/Kota Wajib Belajar 6 Tahun Wajib Belajar 9 Tahun Wajib Belajar 12 Tahun Tantangan: Perlu upaya lebih untuk meningkatkan partisipasi di pendidikan menengah pertama agar lebih banyak siswa menyelesaikan SMP. 12 Konawe Kepulauan RLS 2023 9,45 Tahun Kabupaten Konawe Kepulauan telah melampaui target wajib belajar 6 tahun, menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk telah menyelesaikan pendidikan dasar hingga SD. Dengan RLS 9,45 tahun, Konawe Kepulauan telah mencapai dan melampaui target wajib belajar 9 tahun. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk telah menyelesaikan pendidikan hingga SMP. Keberhasilan: Capaian ini menunjukkan bahwa program wajib belajar 9 tahun telah berhasil diterapkan dengan baik di Konawe Kepulauan. Meskipun sudah mencapai wajib belajar 9 tahun, RLS 9,45 tahun masih di bawah 12 tahun, menunjukkan bahwa ada sebagian penduduk yang belum melanjutkan pendidikan hingga jenjang SMA/SMK. 13 Muna Barat RLS 2023 7,86 Tahun Kabupaten Muna Barat telah melampaui target wajib belajar 6 tahun, menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk telah menyelesaikan pendidikan dasar hingga SD. dengan RLS 7,86 tahun, penduduk Muna Barat, secara umum, masih belum mencapai target ini. Capaian 7,86 tahun menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk menyelesaikan pendidikan dasar (SD) dan beberapa telah melanjutkan ke tingkat SMP, tetapi banyak yang belum menuntaskan pendidikan menengah pertama. RLS 7,86 tahun menunjukkan bahwa banyak penduduk belum melanjutkan pendidikan hingga SMA/SMK. Kabupaten Kolaka Utara masih perlu meningkatkan akses dan partisipasi dalam pendidikan menengah atas untuk mencapai wajib belajar 12 tahun.. 14 Buton Tengah RLS 2023 7,34 Tahun Kabupaten Buton Tengah telah melampaui target wajib belajar 6 tahun, menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk telah menyelesaikan dengan RLS 7,34 tahun, penduduk Buton Tengah, secara umum, masih belum mencapai target ini. Capaian 7,34 tahun menunjukkan RLS 7,34 tahun menunjukkan bahwa banyak penduduk belum melanjutkan pendidikan hingga SMA/SMK. Kabupaten Kolaka Utara masih perlu meningkatkan akses dan partisipasi RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-43 No Kabupaten/Kota Wajib Belajar 6 Tahun Wajib Belajar 9 Tahun Wajib Belajar 12 Tahun pendidikan dasar hingga SD. bahwa sebagian besar penduduk menyelesaikan pendidikan dasar (SD) dan beberapa telah melanjutkan ke tingkat SMP, tetapi banyak yang belum menuntaskan pendidikan menengah pertama. dalam pendidikan menengah atas untuk mencapai wajib belajar 12 tahun. 15 Buton Selatan RLS tahun 2023 7,65 Tahun Kabupaten Buton Selatan telah melampaui target wajib belajar 6 tahun, menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk telah menyelesaikan pendidikan dasar hingga SD. dengan RLS 7,65 tahun, penduduk Buton Selatan, secara umum, masih belum mencapai target ini. Capaian 7,34 tahun menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk menyelesaikan pendidikan dasar (SD) dan beberapa telah melanjutkan ke tingkat SMP, tetapi banyak yang belum menuntaskan pendidikan menengah pertama. RLS 7,65 tahun menunjukkan bahwa banyak penduduk belum melanjutkan pendidikan hingga SMA/SMK. Kabupaten Buton Selatan masih perlu meningkatkan akses dan partisipasi dalam pendidikan menengah atas untuk mencapai wajib belajar 12 tahun. 16 Kendari RLS Tahun 2023 12,52 Tahun Kota Kendari telah melampaui target wajib belajar 6 tahun, menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk telah menyelesaikan pendidikan dasar hingga SD. Kota Kendari telah melampaui target wajib belajar 9 tahun, menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk telah menyelesaikan pendidikan di SMP. Angka ini menunjukkan bahwa secara umum, penduduk Kota Kendari telah mencapai target wajib belajar 12 tahun, yang umumnya mencakup pendidikan dasar (SD, SMP) dan pendidikan menengah (SMA). Angka ini mengindikasikan bahwa sebagian besar anak di Kota Kendari memiliki akses yang baik terhadap pendidikan formal. Indikasi akses dan kualitas pendidikan yang lebih baik, peluang melanjutkan studi lebih tinggi. 17 Baubau RLS tahun 2023 11,02 Tahun Angka RLS Baubau yang sedikit di bawah target 12 tahun mengindikasikan adanya kendala dalam mencapai tujuan program wajib belajar. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-44 No Kabupaten/Kota Wajib Belajar 6 Tahun Wajib Belajar 9 Tahun Wajib Belajar 12 Tahun Aksesibilitas: Kemungkinan masih ada wilayah di Baubau yang sulit dijangkau sekolah atau fasilitas pendidikan yang memadai. Kualitas Pendidikan: Faktor-faktor seperti kualitas guru, sarana prasarana yang kurang memadai, atau kurikulum yang kurang relevan dapat menyebabkan siswa merasa kurang termotivasi untuk melanjutkan sekolah. Kondisi Ekonomi: Kondisi ekonomi keluarga yang kurang baik dapat memaksa siswa untuk putus sekolah dan bekerja. Faktor Sosial Budaya: Adanya pandangan masyarakat yang kurang mendukung pentingnya pendidikan juga dapat menjadi kendala. Potensi untuk Peningkatan: Meskipun demikian, selisih 1,5 tahun bukanlah perbedaan yang terlalu besar. Ini berarti bahwa dengan upaya yang tepat, Kota Baubau masih memiliki potensi untuk mencapai target wajib belajar 12 tahun. Langkah-langkah untuk Meningkatkan RLS di Kota Baubau Untuk meningkatkan RLS di Kota Baubau, beberapa langkah strategis dapat dilakukan: Pemetaan Masalah: Melakukan pemetaan secara detail mengenai kendala yang dihadapi dalam mencapai target wajib belajar. Peningkatan Kualitas Pendidikan: Melakukan pelatihan guru secara berkala. Memperbaiki sarana dan prasarana sekolah. Mengembangkan kurikulum yang RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-45 No Kabupaten/Kota Wajib Belajar 6 Tahun Wajib Belajar 9 Tahun Wajib Belajar 12 Tahun relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Peningkatan Akses: Membangun sekolah baru di daerah-daerah yang belum terjangkau. Menyediakan transportasi sekolah bagi siswa yang tinggal jauh. Memberikan bantuan biaya pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Sosialisasi Pentingnya Pendidikan: Melakukan kampanye sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Melibatkan tokoh masyarakat dan agama dalam kampanye ini. Penegakan Wajib Belajar: Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan wajib belajar. Memberikan sanksi bagi orang tua atau wali yang tidak menyekolahkan anaknya. Kemitraan dengan Stakeholder: Membangun kemitraan dengan berbagai pihak, seperti dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan perguruan tinggi, untuk mendukung program pendidikan. Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara, 2024.
3.Angka Usia Harapan Hidup Derajat Kesehatan merupakan salah satu indaktor yang digunakan untuk mengukur kerberhasilan pembangunan dengan Fokus Kesejahteraan Sosial. Salah satu komponen pembentuk Indikator Derajat Kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH) pada saat lahir (life expectancy at birth). Angka Harapan Hidup (AHH) pada saat lahir (life expectancy at birth) adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka Harapan Hidup (AHH) adalah sebuah data statistik yang menggambarkan rata-rata lama waktu hidup seseorang dalam suatu populasi. Semakin tinggi angka harapan suatu wilayah maupun negara, menandakan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-46 semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di dalamnya. Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Sulawesi Tenggara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, walaupun peningkatan tersebut belum menunjukkan angka yang cukup signifikan. Beberapa faktor yang mempengaruhi Angka Harapan Hidup (AHH) diantaranya ketersediaan sarana kesehatan yang memadai, petugas kesehatan yang kompeten dan kesadaran masyarakat. Berikut ini disajikan Capaian Angka Usia Harpan Hidup (UHH) Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara Tahun 2018 sd 2023. Tabel 2.26. Usia Harapan Hidup (UHH) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018 - 2023 Kabupaten/Kota Capaian Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Buton 67,60 67,92 68,25 68,39 68,46 70,36 Muna 69,97 70,18 70,39 70,41 70,47 71,56 Konawe 69,76 70,02 70,27 70,32 70,38 72,78 Kolaka 70,38 70,72 71,06 71,21 71,30 73,54 Konawe Selatan 70,24 70,52 70,80 70,87 70,95 71,72 Bombana 68,17 68,54 68,91 69,09 69,20 70,88 Wakatobi 69,85 70,13 70,41 70,48 70,59 70,76 Kolaka Utara 69,94 70,15 70,36 70,36 70,40 70,62 Buton Utara 70,56 70,75 70,93 70,93 70,96 71,36 Konawe Utara 68,95 69,23 69,51 69,53 69,59 70,53 Kolaka Timur 71,99 72,33 72,67 72,82 72,90 73,11 Konawe Kepulauan 68,06 68,25 68,43 68,43 68,46 70,25 Muna Barat 69,97 70,16 70,34 70,35 70,39 71,17 Buton Tengah 67,33 67,50 67,66 67,69 67,78 70,37 Buton Selatan 67,33 67,50 67,66 67,69 67,76 70,14 Kota Kendari 73,26 73,52 73,77 73,83 73,93 75,34 Kota Baubau 70,72 70,95 71,19 71,25 71,36 74,53 Sulawesi Tenggara 70,72 70,97 71,22 71,27 71,37 71,79 Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2023
4.Angka Kelangsungan Hidup Bayi Angka kelangsungan hidup bayi memberikan gambaran kemampuan seorang anak dalam periode usia dibawah 12 bulan. Angka kelangsungan hidup merupakan indikator yang memberikan gambaran tingkat kesejahteraan masyarakat. Angka ini selain memberikan gambaran kondisi ekonomi juga memberikan gambaran tentang kemampuan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas khususnya pada ibu hamil. Hasil estimasi yang dilakukan berdasarkan SDKI tahun 2017 dan laporan kematian bayi menunjukkan bahwa AKHB di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun yakni dari 989 per 1000 KH menjadi 990 per 1000 KH tahun 2018 dan terus meningkat pada tahun 2019-2021 yakni sebesar 991 per 1000 KH. Dalam menilai derajat kesehatan masyarakat, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan. Indikator-indikator tersebut pada umumnya tercermin dalam kondisi mortalitas, morbiditas dan status gizi. Mortalitas menggambarkan perkembangan derajat kesehatan masyarakat terlihat dari kejadian kematian dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Di samping itu kejadian kematian juga dapat digunakan sebagai indikator dalam penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya. Salah satu indikator untuk menilai keberhasilan program RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-47 pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan selama ini adalah dengan melihat perkembangan angka kematian dari tahun ke tahun. Angka kematian yang biasanya dijadikan indikator, yaitu Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), Angka Kematian Ibu (AKI), dan Angka Harapan Hidup (AHH). Adapun kecenderungan pencapaian indikator aspek kesejahteraan disajikan seperti pada tabel berikut : Tabel 2.27. Pencapaian Indikator Kesejahteraan Bidang Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 - 2023 Indikator Capaian Kinerja 2019 2020 2021 2022 2024 Angka Harapan Hidup (tahun 70,88 71,22 71,27 71,37 71,79 Angka Kelangsungan Hidup Bayi 991 991 991 n/a Jumlah Kasus Kematian Ibu 66 61 117 82 Jumlah Kasus Kematian Bayi dan Balita 194 503 447 488 Pravalensi Balita Gizi Buruk 1.7 1.3 0.7 0.61 Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2023 Pada tabel di atas menunjukkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya umur harapan hidup, pada tahun 2018 Angka Harapan Hidup Penduduk Sulawesi Tenggara mencapai 70,88 tahun, kemudian dari tahun ke tahun terus bertambah hingga mencapai angka 71,79 tahun pada tahun 2024. Meningkatnya angka harapan hidup secara tidak langsung juga memberi gambaran tentang adanya peningkatan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat. Prevalensi balita gizi buruk yang dilaporkan menunjukkan penurunan yakni dari 1,7 tahun 2019 turun menjadi 1,3 tahun 2020 kemudian menurun kembali pada tahun 2021 yakni sebesar 0,7 dan pada tahun 2022 menunjukkan angka 0,61. Semua kasus yang ditemukan telah diintervensi dan beberapa diantaranya dirujuk ke rumah sakit dan puskesmas perawatan. Jumlah kasus kematian ibu dalam lima tahun terakhir mengalami naik turun yakni dari 66 kasus tahun 2019 menjadi 61 kasus tahun 2020. Namun pada Tahun 2021 kembali naik menjadi 117 kasus dan menurun kembali pada Tahun 2022 menjadi 82 kasus. Kasus kematian bayi dan anak balita menunjukkan penurunan pada tahun 2021 bila dibandingkan dengan tahun 2020. Kasus kematian bayi turun dari 503 kasus menjadi 447 kasus. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan pelayanan kesehatan anak diantaranya peningkatan kapasitas tenaga, kunjungan neonatal, pelayanan kesehatan bayi, pelayanan kesehatan balita, penanganan komplikasi neonatal, deteksi dini tumbuh kembang bayi serta kegiatan yang sifatnya dukungan manajemen. Salah satu indikator kesehatan yang dinilai keberhasilan pencapaiannya dalam SDGs adalah Status Gizi Balita. Status gizi balita diukur berdasarkan umur, Berat Badan (BB) dan Tinggi Badan (TB). Variabel BB dan TB disajikan dalam bentuk 3 indikator antropometri, yaitu berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umum (TB/U) dan Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB). Indikator BB/U memberikan indikasi masalah gizi secara umum. Indikator ini tidak memberikan indikasi tentang masalah gizi yang sifatnya kronis ataupun akut karena berat badan berkorelasi positif dengan umur dan tinggi badan. Dengan kata lain berat badan yang rendah dapat disebabkan karena anaknya pendek (kronis) atau karena diare atau penyakit infeksi lainnya (akut) Indikator TB/U memberikan indikasi masalah gizi yang sifatnya kronis sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung lama, misalnya : RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-48 kemiskinan, perilaku hidup sehat dan pola asuh/pemberian makanan yang kurang baik dari sejak anak dilahirkan yang mengakibatkan anak menjadi pendek.
5.Indeks Keluarga Sehat Indeks Keluarga Sehat merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat. IKS terdiri dari 12 indikator yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Indikator ini dirancang untuk memastikan bahwa keluarga memiliki lingkup dan akses hidup sehat yang memadai. Berikut merupakan capaian indeks Keluarga Sehat Provinsi Sulawesi Tenggara dari Tahun 2018-2022: Sumber: Aplikasi Keluarga Sehat 2023 Gambar 2.13. Capaian Indeks Keluarga Sehat, Tahun 2018-2023 Data di atas menunjukkan trend kenaikan Indeks Keluarga Sehat dari tahun 2019 s.d 2022, mengalami peningkatan tiap tahun meski tidak terlalu signifikan, dari 0,13 sampai 0,22 pada tahun 2022, hal ini menunjukkan dampak positif dari hasil kinerja puskesmas dalam melakukan kegiatan intervensi dilapangan dengan pendekatakan keluarga atau kunjungan rumah melalui kegiatan penyuluhan, konseling edukasi, pembinaan dan pemantauan. Dari Tahun 2017 Indeks Keluarga Sehat Provinsi Sulawesi Tenggara berada pada urutan ke-26 yakni hanya sebesar 0,12 dan tahun 2022 naik di posisi 13, dengan IKS sebesar 0,22 %. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan intervensi oleh Puskesmas melalui kunjungan rumah berdampak positif terhadap perubahan cakupan indikator Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK).
6.Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Peningkatan kualitas keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat penting dilakukan demi mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Ketika keluarga memiliki kualitas yang baik, setiap anggota keluarga akan lebih mampu memahami pentingnya kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Kualitas RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-49 keluarga yang baik, juga lebih memungkinkan kesetaraan gender dapat terwujud. Indeks Kualitas Keluarga (IKK) merupakan suatu pengukuran komposit dari kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui pencapaian atas 5 (lima) dimensi dan 29 (dua puluh sembilan) indikator, yaitu : (1) Dimensi kualitas legalitas dan struktur; (2) Dimensi kualitas ketahanan fisik; (3) Dimensi kualitas ketahanan ekonomi; (4) Dimensi kualitas ketahanan sosial psikologi; dan (5) Dimensi kualitas ketahanan sosial budaya. Perhitungan IKK dimulai tahun 2020 yang merupakan pengembangan dari penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga. IKK yang disusun melalui kerja sama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dengan Badan Pusat Statistik (BPS), dapat digunakan sebagai alat ukur dalam melihat keberhasilan pembangunan manusia dengan pendekatan keluarga. IKK menjadi tolok ukur peningkatan kualitas keluarga suatu wilayah (rentang nilai 0-100) dengan kategori indeks sebagai berikut : (1) IKK yang “kurang responsif gender dan hak anak” apabila nilai kurang atau di bawah 50;

(2)IKK yang “cukup responsif gender dan hak anak” apabila nilai antara 50-75; dan (3) IKK yang “responsif gender dan hak anak” apabila nilai di atas 75. Adapun capaian Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Sulawesi Tenggara disajikan pada tabel berikut : Tabel 2.28. Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 - 2022 Indikator 2020 2021 2022 Indeks Kualitas Keluarga 69,58 73,42 75,55 Sumber : BPS, Buku Indeks Kualitas Keluarga, 2023 (dipublish oleh Kementerian PPPA). Secara umum capaian IKK Sulawesi Tenggara Tahun 2020-2022 cenderung mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan kualitas keluarga di Sulawesi Tenggara sudah cukup responsif terhadap kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak dengan perkembangan yang cukup baik.

7.Indeks Perlindungan Anak (IPA) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk mengetahui gambaran capaian perlindungan anak di Indonesia baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota digunakan Indeks Perlindungan Anak (IPA). Indeks Perlindungan Anak (IPA) disusun berdasarkan komitmen Konvensi Hak Hak Anak (KHA) dengan mengaplikasikan empat klaster pemenuhan hak anak (Klaster 1 : Hak Sipil dan Kebebasan; Klaster II : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Klaster III : Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; Klaster IV : Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya) dan satu klaster perlindungan khusus anak (Klaster V : Perlindungan Khusus) yang diharapkan dapat menjadi landasan dalam membuat program maupun kebijakan yang efektif dan efisien untuk menangani permasalahan, khususnya terkait perlindungan anak, pemenuhan hak anak, maupun perlindungan khusus anak. Capaian Indeks Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2022 disajikan pada tabel berikut : RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-50 Tabel 2.29. Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 – 2022 Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 Indeks Perlindungan Anak 51,05 53,56 56,31 54,52 55,31 Sumber : BPS, Indeks Kualitas Keluarga 2018 – 2023 (dipublish oleh Kementerian PPPA) Pada Tabel diatas dapat dilihat capaian Indeks Perlindungan Anak Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2022 mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2018-2019 menunjukkan peningkatan namun tahun 2020 mengalami penurunan dan meningkat kembali pada tahun 2021 s.d 2022. Peningkatan capaian IPA ini disebabkan oleh adanya peningkatan signifikan pada beberapa klaster pembentuk IPA.
8.Indeks Pembangunan Gender (IPG) Dalam mengukur dan mengevaluasi hasil pembangunan perspektif gender, pemerintah menggunakan beberapa indikator yang dapat digunakan, salah satunya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG adalah ukuran pembangunan manusia berbasis gender dilihat dari tiga dimensi capaian dasar manusia yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi usia panjang dan hidup sehat diukur dengan menggunakan indikator angka harapan hidup. Dimensi pengetahuan diukur dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas. Dimensi standar hidup layak menggunakan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. IPG merupakan rasio antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Tabel 2.30. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 – 2023 Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 Indeks Pembangunan Gender 90,56 90,50 90,68 91,04 91,20 Sumber : BPS, Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2019-2023 (dipublish oleh Kementerian PPPA) IPG Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kurun waktu 2018 s.d 2023 mengalami perkembangan meningkat dari 90,24 pada tahun 2018 menjadi 91,20 pada tahun 2023. Peningkatan IPG selama kurun waktu tersebut karena adanya peningkatan beberapa indikator dalam komponen IPG dan menunjukkan bahwa pembangunan manusia berbasis gender di Sulawesi Tenggara mengalami perkembangan yang positif.
9.Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dibentuk oleh tiga komponen, yaitu keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. IDG memperlihatkan sejauhmana keterlibatan dan peran aktif perempuan dalam politik dan ekonomi. Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Sulawesi Tenggara sejak tahun 2018-2022 terus mengalami peningkatan dari 71,54 pada tahun 2018, menjadi sebesar 73,72 pada tahun 2022, namun mengalami penurunan pada tahun
2023.Penurunan capaian IDG Tahun 2023 disebabkan adanya penurunan persentase perempuan sebagai tenaga profesional dari 52,44 persen pada tahun RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-51 2022 menjadi 50,47 persen pada tahun 2023. Perkembangan IDG Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel berikut : Tabel 2.31 Indeks Pembangunan Gender (IDG) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 – 2023 Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 Indeks Pemberdayaan Gender 71,40 72,54 73,10 73,72 73,58 Sumber : BPS, Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2019-2023 (dipublish oleh Kementerian PPPA).
10.Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan salah satu indikator nasional untuk mengukur perkembangan pencapaian kesetaraan gender di suatu wilayah. IKG merupakan indeks yang menjelaskan sejauh mana kehilangan pencapaian keberhasilan pembangunan dalam tiga aspek pembangunan manusia (kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi) sebagai akibat adanya ketimpangan gender. Perkembangan capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.32. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 – 2023 Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 Indeks Ketimpangan Gender 0,565 0,559 0,554 0,490 0,491 Sumber : BPS, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Tahun 2023. Ketimpangan gender di Sulawesi Tenggara selama empat tahun (2019- 2022) secara konsisten menurun, namun pada tahun 2023 ini meningkat. Sejak tahun 2019, IKG rata-rata turun 0,01 poin per tahun, kecuali tahun 2021 ke 2022 turun sebesar 0,06 poin dan tahun 2023 meningkat sebesar 0,001 poin. Kenaikan ketimpangan gender tahun 2023 terjadi karena penurunan dimensi kesehatan reproduksi dan dimensi pemberdayaan. Penurunan ketimpangan gender terbesar terjadi pada tahun 2022 yang turun 0,064 poin yang utamanya dipengaruhi oleh perbaikan dimensi kesehatan reproduksi yaitu menurunnya proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF). MTF menurun 0,271 persen poin yaitu dari 0,443 persen pada tahun 2021 menjadi 0,172 persen pada tahun 2022, dan kembali meningkat menjadi 0,176 persen pada tahun 2023. Ketiga dimensi pembentuk Indeks Ketimpangan Gender (IKG) secara konsisten mengalami perbaikan. Dimensi kesehatan reproduksi membaik, risiko perempuan dalam kesehatan reproduksi semakin menurun. Sementara, dimensi pemberdayaan dan dimensi pasar tenaga kerja semakin setara.
11.Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT Sulawesi Tenggara berdasarkan data Badan Pusat Statistik selama lima tahun terakhir menunjukkan tren penurunan sebesar 0,44 persen poin dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Meski demikian di tahun 2020 dan 2021 terjadi eningkatan TPT, akan etapi ini dapat dipahami sebagai dampak dari pendemi covid-19 yang terjadi diseluruh dunia termaksud juga di Indonesia sehingga RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-52 mereka yang awalnya status bekerja berubah, sebagian menjadi pengangguran lainnya memilih untuk mengurus rumah tangga ataupun melanjutkan pendidikan. Agustus 2023 TPT Sulawesi Tenggara sebesar 3,15 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar tiga orang penganggur. Selama setahun terakhir, TPT Sulawesi Tenggara mengalami penurunan sebesar 0,21 persen poin. Apabila dilihat perubahan antara Agustus 2020 terhadap Agustus 2023, terjadi penurunan sebesar 1,33 persen poin. Penurunan ini mencerminkan peningkatan dalam penyerapan tenaga kerja dan efektivitas program-program pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Adapun perkembangan TPT Sulawesi Tenggara selama lima tahun terkhir dapat dilihat pada gambar berikut: Sumber: BPS Sultra 2024 Gambar 2.14. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Daerah Tempat Tinggal, Agustus 2019 sampai Agustus 2023 Apabila dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, TPT perkotaan sebesar 4,01 persen pada Agustus 2023 lebih tinggi dua kali TPT di daerah perdesaan yang hanya mencapai 2,59 persen. Apabila dilihat perubahan antara Agustus 2020 terhadap agustus 2023, TPT perkotaan mengalami penurunan sebesar 2,73 persen poin sedangkan TPT perdesaan turun diangka 0,85 persen. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-53 Adapun TPT berdasarkan jenis kelamin disajikan pada grafik di bawah ini, dimana Pada Agustus 2023, TPT laki-laki sebesar 2,68 persen, lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 3,87 persen. Selama setahun terakhir, TPT laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,69 persen poin. Sementara TPT perempuan dibandingkan setahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 0,51 persen poin. Sumber: BPS Sultra 2024 Gambar 2.15. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Daerah Jenis Kelamin, Agustus 2020 sampai Agustus 2023 B. Fokus Seni Budaya, Olahraga dan Kepemudaan
1.Seni dan Budaya Pembangunan di bidang seni dan budaya dapat dilihat dari indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Penyusunan indeks tersebut melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan data yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan nasional. Berikut capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara disandingkan dengan capaian Nasional Tabel 2.33. Capaian Indikator Pembangunan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Disandingkan dengan Capaian Nasional Tahun 2019 – 2023 No. Capaian Capaian Kinerja 2019 2020 2021 2022 2023 1 Provinsi Sulawesi Tenggara 49,10 48,91 48,62 52,98 55,10 2 Nasional 55,91 54,65 51,90 55,13 57,13 Sumber: Kemendikbudristek, 2024 RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-54 Sumber: Kemendikbudristek, 2024 Gambar 2.16. Perbandingan Nilai Dimensi Pembentuk IPK Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2023 Dari gambar 2.16. terlihat bahwa dimensi pembentuk indikator pembangunan kebudayaan yang memiliki nilai paling rendah adalah dimensi ekonomi budaya yaitu sebesar 17,83. Angka tersebut berada di bawah angka nasional yaitu 29,50. Nilai pada dimensi ini menunjukkan bahwa persentase penduduk 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan masih rendah. Tabel 2.34. Data Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Jenis Jumlah (unit) Lembaga Kebudayaan (LK) 4 Obyek Diiduga Cagar Budaya (ODCB):

a.Bangunan 11
b.Benda 30
c.Situs 6
d.Struktur 17 Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK):
e.Adat Istiadat 110
f.Bahasa 19
g.Manuskrip 19
h.Olahraga Tradisional 19
i.Pengetahuan Tradisional 128
j.Permainan Rakyat 22
k.Ritus 149
l.Seni 163
m.Teknologi Tradisional 76
n.Tradisi Lisan 44 Total 817 Sumber: Dapobud, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tekonologi, 2024
1. 2.Olahraga dan Kepemudaan Pembangunan olahraga dan kepemudaan dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Pemuda. Pembangunan pemuda pada periode 2020 dan 2021 di Provinsi Sulawesi Tenggara tercatat mengalami perbaikan dari sebesar 1.5 poin (naik dari 58,83 pada 2020 menjadi 50,33 pada 2021). Dengan kenaikan ini, RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-55 peringkat IPP Provinsi Sulawesi Tenggara meningkat dari posisi 29 menjadi peringkat ke 22 se-Indonesia. Perbaikan angka IPP Provinsi Sulawesi Tenggara didorong oleh perbaikan pada domain kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, dan domain gender dan diskriminasi. Perbaikan angka indeks domain kesehatan dan kesejahteraan terjadi karena adanya penurunan signifikan persentase pemuda merokok (dari 21,64% menjadi 21,04%) dan persentase remaja perempuan yang sedang hamil (turun dari 20,55% menjadi 16,19%). Pada domain lapangan dan kesempatan kerja, perbaikan angka indeks domain didorong oleh kenaikan angka pemuda wirausaha kerah putih dari 0,14% menjadi 0,23%. Sementara pada domain gender dan diskriminasi, perbaikan angka indeks domain didorong oleh peningkatan akses perempuan terhadap pekerjaan di sektor formal. Meski angka indeks domain gender dan diskriminasi tercatat mengalami perbaikan, capaian indeks domain ini masih tertinggal jika dibandingkan dengan capaian di tingkat nasional. Di tingkat nasional, capaian pembangunan pemuda pada domain gender dan diskriminasi telah berada pada angka 53,33, sementara capaian di Provinsi Sulawesi Tenggara berada 10 angka lebih rendah dibandingkan capaian nasional. Angka indeks domain lainnya di Provinsi Sulawesi Tenggara yang masih tertinggal dibandingkan capaian nasional adalah pada domain partisipasi dan kepemimpinan. Capaian domain ini di Provinsi Sulawesi Tenggara berada pada angka 30, sementara di tingkat nasional telah mencapai angka 43,33. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-56 Tabel 2.35. Capaian Indikator Pembangunan Kepemudaan Provinsi Sulawesi Tenggara Disandingkan dengan Capaian Nasional Tahun 2020 – 2022 No. Capaian Capaian Kinerja 2020 2021 2022 1 Provinsi Sulawesi Tenggara 58,83 50,33 53,00 2 Nasional 51 53,33 55,33 Sumber: Kemenpora, 2023. Pembangunan bidang olahraga dan kepemudaan sangat erat kaitannya dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Perkembangan Olah raga dan kepemudaan di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat dari tabel di bawah ini: Tabel 2.36. Capaian dan Target Kinerja Perkembangan Olahraga dan Kepemudaan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2024 No. Indikator Kinerja Utama (IKU) Capaian Kinerja Target Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase Nilai Lakip Minimal B 100% 100% 100% - - - - 2 Persentase Pemuda yang aktif pada kegiatan kepemudaan 100% 100% 100% - - - - 3 Pemuda dalam berwirausaha (orang) 150 250 - - - - 4 Persentase Pemuda/ masyarakat yang meningkat kebugarannya 73% 75% - - - - 5 Cakupan Pemberdayaan Pemuda (orang) - - - 75% 83% 100% 100% 6 Cakupan Prestasi Olahraga - - - 85% 85% 100% 100% 7 Cakupan Organisasi Pemuda - - - 75% 78% 100% 100% 8 Nilai LAKIP BB

(72)Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Tahun 2023 Berdasarkan tabel di atas terlihat diketahui bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2018-2020 terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu (1) Persentase Nilai Lakip Minimal B, (2) Persentase Pemuda yang aktif pada kegiatan kepemudaan dan (3) 3. Pemuda dalam berwirausaha dan 4. Persentase Pemuda/Masyarakat yang meningkat kebugarannya. Pada Tahun 2021-2023 terjadi perubahan indikator Kinerja Utama sesuai dengan nomenklatur yang telah ditetapkan disetiap OPD dengan dasar tersebut IKU Diskepora pun mengalami perubahan. Cakupan Pemberdayaan Pemuda tahun 2021-2022 merupakan kegiatan pemuda yang dilaksankan untuk membangun sumber daya manusia bagi pemuda, adapun bentuk kegiatan kepemudaaan terfokus pada pengembangan karakter kepemimpinan pemuda serta meningkatkan pereokomian mandiri pemuda dalam bentuk kegiatan wirausaha bagi pemuda. Cakupan Prestasi Olahraga tahun 2021-2022 faktor pendukung peningkatan prestasi khususnya ditahun 2021 yaitu pelaksanaan kegiatan pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Provinsi Papua, Sulawesi Tenggara Berhasil mendapatkan Prestasi dengan 5 medali Emas 5 medali Perak dan 5 medali perunggu dan meningkatnya jumlah atlet sulawesi Tenggara yang mengikuti iven Sea Games, Asian Games bahkan Olimpiade. Cakupan Organisasi Pemuda tahun 2021-2022 Dinas Kepemudaan melakukan pemeliharaan Organisasi kepemudaan yang menjadi binaan Dinas Kepemudaan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-57 dan Olahraga Prov. Sultra serta di dukung oleh organisasi lain seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Organisasi lainnya. 2.3. Aspek Daya Saing 2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah A. Kondisi Makro Ekonomi Faktor utama yang berperan dalam menciptakan kemajuan ekonomi daerah adalah adanya kejelasan sasaran dan kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada hasil, manfaat dan dampaknya bagi peningkatan produktivitas daerah. Hal ini ditandai dengan semakin mantapnya stabilitas makro ekonomi daerah sebagaimana disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.37. Kondisi Makro Ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 - 2024 INDIKATOR PEMBANGUNAN CAPAIAN 2021 2022 2023 2024

1.Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 7,66 (Tw.IV yoy) 5,57 (Tw.IV yoy) 5,25 (Tw.IV yoy) 5,78 (Tw.I 2024 y-on-y)
2.Tingkat Kemiskinan (%) 11,66 11,17 11,43 11,21 (Mar 2024)
3.Rasio Gini (nilai) 0,39 0,39 0,371 0,370 (Mar 2024)
4.Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 3,92 3,36 3,15 3,22 (Feb 2024)
5.Indeks Pembangunan Manusia (Nilai) 71,66 72,23 72,79 72,94

(2023)

6.Inflasi (%) 2,59 (TW IV) 7,39 (TW IV) 2,58 (TW IV) 1,73 (Juli)
7.Ekspor (Juta US$) 590,68 (Oktober) 569,84 (Oktober) 491,31 (Oktober) 304,24 (Juni)
8.Impor (Juta US$) 270,73 (Oktober) 121,94 (Oktober) 125,74 (Oktober) 220,84 (Juni)
9.PDRB ADHK ( Triliun Rp) 97,28 102,66 108,15 27,7 (TW II)
10.Nilai Tukar Petani (Nilai) 101,08 (Tahunan) 99,52 (Desember) 101,09 (Tahunan) 115,96 (Juli) Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2024 B. Pengeluaran Per Kapita Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran rumah tangga disini mencakup pembelian untuk makanan dan bukan makanan (barang dan jasa) di dalam negeri maupun di luar negeri. Termasuk pula disini pengeluaran lembaga nirlaba yang tujuan usahanya adalah untuk melayani keperluan rumah tangga. Salah satu determinan dari kesejahteraan ekonomi penduduk adalah kemampuan daya beli penduduk. Peningkatan kemampuan daya beli akan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-58 meningkatkan kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan pokok. Meningkatnya kemampuan daya beli penduduk tentu saja diakibatkan meningkatnya pendapatan. Karena itu besarnya konsumsi/pengeluaran penduduk merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk. Tabel 2.38 Pengeluaran Rata-rata per Kapita sebulan (rupiah) menurut Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2018 - 2022 Kabupaten Tahun 2018 (Rupiah) 2019 (Rupiah) 2020 (Rupiah) 2021 (Rupiah) Buton 567,341 617,061 759,159 666,866 Muna 706,484 779,017 809,677 751,006 Konawe 982,295 1,105,872 968,539 1,010,959 Kolaka 1,001,753 1,119,194 1,135,254 1,074,381 Konawe Selatan 803,711 902,608 901,433 1,024,787 Bombana 895,069 988,460 993,701 973,074 Wakatobi 848,192 782,715 896,836 880,615 Kolaka Utara 883,996 1,001,623 1,041,145 1,218,254 Buton Utara 748,753 757,860 892,738 836,889 Konawe Utara 970,529 1,136,152 1,176,540 1,244,561 Kolaka Timur 993,174 876,843 1,007,634 1,000,559 KonaweKepulauan 841,982 906,913 716,948 841,899 Muna Barat 601,916 615,286 651,286 785,091 Buton Tengah 947,181 632,400 544,071 635,848 Buton Selatan 459,136 621,687 670,319 637,771 Kendari 1,596,118 1,644,433 1,684,698 1,704,396 Baubau 1,131,250 1,157,034 1,071,599 1,203,317 Sulawesi Tenggara 969,749 1,021,290 1,037,799 1,070,493 Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2022 Berdasarkan tabel pengeluaran rata-rata per kapita sebulan masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2017 sebesar Rp 853.720,-. Angka ini mengalami kenaikan sebesar Rp 969.749,- pada tahun 2018. Pada tahun 2019 pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk adalah sebesar Rp 1.021.290,- . Sedangkan tahun 2020 pengeluaran rata-rata per kapita sebulan adalah sebesar Rp 1,037.799,- dan pada tahun 2021 pengeluaran rata-rata per kapita sebulan adalah sebesar Rp 1.070.493,-. Jika dilihat dari sisi proporsi, pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk konsumsi makanan terhadap total pengeluaran rata-rata per kapita sebulan (konsumsi makanan dan non makanan) menunjukkan bahwa proporsi pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk konsumsi makanan pada tahun 2021 yang sebesar 47,62 persen terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 48,83 persen. Dan proporsi pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk konsumsi non makanan pada tahun 2021 yang sebesar 52.38 persen terjadi kanaikan jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 51.17 persen. Secara keseluruhan persentase terbesar yang dikeluarkan untuk konsumsi makanan masyarakat Sulawesi Tenggara didominasi oleh konsumsi makanan dan minuman jadi (12,28 persen), diikuti oleh konsumsi kelompok padi-padian (7,38 persen), rokok (7,16 persen) dan ikan/udang/cumi/kerang (6,48 persen). Sedangkan untuk konsumsi non makanan, pengeluaran untuk perumahan menempati posisi tertinggi (26,30 persen), diikuti oleh pengeluaran untuk aneka barang dan jasa (9,81 persen). RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-59 Berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) 2004, angka kecukupan kalori penduduk Indonesia adalah 2000 kkal per orang per hari. Sedangkan angka kecukupan protein berdasarkan WNPG 2004 tersebut dipatok sebesar 52 gram per orang per hari. Tabel di atas menyajikan perkembangan konsumsi kalori dan protein di Sulawesi Tenggara pada tahun 2018-2019. Tahun 2018, besarnya rata-rata konsumsi kalori masyarakat Sulawesi Tenggara sebesar 2.125,18 kkal per kapita per hari meningkat menjadi 2.083,17 kkal per kapita per hari di tahun
2019.Rata-rata konsumsi kalori per kapita per hari pada tahun 2019 sudah diatas standar kecukupan gizi nasional sesuai WNPG (2000 kkal/kapita/hari). Selain konsumsi kalori, konsumsi protein juga dijadikan ukuran proxy terhadap kesejahteraan rumah tangga. Rata-rata konsumsi protein per kapita per hari pada tahun 2016 dan 2019 masing-masing sebesar 62,00 gram/kapita/hari dan 61,16 gram/kapita/hari sudah cukup tinggi melebihi standar kecukupan gizi nasional sesuai WNPG (52 gram/kapita/hari). C. Indeks Ekonomi Hijau Indeks Ekonomi hijau merupakan indikator yang disusun oleh berbagai indikator. Secara garis besar terbagi atas tiga yaitu Pilar Ekonomi, Pilar Sosial dan Pilar Lingkungan. Berdasarkan data yang tersedia dari data Bappenas, pada tahun 2015 hingga tahun 2021, nilai rerata indikator Ekonomi Hijau Sulawesi Tenggara berada disekitar 52 poin. Selanjutnya berdasarkan alur data yang sama tersebut, nilai Indeks Ekonomi Hijau Sulawesi Tenggara pada tahun 2015 sebesar 45,54 dan pada tahun 2021 sebesar 51,9 Poin. Dengan angka tersebut, kita bisa menemukan bahwa selama 6 tahun, terdapat peningkatan 6,36 poin atau setiap tahunnya meningkat sebesar 1,06 poin/tahun. D. Rasio Kewirausahaan Rasio Kewirausahaan adalah perbandingan populasi Wirausaha terhadap populasi angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan kondisi wirausaha di Provinsi Sulawesi Tenggara. Rasio kewirausahaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 meningkat tajam menjadi 12,19 setelah sebelumnya nilainya 0,08 pada Tahun 2022. Pada realisasi capaian kinerja indikator meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha pada tahun 2022 semua capaian target tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan yaitu sebesar 5%. Pada tahun 2022 meningkatnya usaha kecil dari total 48.703 unit yang tumbuh menjadi wirausaha sebanyak 400 unit dilihat dari unit UKM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, sehingga pencapaian target atas realiasi adalah 0.08%. Pada realisasi capaian kinerja indikator meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha pada tahun 2023 capaian target mencapai 12.19% sesuai dengan target yang telah ditargetkan yaitu sebesar 5%. Pada tahun 2023 meningkatnya usaha kecil dari total 48.703 unit yang tumbuh menjadi wirausaha dilihat berdasarkan jumlah umkm sebanyak 320 unit UKM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, ditambahkan 5.935 unit usaha Kecil (termasuk peserta pelatihan) yang memiliki dan menerbitkan Nomor Izin Berusaha (NIB) sehingga pencapaian target atas realiasi adalah 12.19%. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-60 Tabel 2.39. Rasio Kewirausahaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 - 2023 Capaian Capaian Kinerja 2019 2020 2021 2022 2023 Rasio Kewirausahaan 0 0 1,00 0,08 12,19 Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Sultra, 2024. 2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia dapat diartikan sebagai keahlian terpadu yang berasal dari daya pikir serta daya fisik yang dimiliki oleh setiap orang. Yang melakukan serta sifatnya dilakukan masih memiliki hubungan yang erat seperti keturunan dan lingkungannya, sedangkan untuk prestasi kerjanya dimotivasi oleh sebuah keinginan dalam memenuhi keinginannya. Untuk melihat kondisi daya saing sumber daya manusia, dapat dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Angka Ketergantungan dan Indeks Pembangunan Literasi.
1.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase dari populasi yang bekerja atau aktif mencari pekerjaan dari total populasi usia kerja. TPAK dapat juga disebut sebagai indikator ekonomi dalam ketenagakerjaan. Semakin tinggi angka TPAK suatu wilayah, mencerminkan semakin baik Tingkat ekonomi masyarakatnya. Bersasarkan data Badan Pusat Statistik menunjukkan adanya fluktuasi dalam TPAK di Sulawesi Tenggara selama lima tahun terakhir. pada tahun 2023 Sulawesi Tenggara tercatat dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 70,07 persen. Dibandingkan periode tahun 2022 TPAK di Sulawesi Tenggara naik sebesar 1,25 persen poin, Begitu juga jika dibandingkan perubahan dari tahun 2019 ke tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar satu poin persen. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai TPAK di Provinsi Sulawesi Tenggara selama lima tahun terakhir : Sumber: BPS Sultra 2024 Gambar 2.17. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2023 Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin TPAK laki-laki Sulawesi Tenggara sebesar 84,15 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 55,64 persen. Apabila dibandingkan Agustus 2022, TPAK laki-laki mengalami peningkatan sebesar 1,24 persen poin dan TPAK perempuan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-61 mengalami peningkatan sebesar 0,70 persen poin. Data tersebut juga mengambarkan adanya perbedaan yang mencolok diantara TPAK laki-laki dan TPAK Perempuan. Kondisi ini tentu belum sejalan dengan kesetaraan gender yang gencar disosialisasikan dalam dunia kerja, padahal pemberdayaan perempuan sangat penting bagi perekonomian sebuah negara. Kondisi tersebut juga mengindikasikan perlunya upaya konkrit Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk meningkatkan kualitas sumber daya kaum perempuan yang dimulai dengan mengintegrasikan gender dalam perencanaan, penganggaran responsif gender yang diawali dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program kegiatan Beberapa faktor mungkin mempengaruhi perubahan TPAK diantaranya : - Kondisi Ekonomi: Perubahan dalam ekonomi regional atau nasional dapat mempengaruhi peluang kerja dan keputusan partisipasi angkatan kerja. - Pandemi COVID-19: Pada tahun 2020 dan 2021, pandemi bisa menjadi faktor besar yang mempengaruhi TPAK karena banyak industri yang terpengaruh dan banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan atau keluar dari angkatan kerja. - Perubahan Demografis: Perubahan dalam populasi usia kerja, migrasi, dan faktor demografis lainnya dapat mempengaruhi TPAK.
2.Angka Ketergantungan Angka ketergantungan (dependency ratio) atau Rasio ketergantungan dihitung dengan perbandingan jumlah penduduk usia < 15 tahun dan > 64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun, sedangkan yang dikategorikan sebagai penduduk usia non produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun (karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya) dan penduduk berusia diatas 65 tahun karena umumnya sudah melewati masa pensiun. Angka ketergantungan di Sulawesi Tenggara Pada tahun 2019 berada pada level yang cukup tinggi dengan nilai sebesar 58,50%, Ini berarti setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 58 sampai 59 penduduk usia tidak produktif. Sedangkan pada tahun 2020 – 2023 Angka ketergantungan menunjukkan adanya perbaikian dengan penurunan yakni sebesar 49,84 di tahun 2020 atau turun sebesar 8,66 persen poin, dan cenderung stabil selama empat tahun terakhir dimana tahun 2023 angka ketergantung sebesar 49,05 persen. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-62 Sumber: BPS Sultra (Data) Gambar 2.18. Perkembangan Angka Ketergantungan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2023
3.Indeks Pembangunan Literasi Potensi Sumber Daya Manusia salah satunya dapat dilihat dengan Indeks Pembangunan Literasi . Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah konsep yang digunakan untuk mengukur tingkat literasi atau kemampuan membaca dan menulis masyarakat dalam suatu wilayah atau negara. Indeks ini mencakup berbagai indikator. Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dimaksudkan untuk mengetahui kondisi setiap Unsur Pembangun Literasi Masyarakat dan Indeks Pembangungan Literasi Masyarakat di Kabupaten/kota dan Provinsi. IPLM dibentuk dari tujuh Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat yang terdiri dari Pemerataan Layanan Perpustakaan, Ketercukupan Koleksi Perpustakaan, Ketercukupan Tenaga Perpustakaan, Tingkat Kunjungan Masyarakat/hari, Perpustakaan yang Dibina sesuai SNP, Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Perpustakaan dan Anggota Perpustakaan. Kajian mengenai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat bertujuan untuk: 1) Mengetahui Pemerataan Layanan Perpustakaan; 2) Mengetahui ketercukupan koleksi perpustakaan; 3) Mengetahui SDM/Tenaga Perpustakaan semua jenis perpustakaan; 4) Mengetahui Pengunjung semua jenis perpustakaan, diantaranya; jumlah anggota perpustakaan, profil pemustaka (jenis kelamin, pekerjaan), Jam layanan perpustakaan dan jumlah kunjungan perbulan/tahun; 5) Mengetahui kondisi Perpustakaan yang dibina sesuai SNP; 6) Mengetahui tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi di bidang Perpustakaan; 7) Mengetahui perkembangan jumlah anggota perpustakaan; Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat akan mengkaji sejauh mana intervensi hulu yang telah dilakukan oleh Perpustakaan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan kondisi hilir yang diharapkan. Selanjutnya kondisi hilir yang diharapkan dengan adanya intervensi Perpustakaan Provinsi Sulawesi Tenggara antara lain : 1) Meningkatnya Indeks Literasi Masyarakat, terutama pada setiap dimensinya di setiap daerah. 2) Meningkatnya Tingkat kunjungan ke perpustakaan. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-63 3) Meningkatnya frekuensi membaca masyarakat Sulawesi Tenggara, baik melalui media buku maupun sumber-sumber literasi lainnya dalam rangka mewujudkan masyarakat berdaya kreasi tinggi. Berikut capaian Indeks Pembangunan Literasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 s.d. 2023: Tabel 2.40. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 - 2023 Uraian Satuan Capaian 2019 2020 2021 2022 2023 Indeks Pembangunan Literas Masyarakat (IPLM) Indeks 51,81 10,91 13,93 69,93 67,53 Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, 2024. Dari data di atas, terlihat bahwa pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan yang tajam. Hal ini disebabkan pengaruh dari pandemi Covid-19 yang mempengaruhi tingkat kunjungan masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan.
4.Tingkat Kegemaran Membaca Minat baca (reading interest) tidak sama dengan kebiasaan/gemar membaca (reading habits) dan berbeda pula dari budaya baca (reading culture). Secara sederhana, minat baca adalah potensi untuk membaca secara sukarela. Adapun kebiasaan atau gemar membaca adalah kegiatan membaca atau berinteraksi dengan bahan bacaan secara teratur atau berulang. Dan budaya baca Dimana aktivitas membaca sudah menjadi kebutuhan hidup dan gaya hidup bagi seseorang, atau sekelompok orang. Pentingnya budaya kegemaran membaca bagi masyarakat adalah tolok ukur masyarakat berpengetahuan (literat) maka, pembudayaan kegemaran membaca terus didorong dan diupayakan secara berkelanjutan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat sesuai dengan pasal 48 UU Perpustakaan No 43 Tahun 2007. Tumbuhnya kegemaran membaca masyarakat menjadi tanggungjawab seluruh komponen bangsa. Pasal 49 UU Perpustakaan No 43 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mendorong tumbuhnya taman bacaan masyarakat dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca. Yang dimaksud sistem perbukuan dalam undang – undang ini adalah tata Kelola perbukuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh dan terpadu yang mencakup pemerolehan naskah, penerbitan, pencetakan, pengembangan buku elektronik, pendistribusian, penggunaan, penyediaan dan pengawasan buku. Pendistribusian buku adalah rangkaian kegiatan penyebaran buku untuk diperdagangkan atau tidak diperdagangkan dari penerbit sampai kepada pengguna. Maksud pekerjaan Kajian Kegemaran Membaca Masyarakat adalah untuk mengetahui durasi membaca, frekuensi membaca, jumlah buku yang dibaca, durasi akses internet dan preferensi internet oleh masyarakat Sulawesi Tenggara serta mengetahui kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dan perpustakaan desa/ kelurahan. Sedangkan Tujuan dari kajian ini adalah: RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-64 1) Mengidentifikasi dan mengkaji kondisi perpustakaan umum provinsi, kabupaten/kota dan perpustakaan desa/kelurahan pada wilayah kajian. berdasarkan 5 komponen perpustakaan yang terdiri: 1. Koleksi, 2. Sarana dan Prasarana, 3. Pelayanan, 4. Tenaga dan 5. Penyelenggaan dan pengelolaan perpustakaan. 2) Mengidentifikasi dan Mengkaji tingkat kegemaran membaca masyarakat Sulawesi Tenggara di Kabupaten/Kota berdasarkan durasi membaca, frekuensi membaca, jumlah buku yang dibaca, durasi akses internet dan preferensi internet oleh masyarakat Sulawesi Tenggara serta mengetahui kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dan perpustakaan desa/ kelurahan. 3) Merumuskan rekomendasi kebijakan pengembangan Perpustakaan Umum dan Pengembangan Pembudayaan Gemar Membaca di Sulawesi Tenggara. Berikut capaian Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 s.d. 2023: Tabel 2.41. Nilai Tingkat Gemar Membaca Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 - 2023 Uraian Satuan Capaian 2019 2020 2021 2022 2023 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Nilai 52,16 55,99 57,63 65,23 68,02 Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, 2024. Dari data di atas, terlihat bahwa terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa minat baca dan kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan semakin tinggi. 2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator : infrastruktur jalan, Perumahan, Irigasi dan Perhubungan. Tabel 2.42. Kondisi Infrastruktur Jalan, Perumahan, Irigasi dan Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2022 - 2023 No. Uraian Tahun 2022 Tahun 2023 A. Jalan
1.Nasional (km) 1.497,81 1.497,81
2.Provinsi (km) 1.076,94 1.076,94
3.Kabupaten/ Kota (km) 10.352,21 10.384,86 B. Perumahan
1.Persentase rumah tinggal bersanitasi (persen) 87,07 88,99
2.Persentase Penduduk berakses air minum (persen) 94,64 94,80 3. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (persen) 94,64 94,80
4.Persentase areal kawasan kumuh (Ha) 6.011,84 6.011,84 5. Persentase areal kawasan kumuh kewenangan provinsi (Ha) 646,13 646,13 C. Irigasi
1.Rasio Luas Lahan Sawah Beririgasi 65,02 61,44 2. Persentase Pembangunan Turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor 24 lok 20 lok

d.Perhubungan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-65 No. Uraian Tahun 2022 Tahun 2023
1. 1.Bandara 5 lokasi 5 lokasi
2. 2.Pelabuhan Pengumpan Regional 7 lokasi 7 lokasi
3. 3.Pelabuhan Penyeberangan 13 lokasi 13 lokasi
4. 4.Terminal Type B 10 lokasi 10 lokasi Sumber : BPS , Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2023, Bappeda Sultra, 2024 Infrastruktur eksisting di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara seperti tersebut di atas menunjukkan bahwa Indeks infrastruktur di Provinsi Sulawesi Tenggara dihitung berdasarkan kondisi infrastruktur konektivitas yang terdiri dari infrastruktur jaringan jalan, sumber daya air dan perhubungan. Dimana kondisi infrastruktur tersebut diharapkan dapat menggambarkan kualitas infrastruktur transportasi dan sumber daya air. 2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi Gambaran atas iklim berinvestasi dapat dilihat pada indikator pembentukan modal tetap bruto, mal pelayanan publik, angka kriminalitas, dan pengenaan pajak daerah.
5. 1.Pembentukan Modal Tetap Bruto Pembentukan modal tetap bruto adalah konsep ekonomi makro yang mengukur nilai aset tetap yang diperoleh atau diproduksi dalam periode tertentu baik oleh sektor publik maupun swasta. Berikut capaian PMTB Provinsi Sulawesi Tenggara: Tabel 2.43. Capaian PMTB Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 - 2023 Sumber: BPS, 2024. Ekonomi Sulawesi Tenggara tahun 2023 tumbuh sebesar 5,35 persen. Pertumbuhan didukung oleh kontribusi komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 2,82 persen. Struktur PDRB Sulawesi Tenggara menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2023 didukung oleh Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 36,05 persen. Ekonomi Sulawesi Tenggara triwulan IV-2023 terhadap triwulan IV-2022 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,25 persen. Pertumbuhan didukung oleh kontribusi Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 5,36 persen. Ekonomi Sulawesi Tenggara pada triwulan IV-2023 dibanding triwulan III-2023 (q-to-q) tumbuh 6,03 persen. Pertumbuhan didukung oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 5,80 persen.
6. 2.Mal Pelayanan Publik Mal Pelayanan Publik adalah pengintegrasian pelayanan publik yang diberikan oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN/D, serta swasta secara terpadu pada satu tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamaman, dan keamanan dalam pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat. Hal ini Uraian Capaian TW III-2023 terhadap TW II-2023 TW IV-2023 terhadap TW III-2023 TW III-2023 terhadap TW III-2022 TW IV-2023 terhadap TW IV-2022 Pembentukan Modal Tetap Bruto 17,17 5,80 7,42 5,36 RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-66 merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Mal pelayanan publik merupakan bentuk kemudahan dalam pengurusan izin berinvestasi yang merupakan arahan dari presiden untuk mempermudah pelayanan publik. Pembentukan mal pelayanan publik merupakan bentuk kokrit dalam upaya reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik yang bertujuan mempermudah, menjamin keamanan, kenyamanan secara efektif dan efisien dalam upaya peningkatan investasi. Dari 17 Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Tenggara Sebanyak 14 Kabupaten dan kota yang telah membentuk mall pelayanan publik, 6 diantaranya telah diresmikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, yaitu: MPP Kabupaten Bombana menjadi MPP pertama di Sulawesi Tenggara diresmikan pada tanggal 14 Oktober 2021, MPP Kota Kendari diresmikan pada tanggal 19 Agustus 2022, MPP Bau-Bau diresmikan pada tanggal 27 Mei 2024, serta MPP Kabupaten Kolaka dan MPP Kabupaten Buton yang diresmikan pada tanggal yang sama, yakni 24 Juni 2024. Delapan Kabupaten lain juga telah menyelesaikan pembangunan MPP dan kini dalam tahap penyesuaian standar sebagaimana petunjuk teknis dari KEMENPAN RB. dan 3 kabupaten lainnya dalam proses pembangunan, yaitu Kabupaten Konawe Selatan, Muna Barat dan Kolaka Timur.
7. 3.Angka Kriminalitas Angka kriminalitas merupakan cerminan kondisi keamanan dan ketertiban di suatu daerah. Daerah yang aman dan tertib akan menarik investor untuk berinvestasi. Angka kriminalitas Provinsi Sulawesi Tenggara dapat terlihat pada tabel berikut : Tabel 2.44. Jumlah Tindak Pidana Umum Menurut Jenis Kriminalitas Provinsi Sulawesi Tenggara, 2021 - 2022 Jenis Kriminalitas Tahun 2021 Tahun 2022 Dilaporkan Diselesaikan Dilaporkan Diselesaikan Pembunuhan 14 32 18 25 Aniaya Berat 22 14 7 6 Aniaya Ringan 16 27 19 16 Aniaya Biasa 848 615 1145 706 C u r a s 30 18 29 16 C u r a t 203 221 189 198 Curanmor 185 65 156 36 Perkosaan 19 22 11 11 Perjudian 26 21 41 20 Perzinahan 26 18 27 20 Pengrusakan 91 62 79 55 Penipuan 94 67 91 48 Penggelapan/Embezzlement 74 67 99 56 Curi Biasa 296 169 277 201 Penipuan dengan Penggelapan 131 55 181 73 Palsu Surat 38 29 56 23 Serobot Tanah 38 22 26 8 Penghinaan 19 10 20 20 Pengeroyokan 303 157 344 177 Lahgun Sajam 2 2 6 2 Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2023 RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-67
8. 4.Pengenaan Pajak Daerah Pengenaan pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah daerah. Realisasi pajak dan macam pajak Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2029 – 2021 terlihat pada tabel berikut: Tabel 2.45. Realisasi Pajak dan Macam Pajak Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 - 2021 Jenis Pajak Tahun Anggaran 2020 Tahun Anggaran 2021 Target (000 Rp) Realisasi Target (000 Rp) Realisasi Nilai (000 Rp) persen Nilai (000Rp) persen Pajak Daerah - 984,253.36 - - 931,823.51 - Retribusi Daerah - 19,591,16 - - 24,380.91 - Bagian Laba BUMD - 56,845.49 - - 64,694.89 - Lain-Lain Pendapatan - 163,528.52 - - 135,749.56 - Penerimaan Bagi Hasil Pajak - 97,441.26 - - 41,053.87 - Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka, Tahun 2022 2.4. Aspek Pelayanan Umum 2.4.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar A. Urusan Pendidikan 1) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK Pendidikan Atas Provinsi Sulawesi Tenggara selama kurun waktu 4 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 APK Pendidikan Atas mencapai 86,81 persen yang menunjukkan tren peningkatan hingga pada tahun 2023 mencapai 99,85 persen. Tabel 2.46. Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 - 2023 Indikator Capaian Kinerja 2019 2020 2021 2022 2023 SMA/SMK/MA 86,81 87,74 89,50 89,14 99,85 Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Tahun 2024 2) Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-68 kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan disuatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. APM Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2018-2021 mengalami sedikit peningkatan tiap tahunnya. Untuk meningkatkan APM Pendidikan Atas sangat diharapkan peran aktif masyarakat dalam mendukung program wajib belajar 12 tahun, sehingga dengan pendidikan yang tinggi akan sangat menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tabel 2.47. Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2023 Indikator Capaian Kinerja 2019 2020 2021 2022 2023 SMA/SMK/MA 62,92 63,41 63,70 64,11 61,11 Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka, Tahun 2024 3) Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16 – 18 Tahun Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Tabel 2.48. Capaian Kinerja Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 - 2023 Indikator Capaian Kinerja 2019 2020 2021 2022 2023 APS Penduduk Usia 16 – 18 Tahun 73,94 74,50 75,02 86,04 74,60 Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Perkembangan capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Sulawesi Tenggara untuk APS Penduduk Usia 16 – 18 Tahun cukup fluktuatif sebagaimana tercantum pada tabel 2.34. Capaian pada tahun 2019 yaitu sebesar 73,94 persen dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022 mencapai 86,04 persen. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 11,02 persen dari capaian tahun 2021 yang berada di angka 75,02 persen. Akan tetapi pada tahun 2023 capaian APS hanya mencapai 74,60 persen atau mengalami penurunan 11,4 persen. 4) Angka Putus Sekolah (APTS) SMA/MA/SMK Angka Putus Sekolah (APTS) merupakan salah satu tolok ukur kemajuan pembangunan bidang pendidikan untuk melihat keterjangkauan maupun pemerataan pendidikan.Tantangan upaya pemenuhan pendidikan salah satunya adalah permasalahan adanya anak yang putus sekolah sebelum RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-69 menuntaskan pendidikannya dengan berbagai alas an seperti tidak adanya biaya, bekerja untuk membatu perekonomian keluarga, ataupun alasan lainnya. Ganggauan belajar pada siswa sekolah baik yang disebabkan oleh faktor internal (kurangnya motivasi sekolah, kemampuan belajar yang kurang) maupun yang disebabkan oleh faktor eksternal dapat menjadikan siswa putus sekolah/berhenti sekolah. Tabel 2.49. Capaian Kinerja Perkembangan Angka Putus Sekolah (APTS) SMA/MA/SMK Tahun 2019 - 2023 Indikator Capaian Target Kinerja 2019 2020 2021 2022 2023 APTS SMA/SMK/MA 2,07 0,70 0,49 0,79 1,13 Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 5) Angka Kelulusan Salah satu indikator utama pembangunan pendidikan adalah angka kelulusan. Perkembangan angka kelulusan 5 (Lima) tahun terakhir dari tahun 2018 hingga tahun 2022 mencapai 100 persen. Hal menunjukkan bahwa kualitas pembangunan pendidikan meningkat dari tahun ke tahun. Target angka kelulusan untuk tahun berjalan (2023) dan tahun depan (2024) juga ditargetkan mencapai angka 100 persen. Namun, pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan sehingga angka kelulusan pada SMA sebesar 99,40 persen dan SMK sebesar 98,93 persen. Perkembangan Angka kelulusan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018–2021 sebagai berikut : Tabel 2.50. Capaian Kinerja Angka Kelulusan Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas Tahun 2018 - 2023 Indikator Capaian Target Kinerja 2019 2020 2021 2022 2023 Angka Kelulussan Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas (Persen) 100 100 100 100 100 Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 6) Angka Melanjutkan Sekolah (AMS) Perkembangan Angka Melanjutkan Sekolah di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut : Tabel 2.51. Capaian dan Target Kinerja Angka Melanjutkan (AM) Sekolah Dasar hingga Menengah Atas di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021- 2023 Indikator Capaian Kinerja 2021 2022 2023 Siswa Baru SMA/SMK 44.045 47.159 41.173 Angka Melanjutkan (persen) 111,00 104,62 109,99 Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara (PDSPK) Tahun 2024 7) Fasilitas Pendidikan Fasilitas Pendidikan adalah semua sarana dan prasarana yang mendukung aktifitas pembelajaran. Kondisi Bangunan Sekolah di Sulawesi Tenggara digambarkan pada tabel di berikut ini : RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-70 Tabel 2.52. Capaian Kinerja Fasilitas Pendidikan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 - 2023 No. Indikator Capaian Target Kinerja 2019 2020 2021 2022 2023
9. 1.Persentase Ruang Kelas Baik (SMA) 23,51 38,5 35,35 47,94 46,49
10. 2.Persentase Ruang Kelas Baik Terhadap Ruang Kelas (SMK) 18,28 37,91 36,76 47,61 49,32
11. 3.Persentase Ruang Kelas Baik Terhadap Ruang Kelas (SLB) 6,11 16,41 19,48 33,96 28,61 Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Tabel 2.53. Sarana dan Prasarana Pendidikan Kabupaten/Kota Se Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 No. Kab/Kota Sarana dan Prasarana SMA SMK SLB Baik Rusak Ringan Rusak Sedang Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Sedang Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Sedang Rusak Berat
12. 1.Bombana 197 63 87 59 100 16 15 27 0 0 6 9
13. 2.Buton 184 100 57 58 47 32 21 23 4 0 0 0
14. 3.Buton Selatan 212 38 30 44 24 19 6 1 0 0 0 0
15. 4.Buton Tengah 137 96 104 8 63 19 38 6 9 12 0 0
16. 5.Buton Utara 137 13 22 35 38 10 16 22 15 3 0 0
17. 6.Kolaka 191 112 26 17 159 48 47 41 29 36 34 12
18. 7.Kolaka Timur 122 59 33 23 91 26 21 2 15 0 0 0
19. 8.Kolaka Utara 43 59 57 38 98 12 10 8 0 0 0 0
20. 9.Konawe 298 144 58 60 137 28 13 26 90 16 32 0
21. 10.Konawe Kep. 26 33 25 24 21 3 9 6 0 2 0 0
22. 11.Konawe Selatan 294 140 76 71 45 65 59 28 17 17 2 9
23. 12.Konawe Utara 96 28 50 34 23 6 10 0 0 6 6 0
24. 13.Muna 327 147 80 151 135 87 110 67 46 108 43 83
25. 14.Muna Barat 139 31 57 44 65 12 45 6 48 15 10 4
26. 15.Wakatobi 107 78 80 84 17 33 8 5 1 0 7 6
27. 16.Baubau 179 84 38 41 79 86 55 20 55 18 14 2
28. 17.Kendari 364 185 91 68 297 54 63 44 24 61 19 36 Sulawesi Tenggara 3053 1410 971 859 1439 556 546 332 353 294 173 161 Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 8) Sertifikasi Guru Tabel 2.54. Data Sertifikasi Guru SMA, SMK dan SLB Prov. Sultra Tahun 2023 No Kab/Kota Jumlah Guru Bersertifikasi pada Jenjang Pendidikan SMA SMK SLB
29. 1.Bombana 626 304 7
30. 2.Buton 794 252 21
31. 3.Buton Selatan 623 121 10
32. 4.Buton Tengah 536 270 25
33. 5.Buton Utara 391 171 21
34. 6.Kolaka 562 506 116
35. 7.Kolaka Timur 349 223 8
36. 8.Kolaka Utara 313 221 5
37. 9.Konawe 1012 325 104
38. 10.Konawe Kepulauan 149 72 6
39. 11.Konawe Selatan 853 252 38
40. 12.Konawe Utara 273 53 19 RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-71 No Kab/Kota Jumlah Guru Bersertifikasi pada Jenjang Pendidikan SMA SMK SLB
41. 13.Muna 624 482 93
42. 14.Muna Barat 1196 931 119
43. 15.Wakatobi 1340 790 313
44. 16.Baubau 569 216 73
45. 17.Kendari 632 124 9 Sulawesi Tenggara 10.842 5.313 987 Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan program sertifikasi guru untuk jenjang pendidikan SMA, SMK, dan SLB. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru, serta memastikan kualitas pendidikan yang lebih baik di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Data sertifikasi ini disusun berdasarkan kabupaten/kota untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai distribusi dan pencapaian sertifikasi guru di masing-masing daerah. Rincian data sertfikasi setiap jenjang tahun 2023 adalah untuk sertfikasi guru SMA sebanyak 10.842, guru SMK sebanyak 5.313, dan sertfikasi guru SLB sebanyak 987 guru. 9) SPM Pendidikan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 100 tahun 2018 yang mengatur tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM), menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya di bidang pendidikan berwenang terhadap penyelenggaraan SPM Pendidikan Menengah dan Pendidikan khusus/layanan khusus, hal ini juga diperkuat dengan adanya Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 yang juga mengatur tentang SPM khususnya SPM bidang Pendidikan. Berikut ini akan disajikan Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Sulawesi Tenggara Tahun 2018 sd 2025. Tabel 2.55. Capaian dan Target Kinerja SPM Bidang Pendidikan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2023 Jenis Layanan Indikator Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Pendidikan Menengah Jumlah Warga Negara Usia 16- 18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS 16-18 Tahun) 73,47% 74,93% 74,50 75,02 74,53 73,47% Pendidikan Khusus Jumlah Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (APS 4-18 Tahun) N/a N/a N/a N/a 57,73% N/a Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-72 Pendidikan Menengah Capaian SPM untuk layanan Pendidikan Menengah, selama kurun waktu 2018 sd 2023 rata-rata berada pada kisaran 73-75 persen dari target 100 persen yang ditetapkan. Peningkatan capaian kinerja ini dari tahun ke tahun relatif tidak menunjukkan peningkatan angka yang belum signifikan. Tahun 2021 capaian SPM sebsar 75,02 persen dan mengalami penurunan 0,49 persen pada Tahun 2022. Pendidikan Khusus Capaian SPM untuk layanan Pendidikan Khusus Tahun 2018 sd 2021 tidak tersedia pada Rapor Pendidikan (Assesment Nasional) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Akar masalah penyebab Pencapaian SPM Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus masih rendah ini disebabkan oleh beberapa faktor: 1) Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan. 2) Biaya pendidikan, biaya personal peserta didik relatif masih tinggi sehingga peserta didik tidak mampu memenhuhi syarat untuk membiayai komponen pendidikan 3) Daya tampung sekolah masih kurang dimana masih terdapat sekolah yang memiliki daya tampung yang masih terbatas. Daya tampung yang terbatas ini disebabkan karena ruang kelas terbatas atau dalam kondisi rusak berat. Tabel 2.56. Capaian Kinerja SPM Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 – 2024 No Kabupaten/Kota Indeks SPM 2022 2023 2024 1 Bombana N/A 55,08 64,44 2 Buton N/A 56,43 67,59 3 Buton Selatan N/A 52,76 59,36 4 Buton Tengah 56,75 62,39 5 Buton Utara 54,06 65,19 6 Kolaka 51,25 61,09 7 Kolaka Timur 61,17 70,8 8 Kolaka Utara 48,02 73,58 9 Konawe 51,68 61 10 Konawe Kepuluan 50,39 73,68 11 Konawe Selatan 56,47 59,89 12 Konawe Utara 51,54 58,68 13 Muna 63,38 70,97 14 Muna Barat 61,96 71,09 15 Wakatobi 51,67 65,29 16 Baubau 55,87 65,35 17 Kendari 57,86 68,24 Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 B. Urusan Kesehatan 1) Perkembangan Fasilitas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara setiap tahun terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas Fasilitas Kesehatan baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Upaya ini dilakukan agar dapat memberikan kontribusi yang signifikat terhadap peningkatan Derajat Kesehatan di Sulawesi RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-73 Tenggara. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Sulawesi Tenggara secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.57 . Jumlah Fasilitas Kesehatan di Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2023 Jenis Fasilitas Jumlah Fasilitas Kesehatan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Puskesmas : - Puskesmas Perawatan 86 94 98 98 105 111 - Puskesmas Non Perawatan 196 195 195 196 191 196 Total 282 289 293 294 296 307 Jaringan Puskesmas : - Puskesmas Keliling 146 161 250 198 122 148 - Puskesmas Pembantu 480 480 486 492 431 378 Total 626 641 736 690 553 526 Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) : - Polindes dan Poskesdes 1.157 1.157 1.044 1.069 1184 1018 - Posyandu 3.137 3.200 3.200 3.231 3268 3.233 Total 4.294 4.357 4.244 4.300 4.452 4.251 Rumah Sakit : - Rumah Sakit Umum 36 36 33 37 37 43 - Rumah Sakit Jiwa 1 1 1 1 1 1 - Rumah Sakit Jantung - - - - - 1 Total 37 37 34 38 38 44 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Kendari Tahun 2024 a) Puskesmas Puskesmas merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang sangat strategis karena secara langsung memberikan pelayanan kepada masyakat. Secara umum Puskesmas terdiri dari Puskesmas Perawatan dan Puskesmas Non Perawatan. Tahun 2018 sd 2023 jumlah Puskesmas tidak menunjukkan pertambahan jumlah yang signifikan. Tahun 2018 Puskesmas berjumlah 282 unit dan Tahun 2023 berjumlah 307 unit yang berarti selama kuran waku 5 (lima) tahun, jumlah Puskesmas hanya bertambah 25 unit Puskesmas. b) Rumah Sakit Tahun 2018 dan 2019, jumlah Rumah Sakit Umum di Sulawesi Tenggara sebanyak sebanyak 37 RS. Tahun 2020 jumlah Rumah Sakit mengalami penurunan menjadi 34 RS. Hal ini yang disebabkan karena 3 (tiga) RS yang ada masih teregistrasi namun izin operasionalnya dihentikan/tidak berlaku lagi yaitu RS Griya Husada, RS PMI dan RS Mitra Sakinah Konawe. Tahun 2023, jumlah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan ini sebanyak 45 RS. Jumlah Rumah Sakit tersebut meliputi RS Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, TNI/Polri, BUMN dan RS Swasta. c) Polindes dan Poskesdes Poskesdes adalah singkatan dari Pos Kesehatan Desa. Lembaga ini adalah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang berfungsi sebagai wadah bagi kesehatan masyarakat desa. Poskesdes siap melayani segala RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-74 keluhan masyarakat mengenai kesehatan desa sebelum penanganan lebih lanjut ke puskesmas lalu ke rumah sakit. Poskesdes berperan penting terhadap tingkat kesadaran masyarakat mengenai kesehatan yang mana untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, bencana, dan kegawatdaruratan secara mandiri. Persediaan obat yang ada di poskesdes itu didatangkan dari puskesmas terdekat. Biasanya obat- obat tersebut didatangkan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Jumlah Polindes dan Poskesdes di Sulawesi Tenggara dalam krun waktu 2018 sd 2023 relatif tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan bahkwan data menunjukkan adanya tren penurunan. Namun demikian Poskesdes masih merupakan pelayanan kesehatan yang cukup strategis utamanya di wilayah perdesaan. Poskedes adalah wujud upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat atas dasar musyawarah masyarakat desa dalam rangka :

(1)Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat desa.
(2)Meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat desa terhadap penyakit dan masalah-masalah kesehatan.
(3)Meningkatkan kemampuan masyarakat desa untuk menolong diri sendiri dalam bidang kesehatan.
(4)Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar yang dilaksanakan oleh masyarakat desa dan tenaga kesehatan.
(5)Meningkatkan dukungan dan peran aktif berbagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat desa ditandai dengan terbentuknya Ambulans Siaga, Donor Siaga dan Dana Sehat. d) Posyandu Posyandu merupakan salah satu bentuk UKBM yang paling dikenal oleh masyarakat, dilaksanakan oleh, dari dan bersama masyarakat. Posyandu menyelenggarakan minimal 5 program prioritas, yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, imunisasi, dan penanggulangan diare. Posyandu merupakan fasilitas kesehatan yang memiliki jumlah terbanyak diantara jumlah fasilitas kesehatan lainnuya. Posyandu di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan perkembangan dan pertumbuhan yang cukup baik dan signifikan, hingga Tahun 2023 jumlah Posyandu yang tersebar di seluruh Wilayah Sulawesi Tenggara mencapai 4.251 unit. Rasio Posyandu terhadap desa/kelurahan dalam kurun waktu 5 (lima) mencapai 1,38 atau terdapat 1–2 posyandu setiap desa/kelurahan. 2) Cakupan Penyediaan Tenaga Kesehatan Salah satu fakto yang dapat mendukung peningkatan pelayanan kesehatan di daerah adalah ketersediaan Tenaga Kesehatan. Berikut ini disajikan gambaran ketersediaan Tenaga Kesehatan menurut kabupaten/kota sbb: RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-75 Tabel 2.58. Cakupan Penyediaan Tenaga Kesehatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2023 No Indikator Capaian Target Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022

1.Dokter Spesialis 255 310 254 419 468 Rasio (11 per 100.000 penduduk) 9.65 11 10 15 17
2.Dokter Umum 435 539 684 918 906 Rasio (45 per 100.000 penduduk) 16.46 20 26 34 34
3.Dokter Gigi 182 238 220 299 270 Rasio (13 per 100.000 penduduk) 6.89 9 9 9 10
4.Perawat 4.803 5.034 6.058 4466 7.707 Rasio (180 per 100.000 penduduk) 181.74 186 231 163 288
5.Bidan 3.963 3.635 4.496 2.960 6.272 Rasio (120 per 100.000 penduduk) 149.96 134 171 107 234
6.Farmasi 745 850 995 812 871 Rasio (36 per 100.000 penduduk) 28.19 31 38 30 33
7.Ahli Gizi 616 728 845 597 846 Rasio (14 per 100.000 penduduk) 23.31 27 32 22 32
8.Tenaga Sanitasi 393 462 490 407 582 Rasio (13 per 100.000 penduduk) 14.87 17 19 15 22 Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2024 Tabel 2.59. Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 dan 2023 No. Kabupaten/ Kota Tenaga Medis Tenaga Keperawatan Tenaga Kebidanan Tenaga Kefarmasian Tenaga Kesehatan lainnya 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023
1.Buton 73 74 402 457 420 464 61 80 346 378
2.Muna 92 104 1039 1048 88 960 148 177 665 784
3.Konawe 93 101 943 1217 915 1112 128 216 504 748
4.Kolaka 99 106 790 796 618 623 113 119 363 431
5.Konawe Selatan 81 93 501 515 656 637 101 92 451 467
6.Bombana 79 74 416 440 386 418 81 88 254 286
7.Wakatobi 51 59 396 426 349 343 79 94 341 378
8.Kolaka Utara 74 62 489 472 555 562 87 102 311 328
9.Buton Utara 30 40 285 339 261 307 49 65 232 333
10.Konawe Utara 45 41 344 388 356 394 71 92 276 299
11.Kolaka Timur 32 35 371 396 372 391 52 53 163 220
12.Konawe Kepulauan 23 28 162 164 166 173 43 52 198 207
13.Muna Barat 36 43 324 311 331 323 59 53 262 244
14.Buton Tengah 38 45 348 368 290 314 47 59 193 237
15.Buton Selatan 36 52 355 428 388 397 55 97 247 284
16.Kendari 413 504 1534 1730 668 739 342 477 923 1.096
17.Baubau 114 133 621 645 355 351 101 101 409 441 RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-76 No. Kabupaten/ Kota Tenaga Medis Tenaga Keperawatan Tenaga Kebidanan Tenaga Kefarmasian Tenaga Kesehatan lainnya 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 Sulawesi Tenggara 1.409 1.594 9.320 10140 7.972 8.508 1.617 2.017 6.138 14.522 Sumber : Aplikasi SI-DMK Kemenkes (Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2024) Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa pemenuhan tenaga kesehatan di Provinsi Sulawesi Tenggara 3 terus mengalami peningkatan. Untuk dokter spesialis selain keberadaan dokter spesialis PNS, juga didukung dokter spesialis melalui program Wajib Kerja Dokter Spesialis dari Kementerian Kesehatan R.I yang ditempatkan di Rumah Sakit kabupaten namun bersifat temporary, serta dokter spesialis yang dikontrak oleh pemerintah kabupaten. Diharapkan peningkatan jumlah dokter spesialis di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilakukan dengan menyekolahkan dokter umum yang sudah PNS kejenjang spesialis oleh pemerintah provinsi dan kabupaten sehingga setelah mereka selesai dapat Kembali ke daerah masing-masing untuk mengabdikan ilmunya kepada masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk dokter umum sampai dengan tahun 2023 berdasarkan tabel di atas juga terus meningkat, baik dokter yang PNS dan PTT. Adanya dokter umum dengan status PTT sampai masa kontrak 2 tahun akan mempengaruhi keberadaannya khususnya di Puskesmas. Keberadaan Fakultas Kedokteran untuk dokter umum di Universitas Haluoleo diharapkan dapat mencetak alumni-alumni kedokteran yang berkualitas dan dapat diangkat menjadi PNS serta bersedia ditugaskan Puskesmas seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Sementara itu peralatan kesehatan yang berhubungan dengan tugas dokter gigi belum memadai di Puskesmas apalagi di daerah terpencil. Disamping itu belum adanya fakultas kedokteran gigi di Universitas Provinsi ini juga merupaka Pekerjaan Rumah yang perlu dipikirkan bersama antara pemerintah provinsi dan pihak universitas khususnya Universitas Haluoleo agar ke depannya dibuka Fakultas Kedokteran gigi untuk mengakomodir tenaga dokter gigi. Pemenuhan jenis tenaga bidan, nutrisionis dan perawat di Provinsi Sulawesi Tenggara sampai tahun 2023 juga meningkat, selain yang berstatus PNS termasuk PNS dari alumni Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan untuk program gizi, kebidanan dan keperawatan dikabupaten/kota, juga didukung dengan adanya program PTT khususnya untuk bidan, selanjutanya Program Nusantara Sehat dan Penugasan Khusus untuk bidan, perawat, nutrisionis. Tenaga farmasi/apotker juga berfluktuatif di seluruh kabupaten/kota juga mengalami peningkatan. Banyaknya asisten apoteker beberapa tahun terakhir ini, salah satunya karena didukung oleh Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan Khususnya Akdemi farmasi yang berada di Kendari, selain alumni dari luar provinsi Sulawesi tenggara yang penempatan CPNS di daerah ini. Jenis tenaga ini juga masuk dalam analisis kebutuhan rencana kebutuhan untuk Program Nusantara sehat dan penugasan khusus dari pemerintah pusat yang akan ditempatkan di Puskesmas khususnya daerah terpencil. Namun demikian tantangan yang dialami, khususnya untuk status PNS, masih belum meratanya pendistribusian tenaga asisten apoteker di Puskesmas di seluruh kabupaten, masih ada Puskesmas yang tidak ada tenaga apoteker dan asisten apoteker padahal kalau dilihat dari rasionya, untuk tenaga asisten apoteker sudah melebihi target. Diharapkan pihak pemerintah kabupaten khususnya dinas kesehatan dapat mengoptimalkan Standar Ketenagaan Minimal tenaga asisten apoteker sehingga pendistribusiannya dapat lebih merata lagi. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-77 3) Cakupan Pelayanan Kesehatan Dalam rangka mengukur keberhasilan capaian pelayanan kesehatan ada beberapa indikator yang digunakan yang meliputi indikator pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, pebaikan gizi, Pengendalian Penyakit, Pelayanan kesehatan masyarakat miskin, dan pemberdayaan masyarakat. Tabel 2.60. Capaian Kinerja Pelayanan Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2023 No. Indikator Capaian Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.Cakupan Penemuan dan Penanganan BTA Positif (persen) 82.7 83.43 83 91 99 85.19
2.Cakupan Desa UCI 89.52 88.56 85,46 73,5 78,5 90
3.Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap 93,06 89,75 94,31 88,7 87,3 90
4.Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 77,4 77,3 75,73 75,8 72,6 -
5.Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K6 - - - - 44,6 60
6.Cakupan Persalinan Tenaga Kesehatan Kompeten 84.80 86.80 99,73 87,8 81.4 82
6.Penanganan Kasus Gizi Buruk 100 100 100 100 100 100
7.Cakupan Masyarakat Miskin yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Dasar 100 100 100 100 100 100
8.Cakupan Masyarakat Miskin yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Rujukan 100 100 100 100 100 100
9.Cakupan Ketersediaan Obat dan Vaksin 85 90 85 90 - - Cakupan Ketersediaan Obat - - - 90 92 94 Cakupan Ketersediaan Vaksin - - - - 98.99 89,16
10.Cakupan Rumah Tangga dengan PHBS 36,23 53,15 56,15 58,6 55,9 75
11.Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Berkualitas 24.4 30 57,13 69,35 - - Persentase Sarana Air Minum yang di awasi/diperiksa air minumnya sesuai standar - - 60 64 68 72
12.Angka Kesakitan: Menurunnya Kasus Malaria per 1000 Penduduk 0.3 0.3 0,17 0,13 0.25 0.46
13.Angka Kesakitan: Prevalensi HIV pada Populasi Dewasa (15-49 Thn) (persen) 0.009 0.013 0,18 0,3 0,245 0.18
14.Angka Kesakitan: Angka Kesakitan DBD Per 100.000 Penduduk 38,4 63,5 14,1 25,7 34 10
15.Angka Kesakitan: Prevalensi Tubercolosis per 100.000 Penduduk 150.0 166.52 118 135 189 268 Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2024 4) Cakupan Penanganan Tubercolosis (TB) Menurut World Health Organization (WHO) Tuberculosis atau TB merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium Tuberculosis yang pada umumnya mempengaruhi paru-paru. Tuberculosis (TB) merupakan masalah utama kesehatan global sebagai penyebab utama kematian pada jutaan orang setiap tahun di seluruh dunia setelah HIV. Tuberculosis lebih dikenal RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-78 dengan TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium Tuberculosis. Penyakit ini menyebar melalui droplet orang yang telah terinfeksi basil Tuberculosis. Beban penyakit yang disebabkan oleh tuberculosis dapat diukur dengan case notification rate (CNR) dan prevalensi (didefenisikan sebagai jumlah kasus tuberculosis pada suatu titik waktu tertentu) dan mortalitas/kematian (didefenisikan sebagai jumlah kematian akibat tuberculosis dalam jangka waktu tertentu). Proporsi pasien baru BTA (+) dari semua kasus TB proporsi pasien baru BTA+ dari semua kasus TB menggambarkan prioritas penemuan pasien TB yang menular diantara seluruh pasien TB baru yang diobati. Dalam usaha mengeliminir kasus baru, angka ini diharapkan tidak lebih rendah dari 65 persen. Apabila proporsi pasien baru BTA+ dibawah 65 persen maka hal itu menunjukkan mutu diagnosis yang rendah dan kurang memberikan prioritas untuk menemukan pasien yang menular (Pasien BTA+). Tabel 2.61. Capaian dan Target Kinerja Penanganan Tubercolosis (TB) di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2023 Indikator Capaian Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Persentase Capaian Penanganan Penyakit TB 82.7 83.43 83 91 99 85,19 Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2024 Kinerja penanganan tuberkulosis di Sulawesi Tenggara menunjukkan tren meningkat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, hingga pada tahun 2022 mencapai 99 persen. Namun capaian ini mengalami penurunan pad atahun 2023 5) Cakupan Desa Universal Child Immunization (UCI) Program imunisasi merupakan salah satu upaya untuk melindungi penduduk terhadap penyakit tertentu yang diberikan pada populasi yang dianggap rentan terjangkit penyakit menular, yaitu bayi, anak usia sekolah, wanita usia subur dan ibu hamil. UCI adalah gambaran suatu desa/kelurahan dimana >80 persen dari jumlah bayi (0 – 11) bulan yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap, pencapaian Universal Child Immunization (UCI) pada dasarnya merupakan cakupan imunisasi secara lengkap pada sekelompok bayi. Bila desa UCI dikaitkan dengan batasan suatu wilayah tertentu, berarti dalam wilayah tersebut menggambarkan besarnya tingkat kekebalan masyarakat atau bayi terhadap penularan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). UCI adalah gambaran suatu desa/kelurahan dimana > 80 persen dari jumlah bayi (0 – 11) bulan yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap. Pencapaian UCI pada dasarnya merupakan cakupan imunisasi secara lengkap pada kelompok bayi. Bila cakupan UCI dikaitkan dengan batasan suatu wilayah tertentu, berarti dalam wilayah tersebut tergambarkan besarnya tingkat kekebalan masyarakat atau bayi (herd Immunity) terhadap penularan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Walaupun data capaian program imunisasi di Sulawesi Tenggara cukup fluktuatif dalam kurun waktu lima tahun terakhir, namun pada tahun 2023 sudah mencapai 90 persen dan ditargetkan pada tahun 2024 mencapai 100 persen. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-79 Tabel 2.62. Capaian Program Imunisasi di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2023 Indikator Capaian Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Persentase Capaian Program Imunisasi 89.52 88.56 85,46 73,5 80 90 Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2024 6) Cakupan Kunjungan Neonatal lengkap (KN lengkap) Dewasa ini kematian bayi sebagian besar terjadi pada usia kurang dari satu bulan. Upaya yang dilakukan untuk mencegah kematian neonatal diutamakan pada pemeliharaan kehamilan sebaik mungkin, pertolongan persalinan sesuai dengan standar pelayanan dan perawatan bayi baru lahir. Kunjungan neonatal adalah kontak neonatal dengan tenaga kesehatan minimal 2 (dua) kali untuk mendapatkan pelayanan dan pemeriksaan kesehatan neonatal, baik di dalam maupun di luar gedung puskesmas (termasuk bidan desa, polindes dan kunjungan rumah) dengan ketentuan : a) Kunjungan pertama, hari pertama sampai hari ketujuh (sejak 6 jam setelah lahir) b) Kunjungan kedua kali pada hari kedelapan sampai dengan hari kedua puluh delapan (8 sampai 28 hari) c) Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan bukan merupakan kunjungan neonatal. Tabel 2.63. Capaian Kunjungan Neonatal Lengkap di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2023 Indikator Capaian Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Persentase Capaian Kunjungan Neonatal Lengkap 93,06 97.59 94,31 97.07 91.51 90 Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2024 Data capaian neonatal lengkap menunjukkan tren penurunan, dimana pada tahun 2018 mencapai 93,06 persen, namun pada tahun 2023 persentase kunjungan hanya 80,92 persen. Ha ini menunjukkan bahwa sekitar 20 persen tidak memeriksakan kehamilan secara lengkap atau tidak sesuai dengan standar pelayanan kesehatan ibu hamil. Keterbatasan fasilitas, logistik dan kualitas pelayanan menjadi permasalahan dalam pemenuhan capaian kunjungan neonatal lengkap. Selain itu, pelaporan yang dilakukan selama ini berjenjang daro bidan desa ke puskesmas hingga ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi sehingga ada kemungkinan ibu hamil yang tidak terlaporkan karena mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan lain selain puskesmas 7) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Pelayanan kesehatan ibu hamil diberikan kepada ibu hamil yang dilakukan oleh tenaga kesehatan difasilitas pelayanan kesehatan. Proses ini dilakukan selama rentang usia kehamilan ibu yang dikelompokkan sesuai usia kehamilan menjadi trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-80 Pelayanan kesehatan ibu hamil yang diberikan harus memenuhi elemen pelayanan sebagai berikut : a) Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan. b) Pengukuran tekanan darah. c) Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LLA). d) Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri). e) Penentuan status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus toksoid sesuai status imunisasi. f) Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan. g) Penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ). h) Pelaksanaan temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal dan konseling, termasuk keluarga berencana). i) Pelayanan tes laboratorium sederhana, minimal tes hemoglobin darah (Hb), pemeriksaan protein urin dan pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya). j) Tatalaksana kasus. Selain elemen tindakan yang harus dipenuhi, pelayanan kesehatan ibu hamil juga harus memenuhi frekuensi minimal ditiap trimester, yaitu satu kali pada trimester pertama (usia kehamilan 0-12 minggu), satu kali pada trimester kedua (usia kehamilan 12-24 minggu), dan dua kali pada trimester ketiga (usia kehamilan 24 minggu sampai persalinan). Standar waktu pelayanan tersebut dianjurkan untuk menjamin perlindungan terhadap ibu hamil dan atau janin berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan, dan penanganan dini komplikasi kehamilan. Penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dilakukan dengan melihat cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal pertama kali oleh tenaga kesehatan dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Sedangkan cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit empat kali sesuai jadwal yang dianjurkan ditiap trisemester dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Indikator tersebut memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ketenaga kesehatan. Tabel 2.64. Capaian Kinerja Kunjungan Ibu Hamil di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2023 Indikator Capaian Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Persentase Capaian Kunjungan Ibu Hamil 77,4 76,20 75,73 74.91 46.7 69,98 Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 8) Cakupan Persalinan Tenaga Kesehatan Berkompoten Salah satu penyebab tingginya AKI adalah masih rendahnya pemanfaatan persalinan tenaga kesehatan. Kondisi geografis, persebaran penduduk, sosial budaya dan tingkat pendidikan yang rendah merupakan beberapa faktor penyebab rendahnya pemanfaatan persalinan tenaga kesehatan oleh masyarat (Depkes, 2009).Cakupan persalinan tenaga kesehatan terlihat RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-81 bahwa Sulawesi Tenggara adalah salah satu provinsi di Indonesia yang cukup tinggi dalam pemanfaatan persalinan tenaga kesehatan. Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Sulawesi Tenggara dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan ibu yaitu, meningkatkan peran bidan desa melalui peningkatan keterampilan, fasilitas dan peralatan serta melakukan pendekatan kepada masyarakat. Tabel 2.65. Capaian Kinerja Persalinan Tenaga Kesehatan Berkompeten di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2023 Indikator Capaian Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Persentase Capaian Persalinan Tenaga Berkompeten 84.80 86.84 99,73 88,79 86,61 79,14 Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2024 9) Penanganan Kasus Gizi Buruk Faktor utama terjadinya gizi buruk di Sulawesi Tenggara disebabkan oleh permasalahan ekonomi atau kemiskinan. Hal tersebut sangat berkorelasi mengingat makin tinggi angka kemiskinan yang tercermin dari rendahnya tingkat pendapatan, makin tinggi pula potensi terjadinya balita gizi buruk. Penyebab lain terjadinya balita gizi buruk adalah pola asuh anak yang salah serta akibat penyakit terutama infeksi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara selama ini memberikan perhatian serius terhadap penanganan kasus gizi buruk dengan menjadikan posyandu sebagai ujung tombak dalam melakukan pelayanan. Melalui posyandu, kita bisa memberikan pelayanan terhadap ibu hamil agar intens memeriksakan kehamilan, memberikan makanan tambahan ibu hamil, pemberian unsur zat besi pada ibu hamil, hingga pada paska kelahiran anaknya dengan cara memberikan pengetahuan tentang pemberian asupan gizi yang cukup kepada anak. Penanganan gizi buruk di Sulawesi Tenggara periode tahun 2015 – 2021 rata-rata setiap tahunnya mencapai target 100 persen. Secara umum jumlah kasus gizi buruk di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam 5 tahun terakhir cenderung meningkat, dimana pada tahun 2018 terdapat 220 kasus, sementara pada 2022 ditemukan 863 kasus gizi buruk. Penemuan ini diperoleh melalui pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak secara cermat sehingga kasus gizi buruk dapat ditemukan lebih dini dan ditangani. Pertambahan penemuan kasus gizi buruk ini merupakan suatu hasil pelaksanaan surveilans gizi yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan, khususnya YPG Puskesmas yang dibantu oleh kader posyandu. 10) Cakupan Masyarakat Miskin Yang Mendapat Pelayanan Dasar Salah satu program Pemerintah yaitu program jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin dengan tujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan hampir miskin agar tercapai derajat kesehatan yang optimal secara efektif dan efisien. Diharapkan dapat menurunkan kasus-kasus kesehatan bagi masyarakat miskin. Pelayanan kesehatan yang bertumpuh pada masyarakat miskin dan terjangkau yaitu optimalisasi pemanfaatan pelayanan dasar atau pelayanan di tingkat puskesmas. Dari 283 Puskesmas di Sulawesi Tenggara, semua RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-82 puskesmas aktif melakukan pelayanan kepada masyarakat baik itu masyarakat miskin maupun masyarakat umum. Periode tahun 2015 – 2021 cakupan pelayanan kesehatan trendnya bersifat tetap yaitu 100 persen. 11) Cakupan Masyarakat Miskin yang mendapat Pelayanan Kesehatan Rujukan Penerima manfaat pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dengan berbagai program pemerintah, baik itu program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dikenal dengan program jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas (Program pemerintah pusat) dan Jaminan kesehatan daerah (kabupaten) serta peserta PBP Bahteramas (provinsi). Pelayanan kesehatan bukan saja pada level pelayanan dasar atau Puskesmas namun juga pada tingkat lanjut atau rumah sakit diberikan pada masyarakat miskin dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Cakupan rujukan pasien masyarakat miskin adalah jumlah rujukan pasien masyarakat miskin disarana kesehatan strata dua dan strata tiga pada kurun waktu tertentu. Cakupan masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan rujukan di Sulawesi Tenggara periode tahun 2015 – 2021 trendnya tetap yaitu rata-rata tiap tahun sejumlah 100 persen. 12) Cakupan Ketersediaan Obat dan Vaksin Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan merupakan salah satu dari delapan sasaran strategis Kementerian Kesehatan serta Sasaran Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-
2024.Dinas Kesehatan Provinsi/Kab/Kota memiliki peranan yang signifikan dalam memastikan ketersediaan obat esensial dan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan terutama di puskesmas dengan melakukan penyediaan obat dan vaksin yang efektif, efisien dan akuntabel, guna mendukung dan mewujudkan sasaran strategis maupun sasaran program tersebut. Kementerian Kesehatan telah menetapkan indikator rencana strategis tahun 2020-2024 terkait program kefarmasian dan alat Kesehatan, yaitu meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat Kesehatan. Indikator tercapainya sasaran hasil tersebut pada tahun 2020 – 2024 yaitu persentase Puskesmas dengan ketersediann obat esensial sebesar 85 persen – 100 persen, persentase Kabupaten/Kota dengan ketersediaan obat esensial sebesar 77 persen – 85 persen, dan persentase Puskesmas dengan ketersediaan vaksin imunisasi dasar lengkap (IDL) sebesar 90 persen – 96,50 persen. Pemantauan ketersediaan obat periode tahun 2020 – 2024 digunakan untuk mengetahui kondisi tingkat ketersediaan obat di Puskesmas. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menentukan langkah-langkah kebijakan yang akan diambil dimasa yang akan datang. Di era otonomi daerah, pengelolaan obat merupakan salah satu kewenangan yang diserahkan ke kabupaten/kota, kemudian didistribusikan ke Puskesmas di tiap kabupaten/kota tersebut. Adanya data ketersediaan obat di provinsi atau kabupaten/kota akan mempermudah penyusunan prioritas bantuan maupun intervensi program dimasa yang akan datang RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-83 Untuk mendapatkan gambaran ketersediaan obat dan vaksin di Sulawesi Tenggara, dilakukan pemantauan ketersediaan obat dan vaksin. Obat dan vaksin yang dipantau ketersediaannya merupakan obat dan vaksin indikator yang merupakan obat pendukung program tuberculosis, malaria, Kesehatan keluarga, gizi, dan imunisasi serta obat pelayanan Kesehatan dasar esensial yang terdapat di dalam Formularium Nasional. Pemantauan dan pengukuran tingkat ketersediaan dilakukan terhadap 40 item obat esensial dan 5 item vaksin imunisasi dasar lengkap, dengan target sasaran yaitu 292 puskesmas 17 kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini didasarkan adanya kebutuhan untuk melihat gambaran tingkat ketersediaan obat dan vaksin yang lebih menyeluruh. Berdasarkan data dan perhitungan yang dilakukan oleh Kefarmasian dan Alat Kesehatan didapatkan bahwa pada persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial sebesar 84,55 di tahun 2020 dan meningkat sebesar 90,06 persen pada tahun 2021. Pada persentase Kabupaten/Kota dengan ketersediaan obat esensial sebesar 79,44 pada tahun 2020 dan meningkat sebesar 80,39 persen di tahun 2021, sedangkan untuk persentase Puskesmas dengan ketersediaan vaksin imunisasi dasar lengkap (IDL) di tahun 2020 sebesar 85,49 dan mengalami penurunan sebesar 82,73 persen di tahun 2021. 13) Cakupan PHBS di Rumah Tangga Perilaku hidup masyarakat diukur dengan jumlah rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang dinilai berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Periode tahun 2017 – 2021 PHBS mengalami fluktuasi, pada tahun 2017 PHBS mencapai 48,77 persen, tahun 2018 cakupan RT dengan PHBS 55 persen, tahun 2019 cakupan RT dengan PHBS 55 persen. Pada tahun 2020 16,15 persen dan tahun 2021 cakupan rumahtangga dengan PHBS yakni 58,5 persen. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri dibidang kesehatan dan dapat berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan– kegiatan kesehatan di masyarakat. PHBS di rumah tangga dilakukan untuk mencapai Rumah Tangga Sehat. Rumah Tangga Sehat adalah rumah tangga yang melakukan 10 PHBS di rumah tangga yaitu : Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan a) Memberi bayi ASI Eksklusif b) Menimbang bayi dan balita c) Menggunakan air bersih d) Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun e) Menggunakan jamban sehat f) Memberantas jentik di rumah g) Makan buah dan sayur setiap hari h) Melakukan aktivitas fisik setiap hari i) Tidak merokok di dalam rumah. Perilaku hidup masyarakat diukur dengan jumlah rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang dinilai berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Periode tahun 2017 – 2021 PHBS terus meningkat. Pada tahun 2018 cakupan RT dengan PHBS adalah 55 persen, tahun 2019 cakupan RT dengan PHBS 55 persen dan pada tahun 2023 cakupannya mencapai 59,2 RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-84 persen. Angka ini masih jauh dari target yang ingin dicapai pada tahun 2024 yaitu sebesar 80 persen. Tabel 2.66. Capaian Kinerja Cakupan Perilaku Hidup bersih dan Sehat di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2023 Indikator Capaian Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 55 55 56,15 58,5 56,3 59,2 Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 14) Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Berkualitas Menurut permenkes RI Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum, air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Penyelenggaraan air minum dapat berasal dari badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat dan atau individu melakukan penyelenggaraan air minum. Tidak semua air dapat diminum, syarat-syarat kualitas air minum harus standar permenkes yang dimaksud. Penduduk Sulawesi Tenggara menggunakan sumber air minum yang bervariasi seperti sumur gali terlindung (SGT), sumur gali dengan pompa air (SGP), sumur bor dengan pompa (SBP), terminal air (TA), mata air terlindung (MAT), penampungan air hujan (PAH) dan PDAM. Periode tahun 2017 - 2021 di Sulawesi Tenggara, persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas dengan trend berfluktuasi pada tahun 2017 mencapai 54,87 persen masyarakat mengakses air minum yang berkualitas namun pada tahun 2018 terjadi penurunan sejumlah 24,4 persen dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 sejumlah 30 persen dan 57,13 persen pada tahun 2020 namun terjadi peningkatankembali pada tahun 2021 sebesar 69,35 persen. 15) Angka Penyakit Tidak Menular (Kardiovaskuler) Setiap tahunnya lebih dari 36 juta orang meninggal karena Penyakit Tidak Menular (PTM) (63 persen dari seluruh kematian). Lebih dari 9 juta kematian yang disebabkan oleh penyakit tidak menular terjadi sebelum usia 60 tahun, dan 90 persen dari kematian “dini” tersebut terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Secara global PTM penyebab kematian nomor satu setiap tahunnya adalah penyakit kardiovaskuler. Penyakit kardiovaskuler adalah penyakit yang disebabkan gangguan fungsi jantung dan pembuluh darah, seperti: Penyakit Jantung Koroner, Penyakit Gagal jantung atau Payah Jantung, Hipertensi dan Stroke. Data Riskesdas tahun 2018 menunjukkan, prevalensi penyakit jantung di Indonesia yakni sebesar 1,5 persen. Dari prevalensi tersebut, angka tertinggi ada di Provinsi Kalimanatan Utara (2,2%), Daerah Istimewa Yogyakarta (2%) dan Gorontalo (2%), sedangkan prevalensi penyakit jantung terendah berada di Nusa TenggaraTimur (0,7%). Untuk Provinsi Sulawesi Tenggara angka prevalensi penyakit jantung yaitu 1,34% pada laki-laki dan 1,45% pada perempuan. Dinas Kesehatan Prov. Sultra mencatat pada tahun 2022 hipertensi sebagai penyakit tidak menular tertinggi di Sulawesi Tenggara dengan jumlah RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-85 kasus 200.362. Sementara untuk penyakit jantung ditemukan 2.599 kasus. Adanya kecenderungan peningkatan kasus penyakit tidak menular serta pola makan dan gaya hidup yang makin modern dan tidak sehat yang menjadi faktor resiko utama timbulnya penyakit-penyakit tidak menular selain faktor genetis, maka tidak menutup kemungkinan penyakit tidak menular menjadi masalah utama di Provinsi Sulawesi Tenggara di masa akan datang. 16) Angka Kesakitan Kasus Malaria Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit plasmodium yang hidup dan berkembang baik dalam sel darah merah manusia, ditularkan oleh nyamuk malaria (Anopheles) betina, dan dapat menyerang semua orang baik laki-laki maupun perempuan pada semua kelompok umur. Sulawesi tenggara periode tahun 2018-2023 dengan angka kesakitan malaria rata-rata per tahun 0,3 – 0,46 per 1000 penduduk, angka tersebut menunjukkan setiap 1000 penduduk akan beresiko 1 orang yang terkena malaria. Tabel 2.67. Capaian Kinerja Angka Kesakitan Malaria di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2023 Indikator Capaian Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Angka Kesakitan Malaria 0,13 0,3 0,16 0,1 0,21 0,21 Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2024 Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2024 Gambar 2.19. Jumlah Kasus Malaria di Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2023 Data jumlah kasus malaria dalam kurun waktu enam tahun terakhir cukup fluktuatif. Pada tahun 2018 jumlah kasus positif malaria di Sulawesi Tenggara sebanyak 916 kasus dengan angka kesakitan (Annual parasite incidence/API) per 1000 penduduk beresiko sebesar 0,13. Sempat menurun dari 916 kasus pada tahun 2018 menjadi 353 kasus pada tahun 2021, namun angka ini kembali meningkat pada tahun 2023 yang mencatat 585 kasus aktif. Sementara untuk API menujukkan peningkatan pada 2019, lalu kemudian mengalami penurunan hingga mencapai 0,1 di tahun 2021. Namun pada tahun 2022, angka ini meningkat menjadi 0,2. Jumlah kasus malaria di Sulawesi Tenggara <1,25 per 1000 penduduk yang artinya dengan API 0,21 telah memenuhi target. Capaian API tersebut juga sekaligus menunjukkan bahwa 916 855 424 353 573 585 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 2018 2019 2020 2021 2022 2023 RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-86 Sulawesi Tenggara termasuk dalam kategori rendah (API lebih kecil dari 1) untuk angka kesakitan malaria. Tidak ada daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang bebas dari kasus penyakit malaria. Kasus positif malaria tertinggi tahun 2022 dilaporkan oleh Kabupaten Muna dengan jumlah 110 kasus. Kabupaten Muna dengan Kabupaten Buton merupakan daerah endemis malaria di Provinsi Sulawesi TenggaraKematian akibat malaria yang dilaporkan sebanyak 2 kasus, keduanya berasal dari Kabupaten Muna sehingga Case Fatality Rate (CFR) untuk Sulawesi Tenggara mencapai 0,19 persen. Permasalahan yang ditemui dalam pemberantasan penyakit malaria antara lain adalah kurangnya kegiatan yang dilakukan dalam rangka penemuan penderita, sehingga nilai ABER (Annual blood examination rate) masih sangat rendah dan di sisi lain nilai SPR (slide Positive Rate) masih cukup tinggi. 17) Angka Kesakitan Kasus HIV/AIDS HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi human immunodeficiency virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah terinfeksi berbagai macam penyakit lainnya. Sebelum memasuki fase AIDS, penderita terlebih dahulu dinyatakan sebagai pengidap pengidap HIV positif. Jumlah pengidap HIV positif dapat diketahui dengan 3 metode, yaitu layanan voluntary, conselingand testing (VCT), zero survey, dan Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP). Kejadian kasus HIV+ dan AIDS di Sulawesi Tenggara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, baik jumlah maupun wilayah penyebarannya, meskipun berbagai upaya preventif dan promotif yang dilakukan juga belum optimal sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui data dan fakta yang sesungguhnya mengenai penyebaran kasus HIV dan AIDS di Sulawesi Tenggara, meskipun mayoritas masyarakat tahu resiko dan bahaya perilaku yang beresiko tinggi tertular HIV dan AIDS. Periode tahun 2018-2023 angka kesakitan prevalensi HIV pada populasi dewasa terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018 angka kesakitan prevalensi HIV sebesar 0,05 dengan jumlah kasus 134 dan mencapai angka 0,21 dengan jumlah kasus 601 pada tahun 2023. Data dari Dinas Kesehatan Prov. Sultra menunjukkan bahwa kasus HIV ditemukan empat kali lipat lebih banyak pada laki-laki dibanding perempuan. Kemudian kasus HIV umumnya ditemukan pada kelompok usia produktif yaitu kelompok umur 25-49 tahun sebesar 60 persen, diikuti oleh kelompok umur 20-24 tahun sebesar 27 persen. Selain itu juga terdapat penemuan kasus pada kelompok umur <15 tahun sebesar 1-2 persen yang biasanya terjadi akibat penularan dari ibu ke anak. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya penanganan HIV/AIDS selama karena masih kurangnya layanan HIV, sistem surveilans Kabupaten/Kota belum tertata dengan baik, SDM terlatih P2 HIV/AIDS masih terbatas terutama petugas teknis di Puskesmas, masih kuatnya stigma diskriminasi yang membuat penderita HIV/AIDS semakin sulit membuka diri serta peran lintas sektor serta belum optimalnya peran organisasi kemasyarakatan. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-87 18) Angka Kesakitan DBD per 100.000 Penduduk Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang masuk ke peredaran manusia melalui gigitan nyamuk dari genus Aedes, misalnya aedes aigypti atau Aedes albopictus. Penyakit DBD dapat muncul sepanjang tahun dan dapat menyerang seluruh kelompok umur. Penyakit ini berkaitan erat dengan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat. Sulawesi Tenggara pada periode tahun 2023 mencatat Insidence Rate/Angka kesakitan DBD pada angka 45,8 yang artinya setiap 100.000 penduduk terdapat 45,8 yang menderita DBD. Angka ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2018 yang mencatat angka kesakitan sebesar 30,4 persen. Jika mengacu pada renstra Kementerian Kesehatan yang menargetkan angka kesakitan DBD kurang dari atau sama dengan 49 per 100.000 penduduk, dengan kondisi pada tahun 2023 maka Sulawesi Tenggara sudah mencapai target. Namun tentu saja angka ini harus diturunkan melalui upaya yang lebih serius dalam peningkatan kualitas lingkungan, kualitas pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas SDM di rumah sakit dan puskesmas. 19) Angka Kesakitan: Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 Penduduk Angka kesakitan prevalensi tuberkulosis per 100.000 penduduk adalah jumlah kasus tuberkulosis pada waktu tertentu dan di suatu wilayah tertentu setiap 100.000 penduduk. Angka untuk menggambarkan kecenderungan atau trend meningkat, tetap atau menurunnya kasus pada waktu dan wilayah tertentu. Tabel 2.68. Capaian Kinerja Angka Kesakitan Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 Penduduk di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2023 Indikator Capaian Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Angka Kesakitan:Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk 150 168 101 136 189 268 Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Berdasarkan tabel di atas, pada periode tahun 2018 – 2023 trend prevalensi tuberkulosis Sulawesi Tenggara cenderung meningkat setiap tahunnya yakni 150 pada tahun 2018 menjadi 268 pada tahun 2023. Pada tahun 2020 sempat menurun sejumlah 118 per 100.000 penduduk yang dipengaruhi oleh tingginya persentase terduga TBC yang telah mendapatkan pengobatan dan sembuh. Sedangkan tahun 2021 meningkat lagi hingga tahun
2023.Terdapat beberapa kemungkinan yang menyebabkan peningkatan angka kesakitan ini meningkat, yaitu kurang optimalnya pilar komponen penanggulangan TBC dimana salah satu komponen utama yaitu melaksanakan penyisiran kasus TBC di fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta untuk kemudian diberikan pengobatan dan penanganan. Kasus tuberkulosis banyak terjadi pada kondisi lingkungan yang buruk dan padat penduduk serta banyak dipengaruhi oleh perilaku. Di Sulawesi Tenggara pada tahun 2022 penemuan kasus tuberkulosis banyak ditemukan di Kota Kendari 5.346 kasus dan terendah di Kabupaten Buton Utara dengan 183 kasus. Penyebaran tuberkulosis melalui udara sehingga 1 orang yang terkena RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-88 positif tuberkulosis dan berada di kota/kabupaten yang padat penduduk dan lingkungan buruk maka akan mempercepat dan memudahkan penyebaran tuberkulosis tersebut. Selain urusan kesehatan di atas, Dinas Kesehatan Provinsi juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib dan berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM menyebutkan bahwa SPM urusan kesehatan di provinsi meliputi:
1.Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.
2.Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi. Data capaian SPM urusan Kesehatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.69. Capaian SPM Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 - 2023 Indikator Capaian Kinerja 2019 2020 2021 2022 2023 Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi. 100 100 100 100 100 Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi. 100 100 100 100 100 Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan kegiatan pelayanan terhadap penduduk terkena dampak krisis kesehatan atau berpotensi bencana rutin dilakukan setiap tahun sejak tahun 2018 – 2022 ketika terjadi bencana. Pelayanan tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai program pemerintah, baik itu program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bekerjasama dengan pemerintah daerah kab/kota dan OPD terkait. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana di Provinsi Sulawesi Tenggara telah berjalan melalui Program Mobil PSC (Public Safety Center) 119. Program Mobil PSC 119 merupakan program layanan cepat tanggap darurat dan promosi kesehatan. Apabila terjadi keadaan darurat, maka mobil tersebut akan langsung menuju ke tempat kejadian. Mobil PSC 119 dilengkapi dengan tempat tidur untuk korban dan peralatan medis lainnya. Mobil PSC 119 ini juga berfungsi untuk menyampaikan program dan informasi kesehatan kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan yang dilakukan pada kejadian luar biasa (KLB) penyakit menular, keracunan makanan, keracunan bahan berbahaya lainnya masih menjadi masalah kesehatan masyarakat karena dapat menyebabkan jatuhnya korban kesakitan dan kematian yang besar, menyerap anggaran biaya yang besar dalam upaya penanggulangannya, berdampak pada sektor ekonomi, pariwisata serta berpotensi menyebar luas lintas kabupaten/kota, provinsi RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-89 bahkan internasional yang membutuhkan koordinasi dalam penanggulannganya. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi Sulawesi Tenggara pada periode tahun 2018 – 2022 bersifat konstan yaitu 100 persen. Kejadian luar biasa (KLB) provinsi Sulawesi Tenggara 3 (tiga) tahun terakhir atau tahun 2020, tahun 2021, dan 2022 yang ditangani yaitu kejadian luar biasa (KLB) Virus Corona Covid-19. C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.Pekerjaan Umum Ketersediaan infrastruktur bidang pekerjaan umum di Wilayah Sulawesi Tenggara sangat penting dalam menunjang kegiatan masyarakat dalam bidang perekonomian, pertanian, perkebunan, pariwisata, pertambangan, dan bidang – bidang lainnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Bina Konstruksi serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, terus berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum berupa bangunan fisik seperti jaringan jalan dan jembatan, jaringan irigasi, air bersih/air minum, sanitasi, serta bangunan pelengkap kegiatan pemukiman lainnya baik secara kuantitas maupun kualitas. Di bidang pembangunan infrastruktur jalan, panjang jalan yang telah terbangun di Provinsi Sulawesi Tenggara sampai akhir tahun 2023 yaitu sepanjang 12.965,24 km, yang terdiri dari 1.497,81 km jalan nasional, 1.076,94 km jalan provinsi, dan 10.384,86 km jalan kabupaten/kota. Data jalan kondisi mantap jalan provinsi di Sulawesi Tenggara: Tahun 2021: 64,64%, 2022: 73,91% dan 2023: 74,12%. Tabel di bawah menunjukkan informasi data dan kondisi jalan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 – 2023. Tabel 2.70. Data Jalan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 - 2023 No. Uraian 2019 2020 2021 2022 2023
1.Nasional 1.497,8 1.497,8 1.495,84 1.497,81 1.497,81 - Diaspal (Km) 1.497,8 1.497,8 1.487,84 1.489,81 1.489,81 - Tidak Diaspal (Km) 0 0 8 8 8
2.Provinsi 1.009,28 1.009,28 1.009,28 1.076,94 1.076,94 - Diaspal (Km) 673,74 673,74 710,23 808,7 824,96 - Tidak Diaspal (Km) 335,54 335,54 299,05 268,24 251,98
3.Kabupaten/ Kota 11.352 11.416 11.356,7 10.352,21 10.384,86 - Diaspal (Km) 4.466.6 4.379,8 4.584,11 4.231,02 4.252,09 - Tidak Diaspal (Km) 6.885.65 7.038,27 6.772,59 6.121,19 6.132,77 Sumber: Dinas SDA dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Balai Jalan Nasional XXI Sultra, BPS Provinsi Sultra Tahun 2024 RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-90 Secara umum, walaupun aspek ketersediaan jalan sudah mencukupi, akan tetapi disisi lain terdapat beberapa aspek yang masih harus terus ditingkatkan pencapaiannya. Beberapa aspek tersebut antara lain belum terintegrasinya secara menyeluruh antara pusat–pusat kegiatan/produksi ke daerah pemasaran, di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini akan berdampak pada terhambatnya arus barang dan jasa antar wilayah tersebut. Tingginya tingkat kerusakan jalan, baik rusak ringan, sedang, maupun berat. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat keselamatan pengguna jalan yang memungkinkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selain itu kerusakan jalan juga berdampak pada bertambahnya waktu tempuh yang diperlukan untuk mencapai suatu wilayah tertentu, sehingga biaya operasional kendaraan akan meningkat. Sumber : Dinas SDA dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Gambar 2.20. Peta Jaringan Jalan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 Di bidang infrastruktur pengairan, pembangunan diarahkan kepada upaya pemenuhan ketersediaan air baku masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari, pemenuhan ketersediaan air irigasi untuk pertanian serta upaya penanggulangan bahaya banjir dan abrasi kawasan pantai. Beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk tujuan tersebut di atas, diantaranya melalui pembangunan sarana pengelolaan air minum, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi, rehabilitasi/normalisasi sungai serta pembangunan/rehabilitasi bangunan penahan gelombang laut. Untuk Peta Irigasi Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada gambar di bawah ini: Tabel 2.71. Pembangunan Infrastruktur di bidang pengairan (Irigasi, Pemenuhan Air baku, Penanggulangan Bahaya Banjir dan Abrasi Pantai) No. Uraian 2019 2020 2021 2022 2023 1. Rasio Luas Lahan Sawah Beririgasi 60,91 60,66 63,89 65,02 61,44 RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-91 No. Uraian 2019 2020 2021 2022 2023 2. Pembangunan Turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor 14 lok 7 lok 13 lok 24 lok 20 lok Sumber : Dinas SDA dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Sumber : Dinas SDA dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 Gambar 2.21. Peta Daerah Irigasi Provinsi Sulawesi Tenggara Pembangunan di bidang Cipta Karya selain untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat bidang air minum dan air limbah, juga diarahkan untuk mendukung program 100-0-100 yaitu 100% akses sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase), 0persen luas kawasan kumuh perkotaan dan 100% akses air minum yang merupakan program Pemerintah. Dari data yang ditampilkan tabel di bawah ini, untuk presentase rumah tinggal bersanitasi dan presentase penduduk berakses air minum walaupun belum mencapai level 100% tetapi telah terjadi peningkatan, demikian juga halnya dengan luas kawasan kumuh yang telah terjadi penurunan luasan sejak Tahun 2016 sampai 2021. Hal ini semua terjadi karena adanya peningkatan pembangunan infrastruktur baik yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota bidang sanitasi dan air minum pada kurun waktu tersebut. Tabel 2.72. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Cipta Karya Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2023 No. Indikator Capaian Kinerja (%) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1. Rumah rumah tinggal tangga dengan akses sanitasi layak bersanitasi (persen) 73,61 79,75 82,38 85,62 87,07 88,99 2. Rumah tangga dengan Penduduk berakses air minum layak (persen) 80,95 80,89 92,49 91,94 94,64 94,80 RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-92 No. Indikator Capaian Kinerja (%) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 3. Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (pesen) n.a n.a n.a n.a n.a 21,98 4. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (persen) 80,95 89,66 92,49 91,94 94,64 94,80 5. Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikasi pelatihan ahli (orang) 356 1.078 309 28 1.111 30 6. Cakupan perpipaan jaringan air minum (dokumen) 6 3 6 4 6 - 7. Cakupan penyelenggaraan infrastruktur permukiman di kawasan strategis provinsi (Sistem Jaringan) 12 6 8 15 57 337 8. Cakupan bangunan gedung dan fasilitas umum pemda sesuai standar dan kriteria (unit) 23 33 38 31 56 70 9. Tersedianya RTR Kab/Kota yang mendapat rekom dan dokumen RTR provinsi yang tersusun (dokumen) - - 4 1 - 1 Sumber :Dinas Cipta Karya Bina Kontruksi dan Tata Ruang Tahun 2023, BPS 2023 Berdasarkan Permendagri Nomor 100 tahun 2018, Pekerjaan Umum juga memiliki fungsi Standar Pelayanan Minum (SPM), yaitu: Pemenuhan Kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota dan Penyediaan pelayanan air minum domestik regional lintas Kabupaten/Kota, namun sampai saat ini Provinsi Sulawesi Tenggara belum memiliki capaian SPM tersebut karena Infrastruktur SPAM Regional di Provinsi Sulawesi Tenggara belum ada yang terbangun. Selain terkait pemenuhan air minum, urusan persampahan juga masih menjadi permasalahan di Sulawesi Tenggara, karena belum adanya TPA Regional yang melayani lintas kabupaten/kota yang merupakan kewenangan provinsi.
2.Penataan Ruang Dalam mengarahkan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antara sektor, daerah dan masyarakat, maka pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-93 Tahun 2014-2034 melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 sesuai amanat Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dimana didalamnya telah ditetapkan struktur dan pola ruang serta kawasan strategis. Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah dapat ditinjau kembali dalam 5 (lima tahun) setelah RTRW diundangkan, maka saat ini RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara telah dilakukan Peninjauan Kembali (PK) dan sedang dalam proses revisi. Tabel 2.73. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tenggar (Penetapan RTRW) No. Kabupaten/Kota/ Provinsi Status Perda RTRW Status Revisi Perda RTRW saat ini
1.Buton Perda No. 1 Tahun 2014 Revisi
2.Baubau Perda No. 2 Tahun 2014 Revisi
3.Muna Perda No. 4 Tahun 2014 Revisi
4.Konawe Perda No. 9 Tahun 2014 Revisi 5 Konawe Selatan Perda No 5 Tahun 2020 - 6 Bombana Perda No. 20 Tahun 2013 Revisi 7 Kendari Perda No. 1 Tahun 2012 Revisi 8 Buton Utara Perda No. 51 Tahun 2012 Revisi 9 Kolaka Utara Perda No. 6 Tahun 2012 Revisi 10 Wakatobi Perda No. 12 Tahun 2012 Revisi 11 Kolaka Perda No. 3 Tahun 2023 - 12 Konawe Utara Perda No. 20 Tahun 2014 Revisi 13 Kolaka Timur Perda No. 4 Tahun 2020 - 14 Konawe Kepulauan Perda No. 2 Tahun 2021 Revisi 15 Buton Selatan Belum ada perda Penyusunan RTRW 16 Buton Tengah Perda No. 6 Tahun 2020 - 17 Muna Barat Perda No. 10 Tahun 2020 - 18 Sulawesi Tenggara Perda No. 2 Tahun 2014 Revisi Sumber: Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang, Tahun 2023 Tabel 2.67. di atas menunjukkan tentang status RTRW 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini, dimana masih terdapat 1 (satu) Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang belum mempunyai Peraturan Daerah RTRW sendiri yakni Kab. Buton Selatan dan 16 (enam belas) Kabupaten/Kota sudah mempunyai Peraturan Daerah RTRW sendiri. Kab. Buton Selatan sendiri saat ini sedang dalam proses penyusunan RTRW.
3.Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia yang mutlak harus terpenuhi. Berdasarkan basis data Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara, backlog kepemilikan rumah di provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2021 yaitu 127.684 unit rumah, sedangkan backlog penghunian rumah sebanyak 41.002 unit rumah. Di Provinsi Sulawesi Tenggara masih terdapat Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tersebar di kabupaten/kota. RTLH di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2021 berjumlah 188.069 unit. Ketersediaan rumah susun di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2021 yaitu 11.332 unit. Rumah susun pada umumnya RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-94 diperuntukan untuk MBR, pegawai, mahasiswa/pelajar. Untuk jumlah perumahan yang dibangun oleh pengembang sebanyak 24.416 unit rumah, dengan bentuk rumah adalah tapak. Ketersediaan rumah khusus di provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2021 yaitu sebanyak 563 unit yang terdapat pada beberapa kabupaten/kota, pada umumnya rumah khusus ini diperuntukan sebagai masyarakat nelayan, masyarakat didaerah tertinggal, serta masyarakat berdampak relokasi. Urusan Perumahan merupakan urusan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu dalam Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 mengatur tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) salah satunya terkait SPM Urusan Perumahan dan Permukiman. Adapun SPM Perumahan yang diatur dalam Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 ada 2 yaitu terkait Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi. Kedua data SPM ini belum ada data pencapaiannya. Untuk capaian SPM Tahun 2012 – 2017, SPM tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman hanya diatur dalam Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Permendagri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal dengan Jenis Pelayanan dasarnya : a. Rumah Layak Huni dan terjangkau; b. Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum. Dengan indikator : a. Rumah layak huni yang terjangka; b. Prasarana, sarana dan utilitas umum lingkungan permukiman sedangkan pada Permen PUPR Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal tidak memuat indikator tentang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Kawasan perumahan dan permukiman kumuh di Provinsi Sulawesi Tenggara masih sangat luas yaitu diperkirakan sekitar 6.011,84 Ha yang mana untuk kewenangan penanganan Pemerintah Provinsi (luas 10-15 Ha) memiliki luas 646,13 Ha tersebar di seluruh kabupaten/kota. Namun demikian angka tersebut masih akan berbubah seiring dengan adanya pemetaan ulang dan proses verifikasi kawasan kumuh yang dilakukan oleh pemerintah pusat bersama pemerintah provinsi. Saat ini 11 kabupaten/kota yang draf SK Kawasan Kumuhnya telah diverifikasi dan 8 kabupaten/kota diantaranya telah menetapkan SK Kawasan Kumuh hasil pemutahiran data. Untuk itu, data Kawasan kumuh di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan asumsi 11 kabupaten/kota telah diverifikasi SK Kumuhnya dan 5 kabupaten/kota masih menggunakan SK Kawasan Kumuh yang lama serta 1 kabupaten yang walaupun telah memiliki SK Kawasan Kumuh namun belum dapat dihitung karena perhitungan luas belum berbasis Kawasan. Berdasarkan hal tersebut, data kawasan perumahan dan permukiman kumuh Provinsi Sulawesi Tenggara dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 2.74. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan Provinsi Sulawesi Tenggara (Kawasan Kumuh) No. Indikator Capaian Kinerja (%) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1. Persentase areal kawasan kumuh (Ha) n.a n.a n.a n.a 6.005,85 6.005,85 2. Persentase areal kawasan kumuh 1.540,06 1.540,06 1.445,12 746,69 646,13 646,13 RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-95 No. Indikator Capaian Kinerja (%) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 kewenangan provinsi (Ha) Sumber: Bappeda Provinsi Sultra, Tahun 2024 Data Kawasan perumahan dan permukiman kumuh di Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan kabupaten dan kota dan status penetapan surat Keputusan bupati/walikota dapat disajikan sebagaimana tabel berikut: Tabel 2.75. Persebaran Luas Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara No Kabupaten/Kota Luas Kumuh Kab/Kota Luas Kewenangan Provinsi Keterangan 1 Kendari 556,93 37,56 SK Telah Verifikasi, Telah Penetapan 2 Kolaka 412,13 33,63 SK Telah Verifikasi, Telah Penetapan 3 Konawe 352,5 28,51 SK Telah Verifikasi, Telah Penetapan 4 Konawe Kepulauan 272,16 32,49 SK Telah Verifikasi, Telah Penetapan 5 Kolaka Utara 447,7 70,43 SK Telah Verifikasi, Telah Penetapan 6 Muna Barat 178,65 46,43 SK Telah Verifikasi, Telah Penetapan 7 Baubau 175,75 26,51 SK Telah Verifikasi, Telah Penetapan 8 Buton 227,04 42,77 SK Telah Verifikasi, Telah Penetapan 9 Buton Tengah 370,68 27,28 SK Telah Verifikasi, Telah Penetapan 10 Bombana 86,97 36,95 Draf SK Telah Diverifikasi, Belum Penetapan 11 Wakatobi 132,12 26,66 Draf SK Telah Diverifikasi, Belum Penetapan 12 Konawe Selatan 187,74 41,91 SK Lama 13 Konawe Utara 108,21 10,93 SK Lama 14 Kolaka Timur - - SK Tahun 2020, luas kumuh belum berbasis kawasan 15 Buton Selatan 1208 111,58 SK Lama 16 Buton Utara 72,5 25,34 SK Lama 17 Muna 1216,77 47,15 SK Lama Total 6.005,85 646,13 Sumber: Bappeda Provinsi Sultra, Tahun 2024 D. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1.Satuan Polisi Pamong Praja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat salah satunya berada dalam kewenanaga SatPol PP. Dari tahun ke tahun Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Sulawesi Tenggara telah ditangani dengan cukup baik. Hal ini dapat terlihat dan dirasakan oleh masyarakat Sulawesi Tenggara dendgan suasana yang kondusif, aman dan terkendali. Indikator kondusif, RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-96 aman dan terkendalinya stabilitas ketentraman serta ketertiban tersebut, antara lain ditunjukkan oleh kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak yang berlangsung dalam suasana tertib, aman dan demokratis. Upaya Pemerintah dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat dan dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.76. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara No. Indikator Kinerja Capaian 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1. Angka Kriminalitas (Kasus) 4.935 4.258 4.611 3.662 2.636 1.600 2. Jumlah Satlinmas Per Desa/Kelurahan 2 4,38 7,88 1 2,35 6 3. Capaian Pelayanan Dasar Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi Sulawesi Tenggara (persen) 100 100 100 100 100 100 Sumber : Satpol PP Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2024 Dari data pada tabel diatas dijelaskan sebagai berikut: 1) Satpol PP dalam menjalankan peran dan fungsinya berkontribusi dalam menekan angka kriminalitas dengan melakukan patroli operasi pekat (penyakit masyarakat) dan meningkatkan peran satlinmas sehingga tindakan atau perilaku masyarakat yang sifatnya pelanggaran masih dapat dicegah dan tidak berujung pada perbuatan pidana dan menjadi laporan/aduan masyarakat. Perhitungan Angka Kriminalitas dihitung berdasarkan laporan/pengaduan yang dilaporkan kepada Satpol PP. 2) Data personil Satlinmas diperoleh dari total jumlah Satlinmas yang tersebar di masing-masing desa dan kelurahan dan dibagi dengan jumlah desa dan kelurahankemudian di rata-ratakan sehingga diperoleh trend maupun capaian rasio jumlah satlinmas per masing-masing desa/kelurahan setiap tahun nya. 3) Target tahun 2024 tidak terisi atau kosong, karena terjadi perubahan terhadap IKU Satpol PP Prov. Sultra dalam RPD Provinsi Sulawes Tenggara Tahun 2024-2026. Dengan demikian Jumlah Satlinmas per Desa/Kelurahan tidak lagi menjadi target kinerja/IKU Satpol PP Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2024-2026. Capaian Kinerja SPM Satpol PP Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2018 sd 2023 dan Target Kinerja SPM 2024 sd 2025 disajikan pada tabel dibawah ini: Tabel 2.77. Capaian Kinerja SPM Satpol PP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2023 Indikator Capaian SPM Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Pelayanan Dasar Ketenteraman dan Ketertiban Umum (persen) 100 100 100 100 100 100 Sumber: Satpol PP Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2024 RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-97 Capaian Pelayanan Dasar Ketenteraman dan Ketertiban Umum merupakan Indikator Kinerja Utama yang baru yang terdapat dalam RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026. Indikator ini telah sesuai disesuaikan dengan indikator capaian SPM. Tabel 2.78. Jumlah PPNS Kab/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 - 2023 No. Prov/Kab/Kota Jumlah PPNS Tahun 2019 2020 2021 2022 2023
1.Sulawesi Tenggara 63 23 1 2 2
2.Kendari 23 18 4 4 3
3.Bau-Bau 18 3 1 3 4
4.Buton 3 - 1 1 1
5.Buton Tengah - 7 1 1 1
6.Buton Utara 7 - - - 1
7.Buton Selatan - 22 1 - -
8.Wakatobi 22 7 4 3 1
9.Muna 7 - - 2 4
10.Muna Barat - 23 1 1 -
11.Bombana 5 5 - 1 1
12.Konawe 14 14 - - -
13.Konawe Selatan 10 10 - - 2
14.Konawe Utara 7 7 - 2 2
15.Konawe Kepulauan - - - - -
16.Kolaka 7 7 2 2 2 17 Kolaka Utara 8 8 - 2 2
18.Kolaka Timur - - 1 1 1 Jumlah 183 152 17 25 27 Sumber : Satpol PP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada tahun 2019 berjumlah 183 Orang dan Tahun 2020 berjumlah 152 Orang sedangkan tahun 2021 berjumlah 17 orang dan Tahun 2022 berjumlah 25 orang serta tahun 2023 berjumlah 27 orang, data PPNS tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami perbedaan yang sangat jauh bila dibandingkan dengan tahun-tahun selanjutnya hal tersebut disebabkan data PPNS yang dirangkum pada tahun 2019 dan tahun 2020 adalah termasukn data PPNS yang berada pada instansi lain selain Satpol PP di Kab/Kota misalkan PPNS pada Dinas Kehutanan, Dinas Perikanan, Dinas Perhubungan dan lain-lain. Sejak tahun 2021 dilakukan pemutakhiran dan validasi data PPNS sehingga data yang dihimpun hanyalah data maupun jumlah PPNS yang hanya berada pada Satpol PP. Dalam menjalankan tugas dan fungsi SatPol PP Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat yang mempengaruhi pencapaian kinerja yaitu: Faktor Pendukung yaitu antara lain adanya Kebijakan Pelaksanaan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindunagn Masyarakat didaerah sehingga pelaksanaan kinerja menjadi lebih terukur, sedangkan Faktor Penghambat terkait pembentukan dan keberadaan PPNS mengalami berbagai hambatan antara lain :(1) Tidak tersedianya alokasi anggaran Diklat PPNS, (2) Tidak tersedianya alokasi anggaran penyelidikan, penyidikan dan pemberkasan,

(3)Kurangnya pemahaman aparatur tentang urgensi keberadaan PPNS, (4) Kurangnya perhatian pimpinan maupun pemerintah daerah terhadap kesejahteraan PPNS, (5) Jenjang karir tidak jelas dan (6) Terjadinya rotasi dan mutasi bagi PPNS yang telah mengikuti Diklat PPNS. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-98 Kehidupan beragama dan kegiatan beribadah masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara secara umum telah berjalan dengan baik. Harmonisasi kehidupan dan toleransi beragama sangat kuat. Salah satu contoh dapat terlihat dari letak Rumah Peribadatan di Kota Kendari sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara umum letak Masjid dan Gereja di Kota Kendari selalu berada dalam posisi yang berdampingan. Kondisi ini telah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu dan masih terawat dan berkesinambungan hingga saat ini. Hal ini menunjukkan sikap toleransi yang tinggi antara umat beragama di Sulawesi Tenggara telah terjalin sejak waktu yang lama sehingga dapat menjadi salah satu modal sosial yang dapat mendukung terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum di Sulawesi Tenggara. Dalam upaya memenuhi menjamin kebebasan masyarakat dalam menjalankan ibadah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus berupaya untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam beribadah di tempat ibadahnya masing-masing. Berikut ini kan disajikan data jumlah Rumah Ibadah di Sulawesi Tenggara sebagai berikut: Tabel 2.79. Tempat Ibadah di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022)* Kabupaten/Kota Regency/ Municipality Masjid Mosque Mushola Pray Room Gereja Protestan Protestant Church Gereja Katholik Catholic Church Pura Temple Vihara Buton 144 33 3 8 16 – Muna 235 35 16 9 2 – Konawe 393 66 54 6 33 4 Kolaka 332 66 54 10 39 1 Konawe Selatan 417 168 60 12 94 4 Bombana 182 28 11 1 11 – Wakatobi 172 27 1 – – – Kolaka Utara 209 39 20 – – – Buton Utara 95 15 4 3 8 – Konawe Utara 149 1 10 3 16 – Kolaka Timur 197 30 17 4 44 – Konawe Kepulauan 76 1 – 1 1 – Muna Barat 118 38 6 1 14 2 Buton Tengah 117 7 – – – – Buton Selatan 90 13 – – – – Kota Kendari 535 58 53 4 2 4 Kota Baubau 117 3 11 – 14 2 Sulawesi Tenggara 3 578 628 320 62 294 17 Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Data Tahun 2022)* adalah data terakhir

2.Kebencanaan Laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi bahwa puncak musim penghujan di Sulawesi Tenggara (Sultra) akan terjadi pada Maret hingga Juni 2024. Peningkatan curah hujan sudah mulai terlihat sejak Februari dan diperkirakan akan berada di atas normal, yang RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-99 berarti curah hujan akan lebih tinggi dari biasanya. Musim hujan yang lebih intens ini akan berdampak pada beberapa sektor, termasuk sektor kebencanaan, sektor perkebunan, dan sektor transportasi. Di sektor kebencanaan, peningkatan curah hujan yang disertai angin kencang dan petir dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Kondisi cuaca ekstrem ini memerlukan kesiapsiagaan untuk mengurangi risiko bencana. Fenomena El Nino tersebut, kata dia, diprediksi akan segera menuju netral pada periode Mei-Juni-Juli 2024 dan setelah triwulan ketiga (Juli- Agustus-September) 2024 berpotensi beralih menjadi La Nina-Lemah. Dalam sektor pertanian dan perkebunan, hujan lebat dan angin kencang dapat menyebabkan genangan air atau banjir di lahan pertanian serta merusak komoditas tanaman tertentu. Hal ini berpotensi menyebabkan gagal panen, yang pada gilirannya akan menurunkan produksi dan memicu kenaikan harga komoditas pertanian. Di sektor transportasi, dampak yang diantisipasi meliputi jalanan licin dan tergenang air, tumbangnya pohon akibat angin kencang, serta kerusakan pada jembatan dan infrastruktur jalan. Semua dampak ini dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Oleh karena itu, tindakan pencegahan dan mitigasi sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dari musim hujan yang intens ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Sulawesi Tenggara (Sultra) memprediksi bahwa kondisi El Nino akan beralih ke kondisi netral mulai Mei hingga Juli 2024, dengan suhu permukaan laut di perairan Indonesia yang diperkirakan tetap hangat dan angin timuran mulai aktif. Musim kemarau 2024 di wilayah Sulawesi Tenggara diperkirakan akan dimulai paling awal pada bulan Juni dan paling akhir pada bulan Agustus
2024.Awal musim kemarau tahun ini umumnya akan lebih lambat dibandingkan dengan rata-rata selama 30 tahun terakhir (1991-2020). Selama musim kemarau 2024, curah hujan di Sulawesi Tenggara diperkirakan akan bervariasi dari bawah normal (BN) hingga atas normal (AN). Puncak musim kemarau di Sulawesi Tenggara diprediksi terjadi antara bulan Juli hingga September 2024. Menanggapi proyeksi musim kemarau, Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara dan masyarakat, untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi musim kemarau yang akan berdampak pada potensi bencana hidrometeorologi, khususnya bencana kekeringan di tahun 2024. Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan daerah yang dikategorikan wilayah rawan bencana, antar lain: bencana tanah longsor, gelombang pasang, rawan banjir, rawan gempa bumi, rawan gerakan tanah, rawan tsunami dan rawan abrasi. Selain itu, kecelakaan laut juga sangat potensial terjadi di seluruh perairan laut Sulawesi Tenggara seiring dengan terjadinya perubahan iklim yang mengakibatkan semakin tingginya gelombang laut serta semakin meningkatnya intensitas lalulintas pelayaran di kawasan tersebut dari waktu ke waktu. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tetap fokus dalam upaya mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana tersebut yang dapat terjadi setiap saat dan dapat berdampak besar yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, maka harus terus melakukan Mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana 2022-2026 oleh BNPB, disepakati ada 13 jenis bencana yang perlu diantisipasi di Sulawesi Tenggara yaitu: Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrim, Gelombang Ekstrim dan Abrasi, Gempabumi, Kebakaran Hutan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-100 dan Lahan, Likuefaksi, Kekeringan, Tanah Longsor, Tsunami, Epidemi dan Wabah Penyakit, Kegagalan Teknologi, dan Covid – 19. Penanggulan kebencanaan di Provinsi Sulawesi Tenggara mengacu pada 7 (tujuh) prioritas Program Pengurangan Risiko Bencanayaitu: 1). Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan, 2). Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu, 3). Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik, 4). Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana, 5). Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana, 6). Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana, 7). Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana. Berdasarkan penilaian kapasitas secara keseluruhan ketahanan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menghadapi potensi bencana memiliki Indeks Ketahanan Daerah 0,34 dan nilai ini menunjukkan Tingkat Kapasitas Daerah Rendah. Merujuk pada nilai Indeks Ketahanan Daerah tersebut, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara masih perlu meningkatkan komitmen, kebijakan pengurangan risiko bencana, serta kuantitas dan kualitas kegiatan penanggulangan bencana untuk mengurangi dampak negatif dari bencana. Berdasarkan hasil analisis terhadap parameter ancaman, kerentanan, dan kapasitas yang telah dilakukan, maka secara umum tingkat risiko untuk masing-masing bencana di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut: 1). Tingkat risiko bencana banjir di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan tingkat risiko tinggi di 13 kabupaten dan 1 kota; dan tingkat risiko sedang di dua kabupaten dan 1 kota, 2). Tingkat risiko bencana banjir bandang di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan tingkat risiko tinggi di sembilan kabupaten dan 2 kota. Sedangkan tingkat risiko sedang di tiga kabupaten, 3). Tingkat risiko bencana cuaca ekstrim di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan tingkat risiko tinggi di 10 kabupaten dan dua kota Sedangkan tingkat risiko sedang meliputi lima kabupaten, 4). Tingkat risiko bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan tingkat risiko tinggi di satu kabupaten Tingkat risiko sedang di delapan kabupaten dan dua kota; Sedangkan tingkat risiko rendah 5 kabupaten, 5). Tingkat risiko bencana gempabumi di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan tingkat risiko sedang di lima kabupaten sedangkan tingkat risiko rendah di 10 kabupaten dan dua kota, 6). Tingkat risiko bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan tingkat risiko tinggi di lima kabupaten dan dua kota. Tingkat risiko sedang di 10 kabupaten, 7). Tingkat risiko bencana kekeringan di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan tingkat risiko tinggi di 15 kabupaten dan dua kota, 8) Tingkat risiko bencana tanah longsor di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan tingkat risiko tinggi meliputi sembilan kabupaten dan satu kota dan sedangkan tingkat risiko sedang di enam kabupaten dan satu kota serta 9). Tingkat risiko bencana tsunami di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan tingkat risiko tinggi di 8 kabupaten dan 1 kota. Sedangkan tingkat risiko sedang di lima kabupaten dan satu kota; tingkat risiko rendah di satu kabupaten, 10) Tingkat risiko bencana epidemi dan wabah penyakit di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan tingkat risiko rendah di lima kabupaten dan satu kota, 11). Tingkat risiko bencana kegagalan teknologi di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan tingkat risiko rendah di tujuh kabupaten, 12). Tingkat risiko bencana Covid-19 di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan tingkat risiko rendah di 15 kabupaten dan 2 kota dan 13). Tingkat risiko bencana likuefaksi di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan tingkat risiko tinggi di satu kabupaten. Tingkat risiko sedang 10 kabupaten dan duakota. Sedangkan tingkat risiko rendah tiga kabupaten. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-101 E. Urusan Sosial Jenis pelayanan Urusan Sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi merupakan pelayanan dalam rangka penanggulangan masalah sosial yang bersifat lintas kabupaten/kota. Capaian dan target kinerja Urusan Sosial tersaji pada tabel dibawah ini. Tabel 2.80. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sosial di Sulawesi Tenggara Tahun 2020 - 2023 No. Indikator Capaian Kinerja (%) 2020 2021 2022 2023 1 Prosentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh penanganan, pelayanan dan rehabilitasi Sosial 15,3 0,12 15,8 51.4 2. Prosentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang memperoleh Pemberdayaan, melakukan kemitraan dalam penanganan PPKS, serta melakukan fasilitasi dan pendampingan 30 5,7 1,7 41 Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2024. Sejak Tahun 2020, Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Tahun 2020, terdiri dari : (1) Prosentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh penanganan, pelayanan dan rehabilitasi Sosial dan (2) Prosentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang memperoleh Pemberdayaan, melakukan kemitraan dalam penanganan PPKS, serta melakukan fasilitasi dan pendampingan. Target Indikator Prosentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh penanganan, pelayanan dan rehabilitasi Sosial tahun 2024 kami targetkan sama dengan capaian 2023 dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada, namun di tahun 2025 kami targetkan 100 persen karena merupakan salah satu SPM Dinas Sosial yang wajib dilaksanakan. Sedangkan untuk Indikator Prosentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang memperoleh Pemberdayaan, melakukan kemitraan dalam penanganan PPKS, serta melakukan fasilitasi dan pendampingan kami tidak terlalu optimis untuk target yang tinggi namun kami tetap menargetkan naik tiap tahunnya walaupun kecil, karena pencapaian indikator tersebut tergantung pada pelaporan dari Kabupaten/kota terkait updating data dan dana kami terbatas untuk monitoring dan evaluasi. Capaian Kinerja Urusan Bidang Sosiali Tahun 2020 sd 2023 belum maksimal disebabkan beberapa Faktor Penghambat antara lain: 1) Dari 26 Macam Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang kemudian berubah menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Tenggara dimana 5 diantaranya merupakan Indikator Capaian Standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Sosial baru bisa melaksanakan penanganan untuk Anak Terlantar, Penanganan Korban Bencana Alam, karena Dinas Sosial hanya memiliki 1 (satu) UPTD yang menangani Anak Terlantar; disamping Kegiatan yang terkait SPM Dinas Sosial juga melakukan upaya penanganan Fakir Miskin melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 2) Updating Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) belum maksimal dilaksanakan oleh Kab/Kota khususnya untuk data terkait SPM yang terpilah antara didalam dan diluar Panti RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-102 3) Alokasi anggaran untuk Urusan Sosial masih sangat terbatas. 4) Peran CSR untuk membantu Penanganan Permasalahan Sosial masih belum maksimal Selain faktor penghambat, adanya Faktor Pendukung yang diharap bisa mendorong Pencapaian Target Kinerja IKU Dinas Sosial adalah sebagai berikut 1) Urusan Sosial adalah salah satu OPD yang menangani urusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga diharapkan akan berimbas pada alokasi anggaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial. 2) Penanganan Fakir Miskin adalah salah satu Program Prioritas sehingga akan memberi dampak pada Penyusunan Perencanaan dan Penanggaran. Tabel 2.81. Capaian Kinerja SPM Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 - 2023 No. Indikator 2019 2020 2021 2022 2023
1.Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar didalam Panti 0 0 0 0 25
2.Rehabilitasi Sosial Dasar Anak terlantar didalam Panti 78 1,3 78 1,3 80
3.Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia terlantar didalam Panti 0 0 0 0 50
4.Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis didalam Panti 0 0 0 0 40
5.Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi 100 781,6 100 781,6 100
6.Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar didalam Panti 0 0 0 0 25
7.Rehabilitasi Sosial Dasar Anak terlantar didalam Panti 78 1,3 78 1,3 80 Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2024 Capaian Kinerja SPM Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 sd 2023 dijelaskan sebagai berikut: 1) Untuk Realisasi Standart Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial Tahun 2019 sd Tahun 2021 belum maksimal dilaksanakan karena Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Tenggara saat ini baru memiliki 1 (satu) UPTD Panti Sosial yang menangani Anak Terlantar sehingga dari total 5 Indikator SPM yang ada baru dilaksanakan 2 yaitu Penanganan dan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar dalam Panti dan Penanganan Korban Bencana Alam skala Provinsi; 2) Tahun 2020 terdapat Capaian Kinerja yang sangat tinggi dari target karena diluncurkan Bansos bagi Korban Pandemi Covid 19. 3) Tahun 2022 dilakukan upaya peningkatan Target Capaian SPM melalui kerjasama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Panti Panti Sosial milik Swasta, sehingga dari 5 Target SPM bisa dilaksanakan semuanya meskipun dengan angka capaian yang masih relatif kecil. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-103 4) Tahun 2023 juga masih dilakukan upaya peningkatan Target Capaian SPM melalui kerjasama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Panti Panti Sosial milik Swasta, sehingga dari 5 Target SPM bisa dilaksanakan semuanya Untuk capaian SPM belum maksimal dilaksanakan karena beberapa faktor yang menjadi Penghambat antara lain : 1) Pengalihan UPTD Panti dilokasi yang baru membuat penanganan Anak terlantar mengalami penurunan Kapasitas karena Kondisi sarana dan Prasarana dilokasi yang baru belum memadai. 2) Indikator Target SPM bagi Dinas Sosial Provinsi adalah Penanganan Dalam Panti sehingga dengan hanya memiiki 1 Panti Layanan anak terlantar tentunya akan menghambat capaian Indikator lainnya. 3) Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ada belum dilakukan Updating dan Pemutakhiran dari Kabupaten/Kota sehingga menghambat upaya mapping Penanganan yang dilakukan Pemerintah melalui UPTD Panti Dinas Sosial, Lembaga Kedejahteraan Sosial (LKS) dan Panti-panti Swasta. Faktor Pendukung yang diharapkan dapat mendorong Pencapaian Target Kinerja SPM Dinas Sosial adalah sebagai berikut : 1) Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), dimana Dinas Sosial adalah salah satu dari 6 urusan wajib. 2) Dengan diberi ruang untuk melakukan Intervensi penanganan Pada Panti- panti Swasta maka diharapkan akan mendorong peningkatan capaian target SPM 3) Melakukan upaya Updating data dikabupaten Kota sebagai langkah awal penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Target Indikator SPM tahun 2024-2025 ditargetkan tetap sama dengan tahun sebelumnya, padahal seharusnya target SPM adalah 100 persen, namun melihat kondisi dilapangan untuk Kinerja SPM Sultra belum bisa mencapai 100 persen selama permasalahan yang ada belum tertangani. Butuh perhatian khusus dari Pemerintah agar target SPM urusan sosial bisa tercapai. 2.4.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar A. Urusan Tenaga Kerja Urusan ketenagakerjaan kewenangan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, menyediakan lapangan kerja dan lapangan berusaha dengan harapan kemiskinan dan jumlah penganggur dapat ditekan atau diperkecil. Kondisi permasalahan ketenagakerjaan sangat terkait dengan keadaan ekonomi yang berkembang setiap saat, bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akan berpengaruh pada terciptanya iklim usaha yang kondusif, yaitu melalui investasi yang ditanamkan oleh para investor, sehingga akhirnya akan berdampak pada perluasan kesempatan kerja, sebaliknya menurunnya pertumbuhan ekonomi juga akan berdampak negatif terhadap bidang ketenagakerjaan. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-104 Tabel 2.82. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 - 2023 No. Indikator Capaian Kinerja 2021 2022 2023 1. Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah 48 73 81
2.Besaran Pemeriksaan Perusahaan 150 159 225
3.Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan 32 127 217 4. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 30 157 385 5. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat 30 40 76 Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka, 2024 Adapun tingkat pengangguran di Sulawesi Tenggara yakni pada tahun 2021 sekitar 3,92 persen, tahun 2022 sekitar 3,36 persen dan kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023 sebanyak 3,15 persen. Adapun tren pengangguran yang menurun sejalan dengan perbaikan ekonomi Pasca pandemi virus Covid 19. Adapun untuk target tahun 2024 dan 2025 perlu dinaikkan sebagai acuan untuk peningkatan kinerja pada tahun berikutnya. Faktor Pendorong dan Penghambat Capaian Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara adalah:
1.Faktor Pendorong

a.Pelatihan Kerja - Revitalisasi balai latihan kerja dan balai pelatihan produktivitas dibawah Kementerian Ketenagakerjaan RI. - Minat dan animo Angkatan kerja/pencaker untuk meningkatkan kompetensi/keterampilan cukup tinggi. - Jejaring kerjasama pelatihan kerja dan uji kompetensi. - Pembinaan terhadap Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS).
b.Penempatan Tenaga Kerja - Perkembangan teknologi informasi dan meluasnya jejaring informasi pasar kerja berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja. - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi memberikan peluang tumbuhnya usaha mandiri pada berbagai sektor. - Peran tenaga kerja sarjana sebagai penggerak dan pendamping masyarakat untuk perluasan kesempatan kerja di sektor informal. - Investasi perusahaan swasta memberi peluang adanya program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan di bidang pelatihan, pemagangan atau penempatan kerja.
c.Hubungan Industrial - Kebijakan peningkatan kapasitas SDM. - Peningkatan peluang lapangan usaha mendorong tumbuhnya perusahaan formal dalam hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja. - Potensi timbulnya perselisihan hubungan industrial dengan semakin meningkatnya lapangan usaha formal.
d.Pengawasan Norma Ketenagakerjaan - Kerjasama antar pihak dalam satuan tugas pengawasan untuk mendorong penegakan hukum norma ketenagakerjaan dan norma K3. - Perkembangan teknologi informasi mendukung pelaksanaan tugas. - Kebijakan peningkatan kapasitas SDM. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-105
1. 2.Faktor Penghambat
a.Pelatihan Kerja - Tidak tersedia tenaga instruktur serta sarana dan prasarana pelatihan kerja Daerah.
b.Penempatan Tenaga Kerja - Sistem, sarana dan prasarana informasi pasar kerja kepada pencari kerja maupun perusahaan belum optimal dan efektif. - Inovasi program kegiatan perluasan lapangan kerja sektor informal untuk mendorong tumbuhnya wirausaha baru masih minim. - Kerjasama lintas sektoral dan kelambagaan swasta yang berkontribusi terhadap perluasan/penciptaan lapangan kerja formal dan informal belum optimal. - Alokasi dana pelayanan penempatan dan perluasan kesempatan kerja belum sebanding dengan jumlah angkatan kerja/pencaker yang ada.
c.Hubungan Industrial - Terbatasnya kapasitas dan kuantitas fungsional mediator hubungan industrial. - Pembinaan hubungan industrial belum mencakup keseluruhan peraturan norma ketenagakerjaan, sarana dan kelembagaan hubungan industrial.
d.Pengawasan Norma Ketenagakerjaan - Pembinaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan ke perusahaan belum mencakup seluruh kabupaten/kota. - Penyidikan, penindakan hukum terhadap pelanggaran norma ketenagakerjaan dan norma K3 belum optimal. - Kurangnya SDM penguji dan pemeriksaan K3. - Terbatasnya kapasitas dan kuantitas fungsional pengawas ketenagakerjaan. B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Capaian Kinereja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tenggara disajikan pada tabel dibawah ini: Tabel 2.83. Capaian dan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 - 2013 No. Indikator Kinerja Utama (IKU) Capaian Kinerja 2019 2020 2021 2022 2023
1. 1.Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 71,40 72,54 73,10 73,72 73,58
2. 2.Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak yang mencapai level minimal Predikat Pratama 5,88% 5,88% 11,76% 11,76% 23,53%
3. 3.Persentase perempuan korban kekerasan (termasuk TPPO) dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pengaduan pada unit pelayanan terpadu sesuai kebutuhan korban 100% 100% 100% 100% 100%
4. 4.Contraceptive Prevalence Rate (CPR) 51,2 50,6 51,6 54,65 51,6
5. 5.Cakupan pelayanan 100% 100% - - - RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-106 No. Indikator Kinerja Utama (IKU) Capaian Kinerja 2019 2020 2021 2022 2023 administrasi perkantoran dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
6. 6.Nilai SAKIP Perangkat Daerah - - 69,34 (B) 69,36 (B) Belum ada data
7. 7.Persentase Kabupaten/Kota dengan peringkat KLA 5,88% 5,88% 11,76% 11,76% 23,53%
8. 8.Persentase perempuan Korban Kekerasan termasuk TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif 100% 100% 100% 100% 100%
9. 9.Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif 100% 100% 100% 100% 100%
10. 10.Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun 2,89 2,92 2,71 2,59 2,49
11. 11.Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah - - 69,34 (B) 69,36 (B) Belum ada data Sumber : BPS, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB Tahun 2024 Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Sulawesi Tenggara fluktuatif, dari tahun 2019 – 2023 mengalami peningkatan, namun di tahun 2023 capaian IDG turun sekitar 0,14 poin. Komponen pembentuk IDG meliputi keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 yang mengatur tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Dalam Undang-undang tersebut diamanatkan bahwa sekurang-kurangnya harus ada 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat dan bakal calon anggota DPR/DPRD sebagai aksi affirmasi (affirmative action). Capaian Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen di Sulawesi Tenggara Tahun 2019 - 2022 fluktuasi pada angka 18.18 – 20.00 persen, Dimana Capaian ini belum memenuhi kuota keterwakilan perempuan sebagaimana tertuang dalam peraturan perundangan yang mengamatkan sebesar 30%. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi capaian tersebut, yaitu umumnya perempuan belum mengerti makna demokrasi dan pentingnya institusi pemilu sebagai sarana untuk membangun masa depan Indonesia yang demokratis, perempuan belum memahami hak asasi mereka termasuk hak asasi dalam bidang politik, dan pendidikan politik bagi perempuan belum diselenggarakan secara sungguh- sungguh, terencana dan kontinyu. Selain itu budaya patriarki yang telah lama mengakar kuat di Indonesia menjadi salah satu penghambat kiprah perempuan dalam kancah politik. Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam politik ini menjadi suatu tantangan untuk lebih melahirkan kebijakan-kebijakan terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan perempuan. Komponen lain yang menjadi pembentuk IDG adalah persentase perempuan sebagai tenaga profesional. Selama tahun 2019 - 2023, persentase perempuan sebagai tenaga profesional di Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan 3,65 persen dari 48,79 persen tahun 2018 menjadi 52,44 persen tahun 2022, Hal ini didukung dengan semakin meningkatnya Perempuan khususnya Perempuan Sulawesi Tenggara yang berpendidikan tinggi. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-107 Perhitungan IDG untuk melihat kontribusi perempuan dalam ekonomi menggunakan komponen sumbangan pendapatan perempuan. Pada tahun 2022, sumbangan pendapat perempuan di Sulawesi Tenggara sebesar 36.25 persen. Capaian ini meningkat sebesar 0,21 persen dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 36,04 persen . Jika dibandingkan dengan sumbangan pendapatan laki-laki, capaian ini memang masih cukup jauh. Namun komponen sumbangan pendapatan perempuan menunjukkan tren meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas perempuan Indonesia umumnya dan Sulawesi Tenggara khususnya saat ini semakin membaik. Dasar penetapan target IDG untuk tahun 2024-2025, dengan melihat tren capaian komponen IDG sendiri, jika kita melihat trennya ada yang fluktuatif dan ada yang meningkat, semua ini dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah Prov.Sultra terhadap hak-hak Perempuan dan kesadaran dari Masyarakat itu sendiri khususnya Perempuan. Kabupaten/Kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Sampai dengan tahun 2023 sudah 17 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah menginisiasi pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, namun baru 4 Kabupaten/Kota yang memperoleh kategori KLA yaitu Kota Kendari dengan predikat Nindya, Kabupaten Kolaka dengan predikat Madya, Kabupaten Konawe Utara dan Kolaka Utara dengan predikat Pratama. Sampai dengan Tahun 2023 capaian kinerja Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak adalah 23.53 persen. Capaian kinerja ini belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 47,0 persen atau 8 dari 17 Kabupaten/Kota ditargetkan mendapatkan kategori Kabupaten/Kota Layak Anak. Hal ini disebabkan belum terpenuhinya 24 indikator yang terdapat dalam indikator penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak oleh Kabupaten/Kota yang lainnya di Sulawesi Tenggara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak. Dalam Penentuan Target Kabupaten/kota layak anak, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tetap berusaha dan bekerjasama dengan pemerintah/kota untuk mewujudkan Kabupaten/kota layak anak,diharapkan nantinya 17 kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Tenggara bisa mendapat predikat layak anak. Kasus Kekerasan terhapat Perempuan dan Anak di Provinsi Sulawesi Tenggara, Dari sejumlah kasus yang terjadi sejak tahun 2019 s/d 2023, terdapat 5 jenis kekerasan yang dialami perempuan dan anak, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran dan eksploitasi. Tahun 2019, kekerasan terhadap perempuan/KtP di Sulawesi Tenggara mengalami penurunan sebesar 13,6 persen dibandingkan tahun 2018 yaitu 51 kasus, dan kekerasan terhadap anak (KtA) mengalami penurunan sebesar 49,3% dibandingkan tahun 2018 yaitu 35 kasus, dimana 47 kasus adalah KDRT, 2 kasus terjadi ditempat kerja dan 45 kasus terjadi diranah lainnya (fasilitas umum, sekolah dan fasilitas umum lainnya). Tahun 2020 s/d 2023 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung mengalami peningkatan, dimana Tahun 2020 sebanyak 235 kasus (84 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 113 kasus kekerasan terhadap anak perempuan dan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-108 38 kasus kekerasan terhadap anak laki-laki), Tahun 2021 sebanyak 267 kasus (88 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 116 kasus kekerasan terhadap anak perempuan dan 63 kasus kekerasan terhadap anak laki-laki), Tahun 2022 sebanyak 398 kasus (137 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 212 kasus kekerasan terhadap anak perempuan dan 49 kasus kekerasan terhadap anak laki-laki) dan Tahun 2023 sebanyak 545 kasus (200 kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa dan 345 kasus kekerasan terhadap anak). Namun belum semua lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak di kabupaten/kota mengirimkan data terkait KtP dan KtA, sehingga perlu dilakukan advokasi dan koordinasi pada lembaga-lembaga tersebut. Indikator Persentase perempuan korban kekerasan (termasuk TPPO) dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pengaduan pada unit pelayanan terpadu sesuai kebutuhan korban tidak menggambarkan terselesaikannya kasus Kekerasan pada Perempuan dan anak, indikator tersebut hanya mengambarkan jumlah kasus yang dilaporkan dan ditangani tapi tidak berdampak pada penurunan kasus kekerasan, perlu adanya Upaya pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan terkait penanganan kekerasan terhadap Perempuan dan anak, advokasi terhadap masyarakat tentan kekerasan terhadap perempuan dan anak sehingga timbul kesadaran dari masyarakat untuk memilih hidup yang lebih baik. Target 100 persen untuk Persentase perempuan korban kekerasan (termasuk TPPO) dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pengaduan pada unit pelayanan terpadu sesuai kebutuhan korban, hal ini harus terus diupayakn agar tidak ada lagi kekerasan terhadap Perempuan dan anak khususnya diwilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. - Partisipasi Perempuan di Parlemen Ruang berpolitik perempuan telah diatur oleh pemerintah guna mendorong peran aktif dan kontribusi para politisi perempuan dalam parlemen yang selama ini masih didominasi laki-laki. Hal ini tertuang dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017, disebutkan bahwa sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat dan bakal calon anggota DPR/DPRD lembaga legislatif. Hingga saat ini, target 30% anggota parlemen diisi oleh perempuan belum tercapai. Selama kurun waktu 2018 - 2023 keterwakilan perempuan dalam parlemen di Sulawesi Tenggara berfluktuasi pada angka 18.18 – 20.00 persen. Ada beberapa persoalan terkait masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik yaitu umumnya perempuan belum mengerti makna demokrasi dan pentingnya institusi pemilu sebagai sarana untuk membangun masa depan Indonesia yang demokratis, perempuan belum memahami hak asasi mereka termasuk hak asasi dalam bidang politik, dan pendidikan politik bagi perempuan belum diselenggarakan secara sungguh-sungguh, terencana dan kontinyu. Selain itu budaya patriarki yang telah lama mengakar kuat di Indonesia menjadi salah satu penghambat kiprah perempuan dalam kancah politik. Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam politik ini menjadi suatu tantangan untuk lebih melahirkan kebijakan-kebijakan terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan perempuan. - Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-109 Tahun 2018 hingga tahun 2022, persentase perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi di Sulawesi Tenggara menunjukkan adanya peningkatan, yaitu pada tahun 2018 sebesar 48,79 persen dan pada tahun 2022 kembali naik menjadi sebesar 52,44 persen. - Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja di Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan, yaitu tahun 2018 sebesar 36,04 persen meningkat menjadi 36,25 persen pada tahun 2022. Jika dibandingkan dengan sumbangan pendapatan laki-laki, capaian ini memang masih cukup jauh, namun perkembangan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja yang cukup lambat ini, lima tahun ke depan diharapkan akan semakin meningkat. Dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak, capaian ditandai dengan terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta meningkatnya perlindungan anak dari tindak kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya. Peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak tidak hanya dilihat dari aspek fisik, namun juga non fisik seperti mewujudkan lingkungan yang layak bagi anak dalam bentuk pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Kabupaten/Kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Sampai dengan tahun 2023 sudah 17 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah menginisiasi pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, namun baru 4 (empat) Kabupaten/Kota yang memperoleh kategori KLA yaitu Kota Kendari dengan predikat Nindya, Kabupaten Kolaka dengan predikat Madya, Kabupaten Konawe Utara dan Kolaka Utara dengan predikat Pratama. Sampai dengan Tahun 2023 capaian kinerja Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak adalah 23.53 persen. Capaian kinerja ini belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 47,0 persen atau 8 dari 17 Kabupaten/Kota ditargetkan mendapatkan kategori Kabupaten/Kota Layak Anak. Hal ini disebabkan belum terpenuhinya 24 indikator yang terdapat dalam indikator penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak oleh Kabupaten/Kota yang lainnya di Sulawesi Tenggara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak. ‘ Berdasarkan data yang diakses melalui SIMFONI-PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) yang diperoleh dari hasil penginputan lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) provinsi dan kabupaten/kota se Sultra, kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP) di Sulawesi Tenggara cenderung mengalami peningkatan selama periode tahun 2018-2023, dimana pada tahun 2018 sebanyak 67 kasus dan tahun 2023 sebanyak 200 kasus. Demikian pula dengan kasus kekerasan terhadap anak (KtA), tahun 2018 sebanyak 105 kasus dan tahun 2023 sebanyak 345 kasus. Dari sejumlah kasus yang terjadi sejak tahun 2018 s/d 2023, terdapat 5 jenis kekerasan yang dialami perempuan dan anak, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran dan eksploitasi. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-110 C. Urusan Pangan Perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 23,02 persen. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah dan dampak pertumbuhan ekonomi global yang melambat, maka ketahanan pangan dan gizi terus menjadi perhatian utama. Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Tahun 2023, perkembangan konsumsi energi dan protein di Sulawesi Tenggara sebesar 2.019 kkal/Kap/Hari dan 61,4 gram/Kap/Hari. Ketahanan Pangan sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam,bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan, termasuk didalamnya bantuan pangan, apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Kerawanan pangan dapat menjadi kondisi yang kronis atau transien (sementara). Kerawanan pangan kronis adalah ketidakmampuan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan biasanya berhubungan dengan struktural dan faktor-faktor yang tidak berubah dengan cepat, seperti iklim setempat, jenis tanah, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, kepemilikan lahan, distribusi pendapatan, hubungan antar suku, tingkat pendidikan dan lain-lain. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022 menggambarkan kondisi ketahanan dan kerentanan pangan dengan lokus wilayah kecamatan yang ada di kabupaten/kota. Status ketahanan dan kerentanan pangan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022 merupakan hasil pemutakhiran dari peta FSVA Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2021 yang telah disusun sebelumnya. Penyusunan peta FSVA menggunakan sembilan indikator untuk wilayah kabupaten dan delapan indikator untuk wilayah kota yang mencakup tiga dimensi ketahanan pangan dengan memperhatikan ketersediaan data dan informasi pendukung lainnya dari lintas sektor terkait. Metode yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan tingkat kerentanan pangan. Kecamatan yang berada pada prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi sangat rentan (Prioritas 1), rentan (Prioritas 2), agak rentan (Prioritas 3). Kecamatan pada 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi Agak tahan (Prioritas 4), tahan (Prioritas 5), dan sangat tahan (Prioritas 6). Tujuan dari penentuan prioritas ini adalah untuk mengidentifikasi kecamatan yang lebih rentan terhadap terjadinya rawan pangan dan gizi serta mengukur perubahan statusnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya untuk memvisualisasikan klasifikasi tersebut, kecamatan dipetakan dengan menggunakan gradasi warna merah dan hijau. Gradasi warna merah digunakan untuk memetakan kelompok Prioritas 1, 2, dan 3, serta gradasi warna hijau digunakan untuk kelompok Prioritas 4, 5, dan 6. Penyusunan peta FSVA tahun 2023 untuk 203 kecamatan di 15 Kabupaten dan 19 kecamatan di 2 kota yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-111 secara terpisah atas dasar pertimbangan terdapat perbedaan karakteristik antara kabupaten dan kota. Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sultra, 2023 Gambar 2.22. Peta Kerentanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 (Food Security and Vulnerability Atlat) Prioritas Komposit Kabupaten yang masuk dalam Prioritas 1 adalah kabupaten-kabupaten dengan proporsi penduduk tertinggi yang cenderung lebih rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi sedangkan kabupaten yang masuk dalam Prioritas 6 adalah kabupaten-kabupaten dengan proporsi penduduk tertinggi yang cenderung lebih tahan pangan. Berdasarkan hasil analasis komposit ketahanan pangan 222 kecamatan di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang masuk dalam kategori Prioritas 1-3 yaitu sebanyak 10 kecamatan (4,5%),untuk kategori kecamatan yang masuk Prioritas- 1 tidak ada. Adapun kecamatan yang masuk Prioritas 2 sebanyak 2 kecamatan yaitu di Kabupaten Muna Barat. Kabupaten yang masuk Prioritas-3 sebanyak 8 kecamatan (Kabupaten Bombana 1 kecamatan, Wakatobi 1 kecamatan, Kolaka Utara 2, Muna Barat 1 kecamatan dan Buton Tengah 3 kecamatan. Kecamatan yang masuk kategori Prioritas 4-6 dengan rincian sebagai berikut: 48 kecamatan (21,63%) prioritas-4 (agak tahan), 41 kecamatan (18,47%) prioritas-5 (tahan), dan 123 kecamatan (55,41%) prioritas-6 (sangat tahan). Di seluruh kecamatan, faktor utama yang menyebabkan tingginya kerentanan terhadap kerawanan pangan pada prioritas 3 adalah : 1) Tingginya rasio konsumsi normatif terhadap konsumsi serealia, 2) tingginya angka kesakitan, 3) tingginya persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses ke air bersih, 4) tingginya prevalensi stunting, 5) tingginya rata-rata lama sekolah perempuan usia di atas 15 Tahun. Penting untuk diingat bahwa tidak semua RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-112 kecamatan yang masuk dalam perioritas 3 itu dianggap rentan terhadap kerawanan pangan, demikian juga pada prioritas 4, 5, dan 6 tidak semua kecamatan dalam wilayah tersebut aman terhadap kerawanan pangan berdasarkan per indikator. Dalam 2 tahun terakhir periode 2022 - 2023, rata-rata ketersediaan pangan yang mengalami Kenaikan pertahun, yaitu padi dan jagung. Sedangkan komoditi lainnya cenderung masih stabil seperti kedelai, telur, daging ayam, dan daging sapi, Bawang Meraah, dan Bawang Putih. Untuk komoditi Ubi kayu dan Ubi Jalar tahun 2023 tidak termasuk dalam komodi pangan strategis. Ketersedian dan Kebutuhan Komoditi Pangan dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.84. Neraca Ketersediaan dan Kebutuhan Beberapa Komoditas Pangan Penting Tahun 2022 - 2023 No. Komoditas Tahun 2022 Tahun 2023 Ketersediaan untuk Dikonsumsi (ton) Kebutuhan Konsumsi Total/Tahun (ton) Surplus/ Defisit (ton) Ketersediaan untuk Dikonsumsi (ton) Kebutuhan Konsumsi Total/Tahun (ton) Surplus/ Defisit (ton)
12. 1.Padi 280,190.24 255,746.91 24,443.33 362.695,06 310.694,09 52.000,97
13. 2.Jagung 79,051.11 13,721.80 65,329.31 68,477,75 18.634,92 49.842,83
14. 3.Ubi Kayu 536.25 12,404.51 11,868.26 14.815,23 10.758,73 4.056,49
15. 4.Ubi Jalar 104,643.47 20,088.72 84,554.75 - - -
16. 5.Kedelai 14,680.16 4,555.64 10,124.52 - - -
17. 6.Telur - - - 5.893,11 5.667,76 225,35
18. 7.Daging Ayam - - - 3.958,80 3.568,87 389,93
19. 8.Daging Sapi 9,314.30 15,752.63 6,438.33 14.822,51 14.207,18 615,33 Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 sd 2023 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini: Tabel 2.85. Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 - 2023 No Indikator Kinerja Utama (IKU) Capaian Kinerja 2019 2020 2021 2022 2023
20. 1.Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 95,3 92,4 80,2 79 81,4 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Pola Pangan Harapan Adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghitung skor PPH adalah menghitung sub total kandungan energi dari 9 kelompok pangan, menghitung total energi actual seluruh kelompok pangan dan menghitung kontribusi energi dari setiap kelompok pangan terhadap total energi aktual. Sembialn kelompok pangan disajikan dalam table berikut: RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-113 Tabel 2.86. Perbandingan Kualitas Konsumsi Penduduk Sulawesi Tenggara dengan Stadar WNPG Tahun 2023 No. Kelompok Pangan Standar WNPG Sulawesi Tenggara Gram Energi % AKG Skor PPH Gram Energi % AKG Skor PPH
21. 1.Padi-Padian 275 1050 50,0 25.0 336,5 1.308 62,3 25,0
22. 2.Umbi-Umbian 100 126 6,0 2.5 39,6 75 3,6 1,8
23. 3.Pangan hewani 150 252 12,0 24.0 140,5 184 8,8 17,5
24. 4.Minyak + Lemak 20 210 10,0 5.0 20,0 179 8,5 4,3
25. 5.Biji/Buah Berminyak 10 63 3,0 1.0 3,5 19 0,9 0,4
26. 6.Kacang-Kacangan 35 105 5,0 10.0 11,0 39 1,9 3,7
27. 7.Gula 30 105 5,0 2.5 18,1 67 3,2 1,6
28. 8.Sayur+Buah 250 126 6,0 30.0 235,9 114 5,4 27,0
29. 9.Lain-Lain - 63 3,0 0.0 63,8 34 1,6 25,0 Total 2.100 100 100 2,019 96,2 81,4 Sumber Data : Susenas Tahun 2023 Dalam pencapaian target kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat. Faktor Pendukung pencapaian target Skor PHH adalah: (1) Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar tentang pentingnya mengkonsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan aman; (2) Adanya perubahan pola konsumsi pangan masyarakat yang semakin beragam dan seimbang; (3) Kualitas konsumsi pangan masyarakat semakin baik; dan (4) pemanfaatan pekarangan dengan membudidayakan berbagai jenis tanaman sesuai kebutuhan keluarga yang bermanfaat sebagai penyediaan pangan sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral bagi keluarga. Sedangkan Faktor Penghambat pencapaian target Skor PHH antara lain: (1) Kurangnya Budaya dan kebiasaan masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman; (2) Rendahnya preferensi masyarakat terhadap pangan local yang tersedia terkalahkan oleh pangan introduksi dari luar; (3) Pemanfaatan pangan local belum optimal dan (4) Mesih rendahnya kualitas dan kuantitas konsumsi pangan penduduk. Merujuk pada faktor pendukung dan penghambat tersebut diatas, maka dirumuskan langkah-langkah alternatif solusi sebagai berikut: (1) Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar membiasakan mengkonsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan aman; (2) pemanfaatan pekarangan dengan membudidayakan berbagai jenis tanaman sesuai kebutuhan keluarga yang bermanfaat sebagai penyediaan pangan sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral bagi keluarga. D. Urusan Lingkungan Hidup Kinerja Urusan Penyelenggaran Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup, diuraikan dalam beberapa indikator sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut ini : Tabel 2.87. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 - 2023 No. Indikator Capaian Kinerja (%) 2020 2021 2022 2023
30. 1.Tersedianya Dokumen RPPLH Provinsi ada Ada Ada Ada
31. 2.Tersusunnya RPPLH Provinsi ada Ada Ada Ada RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-114 No. Indikator Capaian Kinerja (%) 2020 2021 2022 2023
32. 3.Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi Tidak ada Ada Ada Ada
33. 4.Tersedianya dokumen KLHS Provinsi ada Ada Ada Ada
34. 5.Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi ada ada Ada Ada
35. 6.Peningkatan Indeks Kualitas Air 50,55 53,26 56.21 61,28
36. 7.Peningkatan Indeks Kualitas Udara 90,01 90,89 92.05 92,83
37. 8.Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan 74,67 74,34 74.33 74,86
38. 9.Laporan Inventarisasi GRK Tidak ada Ada Ada Ada
39. 10.Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
40. 11.Jumlah limbah B3 yang dikelola 0 0 0 0
41. 12.Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala provinsi yang ditandatangani Gubernur Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
42. 13.Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 20 15 14 24
43. 14.Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Provinsi 0 0 0 0
44. 15.Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani 100 100 100 100
45. 16.Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah provinsi ada Ada Ada Ada
46. 17.Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus di Provinsi 0 0 0 0 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2024 Tabel 2.88. Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2023 No. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Capaian Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022 2023
47. 1.Indeks Kualitas Air 54.00 53.10 50.55 53.26 56.21 61,28
48. 2.Indeks Kualitas Udara 91.10 91.22 90.01 90.89 92.05 92,83
49. 3.Indeks Kualitas Tutupan Lahan 69.14 69.14 74.67 74.34 74.33 74,86
50. 4.Indeks Kualitas Air Laut*** - - - 81.60 85.70 79,64 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2024 Tabel 2.89. Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2023 No. Indikator Kinerja Utama (IKU) Capaian Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 71.19 70.95 72.04 74.97 76.88 82,05 RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-115 No. Indikator Kinerja Utama (IKU) Capaian Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022 2023
51. 1.Indeks Kualitas Air 54.00 53.10 50.55 53.26 56.21 76,23
52. 2.Indeks Kualitas Udara 91.10 91.22 90.01 90.89 92.05 86,76
53. 3.Indeks Kualitas Tutupan Lahan 69.14 69.14 74.67 74.34 74.33 83,57
54. 4.Indeks Kualitas Air Laut** - - - 81.60 85.70 79,64 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2024 Keterangan : ** = Indeks kualitas air laut (IKAL) berlaku mulai Tahun 2021 IKLH digunakan untuk menilai kinerja perbaikan kualitas lingkungan hidup, juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nilai IKLH ditentukan dari empat komponen indikator kinerja kunci, yaitu : indeks kualitas air (IKA), indeks kualitas udara (IKU), indeks kualitas tutupan lahan (IKTL), dan mulai tahun 2021 melalui Permen LHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ditambah dengan indeks kualitas air laut (IKAL). Capaian IKLH Provinsi Sulawesi Tenggara terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai tahun 2023, yaitu sebesar 70,95 pada tahun 2019; 72,04 pada tahun 2020; 74,97 pada tahun 2021; 76,88 pada tahun 2022; dan 82,05 pada tahun 2023. Meskipun terjadi penurunan nilai IKLH dari tahun 2018 sebesar 71.19 menjadi 70.95 pada tahun 2019, namun nilai IKLH tersebut tetap berada pada level cukup. Capaian nilai IKLH tersebut juga lebih tinggi dari nilai IKLH nasional yaitu 66,55 pada tahun 2019; 70,27 pada tahun 2020; 71,41 pada tahun 2021; 72,42 pada tahun 2022; dan 72,54 pada tahun 2023. IKLH Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2019 sampai tahun 2023 seluruhnya berada pada level baik karena berada pada kisaran nilai 70 ≤ x ≤ 90. Faktor pendukung utama pencapaian IKLH Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut adalah adanya kebijakan pembangunan daerah serta dukungan program dan kegiatan yang berwawasan lingkungan terutama pada sektor- sektor pengelolaan sumberdaya alam. Selain faktor pendukung tersebut, juga terdapat faktor penghambat terutama minimnya prasarana dan sarana dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indeks kualitas air (IKA) memberi pengaruh yang cukup besar dalam pencapaian IKLH di Provinsi Sulawesi Tenggara. Data capaian tahun 2018-2022 masih berada pada level rendah (50.55 – 56.21), dan pada Tahun 2023 telah mendekati level sedang dengan nilai 76,23. Meskipun demikian, berdasarkan hasil pengujian kualitas air sungai yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara (2023), masih terdapat beberapa sungai mengalami pencemaran ringan sampai sedang seperti terlihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.90. Status Mutu Air pada Sungai Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara No. Nama Sungai Status Mutu Air Parameter yang melebihi baku mutu
55. 1.Sungai Sabilambo Memenuhi- cemar ringan BOD, TSS, DO, TDS, amoniak, Zn,
56. 2.Sungai Wanggu Memenuhi - RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-116 No. Nama Sungai Status Mutu Air Parameter yang melebihi baku mutu
57. 3.Sungai Konaweha Memenuhi-cemar ringan BOD, klorin, deterjen, amoniak, TSS, DO, amoniak, Cadmium, Zn, Cu
58. 4.Sungai Poleang Memenuhi-cemar ringan BOD, TSS, DO, Nitrat, Total fosfat, deterjen, amoniak, Cadmium, Zn,
59. 5.Sungai Roraya Memenuhi-cemar ringan BOD, TSS, DO, Nitrat, total fosfat, deterjen, amoniak, Cadmium, Zn
60. 6.Sungai Lasolo- Lalindu Memenuhi-cemar sedang BOD, COD, DO, Fecal koli, Total coli, sampah Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara, 2024. Kemampuan lingkungan dalam mendukung penyedia air dihitung dengan membandingkan antara ketersediaan air dan kebutuhan air layak bagi penduduk. Ketersediaan air merupakan jumlah air yang digunakan berupa jumlah air larian dan jumlah air tanah yang berlebihan. Kelebihan air tanah yang dimaksud adalah mata air atau sumber air lainnya. Jumlah air larian dihitung dengan mempertimbangkan curah hujan dan kemampuan tanah dalam meresapkan air. Koefisien air larian sesuai dengan kelas tutupan lahan berdasarkan standar permen LH No. 17 tahun 2009. Jumlah mata air dihitung dari rata-rata debit kemudian diperhitungkan dalam setahun. Sementara itu kebutuhan air dihitung dengan 2 pendekatan yakni: (1) kebutuhan layak yang mencakup tidak hanya untuk kebutuhan dasar namun meliputi kebutuhan sosial, pertanian dan industri, (2) kebutuhan dasar. Standar kebutuhan layak mengacu pada WHO adalah 1.000 m3/kapita/tahun sedangkan kebutuhan dasar mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) sebesar 120 I/orang/hari atau 43,8 m3/kapita/tahun. Hasil analisis daya dukung air di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada Tabel 3.19. Tabel 3.19 menunjukkan bahwa ketersediaan air sebesar 19.961.681.388 m3/tahun, sementara kebutuhan air hidup layak mencapai 4.254.137.906 m3/tahun. Dengan demikian daya dukung lingkungan hidup dalam menyediakan air bagi kebutuhan layak penduduk Sulawesi Tenggara masih surplus sebesar 15.707.543.482 m3/tahun dengan dukungan ketersediaan yang surpuls air seluas 3.401.711 ha (94,09 persen) dari kebutuhan air, sedangkan ketersediaan lahan yang defisit air seluas 213.801 ha (5,91 persen). Ambang batas ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan hidup layak sebesar 279, 94 juta. Berdasarkan hasil analisis data di tahun 2018 daya dukung air Sulawesi Tenggara memiliki potensi sekita 20,54 milyar m3/tahun dengan dengan jumlah penduduk 2.653.654 jiwa sehingga kebutuhan air total sebesar 8,68 milyar m3. Dengan demikian Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2018 mengalami surplus sebesar 11.86 milyar m3 /tahun dengan daya dukung sebesar 2,4. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk kebutuhan air akan meningkat yang dapat mempengaruhi daya dukungnya. Dengan proyeksi pertambahan penduduk pada tahun 2023 sebesar 2.931.349 jiwa, maka kebutuhan total air di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2023 mencapai 9.5 milyar m3, sehingga dengan asumsi potensi air sebesar 20,54 milyar m3/tahun maka Sulawesi Tenggara masih mengalami surplus air sebesar 11.02 milyar m3 dengan daya dukung mengalami penurunan menjadi 2,2. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-117 Tabel 2.91. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Indikatif Penyediaan Air di Kabupaten/Kota se- Provinsi Sulawesi Tenggara Sumber : KLHS, 2023. Kinerja pengelolaan sampah dapat digambarkan melalui capaian indeks kinerja pengelolaan sampah (IKPS), yang menggambarkan kinerja pengelolaan sampah secara menyeluruh mulai dari input, proses, output, outcome, dan dampak. Berdasarkan data sistem informasi pengelolaan sampah nasional (SIPSN), capaian IKPS Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2023 adalah sebesar 33.81% yang merupakan angka rata-rata capaian IKPS dari 17 kabupaten/kota. Data capaian kinerja pengelolaan sampah di kabupaten/kota Tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut : Tabel 2.92. Capaian kinerja pengelolaan sampah Kabupaten/Kota se- Sulawesi Tenggara Tahun 2023 Sumber : SIPSN, 2024 Pada umumnya, kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara sudah memiliki fasilitas pelayanan persampahan berupa TPA, TPST, dan fasilitas pengolahan. Hasil pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-118 Tenggara (2021) pada 10 Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa seluruhnya sudah memiliki TPA (Tabel 4.3). Pada awalnya, seluruh TPA tersebut didesain berupa Sanitary Landfill atau Control Landfill, namun dalam operasionalnya banyak yang menggunakan sistem Open Dumping. Hal ini disebabkan oleh anggaran operasional yang terbatas (umumnya alokasi anggaran belanja persampahan di kabupaten/kota masih di bawah 1% dari total belanja daerah), perubahan kebijakan, TPA sudah penuh dan sulit mencari lahan pengganti pada Zona TPA, serta akibat bencana alam seperti longsor yang menyebabkan kerusakan pada TPA. Tabel 2.93. Nama dan Lokasi TPA tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara No Nama TPA Kabupaten/Kota Lokasi Kecamatan Koordinat A TPA Puuwatu Kota Kendari Puuwatu 03o59’19,0” S dan 122o28’09,2” E B TPA Wakonti Kota Baubau Wolio 05o28’25,0” S dan 122o38’34,0” E C TPA Mataiwoi Kab. Konawe Tongauna 03o51’00,3” S dan 122o01’16,7” E D TPA Andoolo Kab. Konawe Selatan Andoolo 04o22’57,01” S dan 122o16’37,81” E E TPA Ranomeeto Kab. Konawe Selatan Ranomeeto 04o2’45,97” S dan 122o26’16,76” E F TPA Tangguluri Kab. Konawe Utara Asera 03o29’39,8” S dan 122o05’21,3” E G TPA Sidodadi Kab. Muna Batalaiworu 04o47’33,8” S dan 122o42’47,1” E H TPA Lantowua Kab. Bombana Rarowatu Utara 04⁰42’32,9”S dan 122⁰00’42,4”E I TPA Patioso Kab. Kolaka Latambaga 04o01’4,5” S dan 121o 31’ 24,5” E J TPA Totallang Kab. Kolaka Utara Lasusua 03o35’36,7” S dan 120o57’21,4” E K TPA Lara Kab. Kolaka Timur Tirawuta 04o03’20,9” S dan 121o54’53,5” E Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sultra, 2024 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sultra, 2024 Gambar 2.23. Peta Sebaran Lokasi TPA di Provinsi Sulawesi Tenggara RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-119 E. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur berdasarkan Undang- undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah telah melaksanakan tiga (3) program strategis nasional, yaitu pemutakhiran data penduduk, pemberian NIK dan penerapan e- KTP melalui pelayanan harian pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil termasuk perekaman e-KTP yang dilakukan secara massal yang bertujuan agar semua tercatat dalam database kependudukan sebagai acuan dasar perencanaan pembangunan. Urusan Kependudukan dan Catatan sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 merupakan OPD yang wajib ada di Daerah, oleh karena itu tahun 2024 Urusan kependudukan dan catatan sipil di Provinsi Sulawesi Tenggara resmi ditangani oleh OPD Kependudukan dan Catatan Sipil. Kinerja Penyelenggara Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.94. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 - 2023 No. Indikator Kinerja Capaian Kinerja 2019 2020 2021 2022 2023 Cakupan Pelayanan
61. 1.Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk 73,09 93 - - -
62. 2.Rasio bayi beraktekelahiran 87,33 79,64 - - -
63. 3.Rasio pasangan berakte nikah 13,89 33,67 - - -
64. 4.Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Ada Ada - - -
65. 5.Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Sudah Sudah - - -
66. 6.Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 84,11 93 - - -
67. 7.Cakupan penerbitan akta kelahiran 87,33 73 - - - Penyajian Data Kependudukan
68. 1.Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi Dalam Satu Tahun - - 100 100 90
69. 2.Pemanfaatan Data Kependudukan - - 13,16 60 31 Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Prov. Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai kewenangan dalam mengkoordinir pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kabupaten/kota Pelayanan Administrasi Kependuduk berfokus untuk menjamin bahwa setiap Warga Negara Indonesia dan WNA yang telah memenuhi syarat kepemilikan dokumen kependudukan wajib mendapatkan layanan dokumen kependudukan. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Penyajian Data Kependudukan yang merupakan kewenangan Dinas Kependuduakn dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 terdiri RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-120 dari Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi dalam 1 (satu) tahun dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Penyajian Data Kependudukan terdiri dari pemetaan jumlah penduduk kabupaten/kota berdasarkan umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan agama dalam periode Semester I tahun berjalan dan Semester II tahun yang lalu. Pelayanan Dokumen Kependudukan merupakan pelayanan publik yang sangat strategis karena kepemilikan Data Kependudukan akan sangat mempengaruhi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik lainnya seperti pendidikan, kesehatan, sosial, keuangan dan lainnya. Oleh sebab itu, Dinas Kependudukan dan Catata Sipil Provinsi Sulawesi Tenggara terus berupaya untuk meningkatkan persentase kepemilikan Dokumen Kependudukan dimasyarakat yang meliputi Kartu Keluarga, KTP Elektronik, Kartu Identitas Anak, SKWNI, Akta Kematian, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian dan dokumen kependudukan lainnya. Pelayanan Dokumen Kependudukan secara umum di Indonesia termasuk di Sulawesi Tenggara dilaksanakan secara online dan offline dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan Administrasi Kependudukan. Pelayanan Administrasi Kependudukan dikelola dalam sebuah sistem yang terpadu dan terintegrasi secara nasional dalam Aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). F. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Peningkatan pelayanan umum Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa meliputi meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan secara efektif dan efisien melalui peningkatan kapasitas SDM aparatur dan manajerial pemerintahan desa/kelurahan, meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat desa/kelurahan, dan peningkatan sarana prasarana kelembagaan dan pengembangan regulasi desa/kelurahan. Semangat Otonomi Daerah melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi gerbang pemerintah daerah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemekaran daerah. Terbentuknya beberapa daerah otonomi baru di Sulawesi Tenggara merupakan peluang yang sangat baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan terbentuknya daerah otonomi baru dapat pula meningkatkan kinerja pemerintah daerah mulai di tingkat kabupaten/kota hingga di tingkat desa/kelurahan. Terbentuknya pemerintahan daerah baru berarti terbaginya lembaga pemerintahan dibawahnya. Berikut ini disajikan data capaian kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai berikut: Tabel. 2.95 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Sulawesi Tenggara Tahun 2019 - 2023 No. Indikator Kinerja Capaian Kinerja 2019 2020 2021 2022 2023 1 Indeks Desa Membangun Kategori Desa Berkembang (persen) 42,72 58,14 67,45 74.27 73.79 RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-121 No. Indikator Kinerja Capaian Kinerja 2019 2020 2021 2022 2023 2 Persentase Desa yang menyelenggarakan Pemerintahan yang efektif. 99 96,21 97,00 96,3 92 3 Persentase Desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) aktif (Jumlah BumDes) 82 82 80 73 62 4 Peran serta masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan (Jumlah LPM) 93 95 94 95 96 5 Persentase Status Desa Maju (persen) 1.05 2.77 5,08 9,43 16.56 Sumber: Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Desa Membangun, Persentase Desa yang menyelenggarakan pemerintahan yang efektif di buktikan dengan penetapan RPJM desa, RKP desa, APBD desa dan Pertanggung jawaban APB desa sesuai peraturan yang berlaku dan Persentase Desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) aktif (Jumlah BumDes) serta Meningkatnya Peranserta masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan relatif mengalami peningkatan dan penurunan angka walaupun secara umum tidak terlalu menunjukkan perubahan yang signifikan. Perubahan yang cukup signifikan ditunjukkan dalam indikator Indeks Status Desa Maju, dimana Tahun 2019 capaian hanya mencapai 1,05 persen dan dalam lima tahun terakhir yaitu pada Tahun 2023, capaian target kinerja mencapai 16,56 persen. Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah desa yaitu tipologi dan modal sosial. Dalam indikator Indeks Desa Membangun (IDM), perangkat indikator dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri diperlukan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan dimana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling bersinergi untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa diharapkan mampu menghasilkan pemerataan dan keadilan, dengan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Tabel 2.96. Nama Kawasan Perdesaan di Sulawesi Tenggara Tahun 2021 No. Nama Kawasan Perdesaan Kecamatan Kabupaten/ Kota Jumlah Desa yang Bekerjasama
70. 1.Kawasan Pertanian Padi Sawah Wonua Mekongga Baula Kolaka 6
71. 2.Kawasan Perdesaan Pengelolaan Hasil Pertanian (Padi/Sawah) Loea Kolaka Timur 7
72. 3.Kawasan Perdesaan Lumbung Pangan Wonua Asaki Uepai Konawe 5 RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-122 No. Nama Kawasan Perdesaan Kecamatan Kabupaten/ Kota Jumlah Desa yang Bekerjasama
73. 4.Kawasan Perdesaan Tumbuh Lestari Kolono, Kolono Timur Konawe Selatan 5
74. 5.Kawasan Perdesaan Perikanan Terpadu Teluk Kolono Kolono, Kolono Timur Konawe Selatan 22
75. 6.Kawasan Perdesaan Jeruk Nasional Laleembu Laleembu Kobawe Selatan 16
76. 7.Kawasan Perdesaan Pertanian Organik Wolasi Wolasi Konawe Selatan 8
77. 8.Kawasan Perdesaan Pusat Pengembangan Bibit Sapi Bali dan Sentra Perternakan Palangga, Baito, Buke, Tinanggea, Benua, Angata, Mowila, Landono, Sabulakoa, Ranomeeto Barat, Laea Konawe Selatan 165
78. 9.Kawasan Perdesaan Kawasan Industri Palangga Selatan, Moramo, Moramo Utara Konawe Selatan 46
79. 10.Kawasan Pertanian Organic Terpadu Bonegunu, Kulisusu Barat Buton Utara 7
80. 11.Kawasan Perdesaan Pertanian Terpadu dan Perternakan Kontunaga Barakati Kontunaga Muna 5
81. 12.Kawasan Perdesaan Agropolitan Barakati Jaya Tiworo Selatan Muna Barat 5
82. 13.Kawasan Perdesaan Pertanian Poleang Utara, Poleang Timur, Poleang Tenggara, Mataoleo, Rarowatu Utara, Lantara Jaya, Rraowatu, Kabaena Utara, Kabaena Tengah Bombana 35
83. 14.Kawasan Perdesaan Pulau Kapota Wangi-Wangi Selatan Wakatobi 5 Sumber: Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Terkait Pekembangan Indeks Desa Membangun (IDM) di Sulawesi Tenggara Tahun 2020 dan 2021 disajikan pada tabel di bawah ini: RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-123 Tabel. 2.97. Perkembangan Status Indeks Desa Membangun (IDM) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara Tahun 2020 dan 2021 Kabupaten Jml Desa Sangat Tertinggal Tertinggal Berkembang Maju Mandiri 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 Jml Desa % Jml Desa % Jml Desa % Jml Desa % Jml Des a % Jml Desa % Jml Desa % Jml Desa % Jml Desa % Jml Desa % KOLAKA 100 0 0,00 0 0,00 7 24,00 3 3,00 84 84 78 78,00 9 2,00 18 18,00 0 0 1 1,00 KONAWE 291 2 0,69 0 0,00 127 59,86 100 34,36 162 162 191 65,64 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 MUNA 124 5 4,03 3 2,42 62 62,10 53 42,74 57 57 68 54,84 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 BUTON 83 0 0,00 0 0,00 17 44,58 9 10,84 59 59 64 77,11 7 4,82 9 10,84 0 0 1 1,20 KONAWE SELATAN 336 4 1,1 4 1,19 111 38,99 93 27,68 213 213 233 69,35 8 2,08 6 1,79 0 0 0 0,00 BOMBANA 121 0 0,00 0 0,00 14 71,07 8 6,61 99 99 95 78,51 8 0,83 18 14,88 0 0 0 0,00 WAKTOBI 75 0 0,00 0 0,00 9 34,67 5 6,67 60 60 64 85,33 6 0,00 6 8,00 0 0 0 0,00 KOLAKA UTARA 127 4 3,15 4 3,15 56 50,39 39 30,71 64 64 79 62,20 3 0,00 5 3,94 0 0 0 0,00 KONAWE UTARA 159 2 1,26 0 0,00 89 65,41 40 25,16 68 68 113 71,07 0 0,00 6 3,77 0 0 0 0,00 BUTON UTARA 78 0 0,00 0 0,00 35 51,28 22 28,21 42 42 53 67,95 1 0,00 3 3,85 0 0 0 0,00 KOLAKA TIMUR 117 3 2,56 1 0,85 54 58,97 42 35,90 55 55 68 58,12 5 1,71 6 5,13 0 0 0 0,00 KONAWE KEPULAUAN 89 0 0,00 0 0,00 74 91,01 58 65,17 15 15 31 34,83 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 MUNA BARAT 81 0 0,00 0 0,00 26 40,74 21 25,93 55 55 60 74,07 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 BUTON TENGAH 67 0 0,00 0 0,00 26 61,19 16 23,88 36 36 44 65,67 5 5,97 6 8,96 0 0 1 1,49 BUTON SELATAN 60 0 0,00 0 0,00 19 55,00 11 18,33 40 40 46 76,67 1 0,00 3 5,00 0 0 0 0,00 SULAWESI TENGGARA 1908 20 1,05 12 0,63 726 38,05 520 27,25 110 9 58,12 1287 67,45 53 2,78 86 4,51 0 0,00 0 0,16 Sumber: Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-124 G. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Urusan Pelayanan Umum Bidang Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, yang digambarkan dari beberapa indikator terkait dengan keluarga berencana dan sejahtera untuk menurunkan jumlah penduduk dan menekan angka kemiskinan Indonesia khususnya Sulawesi Tenggara, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini: Tabel 2.98. Jumlah Pasangan Usia Subur, Peserta KB Aktif, dan Peserta KB Baru di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 No Kabupaten/ Kota PUS Peserta KB
84. 1.Buton 16.888 11.184
85. 2.Muna 25.061 14.311
86. 3.Konawe 39.756 27.381
87. 4.Kolaka 34.657 21.966
88. 5.Konawe Selatan 50.738 36.219
89. 6.Bombana 26.080 21.054
90. 7.Wakatobi 16.577 9.086
91. 8.Kolaka Utara 21.005 14.217
92. 9.Buton Utara 10.443 6.194
93. 10.Konawe Utara 10.957 6.848
94. 11.Kolaka Timur 19.236 13.982
95. 12.Konawe Kepulauan 6.029 4.068
96. 13.Muna Barat 11.512 7.073
97. 14.Buton Tengah 13.773 6.562
98. 15.Buton Selatan 13.197 8.266
99. 16.Kota Kendari 46.329 26.355
100. 17.Kota Baubau 21.585 13.540 Sulawesi Tenggara 357.076 383.283 Sumber : Sulawesi Tenggara Dalam Angka, Tahun 2024 Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan). PUS yang menjadi peserta KB adalah pasangan usia subur yang suami/istrinya sedang memakai atau menggunakan salah satu alat atau cara kontrasepsi modern pada tahun pelaksanaan pendataan keluarga. Dari data tabel diatas dapat kita lihat jumalah pasangan usia subur sebesar 383.283 sedangkan peserta KB sebesar 248.306, ini menunjukkan ada sebesar 134.977 pasangan subur yang belum menjadi peserta KB, Berdasarkan pengertian PUS diatas, maka bisa kita banyangkan resiko besar yang dihadapi PUS yang tidak menjadi peserta KB. Program KB merupakan upaya mengatur kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas (UU No 52, 2009). Tujuan dari program KB pada dasarnya yaitu pengaturan kelahiran guna membangun keluarga sejahterah. Oleh karena itu pemerintah tetap berupaya untuk melaksanakan program KB, diharapkan tiap tahunnya peserta KB dapat meningkat sejalan dengan peserta PUS yang juga meningkat. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-125 Tabel 2.99. Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2023 No. Indikator Kinerja Capaian Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022 2023
101. 1.Laju pertumbuhan penduduk (LPP) 2,18 2,10 1,47 1,75 1,66 1,69
102. 2.Total Fertility Rate (TFR) 2,88 2,89 2,92 2,71 2,59 2,49
103. 3.Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) 15,3 16,8 21,4 24,0 21,6 17,4
104. 4.Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) - 23,29 24,17 23,7 25,2 26,0
105. 5.Jumlah akseptor KB 332,621 338.525 343,318 - 195.164 -
106. 6.Jumlah Tenaga Medis Pengelola Program KB : - - - - Dokter 331 321 309 - 52 - - Bidan 1980 2025 1979 - 497 - - PPLKB 177 136 219 - - - - Penyuluh KB 309 304 297 - 348 -
107. 7.Persentase Keluarga Sejahterah 2,18 2,10 - - - - Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2024, BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Provinsi Sulawesi Tenggara tiap tahunnya menagalami peningkatan/perlambatan pertumbuhan, hal ini berdampak positif yang berarti angka kelahiran bagi pasangan usia subur yang beresiko tinggi dapat dikontrol. Capaian Total Fertility Rate (TFR) juga menunjukkan penurunan tiap tahunnya. Penurunan TFR antara lain didorong oleh meningkatnya usia kawin pertama). Selain itu juga disebabkan karena penurunan angka kelahiran usia muda Perempuan (usia 15-19) dan dari aspek kualitas penduduk, program Keluarga Berencana Nasional juga telah membantu meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga Indonesia karena dengan dua atau tiga anak, setiap keluarga lebih dapat memenuhi hak-hak dasar anak- anaknya. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) juga setiap tahunnya meningkat, hal ini jg diharapkan dapat bertahan terus setiap tahunnya, dengan tetap berupaya melaui advokasi pentingnya ber KB bagi masyarakat. Namun disisi jumlah tenaga medis pengelola program KB, seperti jumlah dokter, Bidan , PPLKB mengalami penurunan, diharapkan pemerintah provinsi sulawesi tenggara dapat memperhatikan hal tersebut, karen jumlah tenaga medis merupakan faktor pendukung terbesar untuk suksesnya progam KB di daerah. Terkait Target capaian indikator tahun 2024 dan 2025 untuk urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, untuk tiap indikatornya kami tidak bisa menargetkan terlalu tinggi, peningkatan yang kami targetkan tiap tahunnya berkisar antara 0,5 sd 1 persen ,berdasarkan tren hasil capain indikator dari tahun 2018-2023, apalagi melihat ada beberapa indikator yang mengalami penurunan cukup drastis. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-126 H. Urusan Perhubungan Perkembangan suatu wilayah dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan penduduk. Meningkatnya pertumbuhan penduduk maka akan meningkatkan pula mobilitas masyarakat yang berdampak pada semakin luasnya kawasan terbangun dan semakin beragamnya aktivitas masyarakat di wilayah tersebut. Sektor Transportasi memiliki peranan penting dalam pembangunan perekonomian dan juga sebagai sarana untuk melayani kebutuhan masyarakat. Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 51 Tahun 2022 Tanggal 13 Juli 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara dimana Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat dan laut menjadi suatu prioritas Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk melakukan mobilitas dan distribusi barang lintas daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tidak hanya pemenuhan kuantitas sarana dan prasarana saja namun peningkatan kualitas yang diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam memanfaatkan sarana dan prasarana perhubungan secara maksimal. Berikut ini capaian prasarana fasilitas perhubungan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Tabel 2.100. Jumlah Pelabuhan Laut dan Darat Tahun 2019 - 2023 No. Uraian Jumlah Penumpang Melalui Moda Angkutan Transportasi 2019 2020 2021 2022 2023 1 Palabuhan Penyeberangan 13 Lokasi 13 Lokasi 13 Lokasi 13 Lokasi 13 Lokasi 2 Terminal Tipe B 8 Lokasi 10 Lokasi 10 Lokasi 10 Lokasi 10 Lokasi Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2024 Terminal penumpang merupakan simpul transportasi yang berfungsi untuk tempat menaik turunkan penumpang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jenis terminal terdiri dari Terminal Tipe A, Terminal Tipe B dan Terminal Tipe C. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan untuk mengelola Terminal Tipe B yang merupakan simpul terhadap moda transportasi AKDP sebagai mobilitas penumpang maupun barang antar Kabupaten/Kota. Terminal Penumpang yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034, Sulawesi Tenggara memiliki 1 (satu) Terminal Penumpang Tipe A yang berlokasi di Kota Kendari, dan 17 lokasi Terminal Penumpang Tipe B yang tersebar di 17 Kabupaten/Kota wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Terminal Penumpang Tipe B yang sudah terbangun berjumlah 10 lokasi yakni terletak di Kota Kendari, Kab. Konawe, Kab. Konawe Utara, Kab. Konawe Selatan, Kab. Kolaka, Kab. Kolaka Timur, Kab. Kolaka Utara, Kota Baubau, Kab. Buton dan Kab. Buton Tengah. Terminal Penumpang Tipe B yang dalam Proses rencana pembangunan adalah terletak di Kab. Bombana, Kab. Muna, Kab. Muna Barat, Kab. Buton Selatan, Kab. Buton Utara, Kab. Konawe Kepulauan dan Kab. Wakatobi. Berikut RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-127 ini tabel Terminal Tipe B yang telah di bangun oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara: Tabel 2.101. Data Terminal Tipe B Provinsi Sulawesi Tenggara No Nama Terminal Lokasi Ket 1 Terminal Tipe B Baruga Kota Kendari 2 Terminal Tipe B Rahabangga Kab. Konawe 3 Terminal Tipe B Tawainalu Kab. Kolaka Timur 4 Terminal Tipe B Larumbalangi Kab. Kolaka 5 Terminal Tipe B Lacaria Kab. Kolaka Utara 6 Terminal Tipe B Lahimbua Kab. Konawe Utara 7 Terminal Tipe B Labuan Kab. Buton Utara 8 Terminal Tipe B Lakologou Kota Baubau 9 Terminal Tipe B Wasaga Kab. Buton 10 Terminal Tipe B Sangi-Sangi Kab. Konawe Selatan Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2024 Untuk memperlancar dan menjamin keselamatan bagi para pengguna jalan, dibutuhkan suatu sarana dan prasarana yang dapat mengarahkan pola pergerakan atau aktifitas para pengguna jalan, seperti adanya fasilitas-fasilitas pelengkap jalan yang baik. Fasilitas perlengkapan jalan diperlukan untuk memberikan informasi kepada pengguna jalan tentang peraturan dan petunjuk yang diperlukan. Fasilitas pelengkap jalan tersebut meliputi: rambu lalu lintas, marka jalan, alat penarangan jalan, fasilitas pejalan kaki, dan fasilitas pendukung lalu lintas angkutan jalan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, pasal 25). Namun pada kenyataannya, masih banyak ditemui fasilitas keselamatan jalan yang tidak terurus, hilang, bahkan dalam keadaan rusak Perlengkapan Jalan meliputi Rambu, Marka, dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL). Rambu Lalu lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan. Fasilitas perlengkapan jalan yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas keselamatan, fasilitas yang menghubungkan antar ruang pejalan kaki yang berseberangan, maupun fasilitas yang ditempatkan di sepanjang jalan yang merupakan pelengkap atau pendukung bagi jalur pejalan kaki. Pemenuhan fasilitas keselamatan di ruas jalan kewenangan Provinsi merupakan salah satu perhatian penanganan sektor perhubungan di Provinsi Sulawesi Tenggara sangat penting untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Berikut data kebutuhan dan realisasi perlengkapan jalan di jalan provinsi Sulawesi Tenggara : Tabel 2.102. Data Fasilitas Perlengkapan Jalan di Provinsi Sulawesi Tenggara No Jenis Perlengkapan Jalan Target Realisasi Persentase Ketersediaan (%)Satuan Volume 2022 2023 Total 1 Rambu Lalulintas Unit 3,822 1,155 1,155 30.2 2 RPPJ Unit 200 55 55 27.5 3 Marka Jalan Meter 321,561 136,881 136,881 42.6 4 Paku Jalan Kilo Meter 2,100 - - 5 Guadrail Meter 15,222 3,944 3,944 25.9 RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-128 No Jenis Perlengkapan Jalan Target Realisasi Persentase Ketersediaan (%)Satuan Volume 2022 2023 Total 6 Delineator Unit 3,000 418 418 13.9 7 Traffic Light Unit 1,000 - - 8 LPJU Unit 3,000 65 65 2.2 9 Warning Light Unit 100 - - 10 Cermin Tikungan Unit 150 - - 11 Zabra Cross Lokasi - - - Persentase Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan 12.9 Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2024 Pada tabel di atas menggambarkan bahwa Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan masih sangat sedikit sekitar 12,9%. Hal ini masih membutuhkan 87,1 % untuk terpenuhinya fasilitas perlengkapan jalan di jalan provinsi, sehingga dengan kondisi tersebut dapat mengakibatkan tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi didalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara utamanya di jalan provinsi. Frekuensi laka lantas yang terjadi terkait Prasarana Jalan yang sudah baik, bukan berarti menunjukkan kecukupan dalam penyelenggaraan bidang jalan di daerah, namun kembali lagi karena Laka Lantas merupakan eksposur risiko yang bisa terjadi kapan saja. Berikut ini data laka lantas berdasarkan status jalan yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara : Tabel 2.103. Data Laka Lantas Berdasarkan Status Jalan Yang Ada Di Provinsi Sulawesi Tenggara No. Status Jalan Laka Lantas 2018 2019 2020 2021 2022 1 Jalan Desa 15 18 23 33 52 2 Jalan Kota / Kabupaten 298 280 286 407 537 3 Jalan Nasional 357 438 257 266 373 4 Jalan Provinsi 348 218 232 296 379 5 Data Tidak Diketahui 0 11 10 3 0 Jumlah Kasus 1018 965 808 1005 1341 Sumber: Ditlantas Polda Provinsi Sulawesi Tenggara 2023 Pada tabel di atas menunjukkan frekuensi laka lantas pada jalan Provinsi mengalami tren laka lantas yang meningkat pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dan di tahun 2019 sempat mengalami penurunan tingkat kecelakaan. Berdasarkan rencana induk Pelabuhan nasional (RIPN) Nomor 432 Tahun 2017 pelabuhan terbagi menjadi 3 yakni Pelabuhan Utama, Pelabuhan pengumpul, dan Pelabuhan Pengumpan. Pelabuhan Pengumpan terbagi atas pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal. sehubungan dengan fungsi pelabuhan sebagai simpul transportasi bagi mobilitas orang maupun barang dari suatu tempat ke tempat lain maka pemerintah provinsi mempunyai kewenangan mengelola Pelabuhan pengumpan regional. Namun saat ini pemerintah pusat belum memberikan pelimpahan aset (P3D) ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap Pelabuhan Pengumpan Regional yang ada di Sulawesi Tenggara. Adapun Jumlah pelabuhan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-129 pengumpan regional yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara yang belum di serah terima sebanyak 7 (tujuh) lokasi antara lain: Tabel 2.104. Jumlah Pelabuhan Regional yang akan diserahkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara NO NAMA PELABUHAN LOKASI KONDISI 1 Pelabuhan Lakara Kab. Konawe Selatan Baik 2 Pelabuhan Lameruru Kab. Konawe Utara Baik 3 Pelabuhan Pomalaa Kab. Kolaka Baik 4 Pelabuhan Langara Kab. Konawe Kepulauan Baik 5 Pelabuhan Ereke Kab. Buton Utara Baik 6 Pelabuhan Banabungi Kab. Buton Baik 7 Pelabuhan Talaga Raya Kab. Buton Tengah Baik Sumber: Dishub Prov. Sultra 2024 Adapun Pelabuhan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini adalah Pelabuhan penyeberangan. Berikut ini data simpul pelabuhan penyeberangan yang ada di Sulawesi Tenggara: Tabel 2.105. Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dikelola Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara No Nama Pelabuhan Lokasi Kondisi 1 Pelabuhan Penyeberangan Kendari Kota Kendari Rusak Ringan 2 Pelabuhan Penyeberangan Langara Kab. Konawe Kepulauan Rusak Berat 3 Pelabuhan Penyeberangan Amolengo Kab. Konawe Selatan Rusak Ringan 4 Pelabuhan Penyeberangan Labuan Kab. Buton Utara Rusak Ringan 5 Pelabuhan Penyeberangan Torobulu Kab. Konawe Selatan Rusak Ringan 6 Pelabuhan Penyeberangan Tampo Kab. Muna Rusak Berat 7 Pelabuhan Penyeberangan Kamaru Kab. Buton Rusak Ringan 8 Pelabuhan Penyeberangan Wanci Kab. Wakatobi Rusak Ringan 9 Pelabuhan Penyeberangan Baubau Kota Baubau Rusak Berat 10 Pelabuhan Penyeberangan Waara Kab. Buton Tengah Rusak Berat 11 Pelabuhan Penyeberangan Tondasi Kab. Muna Barat Rusak Berat 12 Pelabuhan Penyeberangan Dongkala Kab. Bombana Rusak Berat 13 Pelabuhan Penyeberangan Mawasangka Kab. Buton Tengah Rusak Berat Sumber: Dishub Prov. Sultra 2024 Dari tebel di atas menunjukkan bahwa kualitas pelabuhan penyeberangan di Provinsi Sulawesi Tengara yang dikelola oleh Pemda Provinsi RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-130 Sulawesi Tenggara adalah masih sangat rendah. Hal ini terlihat bahwa dari 13 Pelabuhan Penyeberangan yang dikelola terdapat 6 Pelabuhan yang mengalami rusak ringan dan 7 Pelabuhan yang mengalami rusak berat. Dengan kondisi tersebut tentunya akan memberikan dampak terhadap timbulnya kecelakaan bagi pengguna jasa penyeberangan yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Penggunaan moda transportasi selain membawa manfaat bagi masyarakat juga dapat memberikan potensi ancaman berupa kecelakaan lalulintas jika tidak dilakukan pengelolaan dan manajemen transportasi yang baik dan teratur. Kecelakaan lalulintas telah menjadi permasalahan yang serius dan menjadi isu lokal, hal ini terlihat dengan meningkatnya angka kecelakaan lalulintas tiap tahunnya di Sulawesi Tenggara dimana pada jalan provinsi pada tahun 2020 terdapat 232 lakalantas, tahun 2021 terdapat 296 lakalantas dan pada tahun 2022 terdapat 379 lakalantas. Segala upaya terus dilakukan untuk menekan jumlah korban kecelakaan dengan melakukan program pengendalian dan pengawasan namun hal itu tidak cukup jikalau tidak didukung oleh rasa kesadaran dalam berlalulintas yang selamat. Selain itu juga dengan masih maraknya kesemrawutan lalulintas serta moda angkutan yang tidak berbadan hukum sehingga unsur keselamatan pada moda angkutan masih rendah. Permasalahan transportasi juga dalam aspek keselamatan dalam sebuah kajian transportasi menyebutkan: a) belum optimalnya fungsi kelembagaan dalam peningkatan keselamatan transportasi secara terintegrasi; b) minimnya kesadaran dan peran serta masyarakat akan keselamatan dan keamanan transportasi; c) belum optimalnya pengawasan dan penegakkan hukum dalam pemenuhan standar keselamatan transportasi; d) belum optimalnya pemenuhan standar keselamatan transportasi dari segi ketersediaan sarana dan prasarana keselamatan jalan; e) minimnya kualitas dan kuantitas SDM transportasi sesuai dengan potensi standar keselamatan; f) belum terintegrasinya data kecelakaan yang dapat digunakan untuk edukasi keselamatan transportasi; dan g) masih maraknya kendaraan angkutan barang yang overdimensi dan overload yang berlintas di jalan raya. I. Urusan Komunikasi dan Informatika Pelayanan dalam urusan komunikasi dan informatika cukup memegang peranan yang penting dalam upaya penyebarluasan informasi maupun efisiensi dalam komunikasi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi yang akurat dan benar, dan tidak menyesatkan yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik kecuali selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan. Perkembangan media komunikasi dan informasi di Provinsi Sulawesi Tenggara memperlihatkan pertumbuhan yang cukup pesat namun, hal ini tentunya sangat didukung dengan kebutuhan masyarakat akan media komunikasi dan informatika yang terus meningkat. Cakupan layanan komunikasi, persentase penduduk yang menggunakan telepon seluler, serta Proporsi Rumah Tangga dengan akses Internet sudah cukup tinggi, hal ini disebabkan karena kemudahan masyarakat dalam akses untuk memiliki telepon seluler didukung dengan adanya operator provider yang menyediakan tower jaringan keseluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga layanan Komunikasi dan akses internet sangat mudah didapatkan sampai kepelosok desa walaupun jaringan yang tersedia kecepatannya masih rendah karena hanya menggunakan jaringan radio dan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-131 pita kecil, sehingga ada beberapa kabupaten yang masih sulit jaringan telekomunikasinya. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada penggunanya. Penerapan SPBE diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu juga untuk menunjang pelayanan publik yang berkualitas serta meningkatkan keterpaduan dan efisiensi. Pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berhasil melakukan peningkatan lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dengan meraih indeks SPBE dengan predikat "Cukup". Raihan ini berdasarkan serangkaian penilaian dengan capaian nilai 2,588. Tentunya terdapat beberapa aspek yang masih lemah/kurang, sehingga perlu dilakukan analisis pada semua semua indikator nilainya masih rendah dengan harapan dapat memperbaiki proses bisnis penerapan SPBE dan kualitas kerja pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang efektif, efisien, dan produktif serta menyelaraskan arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE dari pemerintah pusat. Tabel 2.106. Indeks SPBE Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Indeks SPBE 2018 2021 2022 2023 Provinsi 1,51 1,05 1,739 2,588 Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024 J. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Koperasi diartikan sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Koperasi secara umumberlandaskan pada usaha bersama yang menggunakan asas kekeluargaan dan gotong royong. Penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Sulawesi Tenggara merupakan kewenangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tenggara. Berikut ini disajikan Data Perkembangan Koperasi aktif Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019 - 2023 sebagaimana pada tabel dibawah ini: Tabel 2.107. Perkembangan Koperasi Aktif Kabupaten/Kota Tahun 2020 - 2023 No. Kabupaten/Kota 2020 2021 2022 2023
108. 1.Kendari 465 201 204 2011
109. 2.Baubau 140 150 152 157
110. 3.Konawe 297 177 124 72
111. 4.Konawe Utara 137 226 144 145
112. 5.Konawe Selatan 141 155 157 166
113. 6.Konawe Kepulauan 5 19 19 13
114. 7.Kolaka 244 134 136 82
115. 8.Kolaka Utara 137 143 144 145
116. 9.Kolaka Timur 15 16 16 16
117. 10.Buton 157 162 163 160
118. 11.Buton Utara 60 44 44 47
119. 12.Buton Selatan 38 38 39 45
120. 13.Buton Tengah 20 20 21 24 RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-132 No. Kabupaten/Kota 2020 2021 2022 2023
121. 14.Muna 298 261 261 262
122. 15.Muna Barat 118 89 86 89
123. 16.Wakatobi 191 66 66 47
124. 17.Bombana 63 40 40 42
125. 18.Provinsi 290 339 384 383 Jumlah 2.816 2.280 2.200 2.105 Sumber: Dinas Koperasi dan UMK dan Menengah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Secara umum perkembangan koperasi di Sulawesi Tenggara cenderung mengalami penurunan Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 cenderung mengalami penurunan. Salah satu penyebabnya berkurangnya jumlah koperasi antara lain terjadinya pandemic covid-19, minimnya permodalan, daya saing lemah, rendahnya kesadaran berkoperasi, kurang optimalnya tenaga professional dalam mengelola koperasi dan ketidakadilan dalam pengenaan pajak koperasi. Namun demikian tidak semua kabupaten/kota mengalami penurunan secara signifikan, beberapa justru meningkat atau bahkan mengalami kestabilan setiap tahunnya. Berikut ini disajikan data capaian kinerja Koperasi di Sulawesi Tenggara diursaikan sebagai berikut: Tabel 2.108. Indikator Capaian Koperasi di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 - 2023 No. Indikator Kinerja Capaian Kinerja 2020 2021 2022 2023
126. 1.Persentase Koperasi Aktif (persen) 68,72 69,87 69.98 46,93
127. 2.Persentase Usaha Mikro dan Kecil 96,65 96,84 96,84 97.01 Sumber: Dinas Koperasi dan UMK dan Menengah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Berdasarkan tabel di atas, persentase koperasi aktif setiap tahunnya mengalami persentase penurunan yang signifikan, hal ini disebabkan karena tingkat pertumbuhan koperasi tidak sebesar jumlah koperasi yang aktif di tahun sebelumnya. Tahun 2023 persentase jumlah koperasi aktif mengalami penurunan yang diakibatkan oleh pandemic pra-covid-19 dan pasca covid-19, juga diakibatkan lesuhnya aktivitas perekonomian karena roda penggerak utama dikoperasi adalah kegiatan ekonomi, yang mengakibatkan beberapa koperasi tidak dapat menjalankan unit usahanya. Jumlah koperasi aktif di Sulawesi Tenggara berjumlah 2.105 unit dari total koperasi sebanyak 4.588 unit. Sama halnya dengan Persentase Usaha mikro dan kecil pada tahun 2023 pun mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya usaha mikro dan kecil beralih usaha menjadi tidak aktif, usaha yang baru, dan usaha yang berusha produktif kemabali dan menyesuaikan dengan kondisi pasca covid-19 dan inflasi. Dalam hal pemulihan Kembali ekonomi Usaha mikro dan kecil berbagai program telah di upayakan guna mengatasi mengendalaikan inflasi dengan memberikan sejumlah bantuan stimulus kepada setiap unit usaha yang layak dibantu. Berdasarkan data-data yang diperoleh, Jumlah usaha mikro dan kecil di Sulawesi Tenggara sebanyak 186.956 unit, usaha kecil 48.703 unit, usaha menengah sebanyak 12.744 sehingga total UMKM di Sulawesi Tenggara berjumlah 248.403 unit. Penurunan dari permodalan hendaknya menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah dan juga pusat terkait perkembangan koperasi, hal ini menyebabkan optimisme koperasi dalam pertumbuhannya terhambat dan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-133 cenderung mogok apabila kurang diperhatikan, selain itu daya saing yang lemah akibat kurangnnya sarana dan prasarana yang ada di beberapa koperasi khususnya kab/kota yang jauh dari ibu kota provinsi terhambat dan memiliki cost yang tinggi untuk mendapatkan resource atau bahan baku produksi yang dibutuhkan. Rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota harus ditingkatkan melalui binaan, pelatihan, sosialiasi, dan bimbingan teknis perkoperasian, manajemen resiko, manajemen operasisonal, manajemen sdm, serta manajemen pemasaran agar mampu menumbuhkan potensi diri bagi para anggota koperasi dalam melakukan inovasi dan kreatifitas guna mengembangkan koperasi yang dimaksud. Dalam menanggapi kurang optimalnya tenaga professional dalam mengelola koperasi, pemerintah harus memberikan tenaga terampil yang memang memenuhi kualifikiasi perkoperasian sebagai Pembina bagi setiap koperasi binaan provinsi, maupun Kabupaten/Kota. K. Urusan Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Tenggara adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki sumber daya alam melimpah dan beragam. Kondisi iklim investasi di Sulawesi Tenggara juga kondusif. Hal ini berpotensi menjadikan Sulawesi Tenggara sebagai daerah tujuan investasi yang menarik dengan iklim investasi berdaya saing. Di tengah pandemi Covid 19 , investasi di Sulawesi Tenggara mampu menguat. Sayangnya dalam dua tahun terakhir trend positif terkoreksi signifikan dengan menurunya realisasi investasi pada tahun 2022 dan 2023. Gambaran perkembangan penyelenggaraan urusan penanaman modal tersaji pada tabel berikut ini: Tabel 2.109. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 - 2023 No. Indikator Kinerja Utama (IKU) Capaian Kinerja 2019 2020 2021 2022 2023 1 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (Jumlah Perusahaan) 275 253 349 474 676 2 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Rp. 18,64 Triliun Rp. 21,73 Triliun Rp. 27,93 triliun Rp. 20,19 triliun Rp. 14,36 Triliun 3 Kenaikan / Penurunan nilai realisasi PMDN (%) Naik 16,77 % Naik 13,36 % Naik 32,18 % Turun 27,71 % Turun 30,36% 4 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Baik Baik Baik Baik Baik 5 Lama maksimal waktu pelayanan 7 hari 5 hari 3 hari 2 hari 1 hari 6 Nilai penyelenggaraan pelayanan publik B A (-) A (-) A (-) C Sumber : Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Tabel di atas menunjukkan jumlah investor yang berinvestasi di Sulawesi Tenggara terus meningkat dari tahun ke tahun. Akan tetapi ini tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah nilai realisasi investasi berskala nasional baik PMA dan PMDN. Hal ini logis terjadi mengigat nilai investasi setiap perusahaan berbeda-beda. Nilai investasi tertinggi tercatat sebesar Rp. 27,93 Triliun pada tahun 2021, dan terendah pada tahun 2023 senilai Rp. 14,36 Triliun. Demikian RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-134 pula dengan penyelenggaraan pelayanan publik dalam hal ini pelayanan perizinan dan nonperizinan dibawah naungan pelayanan terpadu satu pintu menunjukkan capaian kinerja terendah kategori C, padahal tahun 2020, 2021, dan 2022, menunjukkan kategori Sangat Baik dengan sedikit catatan (A-). Faktor-faktor pendukung keberhasilan kinerja DPMPTSP Provisni Sulawesi Tenggara Tahun 2023 antara lain:
128. 1.Kondusifnya Iklim Investasi di Sulawesi Tenggara Masa pandemi disadari berdampak terhadap perekonomian. Meski demikian kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat setempat yang masih tetap terbuka terhadap investor dapat menjadikan Sultra sebagai tujuan investasi yang menarik dengan iklim investasi yang berdaya saing.
129. 2.Dukungan Pendanaan dari BKPM RI
a.Langkah BKPM RI yang tetap meKondusifnya Iklim Investasi di Sulawesi Tenggara. Masa pandemi disadari berdampak terhadap perekonomian. Meski demikian kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat setempat yang masih tetap terbuka terhadap investor dapat menjadikan Sultra sebagai tujuan investasi yang menarik dengan iklim investasi yang berdaya saing.
b.Memberikan dukungan dana dekonsentrasi ke DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan kinerja. Anggaran tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan pemantauan, pengendalian dan pelaksanaan perusahaan PMA.
1. 3.Ketersediaan Aplikasi Perizinan Berbasis Online Apilkasi Perizinan berbasi online sehingga dapat diakses dimanapun, kapanpun serta sarana pelayanan perizinan yang memadai mendukung percepatan waktu pelayanan perizinan dan nonperizinan di DPMPTSP Prov. Sultra paling lama 5 hari, bahkan jika berkas pemohon lengkap, benar dan sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dapat dirampungkan hanya dalam hitungan jam.
2. 4.Keberhasilan Suvervisi Lapangan Supervisi pelaksanaan penanaman modal yang langsung ke lokasi proyek memberi kontribusi besar dalam mendorong investor untuk berinvestasi dan melaporkan kegiatan penanaman modalnya. Selain faktor yang mendukung keberhasilan, terdapat sejumlah permasalahan yang menghambat kinerja penyelenggaraan urusan penanaman modal, Faktor Penghambat tersebut antara lain :
3. 1.Target investasi mengikuti target yang diberikan oleh pemerintah pusat, yang mana target tersebut dihitung berdasarkan rencana investasi yang terdaftar dalam dokumen perizinan perusahaan, dan rata-rata realisasi investasi Sultra tiga tahun terakhir yang dirasiokan dengan target investasi nasional. Sementara fakta dilapangan investor tidak merealisasikan investasi sesuai rencana yang dilaporkan.
4. 2.DPMPTSP tidak memiliki kewenangan untuk memberikan teguran langsung kepada perusahaan PMA terkait penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang merupakan dasar perhitungan realisasi investasi.
5. 3.Perusahaan sekunder/industri rata-rata sudah masuk dalam tahap produksi sehingga tidak lagi melakukan investasi berupa pembelian lahan, pembangunan gedung, dan peralatan. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-135
6. 4.Perusahaan primer (menjual bahan baku secara langsung tanpa melalui proses industri), serta perusahaan baru yang sedang dalam tahap konstruksi belum maksimal berinvestasi karena terhambat proses perizinan dasar seperti Izin Lingkungan, dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).
7. 5.Hasil produksi persuahaan sekunder/industry tidak dapat dijadikan sebagai asset, namun sebagai keuntungan perusahaan, sehingga tidak dapat dicatat sebagai investasi. Dari sisi penyelenggaraan pelayanan, hasil evaluasi OMBUDSMAN menunjukkan bahwa kompetensi penyelenggara layanan perizinan perlu dibuktikan dengan sertifikat kompetensi layanan perizinan dan pengaduan. Selain itu pengawasan internal juga perlu ditingkatkan. L. Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kepemudaan dan olahraga merupakan urusan pelayanan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan wajib tersebut dapat diukur dari indikator yang disajikan pada tabel di bawah ini : Tabel 2.110. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 - 2023 No. Indikator Kinerja Utama (IKU) Capaian Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022 2023
8. 1.Persentase Pemuda yang aktif pada kegiatan kepemudaan 100% 100% 100% - - -
9. 2.Pemuda dalam berwirausaha (orang) 150 250 - - -
10. 3.Persentase Pemuda/masyarakat yang meningkat kebugarannya 73% 75% - - -
11. 4.Persentase Kualitas Pemuda - - - 50.23 50.32 52.25
12. 5.Persentase Prestasi Olahraga Tingkat Nasional - - - 25.72 25.75 25.80
13. 6.Nilai LAKIP B (58,3) B (58,6) BB (60,0) BB (65,3) BB (65,4) BB (65,8) Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2024 Dalam penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga terdapat Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam pencapaian kinerja Pencapaian Faktor Pendorong dan Penghambat yang diurai sebagai berikut:
14. 1.Faktor Pendukung Tercapaiannya Pembangunan Manusia yang unggul dan kompetitif dalam urusan kepemudaan dengan adanya kegiatan yang mendukung pemuda pada program/kegiatan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.
a.Urusan Kepemudaan
1. 1.Semak in b esarny a per hatian pemer intah pr ov ins i d alam me nduku ng pemberdayaan pemuda;
2. 2.Semakin besarnya komitmen daerah dan nasional dalam pembangunan kepemudaan;
3. 3.Sulawesi Tenggara sedang memasuki era keterbukaan politik dan kebebasan berpolitik;
4. 4.Besarnya sumber daya alam yang dapat dikembangkan oleh RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-136 pemuda;
5. 5.Semakin terbukanya akses kerjasama dengan daerah lain yang berskala regional dan nasional.
b.Urusan Keolahragaan
1. 1.Kekayaan dan sumber daya alam Sulawesi Tenggara yang luas dan menarik, merupakan potensi yang besar untuk diberdayakan atau menjadi industri pariwisata, khususnya wisata olahraga (sport tourism) khususnya olahraga perairan;
2. 2.Semakin meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat Sulawesi Tenggara terhadap pentingnya olahraga untuk menuju hidup sehat termasuk yang berkebutuhan khusus;
3. 3.Semakin maraknya tempat tempat kebugaran dan semakin banyaknya ragam olahraga rekreasi yang bisa menjadi pilihan masyarakat untuk berolahraga;
4. 4.Olahraga sebagai salah satu wadah pembentukan watak, disiplin, prestasi, sportivitas dan kepribadian; dan
5. 5.Semakin bertambahnya jumlah penduduk Sulawesi Tenggara sebagai pasar potensial berkembangnya industri olahraga.
6. 2.Faktor Penghambat
a.Urusan Pemuda
1. 1.Belum adanya data potensi pemuda secara rigit dan detail, sehingga saat ini masih sulit dilakukan pemetaan kondisi pemuda;
2. 2.Secara umum kondisi ketrampilan pemuda di sultra masih belum mengarah pada spesialisasi sehingga belum bisa meraih dan menciptakan lapangan pekerjaan yang bersifat spesialisasi dan profesional;
3. 3.Masih belum adanya kesamaan gerak dalam tubuh pemuda, yang seharusnya dapat disatukan melalui organisasi besar mereka yaitu KNPI ;
4. 5.Masih rendahnya kapasitas SDM anggota Organisasi Kepemudaan ( OKP );
5. 5.Minimnya penyelenggaraan kegiatan kepemudaan;
6. 6.Prestasi pemuda sultra masih kurang;
7. 7.Masih rendahnya kapasitas SDM Anggota Organisasi Kepemudaan ( OKP );
8. 8.Minimnya Pembinaan Kepramukaan;
9. 9.Minimnya Pengembangan Organisasi Kepramukaan.
b.Urusan Olahraga
1. 1.Sudah terpeliharanya sarana prasarana olahraga yang menjadi aset Pemerintah Daerah, namun masih ada beberapa fasilitas pendukung yang masih belum tersedia dikarenakan keterbatasan anggaran pemeliharaan sarana prasarana olahraga;
2. 2.Belum tersedia sarana olahraga terpadu yang bisa menjadi tempat berlatih untuk berbagai macam cabang olahraga:
3. 3.Belum tersedia sarana dan prasarana olahraga khusus bagi disabilitas; RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-137
4. 4.Masih minimnya tenaga pelatih yang bersetifikat dan wasit pada beberapa cabang olahraga yang kurang favorite, sehingga dalam jangka panjang akan membuat hilangnya cabang olahraga tersebut;
5. 5.Minimnya penyelenggaraan even olahraga;
6. 6.Promosi dan pembinaan Olahraga Prestasi, Olahraga Rekreasi dan Olahraga Disabilitas kurang optimal. M. Urusan Statistik Tahun 2016 dibentuk Dinas Komunikasi dan Informatika yang berdasarkan kewenangannya juga menangani Urusan Statistik, namun dalam penyelenggarakan urusan statistik secara umum masih dilaksanakan oleh BPS. Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat di Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara menyajikan data melalui media elektronik maupun media cetak. Untuk media elektronik BPS memberikan layanan berupa sistem data informasi dan statistik Provinsi Sulawesi Tenggara berbasis internet yang dapat diakses melalui website BPS, sedangkan media cetak BPS menyajikan dalam bentuk produk Buku Sulawesi Tenggara dalam angka dan Buku PDRB baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Tenggara. Capaian Kinerja Urusan statistik Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.111. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Statistik di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2023 No. Indikator Kinerja Capaian Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Tahun 2018-2020
7. 1.Data Statistik yang Up to Date dan Mudah Diakses (persen) 0 55 65 - - Tahun 2021-2023
8. 1.Persentase ketersediaan data statistik sektoral pemerintah Provinsi SulawesiTenggara (persen) - - - 140,64 109 109 Sumber : Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsu Sulawesi Tenggara, Tahun 2023 Dari tabel diatas terlihat bahwa Penyelenggaraan Pemerintah Urusan Statistik pada Tahun 2018-2020 bertujuan untuk meningkatan akuntabilitas dan transparansi Penyelenggaraan Pemerintah dalam menyiapkan data pencapaian kinerja yang mudah diakses oleh masyarakat secara umum. Pada Tahun 2021-2023 Penyelenggaraan Pemerintah Urusan Statistik pada Tahun 2018-2020 bertujuan untuk meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yan baik dalam menyiapkan ketersedian data-data sektoral OPD sehingga dapat dimanfaatkan untuk bahan pengambilan kebijakan selanjutnya. Pada Tahun 2024-2026 Penyelenggaraan Pemerintah Urusan Statistik pada Tahun 2024- 2026 tujuan diarahkan untuk Mewujudkan Transparansi Informasi Publik dan Mutu Data Sektoral dengan Keamanan Informasi Melalui Pemanfaatan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-138 Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. N. Urusan Persandian Kebijakan urusan pemerintah dibidang persandian sangat penting sesuai Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada perangkat Daerah Bidang Persandian dalam menangani pengamanan informasi dan pola hubungan komunikasi persandian antar perangkat daerah, keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang persandian sangat ditentukan oleh sarana dan prasarana yang mendukung pengamanan informasi yang dikecualikan maupun informasi yang terbuka. Masih rendahnya perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah, hal ini disebabkan karena Organisasi Pemerintah yang menangani urusan Persandian yaitu Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian baru dibentuk tahun 2017, begitu pula Peraturan yang menjadi payung Hukum urusan Persandian yaitu Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan informasi dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten/kota juga baru dikeluarkan pada tahun 2017. Tabel 2.112. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Persandian di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2023 No. Indikator Kinerja Capaian Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Tahun 2018-2020 1 Meningkatnya peran Persandian Dalam Pengamanan Informasi (persen) 40 60 8 - - Tahun 2021-2023 1 Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah (persen) - - - 70 110 100 Sumber : Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsu Sulawesi Tenggara, Tahun 2023 Dari tabel diatas terlihat bahwa Penyelenggaraan Pemerintah Urusan Persandian pada Tahun 2018-2020 bertujuan untuk meningkatan akuntabilitas dan transparansi Penyelenggaraan Pemerintah dalam menyiapkan data pencapaian kinerja yang mudah diakses oleh masyarakat secara umum namun tetap mengutamakan keamanan Sistem Informasi Program Pemerintah. Pada Tahun 2021-2023 bertujuan untuk meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yan baik dengan mengutamakan pengaman informasi Pemerintah yang diberikan kepada masyarakat. O. Urusan Kebudayaan Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan program/kegiatan yang berkaitan dengan kesenian, perfilman, RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-139 cagar budaya, permuseuman, sejarah dan nilai-nilai budaya. Dalam melaksanakan tugas, bidang kebudayaan mempunyai fungsi :

(1)Penyelenggara kegiatan pembinaan dan pengembangan bidang kesenian dan perfilman di daerah;
(2)Penyelenggara kegiatan pembinaan dan pengembangan bidang bidang cagar budaya dan permuseuman di daerah; dan
(3)Penyelenggara kegiatan pembinaan dan pengembangan bidang sejarah dan nilai budaya di daerah. P. Urusan Perpustakaan dan Arsip Daerah Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Dengan demikian garis besar kegiatan perpustakaan adalah pengelolaan koleksi, sementara garis besar kearsipan meliputi penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan dan perawatan serta penyimpanan (kronologis). Untuk lebih membudayakan gemar membaca di masyarakat dan merupakan salah satu implementasi program unggulan dalam bidang perpustakaan berupaya dalam “Pengembangan koleksi perpustakaan baik cetak maupun non cetak yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka, mutu yang baik sebagai bahan bacaan, bervariasi subyeknya dan mengembangkan bahan bacaan dalam bentuk digital pada aplikasi perpustakaan digital berbasis android bertujuan menyediakan koleksi buku digital bagi pemustaka yang berlokasi jauh dari jangkauan Perpustakaan Provinsi serta meningkatkan Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang memiliki Sertifikat. Di bidang perpustakaan dan Kearsipan selama tahun 2020 hingga 2023 masih dibutuhkan upaya yang maksimal dari pemerintah provinsi dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat sehingga capaian kinerja per tahun bidang perpustakaan dan kearsipan semakin meningkat. Capaian kinerja yang telah dicapai dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 2.113. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan Bidang Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 - 2024 No. Indikator Kinerja Realisasi Capaian per Tahun 2020 2021 2022 2023 2024

1.Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun 12.681 9.472 19.708 87.694 19.708
2.Koleksi Buku yang tersedia 77.176 77.176 77.176 204.708 250.000
3.Rasio Perpustakaan per satuan Penduduk 14.000 14.000 14.000 14.000 14.500
4.Jumlah rata-rata engunjung Perpustakaan/Tahun 16.436 14.695 15.698 32.389 35.000
5.Jumlah Koleksi Judul Buku 250 250 250 87.036 100.000 RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-140 No. Indikator Kinerja Realisasi Capaian per Tahun 2020 2021 2022 2023 2024
6.Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang memiliki Sertifikat 40 40 41 96 50 Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2024 Tabel 2.114. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bidang Urusan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 - 2023 No. Indikator Kinerja Utama 2020 2021 2022 2023
1.Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara baku (persen) 2,90 3,15 3.15 3,15
2.Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan (persen) 50,00 50,00 50,00 50,00 Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Tabel 2.95. dan 2.96. diatas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan capaian kinerja setiap tahun pada Urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan walaupun persentase kenaikannya relatif masih kurang signifikan. Dalam pencapaian target kinerja terdapat Faktor pendukung dan Penghambat yang dijelaskan sbb:
1.Faktor Pendukung:

a.Ketersediaan Koleksi Buku yang menarik dan lengkap; Kelengkapan koleksi buku dan e-book adalah satu hal penting yang tidak bisa diabaikan oleh pihak perpustakaan. Selain buku yang lengkap, buku-buku yang menarik juga harus dipastikan tersedia di perpustakaan. Mulai dari buku untuk anak-anak, remaja, hingga dewasa. Dengan demikian semua orang bisa membaca buku sesuai minat dan usia.
b.Ketersediaan tempat Membaca Kenyamanan pembaca adalah salah satu hal penting lainnya yang juga harus diperhatikan oleh petugas perpustakaan. Kita tentu tahu bahwa semakin nyaman seseorang maka akan semakin betah pula orang tersebut. Maka dari itu dibuat desain interior perpustakaan modern semenarik mungkin sehingga memungkinkan para pengunjung merasa nyaman membaca buku di perpustakaan.
c.Ketersediaan Fasilitas Kantin Bagi orang-orang yang suka membaca tidak jarang merasa betah untuk menghabiskan waktu berjam-jam membaca buku. Akan tetapi dalam satu waktu tertentu terkadang mereka justru terganggu dengan rasa lapar ditengah kegiatan membaca tersebut. Maka dari itu untuk membuat pembaca merasa tetap nyaman fasilitas kantin.
d.Ketersediaan Fasilitas WIFI Salah satu inovasi yang diyakini efektif untuk meningkatkan pengunjung perpustakaan adalah adanya layanan wifi gratis. Akan tetapi dalam penyediaan fasilitas yang satu, petugas perpustakaan harus tegas dan menerapkan peraturan bahwa wifi tidak boleh RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-141 digunakan untuk kepentingan bermain game, menonton film, atau kegiatan tidak penting lainnya.
e.Penggunaan Aplikasi Srikandi Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi atau SRIKANDI merupakan aplikasi yang diluncurkan Pemerintah sebagai aplikasi umum bidang kearsipan yang dapat mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.
1. 2.Faktor Penghambat
a.Keterbatasan dukungan anggaran operasional.
b.Masih Kurangnya minat dan budaya baca masyarakat yang berbanding lurus dengan rendahnya partisipasi masyarakat dan kesadaran aparat terkait khusunya di pedesaan dalam pembinaan minat dan budaya baca masyarakat.
c.Masih kurangnya jumlah tenaga perpustakaan/pustawakan.
d.Jumlah Bahan perpustakaan belum memenuhi standar Nasional
e.Sarana dan prasarana penyimpanan fisik arsip dan pemeliharaan arsip masih kurang. Sarana penyimpanan arsip digital/arsip hasil alih media juga masih terbatas di hardisk eksternal /belum mempunyai server khusus.
f.Masih kurangnya jumlah Kearsipan/Arsiparis.
g.Masih terbatasnya data dan informasi perpustakaan dan kearsipan dari kabupaten/kota sebagai bahan dalam penyusunan rencana kinerja di tingkat provinsi. 2.4.3. Urusan Pemerintahan Pilihan Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian. A. Urusan Kelautan dan Perikanan Sektor Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu sektor yang telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional dan daerah. Perekonomian Sulawesi Tenggara berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) terus mengalami peningkatan dari 14.534,45 Miliar pada tahun 2019 menjadi Rp 20.444,50 Miliar pada tahun 2023**. Tabel 2.115. Capaian Kinerja Sektor Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Tenggara Tahun 2019 - 2023 No. Indikator Kinerja Utama (IKU) Capaian Kinerja 2019 2020 2021 2022 2023
1. 1.Rata-rata kontribusi sektor unggulan daerah terhadap PDRB (Subsektor perikanan) (persen) 11,25 11,6 11,6 11,6* 11,7 RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-142 No. Indikator Kinerja Utama (IKU) Capaian Kinerja 2019 2020 2021 2022 2023
2. 2.Jumlah total Produksi Perikanan (tangkap dan budidaya dari seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi (Ribu Ton) 707,41 636,868 660,877 670,03 670
3. 3.Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku (Persen) - 70 85 87 90
4. 4.Konsumsi Ikan (kg/kap/tahun) 71,13 70,51 70,95 72,32 72
5. 5.Cakupan bina kelompok (Pokmaswas) 131 131 135 135 153
6. 6.Produksi perikanan kelompok nelayan (Ribu Ton) 254,03 255,178 254,553 259,64 260
7. 7.Rasio Kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial (Juta Hektar luas kawasan konservasi) 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96
8. 8.Nilai Tukar Nelayan 117,02 97,45 102,65 102,46 99,41 Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Dari capaian angka tersebut, PDRB Sub-Sektor Perikanan konsisten berkontribusi sebesar 10-12% setiap tahun terhadap PDRB Provinsi (BPS Prov. Sultra) dan diperkirakan akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu program kegiatan kelautan dan perikanan mendapat dukungan yang kuat baik dari legislatif maupun eksekutif. Salah satu indikatornya adalah adanya kecenderungan peningkatan alokasi anggaran pembangunan yang dikelola setiap tahun. Jumlah total Produksi Perikanan (tangkap dan budidaya dari seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi) terjadi penurunan pada tahun 2019 dan menurun lebih dalam pada tahun 2020. Hal ini juga ditunjukkan pada menurunnya kontribusi sub sektor perikanan pada PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara. Faktor penyebab penurunan ini adalah adanya wabah covid 19. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus menyoroti pentingnya ketangguhan pada sektor kelautan dan perikanan serta meminimalisirkan dampak dari resiko krisis akibat pandemi Covid-19. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara terus melaksanakan kebijakan pokok pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap melalui optimalisasi produktivitas sarana prasarana perikanan tangkap serta membuka komunikasi dengan pemangku kepentingan di daerah dan terutama kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk harmonisasi kebijakan berbasis data, informasi dan pengetahuan yang faktual. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara akan lebih berupaya meningkatkan kapasitas kapal-kapal penangkap ikan serta meningkatkan pembinaan kepada nelayan-nelayan tradisional di kabupaten/kota mengingat masih besarnya potensi sumberdaya ikan yang belum dimanfaatkan. Selain itu tentu saja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara akan terus meningkatkan pengawasan izin-izin kapal penangkap ikan dari daerah lain, meningkatkan regulasi dan lebih RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-143 mengefisienkan pengurusan izin operasional perusahaan-perusahaan perikanan skala nasional untuk berinvestasi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Upaya-upaya peningkatan produktivitas perikanan tangkap tersebut salah satu dampaknya dapat terlihat melalui pertumbuhan angka produksi perikanan tangkap di tahun 2022. Dampak lebih lanjut tentunya adalah peningkatan kesejahteraan nelayan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagaiman data yang dirilis oleh Pusdatin KKP dimana rata-rata indeks NTN Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022 mencapai 102,46 dimana nilai NTN ini sempat mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 99,41. Penurunan nilai tukar ini salah satunya karena peningkatan inflasi sehingga meningkatkan jumlah pengeluaran nelayan di tahun 2023. Pendapatan masyarakat nelayan bergantung terhadap pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan dan kelautan (SDKP). Pendapatan masyarakat nelayan secara langsung maupun tidak akan sangat mempengaruhi kualitas hidup mereka, karena pendapatan dari hasil usaha penangkapan ikan merupakan sumber ekonomi utama bagi keluarganya, sehingga besar kecilnya pendapatan akan sangat berpengaruh terhadap taraf kehidupannya. Angka konsumsi ikan per kapita per tahun dapat digunakan untuk mengetahui besarnya kebutuhan ikan di dalam negeri yang dikonsumsi masyarakat. Angka konsumsi ikan per wilayah dimanfaatkan untuk perencanaan dan penetapan kebijakan suatu wilayah dalam pengelolaan perikanan. Sampai akhir triwulan III tahun 2022 Angka Konsumsi Ikan Nasional mencapai 56,48 sedangkan untuk Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai 72,37 (angka sementara). Angka konsumsi ikan yang terus meningkat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan bahwa pemanfaatan produksi hasil perikanan di dalam wilayah provinsi Sulawesi Tenggara sangat tinggi sehingga dapat menjadi peluang pengembangan industri pengolahan ikan dan peningkatan kesejahteraan nelayan. Saat ini produk hasil olahan berbahan ikan telah banyak dijumpai di pasar-pasar lokal, restoran-restoran kelas menengah dan mini market dalam berbagi kemasan dan jenis olahan yang cukup higienis dengan harga yang cukup terjangkau. Salah satu strategi pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka meningkatkan konsumsi ikan masyarakat adalah peningkatan intensitas sosialisasi dan promosi tentang manfaat dan keunggulan kandungan gizi produk olahan perikanan dibanding sumber protein lainnya. Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumbrdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas Taman Nasional, Taman Wisata Alam Laut, Kawasan Konservasi Perairan, dan Daerah Perlindungan Laut. Kawasan Konservasi dimaksud meliputi total luasan sebesar 2.068.969,41 hektar, yaitu:
a.Taman Nasional Wakatobi; Taman Wisata Alam Laut Teluk Lasolo dan Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Padamarang ;
b.Daerah Perlindungan Laut; 10 Kawasan Konservasi Perairan; Kawasan Konservasi P3K di Kabupaten Muna, Muna Barat, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Kolaka, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Kota Kendari dan Bombana; dan, RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-144
c.Daerah Perlindungan Laut di Kecamatan Lasalimu, Lasalimu Selatan, Konawe Selatan, Kapontori, Pasarwajo, Wolowa, dan Siontapina serta Daerah Konservasi Kima di Konawe. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) merupakan tindak lanjut pelaksanaan dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Sistim Pengawasan Berbasis Masyarakat (SISWASMAS). Pembinaan POKMASWAS merupakan rangkaian kegiatan pembekalan sosialisasi dan bimbingan kepada Pokmaswas untuk meningkatkan partisipasi dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. umlah POKMAWAS yang terdaftar hingga saat ini adalah sebanyak 135 kelompok. Kemudian dari sebanyak 18 pokmaswas yang menjadi target awal untuk dilakukan pembinaan selama tahun 2022, hanya 13 kelompok yang dapat dikunjungi dan dilakukan pembinaan. Sementara ada 12 kelompok baru yang dikukuhkan sebagai Pokmaswas Binaan DKP Prov. Sultra. B. Urusan Pariwisata Perkembangan Kepariwisataan Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan yang cukup baik sejalan dengan meningkatnya kualitas aksesibilitas, amenitas dan sarana penunjang dalam melakukan perjalanan di Destinasi Wisata. Pariwisata adalah suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa berbagai manfaat terhadap masyarakat setempat dan sekitarnya. Pariwisata mempunyai banyak manfaat bagi masyarakat Sulawesi Tenggara bahkan bagi Negara sekalipun, manfaat pariwisata dapat dilihat dari berbagai aspek/segi yaitu manfaat pariwisata dari segi ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, nilai pergaulan dan ilmu pengetahuan, serta peluang dan kesempatan kerja. Capaian kinerja Pariwisata berdasarkan pengukuran dijabarkan pada tabel berikut : Tabel 2.116. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 - 2023 No. Indikator Kinerja Utama (IKU) Capaian Kinerja 2019 2020 2021 2022 2023 1 Jumlah Destinasi Wisata yang dikembangkan (lokasi) 2 2 3 5 8 2 Persentase Tingkat Hunian Hotel (persen) 40,81 31,64 38,41 40,14 42,52 3 Jumlah Kunjungan Wisata (orang) 8.720.256 1.927.142 2.539.976 12.754.805 9.984.609* 4 Rata-rata Lama tinggal Wisatawan (hari) 1,56 2,82 2,36 2,02 2,01 5 Jumlah PAD Sektor Pariwisata (Rupiah) 1.118.285.000 402.973.900 621.330.000 1.122.401.000 1.136.124.000 6 Rata – rata Belanja Wisatawan (Rupiah) 1.068.093 3.539.003 3.331.025 2.146.035 2.167.495** RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-145 No. Indikator Kinerja Utama (IKU) Capaian Kinerja 2019 2020 2021 2022 2023 7 Kontribusi Sektor Akomodasi & Makan Minum pada PDRB Sulawesi Tenggara (Persen) 4,94 5,23 4,33 8,34 5,18 Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 *) Data per bulan November 2023. Data bulan Desember masih menunggu rilis BPS. **) Data estimasi sementara. Data real – time masih menunggu rilis BPS. Tabel di atas menggambarkan perkembangan kinerja utama Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara. Terdapat perbedaan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari setiap periode, sebagaimana yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. 1.IKU Tahun 2018 adalah jumlah destinasi wisata yang dikembangkan, persentase tingkat hunian hotel, jumlah kunjungan wisata, dan rata –rata lama tinggal wisatawan.
2. 2.IKU Tahun 2019 – 2023 adalah jumlah kunjungan wisata, rata –rata lama tinggal wisatawan dan PAD Sektor Pariwisata.
3. 3.IKU Tahun 2024 – 2026 adalah rata – rata belanja wisatawan dan kontribusi sektor akomodasi & makan minum pada PDRB Sulawesi Tenggara. Perkembangan pariwisata di Sulawesi Tenggara terus mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan kualitas, aksesibilitas, amenitas dan atraksi wisata serta sarana penunjang lainnya dalam menunjang kebutuhan wisatawan di destinasi wisata. Peningkatan tersebut dapat terlihat pada periode 2018 sampai 2023 seperti; jumlah destinasi yang dikembangkan, persentase tingkat hunian hotel, jumlah kunjungan wisatawan, rata – rata lama tinggal wisatawan, rata – rata belanja wisatawan, jumlah PAD sektor pariwisata dan kontribusi sektor akomodasi dan makan minum pada PDRB Sulawesi Tenggara. Sektor pariwisata sempat mengalami kemunduran dengan adanya Pandemic Covid – 19 pada tahun 2020, namun pada tahun 2021 dan 2022 sektor pariwisata berangsur – angsur mengalami peningkatan, khususnya pada persentase tingkat hunian hotel, jumlah kunjungan wisatawan, jumlah PAD sektor pariwisata dan kontribusi akomodasi dan makan minum pada PDRB Sulawesi Tenggara. Hal ini terus meningkat di tahun 2023, beberapa capaian realisasi dari IKU diatas bahkan melampaui target yang direncanakan. Peningkatan ini tentu saja memperlihatkan komitmen dan keseriusan Dinas Pariwisata untuk terus mengembangkan dan meningkatkan pengembangan sektor pariwisata sebagai sektor andalan di Sulawesi Tenggara. C. Urusan Pertanian A. Pertanian Pertanian merupakan sektor penyumbang terbesar bagi PDRB di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagian besar penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara bermata pencaharian sebagai petani. Urusan pertanian meliputi kondisi lahan, jenis pengairan/irigasi, serta produksi dan produktivitas pertanian. Pertanian di Provinsi Sulawesi Tenggara dibagi berdasarkan jenis pengairannya, tabel di bawah ini menampilkan Luas Lahan berdasarkan jenis pengairan dan frekuensi penanaman padi di Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2020 – 2021. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-146 Tabel 2.117. Luas Lahan sawah berdasarkan jenis Pengairan dan Frekuensi Penanaman Padi (Ha) Sulawesi Tenggara Tahun 2020 - 2021 No. Jenis Pengairan Frekuensi Penanaman Tidak Ditanami Padi *) Sementara Tidak Diusahakan JumlahTiga kali Dua kali Satu kali Tahun : 2020 1 Irigasi 43,0 73.642,3 14.090,0 9.315,4 - 97.090,7 2 Tadah Hujan 6,0 3.780,8 10.973,3 7.140,0 - 21.900,1 3 Rawa Pasang Surut 0,0 639,0 813,0 1.696,5 - 3.148,5 4 Rawa Lebak 0,0 191,0 50,0 1.630,0 - 1.871,0 Jumlah 49 78253,1 25926,3 19781,9 - 124010,3 Tahun : 2021 1 Irigasi 974,0 68.846,8 11.137,3 8.996,4 - 89.954,5 2 Tadah Hujan 15,2 9.851,6 11.605,2 5.437,3 - 26.909,3 3 Rawa Pasang Surut 0,0 617,0 2.017,0 1.797,5 - 4.431,5 4 Rawa Lebak 0,0 191,0 50,0 1.630,0 - 1.871,0 Jumlah 989,2 79506,4 24809,5 17861,2 - 123166,3 Sumber : Dinas Tanaman Pangan & Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2022 Produksi pertanian di Provinsi Sulawesi Tenggara masih didominasi oleh padi dengan jumlah produksi pertanian sebesar 530.029 ton pada tahun 2021, kemudian ubi kayu dengan jumlah produksi 134.038 ton pada tahun 2021 dan jagung dengan produksi sebesar 144.538 ton pada tahun 2021. Tabel 2.118. Luas Lahan yang di tanami padi dan tidak ditanami padi serta frekuensi penanamannya di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 - 2021 No. Tahun Ditanami Padi Tidak Ditanami Padi *) Jumlah Satu kali Dua Kali ≥ Tiga kali Ditanami tanaman lainnya Tidak Ditanami apa pun 1 2019 24.810,0 76.139,0 1.685,9 7.240,0 13.415,0 123.289,9
4. 2.2020 25.926,3 78.253,1 49,0 7.502,0 12.279,9 124.010,3
5. 3.2021 24.809,5 79.506,4 989,2 7.358,3 10.502,9 123.166,3 Sumber : Dinas Tanaman Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2022 Tabel 2.119. Luas Lahan Pertanian Tanaman Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 No. Kabupaten/Kota Lp2b Lcp2b Kp2b (Ha) (Ha) (Ha)
6. 1.Buton 1.778 1.130 2.908
7. 2.Muna 1.785 3.298 5.083
8. 3.Konawe 41.406 18.826 60.232
9. 4.Kolaka 12.181 1.300 13.481
10. 5.Konawe Selatan 25.565 15.323 40.888
11. 6.Bombana 13.689 4.870 18.559
12. 7.Wakatobi - - -
13. 8.Kolaka Utara 2.586 1.318 3.904
14. 9.Buton Utara 2.332 552 2.884
15. 10.Konawe Utara 4.277 3.487 7.764
16. 11.Kolaka Timur 15.101 6.513 21.614
17. 12.Konawe Kepulauan 3.756 4.240 7.996
18. 13.Muna Barat 4.005 4.638 8.643
19. 14.Buton Tengah 51 663 714
20. 15.Buton Selatan - - -
21. 16.Kendari 1.319 1.797 3.116
22. 17.Baubau 1.375 664 2.039 Jumlah 131.206 131.206 68.619 Sumber : Dinas Tanaman Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara, tahun 2022 Ket: LP2B = Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan LCP2B = Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan KP2B = Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-147 B. Perkebunan Sektor Perkebunan merupakan penyumbang nilai tertinggi pada sub kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian yakni sebesar 26,60 persen. PDRB dari golongan tanaman perkebunan dengan nilai 10,86 Triliun Rupiah dihitung atas dasar harga berlaku. Dari nilai tersebut kontribusi terhadap PDRB Sulawesi Tenggara sebesar 6,17 persen. Pada tahun 2023 atas dasar harga konstan pertumbuhan PDRB sektor perkebunan tumbuh positif 2,63 persen. Sektor Hortikultura yang merupakan salah satu lapangan usaha penyumbang 3,64 persen PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara dengan nilai 1,48 Triliun rupiah pada tahun 2023. Dari nilai tersebut kontribusi terhadap PDRB Sulawesi Tenggara sebesar 0,84 persen. Pada tahun 2023 atas dasar harga konstan pertumbuhan PDRB sektor hortikultura meningkat 5,45 persen, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.120 Kontribusi Sektor Perkebunan dan Hortikultural terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 - 2023 No. Indikator Kontribusi 2019 2020 2021 2022* 2023** Perkebunan
23. 1.Nilai PDRB Sub Sektor Perkebunan ADHB (Juta Rupiah) 8.140,79 (Miliar Rupiah) 8.184,88 (Miliar Rupiah) 8.618,62 (Miliar Rupiah) 9.674,28 (Miliar Rupiah) 10.861,5 9 (Miliar Rupiah)
24. 2.Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara ADHB (persen) 23,73 24,14 23,61 23,27 23,02
25. 3.Kontribusi PDRB Sub Sektor Perkebunan terhadap Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (persen) 26,55 26,07 26,18 26,17 26,80
26. 4.Kontribusi PDRB Sub Sektor Perkebunan terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara (persen) 6,30 6,29 6,18 6,09 6,17
27. 5.Pertumbuhan PDRB golongan tanaman perkebunan ADHK (persen) 6,91 -3,80 2,49 7,69 2,63 Hortikultura
28. 6.Nilai PDRB Sub Sektor Hortikultura ADHB (Juta Rupiah) 1.241,04 (Miliar Rupiah) 1.256,32 (Miliar Rupiah) 1.306.,3 8 (Miliar Rupiah) 1.379.,7 3 (Miliar Rupiah) 1.486.,4 2 (Miliar Rupiah)
29. 7.Kontribusi PDRB Sub Sektor Hortikultura terhadap Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (persen) 4,05 4,02 3,98 3,74 3,65
30. 8.Kontribusi PDRB Sub Sektor Hortikultura terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara (persen) 0,96 0,97 0,94 0,87 0,84 RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-148 No. Indikator Kontribusi 2019 2020 2021 2022* 2023**
31. 9.Pertumbuhan PDRB golongan tanaman hortikultura ADHK (persen) 5,91 -2,66 0,71 0,96 5,45 Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2024 Selanjutnya Sektor Unggulan Komoditi Perkebunan dan Hortikultura yang diusahakan di Sulawesi Tenggara terdiri dari tanaman kakao, jambu mete, kelapa dalam, cengkeh, lada, kopi, pala, kelapa sawit, sagu, bawang merah, cabai rawit, cabai besar, jeruk dan durian. Produksi Sektor Tanaman Perkebunan dan Hortikultura di Sulawesi Tenggara secara umum mengalami fluktuasi peningkatan dan penurunan produksi walaupun tidak terlalu signifikan. Tahun 2023 produksi Sektor Tanaman Perkebunan dan Hortikultura yang terbesar adalah Tanaman Kakao sebesar 114.242 ton dan yang terkecil adalah Tanaman Bawang Merah yang hanya mencapai 491 ton. Beberapa faktor yang menyebabkan masih rendahnya jumlah produksi Tanaman Perkebunan dan Hortikultura yaitu Faktor Internal (OPD/Pemerintah) antara lain karena keterbatasan dukungan anggaran APBD dan masih terbatasnya tenaga pendamping petani perkebunan dan hortikultura (tenaga penyuluh, pengamat opt dan pengawas/sertifikasi benih). Sedangkan Faktor Eksternal (Petani/Lahan) antara lain (1) Budidaya tanaman tidak sesuai GAP,

(2)Belum optimalnya penanganan hama penyakit tanaman; (3) Belum optimalnya penggunaan benih unggul bersertifikat; (4) Belum optimalnya ketersediaan benih unggul bersertifikat; (5) Belum optimalnya pengolahan dan pemasaran produk perkebunan dan hortikultura. Disamping faktor penghambat tersebut diatas, terdapat faktor pendukung yang mampu mempengaruhi terjadinya peningkatan produksi yaitu Faktor Internal (OPD/Pemerintah) antara lain (1) Dukungan angaran APBN melalui Dana APBN (Satker Perkebunan, Satker Hortikultura dan Satker PSP Kementerian Pertanian Republik Indonesia); (2) Berkembangnya beberapa kawasan Perkebunan dan Hortikultura yang telah ditetapkan secara resmi oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 45/kpts/PD.200/1/2015 dan Kepmentan No. 472/Kpts/RC.040/2018; dan (3) Keberpihakan pemerintah cukup tinggi dalam regulasi, pembinaan, pengawasan dan pelayanan publik. Sedangkan faktor Faktor Eksternal (Petani/lahan) antara lain; (1) Potensi Lahan dan iklim yang mendukung untuk berbudidaya tanaman perkebunan dan hortikultura; (2) Strategisnya letak Provinsi Sulawesi Tenggara yang memberikan kemudahan akses pasokan benih dan pemasaran produk petani; (3) Terbukanya pasar domestik maupun ekspor produk hasil perkebunan dan hortikultura; (4) Tingginya minat petani untuk mengusahakan komoditi perkebunan dan hortikultura; dan (5) Harga jual komoditi perkebunan dan hortikultura yang relatif stabil jika dibandingkan dengan komoditi pangan. D. Urusan Kehutanan

1.Peningkatan Akses Kepada Masyarakat dalam pengelolaan Hutan melalui Pehutanan Sosial Indikator kinerja ini merupakan perwujudan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat di sekitar kawasan hutan yang selama ini belum memiliki akses terhadap pengelolaan kawasan hutan dengan cara membuka kesempatan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-149 bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Setelah disetujui maka masyarakat dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan. Pola pengelolaan yang dapat diberikan kepada masyarakat melalui Perhutanan Sosial adalah Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat dan Kemitraan. Pola Perhutanan sosial ini selain memberikan hak pengelolaan kepada masyarakat yang secara langsung merupakan pengakuan sosial dan pengakuan status hukum bagi masyarakat juga untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik tenurial dan adat. Peningkatan Akses Kepada Masyarakat dalam pengelolaan Hutan melalui Pehutanan Sosial ini dilaksanakan dalam program pendidikan dan pelatihan , penyuluhan dan masyarakat di bidang kehutanan dengan indikator kinerja adalah luas fasilitasi izin perhutanan sosial (10.000 Hektar/Tahun) dengan capaian kinerja sampai dengan tahun 2022 seluas 91.608 Ha atau 183,22 % dari target seluas 50.000 Ha. yang terdiri dari HD seluas 31.476 Ha, HKm seluas 37.001 Ha, HTR seluas 3.575 Ha dan Kemitraan seluas 19.556 Ha dengan rincian sebagai berikut : - Tahun 2018 seluas 39.122 Ha atau 391,22 % dari target seluas 10.000 Ha, yang terdiri dari HD seluas 29.317 Hektar, HKm seluas 8.643 Ha, HTR seluas 1.067 Ha dan Kemitraan seluas 95 Ha. tahun 2019 seluas 25.747 Ha - Tahun 2019 seluas 25.747 Ha atau 257,47% dari target seluas 10.000 Ha yang terdiri dari HKm seluas 13.215 Ha, HTR seluas 273 Ha dan Kemitraan seluas 12.259 Ha - Tahun 2020 seluas 5.244 Ha atau 52,44 % dari target seluas 10.000 Ha yang terdiri dari HD seluas 349 Ha, HKm seluas 4.860 Ha dan Kemitraan seluas 35 Ha - Tahun 2021 seluas 11.440 atau 114,40 % dari target seluas 10.000 Ha yang terdiri dari HD seluas 1.810 Ha dan HKm seluas 9.630 Ha - Tahun 2022 seluas 10.055 Ha atau 100, 55 % dari target seluas 10.000 Ha yang terdiri dari HTR seluas 2.235 Ha, HKm seluas 653 Ha - Tahun 2023 seluas 7776 ha atau 77,76% dari target 10.000 Ha yang terdiri dari HD seluas 322 Ha, HKM seluas 7290 Ha, HTR seluas 164 Ha. Tingginya capaian kinerja ini disebabkan oleh tingginya minat masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk mengikuti program perhutanan sosial, adanya regulasi dan pembinaan serta pendampingan dari Dinas Kehutanan dan BPSKL wilayah Sulawesi. Tabel 2.121. Target dan Realisasi Luas Fasilitasi Izin Perhutanan Sosial 2018 - 2023 Tahun Izin Perhutanan Sosial (Hektar) Persentase Target Realisasi 2018 10.000 39.122 391,22 2019 10.000 25.747 257,47 2020 10.000 5.244 52,44 2021 10.000 11.440 114,40 2022 10.000 10.055 100,55 2023 10.000 7.776 77,76 Jumlah 60.000 99.384 165,64 Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023 RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-150 Tabel 2.122. Realisasi Luas Fasilitasi Izin Perhutanan Sosial 2018 - 2023 (menurut Jenis Izin) Tahun Luas Izin Perhutanan Sosial (Hektar) HD HKm HTR Kemitraan Jumlah 2018 29.317 8.643 1.067 95 39.122 2019 0 13.215 273 12.259 25.747 2020 349 4.860 0 35 5.244 2021 1.810 9.630 0 0 11.440 2022 653 2.235 7.167 10.055 2023 322 7290 164 0 7.776 Jumlah 31.798 44.291 3.739 19.556 99.384 Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023
2.Persentase Kerusakan Hutan Per Tahun (deforestasi) Indikator kinerja ini menargetkan agar laju deforestasi di Provinsi Sulawesi Tenggara terjadi penurunan sekitar 1 % per tahun (maksimal). Guna optimalisasi daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis dan pemulihan cadangan sumber daya alam, peningkatan kualitas hutan dan lahan dapat di capai dengan menurunkan laju kerusakan hutan per tahun melalui upaya menurunkan luas lahan kritis, melaksanakan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan dari kebakaran hutan dan lahan, pencurian atau illegal loging, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang illegal. Realisasi capaian sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut : Tabel 2.123. Luas dan Persentase Kerusakan Kawasan Hutan 2018 - 2023 Tahun Luas Kawasan Hutan (Hektar) Luas Kerusakan Kawasan Hutan (Hektar) Persentase (%) 2018 2.322.311,73 80.888,600 3,48 2019 2.322.311,73 2.893,107 0,12 2020 2.322.311,73 3.209,040 0,14 2021 2.322.311,73 1.852,250 0,08 2022 2.322.311,73 8.429,600 0,36 2023 2.322.312,00 6,749,24 0,29 Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023 Persentase Kerusakan Hutan Per Tahun ini dilaksanakan dalam program pengelolaan Hutan dengan salah satu indikator kinerja adalah persentase penurunan luas kerusakan hutan (1%/Tahun) dengan capaian kinerja sampai dengan tahun 2022 rata-rata capaian 0,84 persen yang berarti laju deforestasi di provinsi sulawesi tenggara terjadi penurunan dengan rincian sebagai berikut: - Tahun 2018 seluas 80.888,660 Ha atau 3, 48 % dari 2.321.311,73 Ha, yang mengambarkan peningkatan laju deforestasi - Tahun 2019 seluas 2.893,107 Ha atau 0,12 % dari 2.321.311,73 Ha, yang mengambarkan penurunan laju deforestasi - Tahun 2020 seluas 3.209,040 Ha atau 0,14 % dari 2.321.311,73 Ha, yang mengambarkan penurunan laju deforestasi - Tahun 2021 seluas 1.852,250 Ha atau 0,08 % dari 2.321.311,73 Ha, yang mengambarkan penurunan laju deforestasi - Tahun 2022 seluas 8.429,600 Ha atau 0,36 % dari 2.321.311,73 Ha, yang mengambarkan penurunan laju deforestasi RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-151 - Tahun 2023 seluas 6,749,24 Ha atau 0,29% dari 2.322.312,00 Ha, yang menggambarkan Penurunan laju deforestrasi Berdasarkan data diatas dalam kurun waktu 2019-2022 terjadi penurunan laju deforestasi yang berarti target capaian indikator kinerja rata- rata maksimal 1 % laju kerusakan hutan tercapai dengan realisasi kinerja rata- rata 0,84 %
3.Luas Lahan Kritis yang direhabilitasi Indikator kinerja menunjukan luas lahan kritis yang direhabilitasi sampai dengan tahun 2022 mencapai 0,37 % atau 7.266 Hektar dari total luas lahan kritis 1.985.795 Hektar. Persentase Luas Lahan Kritis yang direhabilitasi dilakasanakan dalam program Pengelolaan Hutan, Program Konsrvasi Sumber Daya Alam Hayat dan ekosistemnya dan Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan capaian kinerja sebagai berikut: - Tahun 2018 luas lahan kritis yang direhabilitasi adalah 1.250 Hektar atau 100 % dari target seluas 1.250 Hektar dengan persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi 0,30 % dari 423.375 Hektar luas lahan kritis. - Tahun 2019 luas lahan kritis yang direhabilitasi adalah 1.333 Hektar atau 106,64 % dari target seluas 1.250 Hektar dengan persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi 0,31 % dari 423.375 Hektar luas lahan kritis. - Tahun 2020 luas lahan kritis yang direhabilitasi adalah 2.547 Hektar atau 203,76 % dari target seluas 1.250 Hektar dengan persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi 0,61 % dari 420.764 Hektar luas lahan kritis. - Tahun 2021 luas lahan kritis yang direhabilitasi adalah 931 Hektar atau 74,48 % dari target seluas 1.250 Hektar dengan persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi 0,22 % dari 420.764 Hektar luas lahan kritis. - Tahun 2022 luas lahan kritis yang drehabilitasi adalah 1.205 Hektar atau 96,40 % dari target seluas 1.250 Hektar dengan persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi 0,41 % dari 420.764 Hektar luas lahan kritis. - Tahun 2023 luas lahan kritis yang direhabilitasi adalah 165 hektar atau 13,75% dari target seluas 1.200 hektar dengan persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi 0,06% dari 297.517 hektar luas lahan kritis Tabel 2.124 Persentase Luas lahan kritis yang di Rehabilitasi Tahun 2018 - 2023 Tahun Persentase Luas Lahan Kritis yang di Rehabilitasi Luas Lahan Kritis Realisasi % 2018 423.375 1.250 0,30 2019 423.375 1.333 0,31 2020 420.764 2.547 0,61 2021 420.764 931 0,22 2022 297.517 1.205 0,41 2023 297.517 165 0.06 Jumlah 2.283.312 7.431 0,33 Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023 Tabel 2.125. Realisasi Luas Lahan Kritis yang di Rehabilitasi 2018 - 2023 Tahun Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Hektar) Target Realisasi % 2018 1.250 1.250 100,00 2019 1.250 1.333 106,64 RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-152 Tahun Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Hektar) Target Realisasi % 2020 1.250 2.547 203,76 2021 1.250 931 74,48 2022 1.250 1.205 96,40 2023 1200 165 13,75 Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023
4.Rasio Luas Kawasan Lindung untuk menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati terhadap Total Luas Kawasan Hutan Luas Kawasan Hutan Lindung Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan tahun 2022 adalah 1.369.9117 Hektar dengan rasio 58,98 % dari total luas kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu 2.322.312 Hektar.Indikator capaian pertahun sebagai berikut : - Tahun 2018, rasio luas kawasan lindung sebesar 58,48 % atau 1.364.413 Hektar dari 2.333.155 Hektar luas kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara; - Tahun 2019, rasio luas kawasan lindung sebesar 58,48 % atau 1.364.413 Hektar dari 2.333.155 Hektar luas kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara; - Tahun 2020, rasio luas kawasan lindung sebesar 58,48 % atau 1.364.413 Hektar dari 2.333.155 Hektar luas kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara; - Tahun 2021, rasio luas kawasan lindung sebesar 58,98 % atau 1.369.9117 Hektar dari 2.322.312.155 Hektar luas kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara; - Tahun 2022, rasio luas kawasan lindung sebesar 58,98 % atau 1.369.9117 Hektar dari 2.322.312.155 Hektar luas kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara; - Tahun 2023, rasio luas kawasan lindung sebesar 58,95% atau 1.369.117 hektar dari 2.322.312 Hektar luas kawasan hutan. Tabel 2.126 Rasio Luas Kawasan Lindung untuk menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati terhadap Total Luas Kawasan Hutan Tahun 2023 Tahun Kawasan Lindung (Hektar) Total Luas Kawasan Hutan Rasio (%) Hutan Lindung Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam Jumah 2018 1.081.489 282.924 1.364.413 2.333.155 58,48 2019 1.081.489 282.924 1.364.413 2.333.155 58,48 2020 1.081.489 282.924 1.364.413 2.333.155 58,48 2021 1.080.826 288.291 1.369.117 2.322.312 58,98 2022 1.080.826 288.291 1.369.117 2.322.312 58,98 2023 1.080.826 288.291 1.369.117 2.322.312 58,95 Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Tahun 2021 dan 2022, luas kawasan lindung bertambah 4.704 hektar dari perubahan fungsi akan tetapi luas kawasan hutan berkurang 10.843 hektar. Perubahan ini tidak mempengaruhi secara signifikan rasio luas kawasan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-153 lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan. Tabel 2.127 Capaian Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2023 No. Indikator Kinerja Utama (IKU) Capaian Kinerja Target Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 IKU 2018-2023 1 Peningkatan Akses Legal Kepada Masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (Ha) 39.122 25.747 5.244 11.440 10.055 7.776 - 2 Persentase Penurunan Kawasan Hutan (%) 3,48 0,12 0,14 0,08 0,36 0,29 - 3 Luas Lahan Kritis yang direhabilitasi (Ha) 1.250 1.333 2.547 931 1.205 165 - 4 Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan Hutan (%) 58,48 58,48 58,48 58,98 8,98 58,95 - IKU 2024-2026 1 Pertumbuhan PDRB Lap. Usaha Pertanian, Kehutanan, & Perikanan (%) - - - 2,55 - - 2,75 2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Nilai) - 72,03 - - - - 74,32 Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 E. Urusan Energi dan Sumber daya Mineral Bidang energi dan sumberdaya mineral mempunyai kontribusi cukup besar dalam mendukungperekonomian Sulawesi Tenggara. Aktivitas pertambangan merupakan sektor yang paling besar dalam menyumbangkan pendapatan daerah dan mendongkrak perekonomian daerah. 1) Pertambangan Pertambangan merupakan salah satu sektor penyumbang pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Penerimaan Daerah dari sektor pertambangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.128. Penerimaan Daerah Sektor Pertambangan Tahun 2020 - 2023 Uraian Realisasi Capaian Per Tahun 2020 2021 2022 2023 Penerimaan daerah dari 1.529.449.502.612 2.268.629.926.509 4.927.222.769.215 3.688.561.455.103 RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-154 Uraian Realisasi Capaian Per Tahun 2020 2021 2022 2023 sektor Pertambangan Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2024 Tambang Nikel dan Aspal merupakan dua jenis produksi pertambangan yang menonjol di Sulawesi Tenggara. Produksi dan nilai produksi kedua jenis tambang tersebut ditunjukkan pada tabel berikut : Tabel 2.129. Keadaan Komoditas Pertambangan Nikel dan Aspal di Sulawesi Tenggara Tahun 2013 - 2020)* Tahun Produksi (ton) Nilai Produksi (Rp. Juta Rupiah) Bijih Nikel Ferro Nikel Aspal Bijih Nikel Ferro Nikel Aspal 2013 29.431.004 15.535 583.830 5.398 2.563.275 175.148 2014 1.387.140 16.851 27.529 138.714 1.152 27.529 2015 932.539 17.350 18.150 709.290 41.550 6.676 2016 1.539.426 18.000 50.435 753.291 2.020.750 5.589 2017 9.043.232,94 112.490 17.039 4.059.613 3.073.548 15.960 2018 16.926.763 24.135 53.000 - - - 2019 22.576.054 119.900 25.846 - - - 2020 22.531.686 - 91.000 - - - Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Tahun 2020)* adalah data terakhir Salah satu isu Bidang Pertambangan adalah semakin banyak pernambangan liar yang dilakukan tanpa izin resmi dan hal inilah yang sering menyebabkan konflik sosial di masayarakat wilayah tambang. Untu mengatasi hal tersebut salah satu solusi yang ditempuh adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara membuat kebijakan yang dianggap dapat memperketat pemberian izin tambang. Tabel 2.130. Pertambangan Tanpa Izin di Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2023 Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2024 Tahun 2018 - 2023, kewenangan perizinan mineral dan batubara masih menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sehingga tidak ada data penambangan liar. Data luas area penambangan liar diperoleh dari hasil pelaksanaan pengawasan lapangan terhadap bukaan lahan usaha pertambangan tanpa izin, data luas penambangan liar yang ditertibkan diperoleh dari perhitungan luas lahan usaha pertambangan yang telah ditertibkan Izin Usaha Pertambangan. No. Indikator Realisasi Capaian 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.Luas areal penambangan liar yang ditertibkan 47,68 0 199,62 8,96 - -
2.Luas areal penambangan liar 108,48 33,91 25,04 36,311 - -
3.Pertambangan tanpa izin 43,95 0 797 25 - - RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-155 2) Listrik Pertumbuhan permukiman di Sulawesi Tenggara signifikan dengan pertambahan cabang dan ranting perusahaan listrik Negara, banyaknya pelanggan, tenaga listrik yang terjual serta nilai penjualan listrik. Keadaan perkembangan listrik di Sulawesi Tenggara Tahun 2016 - 2020 disajikan pada tabel berikut : Tabel 2.131. Perkembangan Kelistrikan di Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2023 Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Rasio Elektrifikasi (persen) 91,47 94,94 95,96 99,56 99,66 99,72 Daya Terpasang - 91,70 91,70 2.943,69 MW 2.943,69 MW 2.943,69 MW Sumber : Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Pertumbuhan permukiman, industri dan perdagangan di Sulawesi Tenggara signifikan dengan pertambahan cabang dan ranting Perusahaan Listrik Negara, banyaknya pelanggan, tenaga listrik yang terjual serta nilai penjualan listrik. Keadaan perkembangan listrik di Sulawesi Tenggara tahun 2019 disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.132. Jumlah Pelanggan, Tenaga Listrik yang terjual, dan Nilai Penjualan Tenaga Listrik Menurut Kategori Pelanggan Tahun 2022 - 2023 Kategori Pelanggan Jumlah Pelanggan Tenaga Listrik yang terjual Nilai Penjualan 2022 2023 2022 2023 2022 2023 Industri 421 473 54.382.370 66.551.648 64.021.026 81.270.573.744 Bisnis 23.195 22.106 183.949.875 205.404.028 234.270.711 261.667.850 Penerangan jalan - - - - - - Umum 4.676 5.058 49.904.264 56.356.990 74.507.083 90.766.418 Rumah tangga 451.259 491.223 577.753.221 633.360.081 681.233.769 756.915.548 Sosial 10.112 10.891 42.018.901 49.153.592 35.323.876 40.915.942 Lainnya 109 119 2.726.116 5.821.252 5.633.541 13.183.154 Jumlah 489.772 529.870 910.734.747 1.016.647.591 1.094.990.007 1.244.719.486 Sumber : Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2024 3) Energi Baru Terbarukan Bauran energi primer Sulawesi Tenggara Tahun 2023 masih sangat didominasi penggunaan Batu Bara sebesar 80,79% yang sebagian besar bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan energi beberapa industri pengolahan sumber daya mineral yang ada di Sulawesi Tenggara. Selain itu, penggunaan Pembangkit listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada kendaraan menyumbang bauran energi minyak bumi sebesar 12,35%, sedangkan untuk penggunaan energi lainnya masih relatif kecil, penggunaaan energi primer dari energi baru terbarukan sebesar 3,59% dan bauran energi gas bumi hanya sebesar 3,28%. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-156 Tabel 2.133. Bauran Energi di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 - 2023 Energi Primer 2019 2020 2021 2022 2023 MTOE % MTOE % MTOE % MTOE % MTOE % Minyak Bumi 0.62 7.52% 0.42 6.35% 0.50 7.40% 0.60 10.12% 0.83 12.35% Batubara 7.54 92.08% 6.24 93.16% 6.07 90.10% 5.21 87.17% 5.41 80.79% Gas Bumi - 0.00% 0.00 0.00% 0.07 0.99% - 0.00% 0.22 3.28% EBT 0.03 0.40% 0.03 0.49% 0.10 1.51% 0.16 2.71% 0.24 3.59% Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, 2024 Kebutuhan energi di Sulawesi Tenggara saat ini masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara dan gas alam, yang tidak diimbangi dengan produksi energi fosil di Indonesia yang beberapa tahun ini mengalami penurunan. Bahan bakar fosil bukan saja terkendala pada ketersediaannya tapi juga dampaknya yang buruk terhadap lingkungan. Untuk mengatasi ketergantungan yang tinggi terhadap energi berbahan bakar fosil, perlu adanya transisi energi atau peralihan penggunaan bahan bakar fosil kepada energi baru terbarukan yang lebih ramah terhadap lingkungan. Sulawesi Tenggara memiliki potensi energi terbarukan melimpah yang dapat dimanfaatkan dan belum dieksplorasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan energi dalam daerah. Program menuju transisi energi ini bukan hanya menjadi tugas Pemerintah Daerah, melainkan menjadi tugas bersama seluruh lapisan masyarakat secara luas, untuk itu Pemerintah Daerah perlu untuk mondorong terlaksananya transisi energi di daerah untuk pemenuhan kebutuhan energi daerah yang ramah lingkungan. Tabel 2.134. Potensi Energi Baru Terbarukan Provinsi Sulawesi Tenggara No. Jenis Energi Satuan Potensi
1.Air MW 6.340*
2.Panas Bumi MW 896
3.Mikro Hidro MW 301
4.Biomassa MW 164
5.Surya MW 3.917
6.Bayu MW 257
7.Minyak Bumi MMSTB 0.1
8.Gas Bumi BCF 0.5 Sumber: Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2017 tentang RUEN F. Urusan Perindustrian dan Perdagangan 1) Perkembangan Sektor Industri Kecil Perkembangan sektor industri mikro dan kecil di Sulawesi Tenggara pada tahun 2019 – 2022 bersifat fluktuatif. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2020 jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja mengalami penurunan menjadi RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-157 45.588 unit dan 92.818 orang dibanding tahun 2019. Pada tahun 2021 jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja pada sektor industri mikro dan kecil mengalami peningkatan kembali menjadi 54.885 unit dan 105.064 orang. Akan tetapi, pada tahun 2022 jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja mengalami penurunan kembali menjadi 44.453 unit dan 82.670 orang. Perkembangan Sektor Industri Mikro dan Kecil Tahun 2019-2022 dapat di lihat pada tabel berikut : Tabel 2.135. Perkembangan Sektor Industri Kecil di Sulawesi Tenggara, Tahun 2019 - 2022 Klasifikasi Industri Jumlah Perusahaan (Unit) Jumlah Tenaga Kerja (Orang) 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 Makanan/Foods

(10)26.646 24.518 29.951 24.091 50.646 49.419 52.574 43.825 Minuman/Beverages
(11)1.520 1.252 1.809 924 2.849 2.080 3.465 1.990 Industri Pengolahan Tembakau (12) - - 17 - - - 51 - Tekstil/Textile (13) 2.551 2.536 3.356 4.069 5.578 5.712 6.714 6.936 Pakaian Jadi/Clothing (14) 1.582 1.519 2.196 1.939 3.090 2.433 3.647 2.960 Kayu- kayuan/Woods (16) 5.496 5.300 5.872 4.758 9.853 9.292 9.929 6.006 Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman/ Printing and Reproduction of Recorded Media (18) 141 131 238 95 279 260 725 184 Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia/ Chemicals and Chemical Products
(20)727 581 1.653 2.255 1.656 1.278 4.672 5.374 Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional/ Pharmaceuticals, Medicinal Chemical and Botanical Products (21) 9 9 7 13 9 12 7 13 Barang dari Plastik/Plastic goods (22) 15 15 - 1 15 15 - 1 Barang Galian Bukan Logam/Non- metallic Excavation
(23)8.050 7.081 5.448 3.169 19.189 17.364 15.301 9.233 Barang Logam Bukan Mesin/ Fabricated Metal Products except Machinery (25) 636 565 1.298 1.023 1.403 1.035 2.483 2.288 Peralatan Listrik/Electrical Equipment (27) 1 1 - 1 4 5 - 4 Mesin dan Perlengkapan YTDL
(28)- - 21 - - - 84 - Kendaraan Bermotor/Motor Vehicles (29) 19 19 3 11 19 19 6 11 RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-158 Klasifikasi Industri Jumlah Perusahaan (Unit) Jumlah Tenaga Kerja (Orang) 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 Alat Angkutan Lainnya/Other Transportation (30) 244 153 100 238 384 287 168 490 Furnitur/Furniture
(31)1.509 1.573 2.771 1.661 3.218 3.216 5.059 3.090 Pengolahan Lainnya/Other Processing (32) 169 215 145 173 269 265 179 217 Reparasi dan Pemasangan Mesin/ Repair and Installation of Machinery (33) 120 120 - 32 126 126 - 48 Jumlah 49.435 45.588 54.885 44.453 98.587 92.818 105.064 82.670 Sumber : Profil Indutri Mikro dan Kecil Prov. Sultra, BPS Tahun 2024 2) Perkembangan Sektor Perdagangan Luar Negeri Ekspor Sulawesi Tenggara Menurut Nilai dan Volume Ekspor berdasarkan volume dan nilai pada tahun 2021 s.d. 2023 menunjukkan angka yang bersifat fluktuatif. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2022 volume dan nilai mengalami kenaikan menjadi 2.780.123,91 ton dan 5.831.666,37 (US$) serta mengalami penurunan kembali pada tahun 2023 volume dan nilai sebesar 2.571.456,52 ton dan 4.269.544,85 (US$). Tabel 2.136. Ekspor Berdasarkan Volume dan Nilai Tahun 2021 - 2023 Jenis Komoditas Ekspor Volume (ton) Nilai (US$) 2021 2022 2023 2021 2022 2023 Ekspor Langsung 2.353.721,08 2.681.347,16 2.433.909,37 3.853.773,43 5.408.974,59 3.959.853,03 Berbagai Produk Kimia (38) - - - - - - Bahan Bakar Mineral (27) 50.002,00 108.594,04 104.974,50 1.500,06 3.257,82 - Besi dan Baja
(72)2.303.691,42 2.572.194,19 2.316.870,28 3.853.221,81 5.401.359,67 3.812.391,55 Bijih, Kerak dan Abu Logam (26) - - - - - - Daging & ikan olahan 9,66 - 616,66 29,06 - 3 345,64 Ikan dan Udang (03) - 437,16 645,54 - 3 189,03 2 964,48 Kakako/ Coklat (18) - - - - - - Kayu, Barang dari Kayu
(44)- - - - Lemak dan Minyak Hewan (15) - - - - Sayuran (07) - - - - Tembakau
(24)- - - - - - Lainnya 18,00 121,77 10 802,39 22,50 1 168,07 58 923,36 Ekspor Tidak Langsung 155.230,73 98.776,75 137.547,15 370.262,79 422.691,78 309.691,82 Bahan Bakar Mineral (27) - 320,00 - - 24,70 250,48 RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-159 Jenis Komoditas Ekspor Volume (ton) Nilai (US$) 2021 2022 2023 2021 2022 2023 Besi dan Baja
(72)143.646.,95 94 429,36 126 626,06 336.287,55 389.442,37 277.321,31 Biji-bijian Berminyak
(12)- 793,21 2.718,34 - 676,54 3.420,97 Buah-buahan
(08)2.337,29 - - 2.882,03 - - Ikan dan Udang (03) 6.307,19 3.016,32 5.383,89 27.157,67 29.869,76 27.869,16 Kakao/ Coklat (18) - 10,77 - - 33,90 - Kayu, Barang dari Kayu
(44)- 138,88 239,56 - 243,94 221,28 Kopi, Teh, dan Rempah- rempah (09) 134,04 0,24 - 654,27 0,17 - Perhiasan/ Permata (71) - 0,01 - - 140,00 - Produk Hewani (05) - - - - - - Pupuk (31) - - - - - Paket Pos, Panel dan barang dikembalikan 33,06 - - 56,93 - - Lainnya 2.772,21 67,95 163,30 3.224,34 - 608,62 Total 2.508.951,81 2.780.123,91 2.571.456,52 4.224.036,22 5.831.666,37 4.269.544,85 Sumber : Sulawesi Tenggara Dalam Angka, Tahun 2024 Ekspor Sulawesi Tenggara Menurut Negara Tujuan Selama tahun 2013-2021 jumlah negara tujuan ekspor Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan baik negara tujuan, nilai maupun volume. Nilai dan Volume ekspor Negara tujuan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.137 Volume dan Nilai Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan Tahun 2013 - 2021)* Tahun Negara Tujuan Nilai (USD) Volume (Ton) 2013 Jepang, Taiwan, China, USA, Hongkong, Belanda, Korea Selatan, Australia, Thailand, Ukraina 765.857.144, 55 22.179.857,1 0 2014 China, USA, Australia, Netherland, Mexico, Thailand, Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Hongkong, India. 333.012.160,80 1.896.916,65 2015 USA, Australia, Belanda, Hongkong, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, Tiongkok, Kepulauan Solomon 134.489.271,31 80,902,57 2016 Belanda, Hongkong, Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Kepulauan Solomon, Jerman, Timur Leste 111.930.343,27 135.046,64 2017 Belanda, Hongkong, Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Kepulauan Solomon, Jerman, Timur Leste 193.021.030,30 2.530.150,16 2018 Belanda, Hongkong, Korea Selatan, Tiongkok, Australia, Jepang, Ukraina, Papua Nugini, Lainnya 824.201.129,68 9.156.740,79 RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-160 Tahun Negara Tujuan Nilai (USD) Volume (Ton) 2019 Belanda, Hongkong, Korea Selatan, Tiongkok, Australia, Jepang, Ukraina, Papua Nugini, Lainnya 16.188.812,77 1.584.732,58 2020 Belanda, Hongkong, Korea Selatan, Tiongkok, Australia, Jepang, Ukraina, Papua Nugini, Lainnya 1.527.100,75 2.159.212,29 2021* Belanda, Hongkong, Korea Selatan, Tiongkok, Australia, Jepang, Ukraina, Papua Nugini, Lainnya 2.353.721,08 3.853.773.43 Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Data Tahun 2021 merupakan data terakhir. Ekspor Sulawesi Tenggara Menurut Negara Tujuan Perkembangan ekspor Provinsi Sulawesi Tenggara menurut negara tujuan ekspor pada tahun 2022 – 2023 yang memiliki volume dan nilai FOB yang paling besar yaitu negara tiongkok, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.138 Volume dan Nilai Ekspor Prov insi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 - 2023 Negara Tujuan Volume (Ton) Nilai FOB (Ribu) 2022 2023* 2022 2023* Tiongkok 2.743.047,34 2.520.367,25 5.655.893,92 4.137.840,47 India 27.835,79 33.727,69 116.687,48 89.730,82 Amerika Serikat 2.229,04 4.726,72 25.288,09 24.849,07 Korea Selatan 5.183,23 2.274,74 22.415,07 4.461,53 Jepang 565,33 478,89 4.314,53 2.125,92 Puorto Rico 172,92 456,67 1.996,56 2.780,56 Australia 240,07 427,29 1.970,59 1.588,15 Singapura 153,54 498,65 489,41 1.931,46 Lainnya 696,64 8.498,63 2.610,02 4.236,85 Jumlah 2.780.123,89 2.571.456,52 5.831.665,67 4.269.544,85 Sumber : Sulawesi Tenggara Dalam Angka, Tahun 2024 Volume dan Nilai Ekspor Selama Selama tahun 2019-2023 volume dan nilai ekspor komoditi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pelabuhan asal di Sulawesi Tenggara bersifat fluktuatif. Pada tahun 2020 total volume mengalami penurunan yang signifikan yaitu menjadi sebesar 1.625.514,52 ton dibandingkan volume di tahun 2019 yaitu 16.294.410,85 ton, hal ini karenakan volume ekspor langsung maupun tidak langsung mengalami penurunan di tahun 2020. Pada tahun 2021-2022 volume ekspor mengalami kenaikan kembali, akan tetapi pada tahun 2023 volume ekspor mengalami penurunan menjadi 2.571.456,52 ton. Nilai ekspor pada tahun 2020-2022 mengalami kenaikan yaitu sebesar 2.571.456,52 US$, 4.224.036,22 US$ dan 5.831.666,37 serta mengalami penurunan kembali pada tahun 2023 sebesar 4.269.544,85 US$. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-161 Tabel 2.139 Volume dan Nilai Ekspor Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 - 2023 Tahun Ekspor Langsung Ekspor Tidak langsung Total Volume (Ton) Nilai (000 US$) Volume (Ton) Nilai (000 US$) Volume (Ton) Nilai (000 US$) 2019 16.188 812,77 1.584.732,58 105.598,09 275.020,90 16.294.410,85 1.859.753,48 2020 1.527.100,74 2.159.212,29 98.413,78 238.301,91 1.625.514,52 2.397.514,20 2021 1.038.639,04 1.727.741,38 57 860,61 177.835,55 2.508.951,81 4.224.036,22 2022 2.681.347,16 5408.974,59 98.776,75 422.691,78 2.780.123,91 5.831.666,37 2023 2.433.909,37 3.959853,03 137.547,15 309.691,82 2.571.456,52 4.269.544,85 Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Tahun 2024 3) Perkembangan Sektor Perdagangan Dalam Negeri Perdagangan Antar Pulau Pada tahun 2022 – 2023 jenis komoditas yang diperdagangkan antar pulau dalam daerah di Sulawesi Tenggara, antara lain : hasil perkebunan dan hortikultura, hasil perikanan, hasil peternakan dan hasil indusri. Volume dan nilai jenis komoditas yang paling besar pada tahun 2022-2023 yaitu hasil perkebunan dan hortikultura, sedangkan volume dan nilai jenis komoditas yang paling kecil yaitu hasil peternakan. Perdagangan antar pulau di provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.140 Volume dan Nilai Perdagangan Antar Pulau Menurut hasil Bumi dan Laut di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 - 2023 Jenis Komoditas 2022 2023 Volume (ton) Nilai (Rp.000) Volume (ton) Nilai (Rp.000) Hasil Perkebunan dan Hortikultura 26.617,66 703.222.607 39.941,86 1.179.203.068 Hasil Perikanan 17.714,58 485.507.525 26.530,23 614.918.984 Hasil Peternakan 58,61 14.163.795 72,53 4.363.629 Hasil Industri 64.237,75 720.407.194 64.604 731.934.668 Sumber : BSP Sulawesi Tenggara Tahun 2024 G. Urusan Transmigrasi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu daerah penerima warga transmigrasi terbanyak di Indonesia. Namun seiring dengan bertambahnya penduduk dan pemekaran daerah, maka ketersediaan lahan untuk permukiman transmigrasi semakin berkurang sehingga mempengaruhi jumlah penerimaan transmigran. Keadaan permukiman transmigrasi sejak tahun 2017 - 2021 disajikan pada tabel berikut: RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-162 Tabel 2.141 Keadaan Penerimaan Transmigrasi Umum menurut Jenis Transmigrasi Tahun 2018 - 2023 Capaian/Target Indikator Keadaan Penerimaan Transmigran Umum Menurut Jenis Transmigran Capaian Tahun 2018 Kepala Keluarga 115 Jiwa 454 Tahun 2019 Kepala Keluarga 240 Jiwa 802 Tahun 2020)* Kepala Keluarga - Jiwa - Tahun 2021 Kepala Keluarga 45 Jiwa 217 Tahun 2022 Kepala Keluarga 101 Jiwa 394 Tahun 2023 Kepala Keluarga 28 Jiwa 123 Target Tahun 2024 Kepala Keluarga 20 Jiwa - Tahun 2025 Kepala Keluarga 150 Jiwa - Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sultra Tahun 2024 Penerimaan transmigrasi dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan lahan transmigrasi yang tersebar di beberapa daerah. Transmigrasi di Sulawesi Tenggara berasal dari berbagai wilayah. Tahun 2018 jumlah Kepala Keluarga yang mengikuti Program Transmigrasi tercatat 115 KK dengan jumlah individu sebanyak 454 jiwa. Pada Tahun 2019, terdapat 240 KK dengan jumlah individu sebanyak 802 jiwa. Tahun 2020 terjadi Pandemi Covid-19 sehingga pada tahun ini Program Transmigrasi tidak berjalan sehingga tidak ada Transmigrasi Penduduk Asal (TPA) atau transmigran yang berasal dari luar Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan demikian pada Tahun 2021 hanya menempatkan transmigran penduduk setempat (TPS). Tahun 2022 jumlah Kepala Keluarga sebanyak 101 Kk dengan jumlah inividu sebanyak 123 jiwa. Tahun 2023 terjadi penurunan jumlah kepala keluarga yaitu hanya sebesar 28 KK dengan jumlah individu sebanyak 123 jiwa. Tahun 2024 dan 2025 ditargetkan kepala keluarga yang mengikuti Program Transmigrasi masing-masing sebanyak 20 KK dan 150 KK tetapi jumlah individu belum dapat ditargetkan. Di Sulawesi Tenggara terdapat beberapa Kawasan Transmigrasi yaitu:

1.Kawasan Transmigrasi Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan.
2.Kawasan Transmigrasi Mutiara Kabupaten Muna.
3.Kawasan Transmigrasi Asinua/Routa. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-163
4.Kawasan Transmigrasi Lasalimu Kabupaten Buton.
5.Kawasan Transmigrasi Mawasangka Kabupaten Buton Tengah.
6.Kawasan Transmigrasi Lambale Kabupaten Buton Utara.
7.Kawasan Transmigrasi Anawua Kabupaten Kolaka.
8.Kawasan Transmigrasi Uluiwoi Kabupaten Kolaka Timur.
9.Kawasan Transmigrasi Kolono Kabupaten Konawe Selatan.
10.Kawasan Transmigrasi Hialu Kabupaten Konawe Utara.
11.Kawasan Transmigrasi Kantis Kabupaten Muna Barat. Tahun 2017 telah ditetapkan Kawasan Transmigrasi Mutiara di Kabupaten Muna sebagai lokus Kawasan Transmigrasi Prioritas yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 104 tahun 2017 dengan Profil Kawasan Prioritas sbb: Nama Lokus Prioritas : Kawasan Transmigrasi Provinsi : Sulawesi Tenggara Kabupaten : Muna Luas Lahan : 29.612,05 Ha Jumlah Kepala Keluarga : 5.429 KK Potensi Jumlah SKP : 4 Potensi SP Baru : 19 Potensi SP Tempatan : 3 Potensi SP Pugar : 11 Komoditas : Padi Sawah, Ladang, Palawija, Kelapa, Jambu Mete, Cokelat dan Peternakan Ikan Tangkap. Akses : 2 jam 39 menit dengan menggunakan Transportasi Darat dari Bandar Udara Betoambari Bau-Bau Adapun Isu-Isu Strategis di Bidang Transmigrasi diuraikan sebagai berikut:

a.Berdasarkan Kebijakan pendekatan transmigrasi saat ini Kemeterian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk Lokasi Transmigrasi harus sudah berbasis Kawasan dalam bentuk RKT (Rencana Kawasan Transmiograsi), untuk tahun 2024 ini Kab. Bombana sudah melakukan pengusulan RKT di tingkat Kementrian Desa PDT dan Transmigrasi di Badan Pengembangan Informasi (BPI) dengan mengusulkan RKT Mateoleo yang meliputi Kecamatan yatu Poleang, Poleang Tenggara dan Kecamatan Mataoleo, dapat dijelaskan bahwa fokus potensi PTB (Pemukiman Transmigrasi Baru) tahap awal di Kabupaten Bombana (Pembangunan Transmigrasi Baru) di Desa Ambawah Kecamatan Poleang daya tampung kurang lebih 150 KK.
b.Untuk Kabupaten Konawe Utara sudah memiliki RKT Hialu masih memiliki Potensi calon pencadangan tanah di Desa Laronaha Kecamatan Ohoe
c.Untuk Kabupaten Buton Tengah pada Kawasan RKT Mawasangka memiliki Potensi Calon PTB di Desa Kanapa-Napa Kec. Mawasanka luasan HPL kurang lebih 700 Ha dengan daya tampung 300 KK sudah dilakukan pengusulan di tingkat kementrian, rencana PTB tahun 2025.
d.Isu Penyelesaian Perselisihan Tanah Transmigrasi : RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-164 1) Kab. Konawe Selatan Lokasi UPT Tolihe, UPT Roda dan UPT Amohola, terkait tumpang tindih dengan kawasan hutan dan HGU perusahaan telah dilakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan pemerintah Daerah Konsel dan membentuk Tim Penyelesaian pertanahan serta TIM KIPT (Koordinasi dan Informasi Penyelenggaraan Transmigrasi) tingkat Kabupaten Konawe Selatan. 2) Kab. Konawe Utara terkait lokasi transmigrasi yang tumpang tindih dengan kawasan hutan di UPT Padalere, UPT. Todoloiyo Puuhialu dan Amorome Dinas transnaker Prov, telah dilakukan koordinasi dengan Pemda Konut dengan instansi terkait dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XII Kendari sisa menunggu hasilnya. 2.4.4. Penunjang Urusan Pemerintahan A. Urusan Perencanaan Pembangunan Untuk melaksanakan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara, mempunyai kewenangan : 1) Melakukan Perumusan Kebijaksanaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan program kerja dan ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku; 2) Menyelenggarakan rapat berkala untuk mendapatkan masukan dan mengetahui hambatan pelaksanaan tugas masing-masing serta mengupayakan pemecahannya; 3) Melaksanakan penyusunan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; 4) Melaksanakan penyusunan Rencana Pendanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi sesuai usulan program masing- masing yang berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; 5) Melaksanakan penyusunan rencana kerja pengalokasian dana yang bersumber dari APBN sebagai masukan BAPPENAS dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP); 6) Melaksanakan tugas perumusan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) Provinsi sesuai petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7) Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) Provinsi dalam rangka menciptakan sinkronisasi program kegiatan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal serta berusaha menjaring aspirasi masyarakat dan pelaku pembangunan se-Provinsi Sulawesi Tenggara; 8) Melaksanakan tugas koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam hal Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi serta perubahannya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-165 9) Melaksanakan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi serta membina hubungan kerja dengan Lembaga Non Departemen dan Swasta untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 10) Melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah pada setiap OPD lingkup Pemerintah Provinsi sebagai bahan penyusunan program kerja pembangunan tahun berikutnya; 11) Melaksanakan pengkajian dan penelitian pembangunan Daerah untuk perencanaan pembangunan Daerah sesuai peraturan dan perundang- undangan yang berlaku; 12) Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Gubernur. Berikut capaian kinerja penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Tabel 2.142. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Perencanaan Provinsi Sulawesi Tenggara No. Indikator Kinerja Capaian Kinerja 2019 2020 2021 2012 2023 2024 1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda RPJPD 2005-2025 No. 4 Tahun 2012 Ada Ada Ada Ada Ada Ada 2 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda RPJMD 2018-2023 No. 9 Tahun 2019 Ada Ada Ada Ada Ada Ada 3 Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD Ada Ada Ada Ada Ada Ada 4 Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda No 2 Tahun 2014 tentang RTRW 2014-2034) Ada Ada Ada Ada Ada Ada Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara 2023 B. Urusan Keuangan BPKAD merupakan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan kewenangan Daerah. BPKAD berperan sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Kinerja BPKAD dalam menjalankan Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Keuangan dalam periode Tahun 2018 sampai dengan 2023 mencapai kinerja dengan nilai WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sebagaimana yang tersaji pada tabel di bawah ini. Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada tabel di bawah ini: RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-166 Tabel 2.143. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara No Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1. 1.Opini BPK terhadap laporan keuangan WTP WTP WTP WTP WTP WTP Sumber: BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara 2024 Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion merupakan hasil yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa Auditor BPK telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Dengan pencapaian ini perlu tetap dipertahankan sehingga BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara diharapkan terus meningkatkan kualitas dalam menjalangkan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah untuk urusan keungan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. C. Urusan Kepegawaian Urusan Kepegawaian meliputi pendidikan ASN, jabatan struktural, jabatan fungsional. Pendidikan dan pelatihan bagi ASN merupakan tanggungjawab dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sedangkan untuk data terkait jabatan struktural, jabatan fungsional menjadi wewenang dari Badan Kepegawaian Daerah. Tabel-tabel di bawah ini menunjukkan capaian indikator pelayanan urusan pendidikan dan pelatikepegawaian di Provinsi Sulawesi Tenggara: Tabel 2.144. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2020 No Indikator 2018 2019 2020
2. 1.Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal 10,69 % 8,17 % 7,36 %
3. 2.Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural 6,48 % 0% 3,24 % Sumber : BPSDM Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2021 Untuk meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur sipil negara yang berkualitas adalah dengan menikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal, pada tahun 2018 persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 10,69 persen, dan mengalami penurunan tahun 2019 8,17 persen dan tahun 2020 7,36 persen. Pejabat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural pada tahun 2018 sekitar 6,48 persen, tahun 2019 tidak ada pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan structural, kemudian pada tahun 2020 sekitar 3,24 persen. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-167 Tabel 2.145. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Kepegawaian Provinsi Sulawesi Tenggara 2015 - 2019 No Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
4. 1.Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah 55 55 54 53 54
5. 2.Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah 1.056 1.076 1.182 1182 1186
6. 3.Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah 927 1.027 7.731 7.818 8.024 Sumber : BKD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 Tabel 2.146. Capaian dan Target Kinerja Urusan Penunjan Pemerintahan Bidang Kepegawaian Provinsi Sulawesi Tenggara 2018 - 2024 No. Indikator Kinerja Utama (IKU) Capaian Kinerja Target Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
7. 1.Persentase pejabat struktural yang telah memenuhi kriteria / syarat 94% - - - - - -
8. 2.Persentase pejabat fungsional yang telah memenuhi kriteria / syarat 85% - - - - - -
9. 3.Persentase jumlah aparatur yang lulus seleksi penjenjangan teknis, penjenjangan struktural dan penyetaraan ijazah - 117,65% 111,11% - - - -
10. 4.Persentase Aparatur yang diberi sanksi disiplin - 93,33% 169,23% - - - -
11. 5.Menurunnya persentase aparatur yang diberi sanksi disiplin - - - 25% 70% 0,09% -
12. 6.Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara - - - - - - 78 (Sedang) Sumber : BKD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-168 Pada tahun 2018 tabel di atas, untuk indikator kinerja nomor 1 menunjukkan bahwa capaian Pejabat Struktural yang telah memenuhi kriteria tahun 2018 mencapai 94% dimana tidak mencapai sesuai target 2018 yang telah ditetapkan yaitu 100%. Sebagian besar pejabat telah mengikuti pendidikan kepemimpinan struktural, baik Pim IV, Pim III dan Pim II tetapi pada tahun 2018 sebagian besar formasi pejabat masih tetap sama dengan tahun 2017 sehingga realisasi capaian tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Untuk indikator nomor 2 dari tabel diatas menunjukan persentase ketercapaian Pejabat Fungsional mencapai 85% dimana tidak mencapai sesuai target yang ditetapkan yaitu 100%, hal itu disebabkan karena belum semua pejabat fungsional yang mendapatkan pelatihan dan pendidikan teknis fungsional. Pada Tahun 2019 dari tabel di atas untuk indikator kinerja nomor 3 realisasi jumlah aparatur yang lulus seleksi penjenjangan teknis, penjenjangan struktural dan penyetaraan ijazah sebesar 100% dimana lebih tinggi dari target yaitu sebesar 85% sehingga capaiannya sebesar 117,65%. Realisasi Indikator Kinerja sebesar 100% tersebut merupakan realisasi rata-rata dari pelaksanaan 3 (tiga) kegiatan yaitu kegiatan Pendidikan dan Pelatihan teknis yang diikuti oleh 226 orang peserta dimana semua peserta lulus, kegiatan Pendidikan Penjenjangan Struktural yang diikuti 262 orang peserta dimana semua peserta lulus dan kegiatan Seleksi Penyetaraan Ijazah yang diikuti 115 orang peserta dimana semua peserta lulus. Jika ditotalkan maka jumlah peserta yang mengikuti seleksi sebesar 603 orang peserta dan semuanya lulus seleksi. Indikator nomor 4 realisasi aparatur yang diberi sanksi disiplin sebesar 0,14% dari target sebesar 0,15% sehingga capaiannya menjadi 93,33%. Realisasi indikator tersebut diperoleh sesuai dengan formulasi indikator kinerja yaitu “jumlah aparatur yang diberi sanksi disiplin dibandingkan jumlah aparatur dikali 100”. Jumlah aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang diberi sanksi disiplin sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan “Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS” selama tahun 2019 sebanyak 20 orang pegawai. Adapun jumlah aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sampai periode Desember 2019 sebanyak 13.597 orang pegawai. Sehingga berdasarkan formulasi indikator kinerja didapat perhitungan realisasi indikator yaitu 20 : 13.508 x 100 = 0,14% dan capaiannya yaitu 0,14% : 0,15% x 100 = 93,33%. Pada tahun 2020 dari tabel di atas, untuk indikator kinerja nomor 3 realisasi jumlah aparatur yang lulus seleksi penjenjangan teknis, penjenjangan struktural dan penyetaraan ijazah sebesar 100% dimana lebih tinggi dari target yaitu sebesar 90% sehingga capaiannya sebesar 111,11%. Realisasi Indikator Kinerja sebesar 111,11% tersebut merupakan realisasi rata-rata dari pelaksanaan 3 (tiga) kegiatan yaitu kegiatan Pendidikan dan Pelatihan teknis yang diikuti oleh 280 orang peserta dimana semua peserta lulus, kegiatan Pendidikan Penjenjangan Struktural dan kegiatan Seleksi Penyetaraan Ijazah yang tidak jadi dilaksanakan akibat dana kegiatannya dialokasikan untuk penanggulangan dampak pandemi covid 19 sehingga tidak ada peserta yang mengikuti seleksi pada kedua kegiatan tersebut. Jika ditotalkan dari ketiga kegiatan tersebut maka jumlah total peserta yang mengikuti seleksi sebesar 280 orang peserta yang hanya berasal dari kegiatan Pendidikan dan Pelatihan teknis saja. Indikator nomor 4 dari tabel di atas realisasi aparatur yang diberi sanksi disiplin sebesar sebesar 0,22% dari target sebesar 0,13% sehingga capaiannya menjadi 169,23%. Realisasi indikator tersebut diperoleh sesuai dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-169 formulasi indikator kinerja yaitu “jumlah aparatur yang diberi sanksi disiplin dibandingkan jumlah aparatur dikali 100”. Jumlah aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang diberi sanksi disiplin sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan “Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS” selama tahun 2020 sebanyak 30 orang pegawai. Adapun jumlah aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sampai periode Desember 2020 sebanyak 13.342 orang pegawai. Sehingga berdasarkan formulasi indikator kinerja didapat perhitungan realisasi indikator yaitu 30 : 13.342 x 100 = 0,22% dan capaiannya yaitu 0,22% ; 0,13% x 100 = 169,23%. Pada tahun 2021 dari tabel di atas realisasi aparatur yang diberi sanksi disiplin sebesar sebesar 0,03 % dari target sebesar 0,12% sehingga capaiannya menjadi 25 %. Realisasi indikator tersebut diperoleh sesuai dengan formulasi indikator kinerja yaitu “jumlah aparatur yang diberi sanksi disiplin dibandingkan jumlah aparatur dikali 100”. Pada tahun 2021 terdapat 5 orang aparatur yang diproses pelanggaran disiplin tetapi masih akan dilakukan peninjauan kembali terhadap proses penanganan kasus pelanggaran disiplin yang telah dilakukan. Adapun jumlah aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sampai periode Desember 2021 sebanyak 12.814 orang pegawai. Sehingga berdasarkan formulasi indikator kinerja didapat perhitungan realisasi indikator yaitu 5 : 12.814 x 100 = 0,03 % dan capaiannya yaitu 0,03% : 0,12% x 100 = 25%. Pada tahun 2022 dari tabel di atas realisasi aparatur yang diberi sanksi disiplin sebesar sebesar 0,07% dari target sebesar 0,10% sehingga capaiannya menjadi 70%. Realisasi indikator tersebut diperoleh sesuai dengan formulasi indikator kinerja yaitu “jumlah aparatur yang diberi sanksi disiplin dibandingkan jumlah aparatur dikali 100”. Pada tahun 2022 terdapat 9 orang aparatur yang diproses pelanggaran disiplin. Adapun jumlah aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sampai periode Desember 2022 sebanyak 12.528 orang pegawai. Sehingga berdasarkan formulasi indikator kinerja didapat perhitungan realisasi indikator yaitu 9 : 12.528 x 100 = 0,07% dan capainnya yaitu 0,07 : 0,10% x 100 = 70%. D. Urusan Pengawasan Urusan pengawasan menangani masalah pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi di Pemerintahan seperti persentase pelanggaran pegawai, pelanggaran keuangan dan tindak lanjut temuan yang akan dilakukan. Fungsi Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat dan BPK. Tabel 2.147. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Pengawasan Provinsi Sulawesi Tenggara No. Indikator Kinerja Utama (IKU) Capaian Kinerja Target Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13. 1.Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK 74,72 % 79,99 % 95,86 % 90,35 % 80,02% 88,75% 88,75%
14. 2.Persentase Penurunan Temuan APIP 16,67 % 19,83 % 101,2 % 18,38% 133,8 % 19,75% 20,05%
15. 3.Persentase Nilai SAKIP 44,44 % 48,89 % 95,56 % 104,8 % 104,95 % 85,75% 85,75% RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-170 No. Indikator Kinerja Utama (IKU) Capaian Kinerja Target Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 OPD minimal B
16. 4.Persentase kasus pengaduan yang tertangani 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
17. 5.Level Maturitas SPIP 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 100 % 100 % 100 %
18. 6.Level Kapabilitas APIP 66,67% 66,67% 66,67% 100% 100 % 100 % 100 % Sumber : Inspektorat Daerah Prov. Sultra, Tahun 2023 Berdasarkan data di atas bahwa indikator kinerja utama Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi tenggara setiap tahun mengalami fluktuasi, namun rata-rata mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun persentase penurunan temuan APIP pada tahun 2021 mengalami penurunan temuan, namun mencapai target yg telah di tetapkan dan yang tahun selanjutnya melebihi target yang telah di tetapkan pada target RENSTRA 2018-2023. Selain itu juga pada level kapabilitas APIP pada tahun 2021 mengalami peningkatan Capaian kinerja pada level 3 sesuai target capaian Renstra yang di tetapkan. Sedangkan pada level maturitas SPIP pada tahun 2021 tdk mencapai target yaitu pada capaian level 2 Berkembang di karenakan yang menjadi hambatan dalam penerapan SPIP meliputi: (a) persepsi pimpinan instansi pemerintah dan auditor atau evaluator terhadap pelaksanaan Sistem pengendalian intern tidak mendukung terciptanya lingkungan pengendalian yang memadai, (b) budaya sungkan yang masih kental, dan (c) kualifikasi sumber daya manusia yang kurang memadai (4) dan belum adanya komitmen pimpinan dalam menerapkan perencanaan berbasis risiko. Namun, pada tahun 2022 telah mencapai tingkat maturitas SPIP pada level 3 terdefinisi yaitu Telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi. E. Urusan Sekretariat Dewan Sekretariat Dewan memiliki fungsi urusan penunjang dalam Pemerintahan. Fungsi Sekertarian Dewan dalam Pemerintahan : 1) Memastikan tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota 2) Memastikan tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-171 3) Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD. Telah di jelaskan Pada Tabel Kerangka pendanaan terhadap kinerja capaian indikator Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah dengan Frekwensi pembahasan dengan jumlah banyaknya Perda yang di bahas serta Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan dengan Jumlah sosialisasi perundang-undangan. 2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 – 2025 2.5.1. Analisis Capaian Kinerja RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 – 2025 Capaian Kinerja RPJPD dapat diukur dari indikator Sasaran dan capaian prioritas pembangunan. Sasaran RPJPD diukur dari Indikator Kinerja sasaran yag ditentukan dalam RPJPD. Berikut disajikan Tabel Sasaran Pokok, Indikator Kinerja Sasaran Pokok dan Target Kinerja Sasaran Pokok 2025 : Tabel 2.148. Sasaran Pokok, Indikator Kinerja Sasaran Pokok dan Target Kinerja Sasaran Pokok 2025 No Sasaran Pokok Indikator Kinerja Target 2025 1. Tercapainya angka rata-rata lama sekolah 12 Tahun di Sulawesi Tenggara; Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) 12 2. Tercapainya angka persentasi tamat sekolah mencapai 90% untuk semua jenjang pendidikan; Persentase tamat sekolah (Persen) 90 3. Tercapainya rata-rata usia harapan hidup masyarakat Sulawesi Tenggara sesuai standar UNDP yakni 85 tahun; Usia Harapan Hidup (Tahun) 85 4. Menurunnya angka kasus KDRT yang menunjukkan terjadinya kesetaraan gender di Sulawesi Tenggara Jumlah Kasus KDRT yang tertangani dalam setahun (Kasus) 145 5. Menurunnya angka kasus kriminalitas di Sulawesi Tenggara; Jumlah Kasus kriminalitas yang tertangani dalam setahun (Kasus) 2.990 6. Terpeliharanya dengan baik suasana kerukunan hidup masyarakat berbeda suku dan agama di Sulawesi Tenggara. Jumlah tempat Ibadah (Unit): Mesjid 3.424 Gereja 340 Pura 255 Vihara 17 7. Tumbuh dan berkembangnya berbagai komoditas unggulan daerah, investasi dan usaha perekonomian rakyat. Pertumbuhan Ekonomi (Persen) 6,5 8. Tercapainya laju inflasi di bawah angka inflasi nasional; Laju Inflasi (Persen) 4,35 RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-172 No Sasaran Pokok Indikator Kinerja Target 2025 9. Terbangunnya berbagai industri yang berbahan baku sesuai dengan potensi dan komoditi yang ada di Sulawesi Tenggara khususnya tambang, perikanan, perkebunan dan pertanian. Jumlah Industri kecil/menengah yang terbangun (UKM) 150 10. Meningkatnya kualitas jalan, status jalan dan fungsi jalan sesuai dengan kondisi wilayah yang terus berkembang baik secara fisik maupun administratif. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (persen) 100 11. Terbangunnya dan terpeliharanya jembatan yang menghubungkan antar daratan maupun antar kepulauan . Jumlah Jembatan antar pulau yg terbangun (Unit) 571 12. Tersedianya perumahan yang layak huni bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah Tersedianya perumahan yang layak bagi masyarakat di Sulawesi Tenggara dengan menurunnya angka rumah berlantai tanah (Unit) 1% 13. Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan air minum serta sanitasi bagi seluruh lapisan masyarakat; Persentase jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih (persen) 100 14. Terpeliharanya dan terbangunnya sarana dan prasarana sumber daya air untuk berbagai kebutuhan seperti irigasi, PLTA, pariwisata, air baku dan lain sebaginya. Rasio luas lahan sawah beririgasi (persen) 90,00 15. Terpenuhinya kebutuhan listrik untuk berbagai keperluan; Rasio Elektrifikasi (Persen) 100 16. Terpelihara dan terbangunnya sarana dan prasarana tranportasi, termasuk di dalamnya sarana transportasi kereta api, serta terciptanya sistem transportasi multimoda untuk berbagai angkutan yang efisien dan efektif serta berdaya saing tinggi, serta meratadan ramah lingkungan. Terbangunnya infrastruktur kereta api di Sulawesi Tenggara Terbangunnya infrastruktur kereta api di Sulawesi Tenggara 17. Tersedia dan terbangunnya infrastruktur telematika yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Cakupan layanan telekomunikasi (jaringan komunikasi dan internet) (persen) 100 18. Terbebasnya pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dari praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme dalam pengelolaan dan dan pelayanan menuju pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien; Nilai Sakip (Predikat) AA 19. Mewujudkan terbentuknya Sulawesi Tenggara sebagai Provinsi Kepulauan. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota agar Sulawesi Tenggara dapat Terbentuknya Badan Koordinasi Provinsi Kepulauan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-173 No Sasaran Pokok Indikator Kinerja Target 2025 masuk sebagai provinsi kepulauan 20. Teratasinya kerusakan lingkungan hidup di Teluk Kendari; Peningkatan fungsi konservasi dan perlindungan sumber daya alam dan kelautan melalui optimalisasi fungsi Teluk Kendari; NA 21. Terkelolanya potensi kawasan pesisir laut di Sulawesi Tenggara; Nilai Tukar Nelayan (Persen) 102,54 22. Teralokasikannya sumber daya lahan secara proporsional melalui berbagai pertimbangan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan; Tersedianya dokumen RTRW dan RZWP3K (Dokumen) 2 23. Terlindunginya sumber daya kelautan untuk kebutuhan perlindungan plasma nutfah, terumbu karang, dan sumber daya hayati untuk kelangsungan produksi dan pengembangan ekowisata; Jumlah Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas) 156 24. Menurunnya angka kasus pembalakan liar secara berturut turut di Sulawesi Tenggara; Total Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (ha) 931 Penurunan Luas Kerusakan kawasan hutan (ha) 1.825,25 25. Terjaganya fungsi kawasan hutan dan fungsi kawasan lindung dari upaya konversi ke fungsi lain di Sulawesi Tenggara. Luas Kawasan Hutan Lindung (ha) 1.081.489 26. Terlaksananya sistem perencanaan dan penganggaran yang konsisten; Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang konsisten (dokumen) 5 27. Terpenuhinya target-target pemasukan dari Pendapatan Asli Daerah; Jumlah PAD pertahun (Rp) 1.668.498.552. 000 28. Terinformasinya masyarakat atas kinerja tata kelola keuangan pemerintah daerah yang transparan akuntabel dan ekonomis efektif efisien. Opini laporan keuangan (Kategori) WTP Capaian Prioritas Pembangunan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara, dapat dilihat pada tahapan dan prioritas utama pada tabel di bawah ini : Tabel 2.149. Capaian Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang 2005 - 2025 Periode Perencanaan Prioritas Pembangunan Uraian Capaian Tahapan Pembangunan I (2005-2010) Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat, Tercapainya angka rata-rata lama sekolah 12 Tahun di Sulawesi Tenggara; Tercapainya angka persentasi tamat sekolah mencapai 72% untuk semua jenjang pendidikan; Tercapainya rata- rata usia harapan hidup masyarakat Sulawesi Tenggara sesuai standar UNDP yakni 85 tahun. Penangulangan kemiskinan Capaian awal Tingkat Kemiskinan Sultra awal RPJPD tahun 2005 adalah sebesar 21,45 persen mengalami penurunan pada tahun 2022 RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-174 Periode Perencanaan Prioritas Pembangunan Uraian Capaian sebesar 11,17 persen, sampai saat ini pemerintah prov.Sultra tetap berusahan untuk menurunkan Tingkat kemiskinan dengan berbagai program prioritas penanggulangan kemiskinan. Peningkatan infrastruktur wilayah dan ekonomi, Saat ini Prov.Sultra telah memiliki Bandara Udara tidak hanya di Kota Kendari,tetapi di beberapa Kabupaten Prov.Sultra juga telah terbangun Bandara Udara, seperti di Kota Baubau, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Muna, dan pada saat ini Bandara Udara di Kabupaten Kolaka Utara dalam proses perencanaan pembangunan, selain itu pemerintah prov.Sultra juga membangunan pelabuhan- pelabuhan antar pulau baik pelabuhan barang maupun pelabuhan penumpang, hal ini dilakukan untuk meningkatkan perekonomian di Sulawesi Tenggara. Pengembangan ekonomi kerakyatan Jumlah Koperasi aktif di Sultra saat ini berjumlah 2200 koperasi yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten/Kota, Jumlah UMKM di Prov. Sultra adalah 18.124 unit, yang terdiri dari Jumlah Usaha Mikro sebesar 121.145 unit, unit kecil 48.924 unit, usaha menengah 13.051 unit. Untuk terus meningkatkan jumlah koperasi aktif maupun UMKM di Sultra pemerintah terus berusaha memberikan bantuan permodalan, maupun pelatihan bagi Koperasi dan UMKM. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik Pemerintah Prov.Sultra telah menerapkan e- government dalam proses pemerintahan agar pemerintah Prov. Sultra terbebas dari praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme dalam pengelolaan dan dan pelayanan menuju pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien; Tahapan Pembangunan II (2010-2015) Penyelesaian Proyek Tahap I Capaian Tahapan Pembanguna Tahap I telah mencapai angka kurang lebih 80 persen, karena sebagian besar target telah tercapai dapat dilihat dari capaian di atas. Peningkatan Kualitas SDM Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sultra saat ini sebesar 72,23 telah mencapai target yang ditetap pada akhir capaian RPJMD yaitu sebesar 71,86, Level IPM sultra juga meningkat dari sedang menjadi tinggi. Peningkatan Infrastruktur Jalan & Jembatan Panjang Jalan Prov.Sultra adalah 1009,28 Km, sampai saat ini panjang jalan yang telah di Aspal 710,23 Km atau 70,36 persen, dengan kondisi jalan baik sebesar 47,72 persen dan jalan kondisi mantap sebesar 81,79 persen, diharapkan tiap tahunnya dapat terus meningkat. Prov.Sultra memiliki 571 buah jembatan kewenangan yang membantu masyarakat untuk beraktifitas. Peningkatan daya saing perekonomian Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan di DPM PTSP Sultra mencapai 83.42 persen yang berarti sangat baik berdasarkan peraturan pemerintah., hal ini terbukti terdapat 213 perusahaan pertambangan yang lokasinya terbagi di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dan ada tiga smelter nikel yang berjalan, Selain PT Antam Tbk di Kolaka yang merupakan Badan Usaha Milik Negara, dua lainnya adalah perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA). Dua perusahaan tersebut adalah PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel (OSS.) RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-175 Periode Perencanaan Prioritas Pembangunan Uraian Capaian Rehabilitasi teluk kendari Penanaman Mangrove di sepanjang teluk kendari, untuk mengurangi sendimentasi yang terjadi di teluk kendari, penertiban penjual kaki lima disepanjang teluk kendari untuk mengurangi sampah yang dibuang di teluk kendari. Hilirisasi Komoditas Unggulan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menerbitkan Peraturan Daerah No.15 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2039 sebagai pijakan dan langkah untuk panduan sekaligus road map bagi hilirisasi produk- produk unggulan di Sulawesi Tenggara. Komoditi prioritas yang akan dibangun dalam Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Tenggara. Pembangunan Kawasan Pesisir Prov.Sultra telah memiliki dokumen RZWP3K yang merupakan dokumen perencanaan untuk wilayah pesisir, dengan adanya dokumen tersebut maka pembangunan kawasan pesisir dapat terkelola dengan baik. Tahap Pembangunan III (2016-2021) Pembangunan Sistem Transportasi Kereta Api Saat ini Pembangunan Rel Kereta api wilayah regional Sulawesi telah terbangun di Sulawesi Selatan, diharapkan agar pembangunan Rel Kereta api juga bisa sampai di wilayah Prov.Sultra. SDM yang berkualitas dan religius Adanya kebijkan Sultra Cerdas yang bertujuan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, yaitu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, terampil dalam mengimplementasikan pengetahuannya serta mampu mengembangkan inovasi-inovasi melalui rekayasa teknologi pada berbagai bidang ilmu pengetahuan, dan dilandasi kualitas iman dan taqwa. Salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut melalui pemberian jaminan pendidikan kepada masyarakat usia sekolah agar dapat mengenyam pendidikan paling rendah pada pendidikan menengah dan menyediakan sarana pendidikan yang memadai serta guru yang berkualitas Peningkatan infrastruktur dasar Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPPJMN) Tahun 2020- 2024 dengan target sasaran pada tahun 2024 yaitu 90% rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak termasuk 15% akses aman; dan 100% rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak tersmasuk 15% akses aman, Untuk Prov.Sultra Persentase rumah tinggal dengan akses sanitasi layak sudah mencapai 82,38 persen dan Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan sebesar 92,49 persen. Peningkatan daya saing perekonomian daerah berdasarkan unggulan daerah Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki potensi unggulan untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya, seperti : perikanan, pertanian, pariwIsata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah. Kawasan strategis provinsi merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, Kawasan Strategis di Prov.Sultra : Kawasan Strategis Teluk Kendari di Kota Kendari, Kawasan Industri Perkebunan Kakao di Ladongi Kab. Kolaka Timur, Kawasan Strategis Kelautan dan Perikanan di Kab. Konawe Kepulauan, Kawasan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-176 Periode Perencanaan Prioritas Pembangunan Uraian Capaian Industri Pariwisata di Kab. Wakatobi, Kawasan Strategis Pertanian Tanaman Pangan di Wawotobi Kab. Konawe, Kawasan Industri Semen di Pulau Muna, Kawasan Pusat Perdagangan di Kota Baubau dan Kawasan Pabrik Gula di Kec. Kusambi Kab. Muna Barat dan Kec. Moramo Kab. Konawe Selatan. Pemerintahan yang profesional transparan & Akuntabel Prov.Sultra telah meraih predikat WTP untuk Peningkatan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tahap Pembangunan IV (2022-2025) Percepatan Pembangunan di berbagai Bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang di dukung oleh sumber daya berkualitas dan berdaya saing Prov.Sultra memiliki Gerakan Percepatan Pembangunan Terpadu dan Merata di Wilayah Daratan dan Lautan/Kepulauan dengan akronim GARBARATA, pendekatan ini dilakukan mengingat kondisi geografis wilayah Sulawesi Tenggara sebagai daerah kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau besar dan pulau kecil yang terbagi menjadi 17 wilayah administratif kabupaten dan kota. GARBARATA diterjemahkan kedalam 5 program prioritas :
19. 1.Sultra Cerdas Merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, yaitu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, terampil dalam mengimplementasikan pengetahuannya serta mampu mengembangkan inovasi- inovasi melalui rekayasa teknologi pada berbagai bidang ilmu pengetahuan, dan dilandasi kualitas iman dan taqwa. Salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut melalui pemberian jaminan pendidikan kepada masyarakat usia sekolah agar dapat mengenyam pendidikan paling rendah pada pendidikan menengah dan menyediakan sarana pendidikan yang memadai serta guru yang berkualitas.
20. 2.Sultra Sehat Kebijakan ini bertujuan untuk membangun generasi yang memiliki kualitas jasmani dan rohani yang baik, berprestasi dalam segala bidang dengan cara menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai, mempersiapkan tenaga kesehatan yang terampil dan ahli, serta membangun infrastruktur kesehatan yang berkualitas.
21. 3.Sultra Peduli Kemiskinan Program/kegiatan prioritas ini adalah bentuk nyata kepedulian Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mengangkat harkat dan martabat masyarakat miskin di Sulawesi Tenggara untuk terlepas dari jurang kemiskinan.
22. 4.Sultra Berbudaya dan Beriman Sultra Berbudaya dan Beriman merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mengaktualisasikan nilai-nila budaya, dan kearifan lokal, menghargai adat istiaadat serta melestarikan warisan budaya berupa situs-situs budaya, kesenian dan situs lainnya. Mewujudkan Sultra Beriman dengan cara membentuk Sumber Daya Manusia menjadi “Insan Kamil” yaitu memiliki kualitas iman dan taqwa, dan yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai ketakwaan dalam kehidupan seharihari, terutama bagi RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-177 Periode Perencanaan Prioritas Pembangunan Uraian Capaian para Aparatur Sipil Negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
23. 5.Sultra Produktif Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas disegala bidang, pengembangan kelembagaan, sistem permodalan untuk pengembangan usaha, pengembangan tenaga terampil, pembangunan infrastruktur dalam rangka pemberian pelayanan dasar diberbagai sektor produksi dan mempersiapkan regulasi untuk mendukung kegiatan peningkatan produktivitas diberbagai bidang usaha serta meningkatkan pelayanan perizinan prima (pelayanan terpadu satu pintu). Provinsi Sulawesi Tenggara baru menetapkan RPJPD Tahun 2012, maka data capaian yang akan dievaluasi dalam dokumen ini adalah data awal tahun 2012, target 2025 dan data capaian tahun berjalan tahun 2022/2023. Pelaksanaan evaluasi RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang terdiri dari 5 (lima) kriteria berikut : Tabel 2.150. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja No Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Reaisasi Kenerja
24. 1.91% ≤ 100% Sangat Tinggi
25. 2.76% ≤ 90% Tinggi
26. 3.66% ≤ 75% Sedang
27. 4.51% ≤ 65% Rendah
28. 5.≤ 50% Sangat Rendah Sumber: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.2.1/1570/SJ Adapun capaian realisasi dari 28 sasaran pokok RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025 berdasarkan kriteria penilaian realisasi kinerja dapat dilihat pada lampiran sedangkan Rekapitulasi Capaian Realisasai sasaran pokok RPJPD adalah sebagai berikut: RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-178 Tabel 2.151. Rekapitulasi Capaian Sasaran Indikator per Misi RPJPD Prov.Sultra 2005 - 2025 No. Misi/Sasaran Indikator Periode II (2010-2015) Periode III (2015-2020) Periode IV (2020-2025) Capaian Kinerja Kriteria Kinerja Capaian Kinerja Kriteria Kinerja Capaian Kinerja Kriteria Kinerja I. Mewujudkan manusia Sulawesi Tenggara yang religius dan tangguh 89,08 Sangat Tinggi 92,45 Sangat Tinggi 92,87 Sangat Tinggi 1. Tercapainya angka rata-rata lama sekolah 12 Tahun di Sulawesi Tenggara Angka Rata2 Lama Sekolah (Thn) 95,29 Sangat Tinggi 120 Sangat Tinggi 100 Sangat Tinggi 2. Tercapainya angka persentasi tamat sekolah mencapai 90% untuk semua jenjang pendidikan; Persentase tamat sekolah (%) 69,62 sedang 94,12 sedang 97,78 Sangat Tinggi 3. Tercapainya rata-rata usia harapan hidup masyarakat Sulawesi Tenggara sesuai standar UNDP yakni 85 tahun; Usia Harapan Hidup (Thn) 90,27 Tinggi 89,03 Tinggi 83,96 Tinggi 4. Menurunnya angka kasus KDRT yang menunjukkan terjadinya kesetaraan gender di Sulawesi Tenggara Jumlah Kasus KDRT yang tertangani dalam setahun (Kasus) 95,25 Sangat Tinggi 72,68 Sangat Tinggi 83,45 Tinggi 5. Menurunnya angka kasus kriminalitas di Sulawesi Tenggara; Jumlah Kasus kriminalitas yang tertangani dalam setahun (Kasus) 51,29 Rendah 56,19 Rendah 70,64 Sedang 6. Terpeliharanya dengan baik suasana kerukunan hidup masyarakat berbeda suku dan agama di Sulawesi Tenggara. Jumlah tempat Ibadah (Unit) 100 Sangat Tinggi 100 Sangat Tinggi 100 Sangat Tinggi II. Mewujudkan perekonomian yang tangguh berbasis pada potensi daerah 68,51 sedang 84,32 Tinggi 79,23 Tinggi 7. Tumbuh dan berkembangnya berbagai komoditas unggulan daerah,investasi dan usaha perekonomian rakyat. Pertumbuhan Ekonomi (%) 64,72 Rendah 64,31 Rendah 85,08 Tinggi 8. Tercapainya laju inflasi di bawah angka inflasi nasional; Laju Inflasi (%) 115,52 Sangat Tinggi 196,88 Sangat Tinggi 105,75 Sangat Tinggi RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-179 No. Misi/Sasaran Indikator Periode II (2010-2015) Periode III (2015-2020) Periode IV (2020-2025) Capaian Kinerja Kriteria Kinerja Capaian Kinerja Kriteria Kinerja Capaian Kinerja Kriteria Kinerja 9. Terbangunnya berbagai industri yang berbahan baku sesuai dengan potensi dan komoditi yang ada di Sultra khususnya tambang, perikanan, perkebunan dan pertanian. Jumlah Industri kecil/menengah yang terbangun (UKM) 95,56 Sangat Tinggi 64,17 Rendah 70,67 Sedang 10. Meningkatnya kualitas jalan, status jalan dan fungsi jalan sesuai dengan kondisi wilayah yang terus berkembang baik secara fisik maupun administratif. Proporsi panjang jaringan jalandalam kondisi baik (%) 31,48 Sangat Rendah 42,57 Sangat Rendah 47,72 Sangat Rendah 11. Terbangunnya dan terpeliharanya jembatan yang menghubungkan antar daratan maupun antar kepulauan . Jumlah Jembatan kewenangan provinsi yang dipelihara (Unit) Na Na 100 Sangat Tinggi 100 Sangat Tinggi 12. Tersedianya perumahan yang layak huni bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah Tersedianya perumahan yang layak bagi masyarakat di Sulawesi Tenggara dengan menurunnya angka rumah berlantai tanah (%) 100,00 Sangat Tinggi 100,00 Sangat Tinggi 100 Sangat Tinggi 13. Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan air minum serta sanitasi bagi seluruh lapisan masyarakat; Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih (%) 91,23 Sangat Tinggi 92,49 Sangat Tinggi 92 Sangat Tinggi 14. Terpeliharanya dan terbangunnya sarana dan prasarana sumber daya air untuk berbagai kebutuhan seperti irigasi, PLTA, pariwisata, air baku dan lain sebaginya. Rasio Luas Lahan Sawah Beririgasi (%) 122,53 Sangat Tinggi 75,83 Rendah 70,99 Rendah 15. Terpenuhinya kebutuhan listrik untuk berbagai keperluan; Rasio Elektrifikasi (%) 132,60 Sangat Tinggi 92 Sangat Tinggi 99,72 Sangat 16. Terpelihara dan terbangunnya sarana dan prasarana tranportasi, termasuk didalamnya sarana transportasi kereta api, serta terciptanya sistem transportasi multimoda untuk berbagai angkutan yang efisien dan Terbangunnya infrastruktur kereta api di Sulawesi Tenggara (%) Na Sangat Rendah Design Sangat Rendah Design Sangat Rendah RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-180 No. Misi/Sasaran Indikator Periode II (2010-2015) Periode III (2015-2020) Periode IV (2020-2025) Capaian Kinerja Kriteria Kinerja Capaian Kinerja Kriteria Kinerja Capaian Kinerja Kriteria Kinerja efektif serta berdaya saing tinggi, serta meratadan ramah lingkungan. 17. Tersedia dan terbangunnya infrastruktur telematika yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Cakupan Layanan Telekomunikasi (Jaringan Komunikasi dan Internet) Na Sangat Rendah 99,72 Sangat Tinggi 99,72 Sangat Tinggi III. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 50 Sangat Rendah 50 Sangat Rendah 50 Sangat Rendah 18. Terbebasnya pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dari praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme dalam pengelolaan dan dan pelayanan menuju pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien; Nilai Sakip (Nilai) 100 Sangat Tinggi 100 Sangat Tinggi 98 Sangat Tinggi 19. Mewujudkan terbentuknya Sulawesi Tenggara sebagai Provinsi Kepulauan. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota agar Sulawesi Tenggara dapat masuk sebagai provinsi kepulauan. 100 Sangat Tinggi 100 Sangat Tinggi 99 Sangat Tinggi IV. Mewujudkan Pengelolaan lingkungan hidup 83,33 Tinggi 100 Sangat Tinggi 100 Sangat Tinggi 20. Teratasinya kerusakan lingkungan hidup di Teluk Kendari; Peningkatan fungsi konservasi dan perlindungan sumber daya alam dan kelautan melalui optimalisasi fungsi Teluk Kendari; Na Na Na Na Na Na 21. Terkelolanya potensi kawasan pesisir laut di Sulawesi Tenggara; Nilai Tukar Nelayan (%) 100 Sangat Tinggi 100 Sangat Tinggi 100 Sangat Tinggi 22. Teralokasikannya sumber daya lahan secara proporsional melalui berbagai pertimbangan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan; Tersedianya dokumen RTRW dan RZWP3K (Dok) 100 Sangat Tinggi 100 Sangat Tinggi 100 Sangat Tinggi RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-181 No. Misi/Sasaran Indikator Periode II (2010-2015) Periode III (2015-2020) Periode IV (2020-2025) Capaian Kinerja Kriteria Kinerja Capaian Kinerja Kriteria Kinerja Capaian Kinerja Kriteria Kinerja 23. Terlindunginya sumber daya kelautan untuk kebutuhan perlindungan plasma nutfah, terumbu karang, dan sumber daya hayati untuk kelangsungan produksi dan pengembangan ekowisata; Jumlah Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas) Na Na 100 Sangat Tinggi 100 Sangat Tinggi 24. Menurunnya angka kasus pembalakan liar secara berturut turut di Sulawesi Tenggara; Total Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (ha) 100 Sangat Tinggi 100 Sangat Tinggi 100 Sangat Tinggi Penurunan Luas Kerusakan kawasan hutan (ha) 100 Sangat Tinggi 100 Sangat Tinggi 100 Sangat Tinggi V. Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif. 89,15 Sangat Tinggi 91,78 Sangat Tinggi 99,14 Sangat Tinggi 25. Terlaksananya sistem perencanaan dan penganggaran yang konsisten; Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang konsisten (dokumen) 100 Sangat Tinggi 100 Sangat Tinggi 100 Sangat Tinggi 26. Terpenuhinya target-target pemasukan dari Pendapatan Asli Daerah; Jumlah PAD pertahun 67,45 sedang 75,34 Tinggi 97,43 Sangat Tinggi 27. Terinformasinya masyarakat atas kinerja tata kelola keuangan pemerintah daerah yang transparan akuntabel dan ekonomis efektif efisien. Opini laporan keuangan 100 Sangat Tinggi 100 Sangat Tinggi 100 Sangat Tinggi Capaian Indikator Sasaran RPJPD Prov.Sultra 76,02 Tinggi 83,71 Tinggi 84,05 Tinggi RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-182 2.5.2. Analisis Capaian Indikator Makro Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 - 2025 Indikator Makro pembangunan merupakan alat ukur keberhasilan pembangunan daerah. Indikator makro pembangunan juga merupakan tolak ukur yang digunakan dalam mengukur performa suatu daerah dalam pencapaian pembangunannya, serta perbandingan terhadap daerah-daerah lain. Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Capaian kinerja indikator makro pembangunan merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja indikator makro pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2005 sebagai tahun awal RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara dan tahun 2022 sebagai tahun evaluasi capaian pelaksanaan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025. Perkembangan makro pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025 sebagaimana tabel di bawah ini : Tabel 2.152. Capaian Indikator Makro RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara 2005 - 2025 No Indikator Kinerja Makro Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan

(2005)Capaian pada Tahun berjalan
(2022)Pertumbuhan/ Penurunan (%) Ket 1. Indeks Pembangunan Manusia (Nilai) 67,50 72,33 1,072 Meningkat 1,072 2. Tingkat Kemiskinan (Persen) 21,45 11,17 0,52 Menurun 0,52 3. Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) 10,26 5,45 0,53 Menurun 0,53 4. Pertumbuhan Ekonomi (Persen) 7,31 5,53 0,75 Menurun 0,75 5. Ketimpangan Pendapatan/ Gini Ratio (Nilai) 0,320 0,371 0,05 Meningkat 0,05 6. PDRB Per Kapita (Rupiah) 12.981.046,47 158.761.134,22 12,23 Meningkat 145.780.087,75 A. Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit yang dibuat lebih dari satu indeks yang digabung menjadi indeks tunggal. Indeks ini penting untuk melihat sampai seberapa jauh pertumbuhan dan pemerataan hasil pembangunan mampu secara nyata memberikan output berupa peningkatan kebutuhan fisik dasar manusia dan perluasan kemampuan manusia untuk melakukan pilihan-pilihan. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-183 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disusun dari tiga komponen yaitu: 1) Umur Panjang dan Hidup Sehat, diukur dengan indeks kesehatan; 2) Pengetahuan, diukur dengan kombinasi antara harapan lama sekolah dan ratarata lamanya sekolah yang kemudian dinilai dengan indeks pendidikan; dan 3) Standar Hidup Layak, diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan (PPP rupiah). Capaian Indeks Pembangunan (IPM) Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2005-2025 mengalami peningkatan sebesar 4,83 poin, dari capaian awal sebesar 67,50 menjadi 72,33 pada tahun berjalan (2022). Kondisi IPM Provinsi Sulawesi Tenggara pada saat ini mengalami peningkatan, peningkatan IPM 2022 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Pada dimensi pendidikan, tahun 2022 anak-anak berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,69 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I. Angka ini meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 13,68 tahun. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat 0,12 tahun, dari 9,13 tahun menjadi 9,25 tahun pada tahun 2022. ada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2022 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,37 tahun, lebih lama 0,1 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya, begitu juga dengan Dimensi standar hidup layak yang di ukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) meningkat 327 ribu rupiah (3,49 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. B. Angka Kemiskinan Angka kemiskinan merupakan data makro dan merupakan hasil Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional) yang menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah, sedangkan Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan dan Penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah suatu batas atau disebut sebagai garis kemiskinan. Angka Kemiskinan Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2005-2025 bergerak fluktuatif, untuk kondisi tahun 2022 angka kemiskinan Sultra mengalami penurunan sebesar 140,71 poin, dari 450,50 capaian awal tahun 2005 menjadi 309,79 untuk capaian tahun 2022, walaupun demikian kemiskinan tetap menjadi masalah bagi pencapaian pembangunan, oleh sebab itu pemerintah tetap melakukan segala upaya untuk pengetasan kemiskinan. C. Angka Pengangguran Indikator utama ketenagakerjaan yang sering digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam menangani permasalahan ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja/usia produktif 15 tahun ke atas. Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja dikenal pula indikator untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-184 Capaian Angka penganguran RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2005-2025 mengalami penurunan sebesar 4,81 poin atau 0,53 persen, dari capaian angka pengangguran tahun 2005 sebesar 10,26 menjadi sebesar 5,53 pada tahun 2025. Diharapkan angka pengangguran ini terus menurun dengan usaha pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dibidang urusan ketenagakerjaan yang berpihak pada masyarakat. D. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu daerah secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kesejahteraan suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara tahun 2022 sebesar 5,53, mengalami perlambatan sebesar 1,78 poin atau 0,75 persen jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada awal RPJPD tahun 2005 yaitu sebesar 7,31. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, namun dapat disimpulkan faktor terbesar yang mempengaruhi adalah terjadinya bencana nasional COVID-19, dimana dampak dari COVID-19 ini mempengaruhi semua sektor-sektor pembangunan. E. Gini Ratio Gini Ratio digunakan untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Nilai Gini Rasio berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati satu maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya semakin mendekati 0 distribusi pendapatan semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna. Capaian Gini Ratio Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022 sebesar 0,39 sedangkan capaian gini ratio awal RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2005 adalah sebesar 0,32, jika dibandingkan cenderung stabil atau tidak mengalami perbedaan yang terlalu besar yaitu sekitar 0,07 persen. F. PDRB Perkapita Pendapatan Perkapita merupakan salah satu indikator yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah, yang ditunjukkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), inflasi, Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Pengeluaran pemerintah daerah, dan tenaga kerja. Capaian PDRB perkapita Sultra tahun 2005 sebesar 12.981.046,47 naik sebesar 12,23 persen bila dibandingkan dengan capaian PDRB perkapita Sulawesi Tenggara tahun 2022 yaitu 158.761.134,22. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-185 2.6. Trend Demografi dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik 2.6.1. Analisis Proyeksi Kependudukan Proyeksi penduduk adalah proses penilaian dan peramalan tentang jumlah penduduk di masa depan berdasarkan data dan faktor-faktor yang relevan seperti tingkat kelahiran, tingkat kematian, migrasi, dan perubahan demografi. A. Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020-2045 Proyeksi penduduk merupakan proses penilaian dan peramalan tentang jumlah penduduk di masa depan berdasarkan data dan faktor-faktor yang relevan seperti tingkat kelahiran, tingkat kematian, migrasi, dan perubahan demografi. Proyeksi jumlah Penduduk Sulawesi Tenggara yang disusun merupakan penilaian tentang apa yang akan terjadi pada penduduk Indonesia jika diasumsikan perubahan komponen penduduk seperti kelahiran, kematian, dan migrasi diproyeksikan selama tiga puluh tahun ke depan. Proyeksi ini dibuat dengan metode komponen berdasarkan asumsi tentang kecenderungan kelahiran, kematian, serta perpindahan penduduk antar provinsi yang paling mungkin terjadi selama periode 30 tahun yang akan datang. Tahapan yang dilakukan adalah menghitung proyeksi penduduk Indonesia, kemudian menghitung proyeksi penduduk per provinsi. Selanjutnya melakukan iterasi dengan penduduk Indonesia sebagai patokan sehingga penjumlahan proyeksi penduduk per provinsi hasilnya sama dengan proyeksi penduduk Indonesia. Hasil proyeksi tersebut dibahas dalam tim teknis yang dibentuk oleh BPS, dan hasil pembahasan tersebut didiskusikan lebih lanjut dalam rapat tim yang terdiri dari para pejabat dari Bappenas, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Kesehatan, BPS, para akademisi dan instansi-instansi lain yang terkait. Dalam rapat tersebut selain dilakukan diskusi-diskusi teknis tentang bagaimana menyusun proyeksi penduduk, juga diputuskan bahwa ada suatu acuan mengenai proyeksi penduduk yang digunakan secara resmi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Data Sensus Badan Statistik Provinsi Penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 berjumlah 2.701.661 jiwa yang terdiri atas 1.366.872 penduduk laki–laki dan 1.334.789 penduduk perempuan penduduk laki–laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan yang ditunjukkan oleh besaran sex ratio sebesar 102,40. Kepadatan penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 mencapai 74,71 jiwa sedangkan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,66%. Perkembangan jumlah penduduk Sulawesi Tenggara setiap tahunnya mengalami pertumbuhan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan proyeksi jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kurung waktu 30 (Tiga Puluh) Tahunan pada Gambar berikut ini. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-186 Gambar 2.24 Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Sulawesi Tenggara Tahun 2020-2045 Proyeksi Pertumbuhan jumlah Penduduk Sulawesi Tenggara Tahun 2020 berjumlah 2.615,03 jiwa dengan jumlah laki-laki 1.325,61 lebih banyak dari pada jumlah perempuan sebanyak 1.289.42 (sex rasio L>P). Untuk proyeksi pertumbuhan penduduk Tahun 2025 berjumlah 2.836,74 Jiwa baik untuk dengan rasio laki-laki dan perempuan mengalami peningkatan dengan jumlah laki-laki 1.540,93 Jiwa sedangan perempuan 1.507,33 Jiwa. Pertumbuhan jumlah penduduk pada Tahun 2020-2025 diperkirakan mencapai 221,700 Jiwa. Proyeksi pertumbuhan penduduk pada Tahun 2025 sampai Tahun 2030 dengan proyeksi jumlah penduduk dengan jumlah 3.048,26 Jiwa mengalami pertumbuhan sebesar 211.520 Jiwa sedangkan proyeksi pertumbuhan penduduk Tahun 2030 sampai Tahun 2035 dengan proyeksi jumlah penduduk 3.246,01 Jiwa mencapai 197,750 Jiwa. Pada proyeksi pertumbuhan penduduk pada Tahun 2040 dengan jumlah 3.428,53 Jiwa mengalami pertumbuhan sebesar 182,520 Jiwa dari Tahun 2030 sedangkan Tahun 2045 dengan proyeksi jumlah penduduk 3.596,03 Jiwa. Proyeksi pertumbuhan Sulawesi Tenggara pada Tahun 2050 mencapai 3.750.05 Jiwa dengan rasio 1.879,15 Jiwa sedangankan perempuan 1.871,10 Jiwa (sex ratio L>P). Pertumbuhan Proyeksi setiap 5 (lima) Tahun dapat dilihat pada grafik berikut: Sumber :BPS, Hasil Sensus Penduduk 2020 Gambar 2.25 Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Sulawesi Tenggara Tahun 2020-2045 Per 5 Tahun 433.240 630.990 813.510 981.010 1,135.240 2020-2025 2025-2030 2020-2035 2035-2040 2040-2045 Proyeksi Penduduk RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-187 Laju Pertumbuhan penduduk mencerminkan interaksi komponen perubahan penduduk yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Pertumbuhan penduduk memproyeksikan pertumbuhan penduduk secara positif di seluruh periode proyeksi meskipun laju pertumbuhan semakin lama semakin melambatdari waktu ke waktu dengan laju yang berbeda-beda. Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara pada periode 2020–2025 sebesar 1,64 persen secara bertahap melambat menjadi 1,45 persen pada periode 2025–2030 dan menjadi 1,27 persen pada periode 2030–2035. Laju Pertumbuhan Penduduk tersebut dapat dilihat pada Gambar berikut. Sumber :BPS, Hasil Sensus Penduduk 2020 Gambar 2.26 Proyeksi Laju Pertumbuhan Penduduk Sulawei Tenggara Tahun 2020-2035 Per 5 Tahun Proyeksi jumlah penduduk Sulawesi tenggara didasarkan pada asumsi dan sumber data yang digunakan dalam penghitungan Proyeksi Penduduk Sulawesi Tenggara 2020-2050 yaitu Penduduk dasar: penduduk hasil SP2020 yang dirapikan dan digeser ke Juni 2020, Asumsi kelahiran: TFR hasil SP, SUPAS dan SDKI, IMR hasil SP, SUPAS, dan SDKI serta Asumsi Migrasi: ASNMR hasil LF SP2020. Selain itu Skenario yang digunakan dalam penghitungan Proyeksi Penduduk 2020-2050 Sulawesi Tenggara adalah Skenario Tren, Skenario Optimis dan Skenario Moderat. Analisis kepadatan penduduk penting untuk mengetahui persebaran penduduk suatu wilayah dan penataan ruang khususnya distribusi permukiman. Kepadatan penduduk merupakan indikator awal untuk mendeteksi tingkat perkembangan wilayah beserta seluruh kemungkinan dampak yang di timbukan. Wilayah yang memiliki kepadatan yang tinggi umumnya adalah pusat permukiman, pusat peradaban, dan pusat aktivitas sosial ekonomi (pusat pertumbuhan). Kepadatan adalah hasil bagi jumlah objek terhadap luas daerah. Dengan demikian satuan yang digunakan adalah satuan/luas daerah, misalnya: buah/m2. rumus kepadatan penduduk sebagai berikut: P= 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 (𝑂𝑟𝑎𝑛𝑔) 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑊𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ (𝑘𝑚2) 1.65 1.45 1.27 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2020-2025 2025-2030 2020-2035 RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-188 Dengan asumsi “ P > semakin besar angkanya maka semakin padat kependudukannya Kepadatan penduduk merupakan sebuah kondisi yang dikatakan semakin padat bila jumlah manusia pada suatu batas ruang tertentu semakin banyak dibandingkan dengan luas ruangannya (Sarwono, 1992). Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah yang dihuni. Kepadatan penduduk diakibatkan oleh tiga komponen yaitu: kelahiran, kematian dan migrasi. Berdasarkan Xu et al (2021) kepadatan penduduk dapat berhubungan terhadap pelayanan perkotaan. Indeks pembangunan manusia merupakan sebuah capaian untuk mengukur dengan menggunakan sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas yang dilakukan oleh suatu penduduk (Marhoji dan Nurhasanah, 2019). Indeks Pembangunan Manusia digunakan untuk mengukur seberapa besar dampak yang ditimbul dari upaya peningkatan kemampuan modal dasar manusia. Pembangunan manusia merupakan komponen pembangunan melalui pemberdayaan penduduk yang menitikberatkan pada peningkatan dasar manusia (Fajri, 2021). Analisis proyeksi jumlah penduduk telah diyakini merupakan hal yang sangat penting dalam perencanaan kota maupun daerah, dimana salah satu hal yang penting dalam analisa penduduk yaitu mengetahui perkiraan (proyeksi) jumlah penduduk dimasa datang. Adanya proyeksi dimasa mendatang mempermudah dalam memprediksi kebutuhan perumahan dan permukiman dibeberapa tahun kedepan. Dengan mengetahui jumlah kebutuhan perumahan di masa mendatang, pemerintah bisa mengambil kebijakan atau perencanaan dalam menyediakan lahan untuk permukiman sehingga perkembangan permukiman di masa mendatang tidak menyalahi peruntukannya dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) tersebut. Provinsi Sulawesi Tenggara dalam perkembangnya akan menghadapi tantangan dimasa datang dengan peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Peningkatan proyeksi jumlah penduduk 2020-2050 dapat dikuti dengan penyediapan kebutuhan masyarakat pada sandang pangan, infrastruktur, ekonomi, kebutuhan ruang, pekerjaan, kemiskinan dan IPM. Rasio Ketergantungan atau Rasio Beban Tanggungan (Depedency Ratio) pada penduduk Sulawesi Tenggara adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun/penduduk muda dan penduduk usia 65 tahun atau lebih/penduduk tua) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 sampai 64 tahun). Rasio Ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non produktif. Semakin tinggi persentase Rasio Ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk non produktif. Sebaliknya, jika semakin rendah persentase Rasio Ketergantungan, maka semakin rendah pula beban penduduk produktif untuk menanggung penduduk usia non produktif. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-189 Sumber :BPS, Hasil Sensus Penduduk 2020 Gambar 2.27 Rasio Ketergantungan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020-2050 Pada Rasio Ketergantungan (Depedency Ratio) Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun 2020-2050 mengalami fluktuatif persentase, dimana jumlah beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif masyarkat Sulawesi tenggara terhadap penduduk usia non produktif (rata-rata usia 15- 64%) terjadi penurunan dan kenaikan disetiap 5 Tahunan. Pada Pertumbuhan penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020-2050 dengan tran Rasio Ketergantungan mulai mengalami peningkatan pada Tahun 2046 sampai Tahun 2050 dengan puncak peningkatan tran Depedency Ratio pada tahun 2050 mencapai 50,03%. Kenaikan ratio ini banyak dipengaruhi banyaknya faktor antara lain Kebijakan Imigrasi, Kesehatan dan Pelayanan Medis, Kebijakan Sosial dan Pensiun, Laju Fertilitas, Perekonomian, Sistem Pensiun dan Pelayanan Kesehatan dan Sosial. Sedangkan apabila membandingkan persentase angka Rasio Ketergantungan (Depedency Ratio) nasional data ratio dari Tahun 2020-2050 mengalami peningkatan secara signifikan dengan capaian ratio diatas 50% berada di Tahun 2041 dan pada Tahun 2050 Depedency Ratio nasional berada pada angka 54%. Hal ini menunjukan pada Tahun 2050 Rasio Ketergantungan (Depedency Ratio) Provinsi Sulawesi Tenggara masih berada pada dibawah Depedency Ratio nasional. Sumber :BPS, Hasil Sensus Penduduk 2020 Gambar 2.28 Rasio Ketergantungan Nasional Tahun 2020-2050 RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-190 Tabel 2.153 Kondisi yang mempengaruhi Proyeksi Jumlah Penduduk Sulawesi Tenggara Parameter 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 PENDUDUK Laki-laki (000) 1 325.61 1 436.26 1 540.93 1 637.62 1 725.86 1 805.98 1 879.15 Perempuan
(000)1 289.42 1 400.48 1 507.33 1 608.39 1 702.67 1 790.06 1 871.10 Total (000) 2 615.03 2 836.74 3 048.26 3 246.01 3 428.53 3 596.03 3 750.26 Komposisi Umur (%) 0-14 28.61 27.27 26.19 25.14 23.74 22.67 21.97 15-64 66.74 67.23 67.20 67.03 67.05 66.75 66.21 65+ 4.65 5.50 6.60 7.83 9.21 10.58 11.82 Dependency Ratio (%) 49.84 48.74 48.80 49.19 49.14 49.82 51.03 FERTILITAS Total Fertility Rate (TFR) 2.57 2.43 2.33 2.26 2.21 2.18 2.16 Crude Birth Rate (CBR) 21.23 19.48 18.05 16.82 15.97 15.49 15.23 Jumlah Kelahiran (000) 55.52 55.25 55.02 54.61 54.74 55.70 57.11 MORTALITAS E0 Laki-laki 69.62 70.75 71.10 71.61 71.94 72.09 72.30 E0 Perempuan 73.17 74.51 75.50 76.47 77.09 77.44 77.78 E0 Laki-laki + Perempuan 71.37 72.60 73.27 74.01 74.47 74.72 75.00 IMR Laki-laki 27.64 22.93 20.07 16.60 14.43 13.26 12.45 IMR Perempuan 20.11 16.34 14.24 11.87 10.39 9.59 9.07 IMR Laki-laki + Perempuan 23.97 19.72 17.23 14.29 12.46 11.47 10.80 Crude Death Rate (CDR) 5.36 5.48 5.91 6.37 7.01 7.78 8.52 Jumlah Kematian (000) 14.00 15.54 18.02 20.68 24.03 27.98 31.94 Sumber : BPS 2020 -, hasil sensus Penduduk muda atau penduduk yang berusia dibawah 15 tahun dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih bergantung kepada orang tua atau orang lain yang menanggung nya. Demikian pula penduduk berusia 65 tahun atau lebih dianggap tidak produktif lagi karena sudah melewati masa pensiun kerja. Penduduk berusian 15 sampai 64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif dan memiliki potensi ekonomi dalam pembangunan. Bonus Demografi/Demographic dividend adalah suatu kondisi dimana populasi masyarakat akan didominasi oleh individu-individu dengan usia produktif. Usia produktif ini merupakan proporsi usia antara 15 hingga 64 tahun yang dinilai produktif. Bonus demografi merupakan keuntungan ekonomi yang didapat suatu negara atau Provinsi dengan proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar jika dibandingkan dengan usia nonproduktif (65 tahun ke atas) dengan proporsi lebih dari 60% dari total jumlah penduduk Indonesia karena jumlah penduduk usia produktifnya banyak. Manfaat bonus demografi bagi suatu wilayah administrasi yaitu terdapatnya pasokan tenaga kerja akibatnya dengan adanya banyaknya tenaga kerja perekonomian menjadi jauh lebih maju karena yang bekerja berasal dari usia produktif. Proses kerjanya pun menjadi cepat dan efisien. Selain itu, Pertumbuhan ekonomi yang paling nyata adalah peningkatan atau pertumbuhan ekonomi wilayah karena Naiknya Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita umumnya disebabkan oleh penurunan rasio ketergantungan. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-191 Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 memiliki proyeksi bonus demografi di mana 66 % penduduknya berada pada usia produktif (15-64 tahun). Bonus demografi akan menyebabkan ketergantungan penduduk, dimana tingkat penduduk produktif menanggung penduduk nonproduktif menjadi tinggi (54,48%). Kondisi ini berarti setiap 100 orang berusia produktif di Sulawesi Tenggara menanggung 54 orang yang belum produktif atau dianggap tidak produktif lagi. Proyeksi bonus demografi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020-2024 memperlihatkan keadaaan komposisi umur yang fluktuatif. Hal ini dapat dilihat pada Tabel berikut ini. Tabel 2.154 Tabel Bonus Demografi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 - 2045 Penduduk Tahun Komposisi Umur (%) 2020 2025 2030 2035 2040 2045 15-54 66,74 67,23 67,20 67,03 67,05 66,75 Sumber :BPS Tahun 2020 Sumber :BPS,2024 Gambar 2.29 Proyeksi Persentase Komposisi Umur 15-54 Tahun Persentase proyeksi bonus demografi Sulawesi Tenggara Tahun 2025- 2025 mengalami fluktuatif. Persentase bonus demografi pada Tahun 2020- 2025 mengalami kenaikan persentase sebesar 67,23% dan persentase proyeksi Tahun 2025-2035 mengalami penurunan persentase. Pada Tahun 2045 proyeksi bonus demografi mengalami kenaikan sebesar 66,75%. B. Penduduk Usia Tua Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020-2045 Penduduk usia tua adalah penduduk yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Hasil sensus penduduk mengelompokkan penduduk usia tua (lansia) menjadi tiga kelompok umur yaitu lansia muda (kelompok umur 60-69 tahun), lansia madya (kelompok umur 70-79 tahun), dan lansia tua (kelompok umur 80 tahun ke atas). Pada tahun 2022 persentase penduduk lanjut usia yang tinggal di perdesaan sekitar (66,61 persen) lebih besar daripada di perkotaan (33,39 persen). Jumlah proyeksi persentase penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara usia 60 tahun dapat dilihat pada tabel berikut. 66.74 67.23 67.2 67.03 67.05 66.75 66.4 66.5 66.6 66.7 66.8 66.9 67 67.1 67.2 67.3 2020 2025 2030 2035 2040 2045 RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-192 Tabel 2.155. Proyeksi Persentase Penduduk Usia Tua Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 - 2045 Penduduk Tahun Komposisi Umur (%) 2020 2025 2030 2035 2040 2045 65+ 4,65 5,50 6,60 7,83 9,21 10,58 Sumber :BPS, Sensus 2020 Proyeksi usia tua 65> Tahun pada Tahun 2020-2045 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2020 proyeksi penduduk dengan usia lanjut ini berada pada 4,65% dan mengalami peningkatan 5,50% pada Tahun 2025 dan 6,60% pada Tahun 2030. Tahun 2035 dan Tahun 2040 terjadi peningkatan jumlah proyeksi usia sebesar 7,83% dan 9,21% sedangkan Tahun 2045 jumlah proyeksi usia lanjut berada pada 10,58%.Berdasarkan perbandingan proyeksi komposisi umur pada usia produktif dan non produktif dapat dilihat pada Tabel berikut ini. Tabel 2.156. Proyeksi Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 - 2045 Komposisi Umur (%) 2020 2025 2030 2035 2040 2045 0-14 28,61 27,27 26,19 25,14 23,74 22,67 15-54 66,74 67,23 67,2 67,03 67,05 66,7 5 65+ 4,65 5,50 6,60 7,83 9,21 10,58 Sumber :BPS, Sensus 2020 Migrasi merupakan komponen asumsi ketiga, setelah kelahiran dan kematian, yang memengaruhi besaran penduduk dalam penyusunan proyeksi penduduk Indonesia tahun 2020-2050. Pola, arah, dan besaran migrasi sangat dinamis sehingga perlu kehati-hatian dalam menentukan angka migrasi saat ini dan masa yang akan datang. Dua jenis migrasi yang digunakan dalam penghitungan proyeksi penduduk Indonesia adalah sebagai berikut:
1. a.Migrasi internasional yaitu perpindahan penduduk yang melintasi batas negara.
2. b.Migrasi internal antarprovinsi yaitu perpindahan penduduk yang melintasi batas provinsi Tabel 2.157 . Proyeksi Migrasi Penduduk Sulawesi Tenggara Tahun 2020 - 2045 2.6.2. Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana Dan Prasarana A. Proyeksi Kebutuhan Rumah/ Tempat Tinggal dan Permukiman Pertambahan jumlah penduduk mempunyai dampak yang signifikan terhadap proses pembangunan dan perkembangan aktivitas suatu wilayah, seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan ruang dan lahan. Pertambahan Migrasi 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 Net Migrant Rate 1.32 1.29 1.28 1.25 1.22 1.20 1.19 RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-193 jumlah penduduk di kota tidak hanya menuntut penyediaan kebutuhan hidup dasar, seperti perumahan, tetapi juga sarana dan prasarana pelengkapnya. Menurut data Kementerian Dalam Negeri, pada tahun 2023, Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki sebanyak 835.819 kepala keluarga. Dari analisis yang dilakukan, laju pertumbuhan rumah tangga atau KK per tahun di Sulawesi Tenggara mencapai 1,47%. Dengan proyeksi tersebut, diperkirakan pada tahun 2025 jumlah rumah tangga/KK akan mencapai 873.116, dan 20 tahun kemudian tepatnya tahun 2045 mencapai 1.168.075 rumah tangga. Tabel 2.158. Proyeksi Jumlah Rumah Tangga di Sulawesi Tenggara Tahun 2025 - 2045 Tahun Jumlah rumah tangga/ KK 2025 873.116 2030 939.013 2035 1.009.884 2040 1.086.103 2045 1.168.075 Sumber: Analisis Penyusun, 2024. Sumber: Analisis Penyusun, 2024. Gambar 2.30. Proyeksi Jumlah Rumah Tangga di Provinsi Sulawesi Tenggara. Data dari SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Tenggara menyebutkan bahwa backlog rumah di provinsi Sulawesi Tenggara hingga tahun 2021 sebanyak 164.761 unit. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjelaskan bahwa backlog Merujuk pada jumlah unit perumahan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang belum terpenuhi dalam suatu kawasan atau wilayah tertentu. Dalam konteks properti, backlog perumahan mencakup kesenjangan antara total hunian yang dibangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk rumah-rumah yang tidak layak huni. Backlog perumahan dapat melibatkan berbagai jenis perumahan, seperti perumahan sosial, perumahan terjangkau, dan perumahan untuk berbagai tingkat pendapatan. Hal ini mencakup pembangunan unit-unit perumahan yang diperlukan untuk mengatasi defisit perumahan yang telah terakumulasi selama beberapa waktu. Pentingnya melakukan proyeksi kebutuhan rumah/tempat tinggal sangatlah besar dalam konteks pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Proyeksi ini tidak hanya memberikan gambaran tentang jumlah rumah yang dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu, tetapi juga membantu dalam perencanaan penggunaan lahan, infrastruktur, dan layanan publik. Dengan 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 2025 2030 2035 2040 2045 Jumlah Rumah Tangga/ KK RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-194 perkiraan tersebut, pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara dapat menyalurkan sumber daya secara efisien untuk membangun rumah dan infrastruktur pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan yang diantisipasi. Selain itu, proyeksi kebutuhan rumah juga memungkinkan untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang rentan terhadap krisis perumahan, sehingga langkah- langkah pencegahan dan mitigasi dapat diambil secara proaktif. Melalui proyeksi yang akurat dan terperinci, upaya pembangunan perumahan dapat lebih tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Namun perlu diingat, dalam melakukan proyeksi kebutuhan rumah, penting untuk menjelaskan komposisi Hunian Berimbang. Hunian berimbang merupakan sebuah kebijakan yang mengharuskan Badan Hukum melakukan pembangunan perumahan (Pengembang Perumahan) untuk membangun perumahan atau lingkungan perumahan dengan komposisi yang seimbang. Kebijakan eksistensi ini bertujuan untuk memperluas akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar dapat memperoleh hunian yang layak dan terjangkau. Sebagaimana diatur secara rinci melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (“PP Perumahan”) yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (“UU Perumahan”) Komposisi ini digunakan untuk pembangunan perumahan skala besar, melalui komposisi 1:2:3, yang menekankan keseimbangan antara rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah dimana tiap pembangunan 1 (satu) rumah mewah harus diimbangi dengan pembangunan minimal 2 (dua) rumah menengah dan 3 (tiga) rumah sederhana. Pada aturan terakhir, rumah sederhana juga dibagi menjadi rumah sederhana subsidi dan rumah sederhana nonsubsidi, yang kemudian dikategorikan berdasarkan karakteristik kawasan perkotaan. Untuk kawasan perkotaan besar, komposisi rumah sederhananya ialah 25% rumah sederhana subsidi dan 75% rumah sederhana nonsubsidi. Untuk kawasan perkotaan sedang, komposisi rumah sederhananya berupa 50% rumah sederhana subsidi dan 50% rumah sederhana nonsubsidi. Sedangkan komposisi rumah sederhana untuk kawasan perkotaan kecil ialah 75% rumah sederhana subsidi dan 25% rumah sederhana nonsubsidi. Tabel 2.159. Proyeksi Kebutuhan Rumah di Sulawesi Tenggara Tahun 2025 - 2045 Tahun Jumlah KK/ Rumah Tangga Backlog Kebutuhan Rumah Akibat Pertumbuhan Rumah Tangga Kebutuhan Rumah Kebutuhan Rumah Total Proporsi “1” (20%) Proporsi “2” (30%) Proporsi “3” (50%) 2021 800.115 164.761 2025 873.116 73.001 237.762 47.552 71.329 118.881 2030 939.013 65.897 65.897 13.179 19.769 32.949 2035 1.009.884 70.871 70.871 14.174 21.261 35.436 2040 1.086.103 76.219 76.219 15.244 22.866 38.110 2045 1.168.075 81.972 81.972 16.394 24.592 40.986 Sumber: Analisis Penyusun, 2024. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-195 B. Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Air Bersih Air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok untuk menunjang kegiatan masyarakat di lingkungan perumahan. Kebutuhan tersebut dalam skala kota terbagi menjadi 2 yaitu domestik dan non domestik. Kebutuhan domestik merupakan kebutuhan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga yang didasarkan pada jumlah penduduk proyeksi Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025-2045. Sementara itu, kebutuhan non domestik meliputi kebutuhan yang termasuk kebutuhan air untuk kegiatan masyarakat dalam bidang-bidang usaha komersial, perkantoran dan fasilitas sosial. Dasar prakiraan perhitungan untuk mengetahui kebutuhan air bersih didasarkan pada jumlah penduduk proyeksi tahun 2025-2045 yang kemudian disandingkan dengan standar pelayanan air bersih menurut Badan Standar Nasional Indonesia BSNI, sebagai berikut: - Kebutuhan rumah tangga : 120 liter/orang/hari atau 0,12 m3/orang/hari - Kebutuhan perkantoran, perdagangan dan jasa : 10% dari kebutuhan rumah tangga - Kebutuhan sosial dan industri : 10% dari kebutuhan rumah tangga - Kebutuhan hidran umum : 5% dari kebutuhan rumah tangga Tabel 2.160. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Sulawesi Tenggara Tahun 2025 - 2045 Tahun Jumlah Penduduk Rumah Tangga (Liter/Orang) Perkantoran Perdagangan dan Jasa (Liter/Orang) Sosial dan Industri (Liter/Orang) Hidran Umum (Liter/Orang) 2025 2.836.740 340.408.800 34.040.880 34.040.880 17.020.440 2030 3.048.260 365.791.200 36.579.120 36.579.120 18.289.560 2035 3.246.010 389.521.200 38.952.120 38.952.120 19.476.060 2040 3.428.530 411.423.600 41.142.360 41.142.360 20.571.180 2045 3.596.030 431.523.600 43.152.360 43.152.360 21.576.180 Sumber: Analisis Penyusun, 2024. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa: - Kebutuhan air bersih untuk sektor Rumah Tangga menunjukkan perkiraan kebutuhan air bersih per individu dalam rumah tangga. Pada tahun 2025, setiap individu dalam rumah tangga membutuhkan 340.408.800 /orang/hari, dan proyeksi ini terus meningkat hingga mencapai 431.523.600 /orang/hari pada tahun 2045. - Kebutuhan air bersih untuk sektor Perkantoran Perdagangan dan Jasa menunjukkan kebutuhan air per individu dalam sektor tersebut, yang meningkat dari 34.040.880 liter/orang/hari pada tahun 2025 menjadi 43.152.360 liter/orang/hari pada tahun 2045. - Kebutuhan air bersih untuk sektor Sosial dan Industri menunjukkan kebutuhan air per individu dalam sektor tersebut, yang meningkat dari 34.040.880 liter/orang/hari pada tahun 2025 menjadi 43.152.360 liter/orang/hari pada tahun 2045. - Kebutuhan air bersih untuk Hidran Umum diproyeksikan meningkat dari 17.020.440 liter pada tahun 2025 menjadi 21.576.180 liter pada tahun 2045. Berdasarkan perhitungan dalam KLHS terkait kebutuhan air, apabila kondisi lingkungan terkait jasa penyediaan air diasumsikan tidak mengalami RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-196 perubahan atau penurunan yang signifikan maka dengan proyeksi pertumbuhan penduduk pada tahun 2030 menjadi 3.384.393 jiwa kebutuhan air total di Provinsi Suawesi Tenggara pada tahun 2030 menjadi 10.8 milyar m3 dan masih mengalami surplus sebesar 9.7 milyar m3 dengan daya dukung 1,9. Kondisi ini belum melampaui daya dukung yang ditetapkan SDG’s sebesar 1. Proyeksi kebutuhan dan daya dukung air Sulawesi Tenggara pada tahun 2018- 2030 dapat dilihat pada Tabel 2.153. dan skenario proyeksi daya dukung dan kebutuhan air dapat dilihat pada Gambar 2.32 sebagai berikut: Tabel 2.161. Proyeksi Kebutuhan dan Daya Dukung Air per Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2030 No Kabupaten/ Kota Proyeksi Kebutuhan Air Ketersediaan (Supply) Penduduk 2018 Kebutuhan
(2018)Kebutuhan
(2023)Kebutuhan
(2023)m3/Tahun Jiwa m3/Tahun (Ha) (Ha) 1 Bombana 1.761.809.963 180035 741.720.388 855.811.818 1.068.378.802 2 Buton 901.926.570 101618 222.085.615 234.994.829 253.697.621 3 Buton Selatan 261.403.945 79979 40.546.373 42.869.852 46.185.734 4 Buton Tengah 402.457.719 92165 40.797.654 43.102.259 46.339.719 5 Buton Utara 1.009.971.115 63070 241.591.421 261.300.314 291.606.628 6 Kolaka 1.642.955.739 256827 772.620.706 852.408.044 969.780.042 7 Kolaka Timur 2.297.069.253 130860 1.302.675.673 1.435.846.877 1.629.070.115 8 Kolaka Utara 1.734.420.400 147863 510.233.162 558.513.325 617.728.869 9 Konawe 3.258.586.488 249010 901.992.285 1.009.318.999 1.210.455.284 10 Konawe Kepulauan 387.918.871 33680 111.241.603 123.450.549 149.776.897 11 Konawe Selatan 2.281.491.925 309298 2.193.024.892 2.368.404.863 2.615.898.703 12 Konawe Utara 2.445.811.836 62403 349.569.844 390.944.418 449.997.626 13 Muna 950.177.005 221343 529.284.696 566.237.155 628.435.426 14 Muna Barat 553.144.894 80619 414.164.714 442.971.598 491.290.820 15 Wakatobi 335.999.012 95737 137.976.924 139.912.398 141.783.873 16 Kota Baubau 161.178.200 167519 89.431.782 103.076.649 125.484.581 17 Kota Kendari 160.412.870 381628 83.215.978 96.704.882 120.234.121 Ketersediaan 20.546.735.806 2.653.654 8.682.173.711 9.525.868.828 10.856.144.861 Surplus 11.864.562.09 11.020.866.978 9.690.590.945 Daya Dukung 2,4 2,2 1,9 Sumber: Dokumen KLHS, 2023. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-197 Sumber: Dokumen KLHS, Gambar 2.31. Skenario proyeksi daya dukung dan kebutuhan air di Provinsi Sulawesi Tenggara C. Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Energi/ Listrik Energi listrik menjadi kebutuhan primer yang harus dipenuhi pada lingkungan perumahan. Dalam pemenuhan prakiraan kebutuhan energi listrik didasarkan pada jumlah penduduk proyeksi tahun 2025-2045 sesuai dengan standar pelayanan yang dirincikan, sebagai berikut: - Kebutuhan rumah tangga : 170 watt/jiwa - Kebutuhan perdagangan dan jasa : 15% dari kebutuhan rumah tangga - Kebutuhan perkantoran : 10% dari kebutuhan rumah tangga - Kebutuhan fasilitas sosial : 10% dari kebutuhan rumah tangga - Kebutuhan industri : 70% dari kebutuhan rumah tangga - Kebutuhan penerangan jalan : 5% dari kebutuhan rumah tangga Tabel 2.162. Proyeksi Kebutuhan Energi Listrik di Sulawesi Tenggara Tahun 2025 - 2045 Tahun Jumlah Penduduk Jumlah Kebutuhan Listrik (Watt) Rumah Tangga Perdagangan & Jasa Perkantoran Fasilitas Sosial Industri Penerangan Jalan 2025 2.836.740 482.245.800 72.336.870 48.224.580 48.224.580 337.572.060 24.112.290 2030 3.048.260 518.204.200 77.730.630 51.820.420 51.820.420 362.742.940 25.910.210 2035 3.246.010 551.821.700 82.773.255 55.182.170 55.182.170 386.275.190 27.591.085 2040 3.428.530 582.850.100 87.427.515 58.285.010 58.285.010 407.995.070 29.142.505 2045 3.596.030 611.325.100 91.698.765 61.132.510 61.132.510 427.927.570 30.566.255 Sumber: Analisis Penyusun, 2024. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-198 Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa: - Pada tahun 2025, kebutuhan listrik rumah tangga mencapai 482.245.800 Watt dan terus meningkat menjadi 611.325.100 Watt pada tahun 2045. Kebutuhan ini mencakup penggunaan listrik untuk penerangan, peralatan rumah tangga, dan berbagai keperluan sehari-hari. - Sektor perdagangan dan jasa memerlukan listrik untuk operasional harian, pencahayaan, dan peralatan kantor. Pada tahun 2025, kebutuhan listriknya mencapai 72.336.870 Watt, dan proyeksi menunjukkan peningkatan menjadi 91.698.765 Watt pada tahun 2045. - Kebutuhan listrik untuk sektor perkantoran, yang mencakup kantor-kantor pemerintah dan swasta, proyeksi tahun 2025 adalah sekitar 48.224.580 Watt, meningkat menjadi 61.132.510 Watt pada tahun 2045. - Fasilitas sosial seperti sarana pendidikan dan sarana kesehatan membutuhkan daya listrik yang signifikan. Pada tahun 2025, kebutuhan listriknya mencapai 48.224.580 Watt, dan proyeksi menunjukkan peningkatan menjadi 61.132.510 Watt pada tahun 2045 - Kebutuhan listrik untuk sektor industri yang mencakup berbagai jenis produksi dan manufaktur. Pada tahun 2025, kebutuhan listrik industri mencapai 337.572.060 Watt, dan proyeksi menunjukkan peningkatan menjadi 427.927.570 Watt pada tahun 2045. - Kebutuhan listrik untuk penerangan jalan atau lampu jalan. Pada tahun 2025, kebutuhannya adalah 24.112.290 Watt dan proyeksi meningkat menjadi 30.566.255 Watt pada tahun 2045. D. Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Persampahan Timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang di hasilkan dari jenis sumber sampah diwilayah tertentu persatuan waktu. Timbulan sampah adalah sampah yang dihasilkan dari sumber sampah. Timbulan sampah sangat diperlukan untuk menentukan dan mendesain peralatan yang digunakan dalam transportasi sampah, fasilitas recovery material, dan fasilitas Lokasi Pembuangan Akhir (LPA) sampah. Menurut SNI 19-3964-1994, bila pengamatan lapangan belum tersedia, maka untuk menghitung besaran sistem, dapat digunakan angka timbulan sampah sebagai berikut: - Satuan timbulan sampah kota sedang 2,75-3,25 L/orang/hari atau 0,070- 0,080 kg/orang/hari. - Satuan Timbulan sampah kota kecil = 2,5-2,75 L/orang/hari atau 0,625- 0,70 kg/orang/hari Keterangan: Untuk kota sedang jumlah penduduknya 100.000<p<500.000. Untuk kota kecil jumlah penduduknya < 100.000. Prakiraan timbulan sampah baik untuk saat sekarang maupun di masa mendatang merupakan dasar dari perencanaan, perancangan dan pengkajian sistem pengelolaan persampahan. Prakiraan timbulan sampah merupakan langkah awal yang biasa dilakukan dalam pengelolaan persampahan. Satuan timbulan sampah biasanya dinyatakan sebagai satuan skala kuantitas perorang atau perunit bangunan dan sebagainya. Rata- rata timbulan sampah tidak akan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-199 sama antara satu daerah dengan daerah lainnya, atau suatu negara dengan negara lainnya. Tabel 2.163. Perkiraan Timbunan Sampah di Sulawesi Tenggara Tahun 2025 - 2045 Tahun Jumlah Timbulan Sampah Potensi Volume Sampah Penduduk (L/Org/Hari) (L/Hari) (m3/Hari) 2025 2.836.740 2,75 7.801.035 7.801 2030 3.048.260 2,75 8.382.715 8.383 2035 3.246.010 2,75 8.926.528 8.927 2040 3.428.530 2,75 9.428.458 9.428 2045 3.596.030 2,75 9.889.083 9.889 Sumber: Analisis Penyusun, 2024. Tabel 2.164. Perkiraan Timbunan Sampah Berdasarkan Jenisnya di Sulawesi Tenggara Tahun 2025 - 2045 Tahun Volume Sampah Domestik Volume Sampah Non Domestik Volume Sampah Jalan (L/Hari) (m3/Hari) (L/Hari) (m3/Hari) (L/Hari) (m3/Hari) 2025 6.825.906 6.826 195.026 195 780.104 780 2030 7.334.876 7.335 209.568 210 838.272 838 2035 7.810.712 7.811 223.163 223 892.653 893 2040 8.249.900 8.250 235.711 236 942.846 943 2045 8.652.947 8.653 247.227 247 988.908 989 Sumber: Analisis Penyusun, 2024. E. Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Sarana kesehatan berfungsi memberikan pelayanan kesehatan kesehatan kepada masyarakat, memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Dasar penyediaan sarana ini adalah didasarkan jumlah penduduk yang dilayani oleh sarana tersebut. Dasar penyediaan ini juga akan mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Tentunya hal ini dapat terkait dengan bentukan grup bangunan/blok yang nantinya terbentuk sesuai konteks lingkungannya. Sedangkan penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu. Menurut SNI 03-1733-2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan untuk menghitung kebutuhan sarana kesehatan dapat digunakan standar sebagai berikut: Tabel 2.165. Perhitungan Kebutuhan Sarana Kesehatan No. Jenis Sarana Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa) Kebutuhan Per Satuan Sarana Standar (m2/jiwa) Kriteria Keterangan Luas Lantai Min (m2) Luas Lahan Min (m2) Radius (m) Lokasi dan Penyelesaian

1.Posyandu 1.250 36 60 0,048 500 Di tengah kelompok Dapat bergabung RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-200 No. Jenis Sarana Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa) Kebutuhan Per Satuan Sarana Standar (m2/jiwa) Kriteria Keterangan Luas Lantai Min (m2) Luas Lahan Min (m2) Radius (m) Lokasi dan Penyelesaian tetangga tidak menyeberang jalan raya dengan balai warga atau sarana hunian/rumah
2.Balai Pengobatan Warga 2.500 150 300 0,12 1.000 Di tengah kelompok tetangga tidak menyeberang jalan raya Dapat bergabung dalam lokasi balai warga
3.BKIA/Klinik Bersalin 30.000 1.500 3.000 0,1 4.000 Dapat dijangkau dengan kendaraan
4.Puskemas Pembantu/ Balai Pengobatan Lingkungan 30.000 150 300 0,006 1.500 -idem- Dapat bergabung dalam lokasi kantor kelurahan
5.Puskesmas dan Balai Pengobatan 120.000 420 1.000 0,008 3.000 -idem- Dapat bergabung dalam lokasi kantor kecamatan
6.Tempat Praktek Dokter 5.000 18 - - 1.500 -idem- Dapat bersatu dengan rumah tinggal/tempat usaha/apotin7. Apotik/Rumah Obat 30.000 120 250 0,025 1.500 -idem- Sumber: SNI 03-1733-2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan Tabel 2.166. Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan di Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045 Tahun Jumlah Penduduk Kebutuhan Sarana Kesehatan (unit) Posyandu BKIA/ Klinik Bersalin Pustu Puskesmas Apotik 2025 2.836.740 2.269 95 95 24 95 2030 3.048.260 2.439 102 102 25 102 2035 3.246.010 2.597 108 108 27 108 2040 3.428.530 2.743 114 114 29 114 2045 3.596.030 2.877 120 120 30 120 Sumber: Analisis Penyusun, 2024. Berdasarkan tabel analisis kebutuhan sarana kesehatan di atas dan membandingkannya dengan kondisi eksisting data capaian fasilitas kesehatan di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022 (lihat Tabel 2.47), di mana terdapat 296 Puskesmas, 431 Puskesmas Pembantu, dan 3.268 Posyandu, dapat disimpulkan bahwa jumlah fasilitas kesehatan telah melebihi proyeksi kebutuhan hingga tahun 2045. Oleh karena itu, berdasarkan proyeksi jumlah penduduk, pembangunan fasilitas kesehatan tambahan tidak diperlukan hingga tahun 2045. F. Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Dasar penyediaan sarana pendidikan adalah untuk melayani setiap unit administrasi pemerintahan baik yang informal (RT, RW) maupun yang formal (Kelurahan, Kecamatan), dan bukan didasarkan semata-mata pada jumlah RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-201 penduduk yang akan dilayani oleh sarana tersebut. Dasar penyediaan sarana pendidikan ini juga mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Tentunya hal ini dapat terkait dengan bentukan grup bangunan/blok yang nantinya terbentuk sesuai konteks lingkungannya. Sedangkan penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu. Perencanaan sarana pendidikan harus didasarkan pada tujuan pendidikan yang akan dicapai, dimana sarana pendidikan dan pembelajaran ini akan menyediakan ruang belajar harus memungkinkan siswa untuk dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap secara optimal. Oleh karena itu dalam merencanakan sarana pendidikan harus memperhatikan: a) berapa jumlah anak yang memerlukan fasilitas ini pada area perencanaan; b) optimasi daya tampung dengan satu shift; c) effisiensi dan efektifitas kemungkinan pemakaian ruang belajar secara terpadu; d) pemakaian sarana dan prasarana pendukung; e) keserasian dan keselarasan dengan konteks setempat terutama dengan berbagai jenis sarana lingkungan lainnya. Menurut SNI 03-1733-2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan untuk menghitung kebutuhan sarana pendidikan dapat digunakan standar sebagai berikut: Tabel 2.167. Perhitungan Kebutuhan Sarana Pendidikan No. Jenis Sarana Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa) Kebutuhan Per Satuan Sarana Standar (m2/jiwa) Kriteria Keterangan Luas Lantai Min (m2) Luas Lahan Min (m2) Radius (m) Lokasi dan Penyelesaian
1.Taman Kanak- kanak 1.250 216 termasuk rumah penjaga 36m2 500 0,28 500 Di tengah kelompok warga. Tidak menyeberang jalan raya. Bergabung dengan taman sehingga terjadi pengelompokan kegiatan 2 rombongan pra belajar @60 murid dapat bersatu dengan sarana lain
2.Sekolah Dasar 1.600 633 2.000 1,25 1.000 Kebutuhan harus berdasarkan perhitungan dengan rumus 2, 3 dan 4. Dapat digabung dengan sarana pendidikan lain, mis. SD, SMP dan SMA dalam satu komplek
3.SLTP 4.500 2.282 9.000 1,88 1.000 Dapat dijangkau dengan kendaraan umum. Disatukan dengan lapangan olahraga. Tidak selalu harus di pusat lingkungan
4.SMU 4.800 3.835 12.500 2,6 3.000
5.Taman Bacaan 2.500 72 150 0,09 1.000 Di tengah kelompok warga tidak menyeberang jalan lingkungan. Sumber: SNI 03-1733-2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan Tabel 2.168. Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan di Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045 Tahun Jumlah Kebutuhan Sarana Pendidikan (unit) Penduduk TK SD SMP SMA 2025 2.836.740 2.269 1.773 591 591 2030 3.048.260 2.439 1.905 635 635 2035 3.246.010 2.597 2.029 676 676 2040 3.428.530 2.743 2.143 714 714 2045 3.596.030 2.877 2.248 749 749 Sumber: Analisis Penyusun, 2024. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-202 Berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Tenggara (pembaruan data 21 September 2023), pada tahun 2022 terdapat 619 sekolah menengah atas di Provinsi Sulawesi Tenggara. Rinciannya adalah 313 SMA (Sekolah Menengah Atas), 166 SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), dan 140 MA (Madrasah Aliyah). Berdasarkan analisis kebutuhan sarana pendidikan, jumlah sekolah yang ada masih mencukupi hingga tahun 2025. Namun, untuk tahun 2030 diproyeksikan diperlukan penambahan sebanyak 16 sekolah. Pada tahun 2035, dibutuhkan penambahan 41 sekolah, hingga tahun 2040 dibutuhkan penambahan 38 sekolah, dan pada tahun 2045 dibutuhkan penambahan 35 sekolah. 2.7. Pusat Pertumbuhan Wilayah 2.7.1. Potensi Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah khususnya pada sektor pertanian (perikanan, tanaman pangan, Perkebunan), sektor pariwisata, sektor partambangan, dan sektor industri. Potensi tersebut dapat digambarkan dari kinerja kontribusi sektor pada perekonomian (kontribusi terhadap PDRB), potensi ketersediaan sumber daya, dukungan infrastruktur dan kebijakan pemerintah pada masing-masing sektor. - Sektor pertanian Potensi pertanian dapat dilihat dari kinerja sektor pertanian dari kontribusi bagi perekonomian daerah maupun potensi pertanian dari ketersediaan lahan (pertanian tanaman pangan dan perkebunan) serta potensi kawasan tangkapan (perikanan) dan infrastruktur pendukungnya. Dimana sektor pertanian menjadi sektor yang memiliki kontribusi tersbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Tenggara selama periode waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu pada angka 23,25% pada tahun
2022.Komposisi terbesar pada sektor pertanian (PDRB sesuai lapangan usaha) yaitu pada subsektor perikanan (Tahun 2022: 11,78%) yang memiliki kecenderungan meningkat selama periode waktu 5 (lima) tahun terakhir, sedangkan subsektor tanaman pangan berada pada posisi keempat (Tahun 2022: 1,61%) dibawah subsektor tanaman perkebunan (Tahun 2022: 6,09%) dan subsektor peternakan (Tahun 2022: 2,34%). Data kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara, dapat ditunjukkan pada tabel berikut: Tabel 2.169. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2022 Lapangan Usaha 2018 2019 2020 2021* 2022** Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 23,96 23,73 24,13 23,6 23,25 1 Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian 12,05 11,92 12 11,68 11,07

a.Tanaman Pangan 2,11 1,97 1,97 1,87 1,61
b.Tanaman Hortikultura 0,95 0,96 0,97 0,94 0,87
c.Tanaman Perkebunan 6,29 6,3 6,29 6,18 6,09
d.Peternakan 2,53 2,53 2,6 2,53 2,34
e.Jasa Pertanian dan Perburuan 0,17 0,16 0,17 0,16 0,15 2 Kehutanan dan Penebangan Kayu 0,59 0,56 0,54 0,48 0,41 3 Perikanan 11,11 11,25 11,6 11,44 11,78 *) angka sementara **) angka sangat sementara Sumber: Sultra Dalam Angka, 2023 RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-203 Selain data konstribusi terhadap perekonomian, potensi pada sektor pertanian dapat juga digambarkan dari data tenaga kerja, dimana berdasarkan data BPS pada tahun 2022 jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut lapangan pekerjaan utama (pertanian, kehutanan, perikanan) mencapai angka 438.501 orang (32,8%). Berdasarkan potensi sumber daya (lahan, kawasan tangkapan), dukungan infrastruktur dan kebijakan pemerintah, maka potensi tersebut dapat disajikan secara spasial sesuai dengan kondisi eksisting dan arahan pengembangan sebagai berikut:
a.Potensi eksisting dan pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan (sawah) seluas kurang lebih 125.225 Ha (sumber: hasil analisis KP2B Provinsi Sultra).
b.Potensi ketersediaan lahan Perkebunan seluas kurang lebih 382.095 Ha (sumber: Kanwil BPN Sultra).
c.Potensi daerah tangkapan ikan berada di wilayah pesisir laut 16 (enam belas) kabupaten/kota, baik untuk wilayah laut yang pengelolaannya menjadi kewenangan provinsi (0-12 mil) maupun diluar wilayah laut pengelolaan provinsi (>12 mil).
d.Dukungan infrastruktur sumber daya air yang dapat mendukung pengembangan Kawasan pertanian (sawah) yaitu pembangunan 4 bendungan (Ameroro, Ladongi, Pelosika, Lasolo), 51 bendung, dan 19 Daerah Irigasi (kewenangan nasional dan provinsi).
e.Dukungan infrastruktur 30 (tiga puluh) pelabuhan perikanan, yaitu 1 (satu) Pelabuhan Perikanan Samudera (Kota Kendari), 3 (tiga) Pelabuhan Perikanan Nusantara (Kab Buton, Kab Kolaka, Kota Baubau), dan 24 (dua puluh empat) Pelabuhan Pendaratan Ikan. Gambar 2.32 Potensi Lahan Pertanian Tanaman Pangan (Sawah) RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-204 Gambar 2.33 Potensi Kawasan Perikanan sesuai Kewenangan Wilayah Pengelolaan Laut Provinsi Gambar 2.34 Infrastruktur Pendukung Pengembangan Pertanian (Tanaman Pangan, Perikanan) - Sektor pariwisata Potensi pariwisata di Provinsi Sulawesi Tenggara tersebar diseluruh wilayah, walaupun demikian terdapat beberapa lokasi yang menjadi destinasi wisata yang pengembangannya berskala nasional (menjadi destinasi prioritas nasional) seperti di Kabupaten Wakatobi. Selain wisata alam yang menjadi destinasi unggulan terdapat juga beberapa destinasi wisata budaya seperti yang ada di Kota Baubau. Sektor pariwisata di Provinsi Sulawesi Tenggara belum menunjukkan sebagai sektor unggulan dari capaian kontribusi terhadap PDRB jika dilihat pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum yang hanya berkontribusi sebesar 0,52% pada tahun 2022 dan angka tersebut cenderung menurun selama periode waktu 5 (lima) RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-205 tahun terakhir. Data kontribusi sektor pariwisata (lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum) terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara, dapat ditunjukkan pada tabel berikut: Tabel 2.170. Kontribusi Sektor Pariwisata (Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2022 Lapangan Usaha 2018 2019 2020 2021* 2022** Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,58 0,56 0,55 0,53 0,52 *) angka sementara **) angka sangat sementara Sumber: Sultra Dalam Angka, 2023 Potensi pariwisata yang digambarkan secara spasial tersebar di beberapa lokasi yang diharapkan akan menjadi acuan dalam mendukung pengembangan destinasi wisata yang secara terintegrasi dengan infrastruktur pendukung (jalan, bandar udara, Pelabuhan) mengingat Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi yang bercirikan kepulauan. Gambar 2.35 Persebaran Peruntukan Ruang Kawasan Pariwisata - Sektor pertambangan Capaian kinerja sektor pertambangan yang ditunjukkan oleh PDRB mampu berkontribusi signifikan terhadap perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan sektor dengan kontribusi terbesar kedua pada periode 5 (lima) tahun terkahir dibawah sektor pertanian (Tahun 2022: 20,27%). Kontribusi tersebut didimonasi oleh pertambangan bijih logam sebesar 11,23% (Tahun 2022). Dari angka capaian tersebut menunjukkan bahwa sektor pertambangan memegang peranan penting dalam perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-206 Tabel 2.171. Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggaliana terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2022 Lapangan Usaha 2018 2019 2020 2021* 2022** Pertambangan dan Penggalian 20,83 21,04 19,79 19,35 20,27 1 Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi - - - - - 2 Pertambangan Batubara dan Lignit - - - - - 3 Pertambangan Bijih Logam 11,03 11,25 10,67 10,29 11,23 4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya 9,8 9,79 9,12 9,06 9,03 *) angka sementara **) angka sangat sementara Sumber: Sultra Dalam Angka, 2023 Gambar 2.36 Wilayah Pertambangan dan Izin Usaha Tambang Potensi sektor pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara harus mampu dimanfaatkan untuk menunjang perekonomian wilayah yang secara luas diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, diharapkan potensi pertambangan akan mampu diwujudkan suatu proses bisnis kegiatan dari hulu ke hilir yang seluruh prosesnya dilaksanakan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Data potensi pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditunjukkan dengan penetapan Wilayah Pertambangan yang mana hampir seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara di wilayah darat dan laut ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan. Data potensi pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya terkait nikel yang dirilis Kementerian ESDM adalah sebagai berikut: a) Potensi dan Cadangan Bijih Nikel (2022): - Potensi: 6,37 milyar ton RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-207 - Cadangan: 1,7 milyar ton b) Potensi dan Cadangan Logam Nikel (2022): - Potensi: 66,1 juta ton - Cadangan: 18,7 juta ton - Sektor industri Industri di Provinsi Sulawesi Tenggara tidak sebesar di daerah lain di Indonesia, namun potensi pengembangan sektor industri didukung dengan ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya lahan yang masih tersedia dan mendukung serta infrastruktur yang baik khususnya yang berkaitan dengan industri pengolahan hasil tambang. Potensi sumber daya alam disektor pertambangan harus mampu dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan sektor industri khususnya industri pengolahan sehingga dapat didorong pengembangan kegiatan hulu hilir pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara umum capaian kontribusi sektor industri pengolahan dari tahun 2018 sampai tahun 2022 menunjukkan tren meningkat khususnya pada kontribusi industri logam dasar yang pada tahun 2020 sampai 2022 menggeser kontribusi industri makanan dan minuman sebagai yang terbesar memberikan kontribusi pada lapangan usaha industri pengolahan sebesar 4,53% pada tahun 2022. Tabel 2.172. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Prov. Sultra Tahun 2018 - 2022 Lapangan Usaha 2018 2019 2020 2021* 2022** Industri Pengolahan 6,17 6,4 7,25 7,63 8,36 1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas - - - - - 2 Industri Makanan dan Minuman 3,15 3,07 3,12 3,22 3,04 3 Industri Pengolahan Tembakau - - - - - 4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 5 Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki - - - - - 6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus; dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 8 Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional - - - - - 9 Industri Karet; Barang dari karet dan Plastik - - - - - 10 Industri Barang Galian bukan Logam 0,09 0,09 0,09 0,09 0,07 11 Industri Logam Dasar 2,05 2,4 3,21 3,55 4,53 12 Industri Barang Logam; Komputer; Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik 0,48 0,47 0,43 0,38 0,38 13 Industri Mesin dan Perlengkapan - - - - - 14 Industri Alat Angkutan 0,14 0,13 0,14 0,13 0,11 15 Industri Furnitur 0,17 0,16 0,16 0,16 0,15 16 Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 *) angka sementara **) angka sangat sementara Sumber: Sultra Dalam Angka, 2023 RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-208 Selain data kontribusi sektor/lapangan usaha industri pengolahan tersebut diatas, potensi pada sektor ini dapat didukung dengan adanya sumber daya manusia, tercatat pada tahun 2022 jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut lapangan pekerjaan utama (industri pengolahan) mencapai angka 119.588 orang (8,95%). Sektor/lapangan usaha industry pengolahan menjadi yang ketiga terbanyak menyerap tenaga kerja setelah sektor/lapangan usaha pertanian, kehutanan, perikanan (32,8%) dan sektor/lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (18,52%). Tabel 2.173. Kontribusi sektor/lapangan usaha industri pengolahan di Prov. Sultra Tahun 2020 - 2022 Tenaga Kerja Industri Pengolahan* 2020 2021 2022 Jumlah 115.241 125.320 119.588 Persentase 8,94 9,44 8,95 Total Tenaga Kerja 1.289.232 1.327.069 1.335.921 *) penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut lapangan pekerjaan utama Sumber: BPS Sultra, Diolah, 2023 Potensi sumber daya alam yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya terkait pertambangan menjadi wilayah Sulawesi Tenggara sebagai sasaran investasi bukan hanya pada sektor pertambangan (hulu) tetapi sudah mencakup investasi pada sektor industri pertambangan/pengolahan (hilir). Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya kebijakan pemerintah pusat melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun investasi yang tidak termasuk PSN yang berkaitan dengan industri pengolahan pertambangan yang tersebar dibeberapa wilayah seperti di Kabupaten Konawe, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Bombana, Kabupaten Buton serta kabupaten lainnya. Persebaran lokasi potensi pengembangan industri pengolahan sektor pertambangan dapat ditunjukkan sebagai berikut: Kawasan Industri PSN berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional yang berada di Sulawesi Tenggara:
1. 1.Kawasan Industri Konawe;
2. 2.Kawasan Industri Indonesia Konawe Industrial Park (IKIP);
3. 3.Kawasan Industri Indonesia Pomalaa Industry Park (IPIP);
4. 4.Kawasan Industri Motui;
5. 5.Kawasan Industri Kendari;
6. 6.PT Artha Mining Industry;
7. 7.PT Ceria Nugraha Indotama;
8. 8.PT Virtue Dragon Nickel Industry;
9. 9.PT Macika Mineral Industri; dan
10. 10.Smelter PT Kolaka Nikel Indonesia dan Tambang PT Vale Indonesia Blok Pomala. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-209 Gambar 2.37 Lokasi Proyek Strategis Nasional 2.7.2. Sistem Pusat Permukiman Rencana pengembangan sistem pusat permukiman dalam lingkup perencanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari arahan pengembangan PKN, PKW dan PKL. Berdasarkan Permen ATR/KBPN Nomor 11 Tahun 2021 terkait kriteria dan definisi dari masing- masing arahan sistem pusat permukiman di Provinsi Sulawesi Tenggara, antara lain: - Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berada di wilayah provinsi - PKN merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi. - Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berada di wilayah provinsi - PKW merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-210 - Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi. PKL merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. PKL ditetapkan dengan kriteria: ▪ kawasan perkotaan yang berfungsi/berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan; dan ▪ kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai simpul transportasi yang melayani kabupaten atau beberapa kecamatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, definisi dan kriteria dari sistem perkotaan berdasarkan RTRWN dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.174. Definisi dan Kriteria Sistem Perkotaan Arahan sistem pusat permukiman di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut: Tabel 2.175. Arahan Sistem Pusat Permukiman di Provinsi Sulawesi Tenggara No. Kriteria Arahan Pelayanan Lokasi Kabupaten 1 PKN Melayani kegiatan skala nasional atau beberapa provinsi - Kota Kendari - Meliputi keseluruhan administratif Kota Kendari 2 PKW Melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota - Kota baubau - Perkotaan Kolaka - Perkotaan Wanggudu - Perkotaan Raha - Perkotaan Unaaha - Kota baubau - Kabupaten Kolaka - Kabupaten Konawe Utara - Kabupaten Muna - Kabupaten Konawe 3 PKL Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan - Perkotaan Andolo - Perkotaan Batauga - Perkotaan Kulisusu - Perkotaan Kasipute - Kabupaten Konawe Selatan - Kabupaten Buton Selatan - Kabupaten Buton Utara - Kabupaten Bombana RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-211 No. Kriteria Arahan Pelayanan Lokasi Kabupaten - Perkotaan Konda - Perkotaan Labungkari - Perkotaa Langara - Perkotaan Lasusua - Perkotaan Laworo - Perkotaan Pasarwajo - Perkotaan Pomala - Perkotaan Tirawuta - Perkotaan Wangi- Wangi - Kabupaten Konawe Selatan - Kabupaten Buton Tengah - Kabupaten Konawe Kepulauan - Kabupaten Kolaka Utara - Kabupaten Muna Barat - Kabupaten Buton - Kabupaten Kolaka - Kabupaten Kolaka Timur - Kabupaten Wakatobi Sumber: Draf Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara, 2024 Sumber: Draf Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara, 2024 Gambar 2.38 Sistem Pusat Permukiman di Provinsi Sulawesi Tenggara 2.7.3. Arah Pengembangan dan Pusat Pertumbuhan Wilayah Provinsi Berdasarkan arahan potensi wilayah dan sistem pusat permukiman di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dapat diterjemahkan arah pengembangan dan pusat pertumbuhan yang dapat menjadi pedoman dalam merumusakan kebijakan kewilayahan maupun kebijakan sektoral, yaitu: RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-212 Gambar 2.39 Arah Pengembangan dan Pusat Pertumbuhan Wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara Konsep pengembangan kawasan tersebut di atas merupakan arahan kewilayahan dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Pengembangan kawasan tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan: - orientasi pasar; - daya saing nasional dan internasional; - daya serap tenaga kerja; - keterkaitan antara industri hulu dan industri hilir; - mobilitas; dan/atau - kegiatan pendorong sektor ekonomi. Rencana pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara ini meliputi: a) Kawasan Industri Pertambangan, meliputi : - Koridor Barat (Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kolaka Utara); - Koridor Timur (Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Utara); - Koridor Selatan (Kabupaten Bombana dan Kabupaten Konawe Selatan); dan Industri Pertambangan Koridor Barat Industri Pertambangan Koridor Selatan Koridor Kawasan Lindung & Konservasi Industri Pertambangan Koridor Timur Kab. Kolut Kab. Kolaka Kab. Koltim Kab. Konawe Kab. Konut Kab. Bombana Kab. Konsel AGROPOLITAN SULTRA Kab. Mubar Kab. Buteng Kab. Muna Kota Baubau Kab. Busel Kab. Buton Kab. Butur MINAPOLITAN P. MUNA MINAPOLITAN P. BUTON Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional (KPPN) Baubau dan sekitarnya Kab. Wakatobi PARIWISATA PRIORITAS Kawasan Pengembangan Pariwisata Prioritas Nasional (KPPN) Kendari dan sekitarnya Kota Kendari Pusat Kegiatan Perkotaan (Pusat Pemerintahan, Pengembangan Perdagangan, Jasa, Industri) Kab. Konkep Pengembangan Pariwisata Prioritas Sumber: Draf Ranperda RTRW Prov. Sultra 2023-2043 Rencana pengem wilayah Prov. Su Kawasan Industri - Koridor Barat (Kab. - Koridor Timur (Kab - Koridor Selatan (Ka - Pulau Buton (Kab. B Kawasan In - Kawasan Sistem Ag Kab. Kolaka, Kab. K Konsel); Kaw Tujuan pengemban mengembangkan peningkatan kegiat yang mengedepa ekosistem pesisir d Arah pengembanga
a.Menetapkan akomodasi par kepulauan Wa Pulau Kaledupa dan pulau kec koridor penduku dan sekitarnya
b.Mengembangka kawasan pariwis
c.Mengembangka wilayah darat pengembangan
d.Mengendalikan Ruang Laut pa Nasional Laut K RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-213 - Pulau Buton (Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Utara dan Kabupaten Buton Selatan). b) Kawasan Industri Terpadu Kendari (Kota Kendari); - Kawasan Sistem Agropolitan Sultra (Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Konawe Selatan); dan c) Kawasan Sistem Minapolitan, meliputi: - Buton (Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Buton Selatan, dan Kota Baubau); - Muna (Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Muna Barat); dan d) Kawasan Pesisir Kendari dan sekitarnya di Kota Kendari, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Konawe Kepulauan - Kawasan pariwisata terdapat di Kabupaten Wakatobi yang didukung koridor pariwisata pendukung Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) Kendari dan sekitarnya serta Baubau dan sekitarnya. e) Kawasan Industri Pertambangan Tujuan pengembangan kawasan industri pertambangan adalah mengembangan pusat kegiatan ekonomi berupa kawasan industri berbasis potensi sumber daya alam pada sektor pertambangan. Arah pengembangan kawasan strategis industri pertambangan, sebagai berikut: 1) pengembangan dan pembangunan kawasan peruntukan industri pengolahan hasil tambang (smelter) yang terintegrasi dengan kawasan pertambangan; 2) pengembangan pelabuhan khusus/terminal khusus mendukung kegiatan pokok industri pertambangan; 3) pengembangan infrastruktur pendukung kawasan seperti jaringan jalan khusus, sistem pengolahan air baku dan penataan kawasan permukiman di sekitar kawasan; dan 4) pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan potensial pertanian dan menjaga fungsi kawasan lindung yang ada di sekitar kawasan industri pertambangan. f) Kawasan Industri Terpadu Tujuan pengembangan kawasan industri terpadu adalah mengembangkan pusat kegiatan ekonomi berupa kawasan industri terpadu yang fokus pada industri pengolahan berbasis teknologi. Arah pengembangan kawasan industri terpadu sebagai berikut: 1) pengembangan dan pembangunan kawasan peruntukan industri pengolahan yang terintegrasi dengan kawasan pelabuhan; 2) pengembangan infrastruktur pendukung kawasan seperti jaringan jalan, sistem pengolahan air baku dan penataan Kawasan permukiman di sekitar kawasan; dan 3) Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada kawasan potensial pertanian dan menjaga fungsi Kawasan Lindung yang ada di sekitar kawasan industri terpadu. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-214 g) Kawasan Sistem Agropolitan Sultra Tujuan pengembangan kawasan agropolitan adalah mengembangkan sistem pusat kegiatan ekonomi berbasis pertanian lahan sawah dalam rangka mendukung keterkaitan fungsional dengan sistem perkotaan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan perwujudan peningkatan ekonomi di wilayah perdesaan. Arah pengembangan kawasan strategis agropolitan sebagai berikut: 1) menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di wilayah Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan sebagai sentra produksi hasil pertanian; 2) menetapkan pusat pengolahan pertanian di Kabupaten Kolaka Timur dengan dukungan produksi dari Wilayah Kabupaten Bombana, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Konawe Selatan; dan 3) mengembangkan jaringan infrastruktur jalan sebagai penunjang aksesibilitas antar sentra produksi (kawasan perdesaan) dan pusat pengolahan serta pemasaran. h) Kawasan Sistem Minapolitan Tujuan pengembangan kawasan minapolitan adalah mengembangkan sistem pusat kegiatan ekonomi berbasis perikanan dalam rangka mendukung keterkaitan fungsional keruangan dengan sistem perkotaan yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Wilayah pesisir Arah pengembangan Kawasan minapolitan sebagai berikut 1) menetapkan Kawasan sentra produksi perikanan tangkap di Wilayah perairan Pulau Buton dan Pulau Muna, serta sentra produksi perikanan budidaya di Wilayah Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Muna; 2) menetapkan Kawasan pusat pengolahan komoditas perikanan di Wilayah Kabupaten Buton dan Kabupaten Muna; 3) mengembangkan sarana penunjang industri perikanan yang terintegrasi dengan pelabuhan perikanan di Kabupaten Buton, Kabupaten Muna, dan Kota Baubau; dan 4) mengembangkan jaringan infrastruktur jalan sebagai penunjang aksesibilitas antar sentra produksi (kawasan perdesaan) dan pusat pengolahan serta pemasaran. i) Kawasan Pesisir Kendari dan Sekitarnya Tujuan pengembangan Kawasan pesisir adalah mengembangan kawasan pesisir Kota Kendari, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Konawe Kepulauan dengan fungsi sebagai pusat pengolahan industri perikanan dan Kawasan pariwisata yang mendukung pertumbuhan ekonomi Wilayah. Arah pengembangan Kawasan pesisir sebagai berikut: 1) mengembangkan destinasi wisata potensial di Wilayah pesisir dan Pulau Kecil termasuk di sekitar Jembatan Teluk Kendari dan sepanjang jaringan jalan Kendari – Toronipa; 2) mengembangkan kegiatan perikanan tangkap di perairan Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai pendukung industri pengolahan perikanan; RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 II-215 3) mengembangkan kegiatan industri pengolahan perikanan di Kota Kendari yang menjadi bagian dari Pelabuhan Perikanan Samudera; 4) mengendalikan Pemanfaatan Ruang di Wilayah darat, pesisir dan Pulau Kecil yang dapat berpotensi menghambat pengembangan destinasi wisata dan menyebabkan penurunan fungsi ekosistem laut sebagai kawasan perikanan tangkap; dan 5) mengembangkan infrastruktur penunjang Kawasan pariwisata khususnya di Wilayah Pulau Kecil. j) Kawasan Pariwisata Tujuan pengembangan Kawasan pariwisata adalah mengembangkan kawasan yang mendukung peningkatan kegiatan ekonomi berbasis pariwisata yang mengedepankan perlindungan terhadap ekosistem pesisir dan pulau kecil. Arah pengembangan Kawasan pariwisata sebagai berikut: 1) menetapkan kawasan pengembangan akomodasi pariwisata prioritas di gugusan kepualuan Wakatobi (Pulau Wangi-Wangi, Pulau Kaledupa, Pulau Tomia, Pulau Binongko dan pulau kecil lainnya) dan pengembangan koridor pendukung sebagai KPPN di Kendari dan sekitarnya serta Baubau dan sekitarnya; 2) mengembangkan infrastruktur penunjang kawasan pariwisata; 3) mengembangkan destinasi wisata buatan di wilayah darat yang terintegrasi dengan pengembangan destinasi wisata laut; dan 4) mengendalikan dan mengawasi Pemanfaatan Ruang Laut pada Kawasan konservasi Taman Nasional Laut Kepulauan Wakatobi. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 III-1 Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/ kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya melalui identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Masjid Al Alam Kendari RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 III-2 Tidak semua permasalahan tiap urusan dijadikan sasaran pokok selama 20 (dua puluh) tahun ke depan, mengingat keterbatasan pendanaan, isu strategis yang muncul, fokus kepada agenda paling strategis, dan hubungannya dengan agenda-agenda pembangunan yang telah berhasil dicapai diperiode sebelumnya. Dengan pendekatan manajemen strategis, permasalahan pada urusan atau gabungan urusan yang akan dijadikan sebagai dasar penentuan sasaran pokok adalah permasalahan-permasalahan yang memiliki dampak paling tinggi terhadap pembangunan dan kriteria-kriteria lain yang sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan daerah dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor- faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Perumusan permasalahan pembangunan pada tiap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan tiap penyelenggaraan urusan pemerintah guna mendapatkan rumusan permasalahan pada masing-masing urusan tersebut. Beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan urusan memiliki keterkaitan, sehingga menimbulkan permasalahan yang lebih besar atau permasalahan pokok. Berdasarkan gambaran umum kondisi pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara selama beberapa tahun terakhir, maka permasalahan pokok pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara adalah, sebagai berikut:
1. 1.Pertumbuhan PDRB sektor unggulan masih rendah (Pertanian, Kehutanan & Perikanan, Pertambangan & Penggalian, Konstruksi, Perdagangan, dan Industri Pengolahan). Pada triwulan III 2023 kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan (21,99%), lapangan usaha pertambangan dan penggalian (21,65%), lapangan usaha konstruksi (13,72%), lapangan usaha perdagangan (13,14%), dan lapangan usaha industri pengolahan (8,38%), dalam PDRB sebesar 78,88 persen, namun dominasi tersebut belum mencapai ekspektasi pertumbuhan pada masing-masing lapangan usaha. Dari lima lapangan usaha tersebut, pertumbuhan tertinggi pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 12,60 persen, terbesar berikutnya adalah lapangan usaha industri pengolahan sebesar 6,59 persen, selanjutnya lapangan usaha konstruksi sebesar 6,03 persen, lapangan usaha perdagangan sebesar 5,22 persen, dan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 1,03 persen.
2. 2.Tingkat Kemiskinan masih tinggi dan berada diatas rata-rata nasional. Hal ini disebabkan beberapa permasalahan, antara lain: masih adanya kemiskinan ekstrem 2,54 persen, ketimpangan pengeluaran per kapita terutama di wilayah perkotaan masih tinggi, tenaga kerja masih di dominasi sektor pertanian dan menyumbang angka kemiskinan paling tinggi, kemiskinan di wilayah perkotaan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, wilayah yang PDRBnya didominasi sektor pertambangan pertumbuhan ekonominya meningkat namun berbanding terbalik dengan persentase penduduk miskin dalam wilayah tersebut, belum tepatnya RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 III-3 penerima manfaat yang diberikan pemerintah/stakeholders lainnya, dan ketidakakuratan data.
3. 3.Masih tingginya ketimpangan masyarakat dan antarwilayah. Disebabkan oleh beberapa permasalahan, antara lain: Masih tingginya ketimpangan pendapatan ditandai dengan indeks gini (gini ratio) yang masih tinggi, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, potensi sumber daya alam tidak merata antardaerah, masih adanya Komunitas Adat Terpencil.
4. 4.Produktivitas & Daya saing tenaga kerja belum optimal. Disebabkan oleh beberapa permasalahan, antara lain: Masih banyaknya pengangguran terdidik, kapasitas calon tenaga kerja masih rendah, tenaga kerja sebagian besar berada di sektor pertanian yang memiliki tingkat pendidikan rendah, serapan tenaga kerja di sektor pertambangan masih rendah, terjadi fenomena fatamorgana, banyak tenaga unskilled yang menjadi pekerja outsourcing tambang, penyerapan tenaga kerja usia produktif yang bekerja adalah yang paling banyak lulusan SMA kebawah, belum ada lembaga sertifikasi, dan terjadi mismatch antara keahlian tenaga kerja dan lapangan pekerjaan yang tersedia. Selain itu, masih belum optimalnya link and match dunia usaha dan dunia industri, pelatihan vokasi yang telah dilaksanakan lebih banyak seperti di tingkat SMK, minimnya materi pelatihan yang berbasis digitalisasi atau materi pelatihan yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru, kualitas tenaga kerja dan pelatih/instruktur pelatihan vokasi masih terbatas, serta keterbatasan guru vokasi.
5. 5.Kualitas pembangunan manusia masih berada dibawah rata-rata nasional. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai indikator untuk mengukur kualitas pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki yang cukup baik dengan kategori “Tinggi”. Pada Tahun 2023 IPM Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai 72,94, angka tersebut masih rendah jika dibandingan dengan IPM Nasional yang mencapai 74,39. Terdapat selisih 1,45 poin antara capaian Nasional dengan Provinsi Sulawesi Tenggara. Jika memperhatikan komponen pembantuk IPM, dari ketiga komponen pembentuk tersebut, yaitu: komponen pendidikan/pengetahuan, komponen kesehatan/lama hidup, dan komponen daya beli masyarakat, maka komponen pendidikan/pengetahuan memiliki capaian yang lebih baik dibandingkan capaian nasional. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia di Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai 9,31 Tahun, dibandingkan capaian nasional selama 8,77 Tahun. Masing-masing angka tersebut jika dikonversikan ke dalam jenjang pendidikan formal maka rata-rata penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara pada usia sekolah mencapai jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau setara, sedangkan capaian nasional masih pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau setara. Sementara untuk capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 13,70 Tahun, lebih tinggi dibandingkan capaian nasional sebesar 13,15 Tahun. Namun, capaian dari komponen pendidikan/pengetahuan tersebut belum dapat diikuti komponen pembentuk lainnya, seperti Usia Harapan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai 71,79 Tahun, lebih rendah dibandingkan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 III-4 capaian nasional sebesar 73,93 Tahun. Demikian pula Pengeluaran Per Kapita Penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara hanya mencapai 10,117 juta/tahun, lebih rendah dibanding capaian nasional sebesar 11,899 juta/tahun. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang ditandai dengan meningkatnya IPM Provinsi Sulawesi Tenggara tidak hanya menyamai capaian nasional, namun diharapkan dapat lebih baik dari capaian nasional untuk semua komponen pembentuk IPM, maka beberapa permasalahan telah teridentifikasi, antara lain: masih rendahnya kompetensi guru, sarana prasarana bidang pendidikan dan kesehatan belum memadai, akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan masih rendah, persebaran tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang belum merata, angka melanjutkan sekolah masih rendah, sementara angka putus sekolah tinggi, insentif untuk tenaga pendidik di daerah 3T dan daerah yang jauh dari pusat kota/zonasi domisili masih terbatas, tingginya usia pernikahan dini karena keterbatasan pemenuhan kebutuhan ekonomi, dan belum efektifnya program Gerakan Masyarakat Sehat.
6. 6.Pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang lainnya belum optimal. Permasalahan tersebut timbul disebabkan oleh keterbatasan akses perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau, belum optimalnya peningkatan akses air minum layak dan aman, belum optimalnya peningkatan akses layanan sanitasi layak dan aman, belum memadainya kualitas prasarana jalan, masih kurangnya ketersediaan jaringan jalan untuk mendukung pengembangan wilayah, keterbatasan moda angkutan laut dalam melayani wilayah 3T dan belum memadainya fasilitas pelabuhan, masih terbatasnya konektivitas multimoda dan antarmoda pada pelabuhan, pengembangan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan masih terbatas, khususnya untuk mendukung kawasan pariwisata dan daerah 3T yang berbasis kepulauan, belum memadainya ketersediaan sistem angkutan umum massal perkotaan, belum optimalnya penggunaan energi baru terbarukan, belum optimalnya penyediaan infrastruktur mitigasi dan penanganan bencana, dan infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi belum memadai, serta munculnya permasalahan terkait keselamatan dalam transportasi, antara lain: a) belum optimalnya fungsi kelembagaan dalam peningkatan keselamatan transportasi secara terintegrasi; b) minimnya kesadaran dan peran serta masyarakat akan keselamatan dan keamanan transportasi; c) belum optimalnya pengawasan dan penegakkan hukum dalam pemenuhan standar keselamatan transportasi; d) belum optimalnya pemenuhan standar keselamatan transportasi dari segi ketersediaan sarana dan prasarana keselamatan jalan; e) minimnya kualitas dan kuantitas SDM transportasi sesuai dengan potensi standar keselamatan; f) belum terintegrasinya data kecelakaan yang dapat digunakan untuk edukasi keselamatan transportasi; dan g) masih maraknya kendaraan angkutan barang yang overdimensi dan overload yang berlintas di jalan raya. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 III-5
7. 7.Belum optimalnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik Ditandai dengan capaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) pada tahun 2022 mencapai 65,93 atau kategori B. Berbagai macam permasalahan terkait birokrasi dan tata kelola pemerintahan di Provinsi Sulawesi Tenggara yang perlu segera diatasi, antara lain: belum optimalnya penerapan sistem merit, terdapat tumpang tindih tugas dan fungsi antar perangkat daerah, belum optimalnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), belum optimalnya penyelenggaraan Satu Data, minimnya inovasi pelayanan publik, belum optimalnya pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan, belum optimalnya perencanaan dan penganggaran yang berorientasi pada hasil, belum optimalnya sistem pengendalian internal, masih berjalannya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik korupsi.
8. 8.Kapasitas fiskal daerah belum optimal dalam menunjang pembiayaan pembangunan. Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan antara lain: sumber- sumber penerimaan pajak yang diserahkan ke daerah sangat terbatas, namun potensi penerimaan pajak belum dioptimalkan, belum optimalnya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, belum optimalnya pendayagunaan aset daerah, optimalisasi peran BUMD dalam meningkatkan PAD, dan minimnya inovasi daerah dalam upaya meningkatkan PAD. 3.2. Isu Strategis Perumusan isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah, untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama 20 (dua puluh) tahun yang akan datang diidentifikasi dengan baik maka diharapkan dapat mempertahankan kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas pemerintahan daerah dan masyarakat dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian penting adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan maka menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan organisasi/institusi dimasa yang akan datang. Berdasarkan pemahaman di atas, dan jika memperhatikan setiap permasalahan utama dan perkembangan kondisi global, nasional dan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 III-6 regional/provinsi yang dapat mempengaruhi dinamika pembangunan jangka panjang daerah, maka rumusan isu strategis diuraikan sebagai berikut:
a.Isu strategis Global
1. 1.Konflik Internasional Antara Negera Rusia dan Negara Ukraina Terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina cukup mengguncang dunia terutama dalam bidang politik global dan pasar internasional sehingga mengancam terjadi krisis global, hal ini membawa tantangan baru ke dalam hubungan internasional. Kejadian ini tentu sangat berdampak jangka panjang terhadap ekonomi di seluruh dunia. Invasi Rusia terhadap Ukraina menjadi peristiwa global terkini yang sangat mempengaruhi seluruh negara di dunia. Invasi terhadap Ukraina oleh Rusia secara resmi dilakukan pada tanggal 24 Februari 2022, yang kemudian hal ini menandai kembali terjadinya perang yang terakhir kali terjadi di Eropa sejak tahun 1945 sehingga perang antara Rusia dan Ukraina ini memiliki implikasi yang sangat besar bagi pasar global yang memailiki potensi menghasilkan dampak yang berjenjang pada ekonomi di seluruh dunia. Hal ini dikarenakan Rusia dan Ukraina memiliki peranan yang sangat besar pada pasar minyak, gas, gandum, energi, makanan, dan pupuk global. Menurut Bakrie (2022) dalam jurnal Hakim dan Sayidi (2022) Rusia merupakan produsen dan pengekspor minyak terbesar ketiga di dunia, selain itu pengekspor gas bumi terbesar kedua, serta pengekspor batubara terbesar ketiga di dunia. Rusia juga memiliki peran yang besar dalam ekspor gandum karena merupakan pengekspor terbesar di dunia dan pengekspor minyak bunga matahari terbesar kedua. Selain yang telah disebutkan sebelumnya, Rusia juga mendominasi perdagangan pupuk global dan menjadi pengekspor pupuk terbesar. Ukraina juga memilki peranan yang sama pentingnya dalam pemenuhan pasar global seperti pengekspor minyak bunga matahari terbesar, pengekspor jagung terbesar keempat dan pengekspor gandum terbesar kelima. Dano (2022) dalam jurnalnya menjelaskan bahwa menurut International Monetery Fund (IMF), Rusia tercatat menyumbang PDB global sebesar 1,6 persen pada tahun 2022, sedangkan output ekonomi Ukraina diperkirakan hanya sebesar 0,2 persen dari produksi dunia. Rusia dan Ukraina secara signifikan memegang peranan penting pada sektor energi dan makanan (Mbah & Wasum, 2022). Menurut catatan Departemen Pertanian AS, ekspor gandum Rusia dan Ukraina mencapai seperempat dari total ekspor global (USDA, 2022). Untuk ekspor jagung dan biji-bijian lainya, Rusia dan Ukraina menyumbang hampir seperlima dari toal ekspor global. Dampak dari pandemi Covid-19 terasa makin panjang akibat invasi Rusia ke Ukraina yang sangat mengganggu ekonomi global. Beberapa negara ekonominya telah bangkit kembali dengan cepat setelah COVID-19, tetapi akibat yang ditimbulkan dalam perang antara Rusia dan Ukraina menyebabkan tekanan inflasi dan gangguan rantai pasokan yang besar. Perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina menyebabkan “short effect” karena kedua negara ini memiliki peranan yang cukup besar dalam perekonomian global atau biasa disebut sebagai “pemain besar” dalam ekonomi global. Hal ini tentunya berkaitan dengan kontribusi kenaikkan harga energi dan pangan yang dapat berakibat terjadinya krisis karena pemerintah dari berbagai negara melakukan pengurangan dukungan atau ikut campur dalam perang Rusia dan Ukraina. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 III-7 Dano (2022) menjelaskan bahwa posisi Rusia sebagai salah satu negara produsen dan eksportir minyak dan energi terbesar dunia, jika konflik militer menyebabkan Rusia dijatuhi sanksi internasional berupa pembatasan kemampuan eskpor minyak dan gas, maka dapat dipastikan eskalasi berikutnya adalah kenaikan harga energi dunia. Kenaikan harga energi hanya akan mendorong inflasi. Sehingga akibat banyak negara-negara yang berperan sebagai mesin penggerak ekonomi dunia, seperti Cina, Jepang, dan Eropa yang merupakan net importir energy, dengan kenaikan harga minyak akan membatasi pertumbuhan global. Kecuali di negara AS yang swasembada energi, tetapi harga minyak yang tinggi akan menyebabkan pengalihan sebagian pendapatan dari konsumen ke produsen, yang pada akhirnya akan menimbulkan potensi buruk pada sisi permintaan. Hakim dan Sayidin (2022) berpendapat bahwa krisis yang terjadi antara Rusia dan Ukraina tentu berimbas kepada bidang ekonomi dan tentu konflik tersebut menimbulkan restrukturisasi perdagangan internasional. Meskipun tidak diketahui kapan restrukturisasi terjadi. Akan tetapi, tentu negara yang memiliki hubungan dengan Rusia atau Ukraina akan memiliki pengaruh besar terhadap kepentingan nasional. Penjelasan diatas menunjukkan bahwa perang antara Rusia dan Ukraina miliki pengaruh dalam perekonomian antara negara di seluruh dunia dan salah satunya yang berpengaruh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Perang yang terjadi mengakibatkan kenaikan harga minyak dunia hal ini yang sangat mempengaruhi perekonomian dunia. Diketahui bahwa terdapat beberapa kenaikan harga komoditas seperti minyak bumi, gas bumi dan hasil pertambangan yang dikenakan kepada seluruh dunia. Negara-negara di Asia Tenggara menjadi negara yang cukup bergantung pada Rusia dalam hal komoditas minyak bumi karena letak geografis yang tidak terlalu jauh jika dibandingkan dengan Amerika Serikat. Rusia menjadi salah satu yang memiliki peran sangat besar di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, Rusia memiliki keterikatan dengan beberapa negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Indonesia dan Thailand dalam hal hubungan perekonomian dan militer. Berdasarkan hubungan ekonomi yang terjalin antara Vietnam dan Rusia mendapatkan total perekonomian lebih dari 2% PDB. Selain itu, Indonesia dan Thailand memiliki total perdagangan sekitar 1% PDB. Meskipun, perekonomian seluruh dunia berdampak atas perang yang terjadi dimana mendapatkan kurang dari 1% PDB, tetapi ketiga Negara ini memiliki hubungan ekonomi yang cukup erat. Selain itu, Vietnam, Indonesia dan Thailand juga menjadi negara yang memiliki hubungan militer yang cukup dekat seperti pembelian alutsista dan lain sebagainya.
2. 2.Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Dengan terbentuknya kawasan ekonomi terintegrasi di wilayah Asia Tenggara yang dikenal dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC), Indonesia dan sembilan anggota ASEAN lainnya memasuki persaingan yang sangat ketat di bidang ekonomi. Pada dasarnya, MEA merupakan wadah yang sangat penting bagi kemajuan negara-negara ASEAN dalam mewujudkan kesejahteraan sehingga keberadaannya harus disikapi dengan positif. Dan diharapkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara bisa berkompetisi dan bisa menempatkan ASEAN masuk ke dalam pasar terbesar di dunia. Diharapkan terbentuknya pasar tunggal tersebut mendorong negara- negara di ASEAN untuk mencapai stabilitas dan kemajuan ekonomi yang kuat RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 III-8 dalam menghadapi arus persaingan secara global. Meskipun adanya MEA sampai sekarang masih menjadi pro dan kontra, perdebatan tersebut cenderung mempertanyakan kesiapan negara-negara anggota dalam menghadapi iklim ekonomi baru di wilayah Asia Tenggara. Dalam menunjang tujuan MEA tersebut, setidaknya ada empat fokus utama yang dijalankan pada era pasar bebas ini sebagaimana yang diuraikan di bawah ini. Sebagai masyarakat yang dinamis, sudah selayaknya kita harus bisa melihat lebih banyak dampak positif dari adanya pasar bebas Asia Tenggara atau MEA. ASEAN Economic Community atau MEA secara garis besar terfokus dalam empat hal, yaitu: a) MEA sebagai pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara yang difungsikan sebagai sebuah kawasan kesatuan pasar dan basis produksi. Terciptanya kesatuan pasar dan basis produksi tersebut akan menghilangkan batasan terhadap arus barang, investasi, modal, jasa, dan tenaga profesional antarnegara di Asia Tenggara. b) MEA berorientasi untuk membentuk kawasan ekonomi yang memiliki daya saing tinggi dengan kebijakan-kebijakan, perlindungan konsumen, dan berbagai macam perjanjian untuk saling menciptakan kondisi ekonomi yang adil. c) Menumbuhkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki daya saing tinggi serta ditunjang dengan kemudahan dalam mendapatkan modal. d) MEA terintegrasi dengan perekonomian global sehingga jangkauan pasar yang diraih negara-negara di kawasan Asia Tenggara jauh lebih optimal. Dengan demikian, negara peserta ditantang untuk bersaing secara ketat satu sama lain. Pasar bebas harus disadari betul kondisinya agar terus bisa mengembangkan kemampuan dalam mengikuti persaingan di bidang apa pun. Banyak peluang yang bisa diambil dari MEA seperti yang dijabarkan berikut ini. Beberapa Sektor yang menjadi Peluang bagi Indonesia dalam MEA Sebenarnya adanya MEA memberi peluang bagi Indonesia. Mengingat Indonesia memiliki jumlah penduduk yang terbesar di Asia Tenggara. Total jumlah penduduk Indonesia hampir 40% dari total keseluruhan penduduk ASEAN. Fakta ini bisa dijadikan acuan untuk menguasai pasar ASEAN jika didukung dengan produktivitas yang tinggi. Selain itu, Indonesia juga memiliki sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang potensial. Tentu saja hal tersebut sejalan dengan ASEAN Economic Community Blueprint yang intinya adalah MEA sangat diperlukan dalam mengurangi kesenjangan antarnegara ASEAN. MEA juga dapat digunakan sebagai jembatan dalam membangun rantai suplai makanan dan bisa menjadi perantara untuk melakukan kegiatan ekspor-impor dengan negara-negara non-ASEAN. Kesempatan baik tersebut dapat dimanfaatkan Indonesia untuk mengurangi hambatan perdagangan. Dengan tidak adanya hambatan di bidang perdagangan, Indonesia mampu meningkatkan kegiatan ekspor-impor sehingga bisa meningkatkan gross domestic product (GDP) atau produk domestik bruto (PDB). Karena itu, Indonesia sanggup berkompetisi dengan produk-produk unggulannya di perikanan, pertanian, dan perkebunan. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 III-9 Pengembangan Sektor Investasi dan SDM Perlu Menjadi Prioritas Selain sektor jasa dan sumber daya alam, Pemerintah juga fokus dalam mengembangkan sektor investasi dan SDM. Di sektor investasi, mengingat potensi yang dimiliki Indonesia cukup besar maka diprediksi akan sangat mudah untuk meningkatkan masuknya Foreign Direct Investment (FDI). Masuknya FDI ini bakal mampu memicu pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan SDM. Indonesia sangat mungkin memposisikan diri sebagai negara tujuan investor karena tingkat kebutuhan akan barang dan jasa yang tinggi serta jumlah populasinya yang tinggi juga. Di bidang ini banyak sekali para pengusaha yang melirik investasi, termasuk properti. Sebagai lahan investasi yang sangat potensial, masyarakat Indonesia bisa mengambil kesempatan emas tersebut untuk memanfaatkan aliran modal asing. Dilihat dari aspek ketenagakerjaan Indonesia juga memiliki kesempatan yang sangat besar karena dengan jumlah populasi yang dimiliki akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja apalagi jika mereka sudah memiliki kualitas SDM yang mumpuni. Dengan begitu, tenaga kerja Indonesia bisa mengisi kekosongan-kekosongan posisi yang ada di luar negeri. Ini juga menjadi kabar baik bagi para wirausaha karena mereka akan lebih mudah dalam mencari tenaga kerja yang lebih berkompeten dari berbagai negara di wilayah Asia Tenggara. Tantangan yang Dihadapi Indonesia Seiring dengan terciptanya peluang-peluang bisnis yang telah disebutkan di atas, ternyata setiap peluang tersebut juga memiliki risikonya masing-masing. Risiko tersebut bukan menjadi titik akhir yang tidak bisa diatasi. Akan tetapi, lebih menjadi tantangan bagi Indonesia untuk meminimalkan berbagai kemungkinan yang terjadi setiap adanya peluang bisnis tersebut. Berikut ini adalah beberapa tantangan yang harus dihadapi dengan adanya peluang- peluang yang telah disebutkan di atas. Tantangan di Bidang Perdagangan Barang dan Jasa Arus perdagangan bebas entah itu barang maupun jasa akan memunculkan competition risk. Artinya, selain menjadi negara pengekspor, Indonesia juga menjadi sasaran empuk eksportir dari negara lain. Hal ini mengakibatkan munculnya produk-produk luar yang beragam dalam jumlah banyak ke Indonesia. Hal ini perlu diwaspadai jika produk-produk yang datang dari luar negeri memiliki kualitas yang lebih bagus. Industri lokal pun akan terancam akibat hal tersebut. Efek besar yang ditimbulkan adalah adanya defisit neraca perdagangan. Oleh karena itu, para pelaku usaha khususnya para produsen menciptakan produk yang memiliki standar terbaik sehingga produk lokal tetap memiliki kualitas. Pada sektor ini, yang memiliki peluang besar adalah para pelaku UMKM. Mulai dari diberlakukannya MEA sejak awal Januari 2016, Pemerintah telah bekerja keras melalui Balai Riset dan Standarisasi Industri (Baristand) di bawah komando Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dalam melakukan sosialiasi dan melakukan peningkatan kualitas SDM. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 III-10 Tantangan di Bidang Investasi Pada sektor ini, Indonesia terbilang memiliki risiko yang sangat tinggi karena adanya exploitation risk. Sebabnya, Indonesia kurang memiliki aturan dan regulasi yang ketat sehingga sektor-sektor riil semisal pertambangan mudah saja dikelola negara asing. Untuk yang satu ini, tentunya tidak banyak yang bisa diperbuat masyarakat. Padahal, Pemerintah memiliki kekuasaan penuh untuk mencegah adanya eksploitasi alam yang dilakukan perusahaan-perusahaan asing. Tantangan di Bidang Ketenagakerjaan Masalah ketenagakerjaan Indonesia memiliki tantangan yang luar biasa. Kalau dilihat dari sisi pendidikan dan produktivitas, Indonesia masih kalah jauh dari negara-negara tetangga, seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia. Mengingat standar upah yang berlaku di Indonesia masih tergolong kecil sehingga tenaga kerja asing masih enggan untuk bekerja di sini. Malah sebaliknya, tenaga kerja Indonesia lebih memiliki peluang untuk bekerja di luar negeri untuk mendapatkan gaji yang lebih layak. Tantangan di Bidang UMKM Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu sasaran dan fokus Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dalam menciptakan stabilitas dan perkembangan ekonomi di wilayah regional ASEAN. UMKM Indonesia memiliki banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama tentang kualitas barang yang dihasilkan. Kebanyakan kualitas produk UKM Indonesia belum memenuhi standar. Hal itu disebabkan beberapa faktor. Pertama, biaya produksi dalam negeri yang sangat mahal sehingga tidak mampu menciptakan efisiensi produksi. Kedua, kurangnya pengetahuan para pelaku usaha kecil menengah (UKM) dalam menghasilkan barang ataupun jasa yang berkualitas. Kedua hal tersebut sangat berkaitan dan perlu sesegera mungkin diupayakan solusinya, baik oleh Pemerintah maupun pelaku usaha sendiri.
3. 3.Perubahan Iklim Perubahan iklim diduga kuat terjadi akibat terjadinya pemanasan global. Perubahan iklim merupakan berubahnya kondisi temperatur atau suhu dan pola cuaca dengan jangka waktu yang panjang. Diperkirakan terjadinya peningkatan suhu global sebagai akumulasi dari meningkatnya emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari berbagai sumber emisi, khususnya dari pemanfaatan energi fossil untuk pelaksanaan aktivitas manusia. Sejak revolusi industri, emisi GRK mengalami peningkatan yang sangat cepat, khususnya gas karbondioksida (CO2), metana (CH4), nitrous oksida (N2O). Gas-gas ini memiliki sifat seperti kaca sehingga adanya gas ini di atmosfer akan menimbulkan efek rumah kaca. Radiasi panas bumi yang lepas ke udara ditahan oleh GRK, sehingga suhu bumi semakin panas. Dalam buku Perubahan Iklim, Perjanjian Paris dan Nationally Determined Contribution Kemen KLHK, disebutkan bahwa berdasarkan Laporan Kajian Ke-5 (Assessment Reports 5 atau AR5) Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC), suhu bumi telah meningkat sekitar 0,8°C selama abad terakhir. Pada akhir tahun 2100, suhu global diperkirakan akan lebih tinggi 1.8-4°C dibandingkan rata-rata suhu pada 1980-1999. Jika dibandingkan periode pra- industri (1750), kenaikan suhu global ini setara dengan 2.5-4.7°C. Proses RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 III-11 pemanasan global terutama disebabkan oleh masuknya energi panas ke lautan (kurang lebih 90% dari total pemanasan), dan terdapat bukti bahwa laut terus menghangat selama periode ini. Lebih lanjut dalam buku tersebut, disebutkan laporan IPCC menegaskan bahwa aktivitas manusia merupakan penyebab terjadinya perubahan iklim, terutama dalam 50 tahun terkahir. Pengaruh manusia (antropogenic caused) tampak dari meningkatnya emisi gas rumah kaca (karbon dioksida, metana, nitrogen oksida dan sejumlah gas industri) dari aktivitas manusia, yang tertinggi dalam sejarah dan belum pernah terjadi sebelumnya sejak 800.000 tahun yang lalu. Konsentrasi gas CO2 sekarang lebih tinggi 40% jika dibandingkan pada era pra-industri. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil dan penggundulan hutan. Bukti lebih lanjut tentang pengaruh aktivitas manusia juga dideteksi dari terjadinya pemanasan samudera, perubahan curah hujan, pencairan gletser dan tutupan es di kutub utara, serta terjadinya sejumlah iklim ekstrem di bumi. Di Indonesia, cuaca ekstrim lebih banyak terjadi yang menggangu kegiatan ekonomi. Para petani dan nelayan tidak dapat lagi menentukan masa tanam, masa panen dan masa melaut yang dapat menghasilkan tangkapan optimal. Banjir dan kekeringan sudah tejadi dimana-mana serta kejadian banjir rob juga telah lebih sering dialami masayrakat kota yang berlokasi di pinggir laut. Gelombang panas (El Nino) yang menyebabkan kebakaran gambut dan gelombang basah (La Nina) yang menyebabkan banjir sudah mengalami perubahan masa terjadinya.
4. 4.Sustainable Development Goals (SDGS)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kalimat kuncinya adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan tiga dimensi (sosial, ekonomi dan lingkungan). Untuk menjamin implementasi TPB/SDGs berjalan dengan baik, ada beberapa prinsip yang telah disepakati juga diadopsi oleh Indonesia. Prinsip pertama adalah universality. Prinsip ini mendorong penerapan TPB/SDGs di semua negara baik negara maju maupun negara berkembang. Dalam konteks nasional, implementasi TPB/SDGs akan diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Prinsip kedua adalah integration. Prinsip ini mengandung makna bahwa TPB/SDGs dilaksanakan secara terintegrasi dan saling terkait pada semua dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan. Prinsip kedua ini telah dipegang teguh dalam penyusunan rencana aksi khususnya terkait dengan penyusunan program dan kegiatan serta penganggarannya. Prinsip terakhir adalah “No One Left Behind” yang menjamin bahwa pelaksanaan TPB/SDGs harus memberi manfaat bagi semua, terutama yang rentan dan pelaksanaannya melibatkan semua pemangku kepentingan. Prinsip ini juga telah diterapkan dalam setiap RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 III-12 tahapan/proses pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia termasuk di Provinsi Sulawesi Tenggara. Beberapa aspek penting terkait dengan pengarusutamaan TPB/SDGs di Sulawesi Tenggara antara lain pemetaan kesesuaian antara TPB/SDGs dengan prioritas pembangunan daerah dan pemetaan ketersediaan indikator TPB/SDGs di provinsi dan kabupaten/kota. Kesesuaian antara TPB/SDGs dan Prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Pencapaian target TPB/SDGs bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun wajib pula diikuti oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Agar TPB/SDGs dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, maka sangat perlu mengintegrasikan TPB/SDGs ke dalam dokumen perencanaan daerah. Dengan ditetapkannya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, mewajibkan pengintegrasian TPB/SDGs dalam dokumen perencanaan, meliputi perencanaan jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD), dan jangka pendek atau perencanaan tahunan (RKPD dan Renja PD). Adapun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs sebagai berikut : Tujuan 1. Menghapus segala bentuk kemiskinan Tujuan 2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan Tujuan 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk disegala usia Tujuan 4. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan Tujuan 6. Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan Tujuan 7. Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, tenaga kerja yang optimal dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua Tujuan 9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi Tujuan 10. Mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara Tujuan 11. Membuat kota dan pemukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan Tujuan 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan Tujuan 13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya Tujuan 14. Melestarikan samudera, laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 III-13 Tujuan 15. Melindungi, memulihkan, dan meningkatkan pemanfaatan secara berkelanjutan terhadap ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan memulihkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati Tujuan 16. Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif Tujuan 17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan Perkembangan pencapaian TPB/SDGs jika dikaitkan dengan kondisi saat ini dengan adanya Pandemi Covid-19 sangat berdampak negatif, karena Pandemi Covid-19 bukan hanya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, tetapi juga memiliki dampak terhadap pencapaian TPB/SDGs dari masing-masing tujuan. Menghadapi perubahan ini, kita harapkan komitmen pencapaian target indikator TPB/SDGs dapat menjadi solusi bersama, untuk itu perlu untuk memasukkan indikator TPB/SDGs kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.
b.Isu Strategis Nasional
1. 1.Lingkungan Hidup Gambaran lingkungan Indonesia berdasarkan Buku Status Lingkungan Hidup Indonesia 2020 berdasarkan 3 (tiga) matra utama, yakni lahan, air dan udara, adalah sebagai berikut: 1) Lahan a) Tata Guna Lahan/Luas Tutupan Lahan Luas seluruh daratan Indonesia pada tahun 2019 adalah 187,8 juta Ha yang tersebar 6 (enam) kelompok pulau/ kepulauan besar (ekoregion) atau 34 provinsi. Daratan Indonesia ini terbagi atas lahan berhutan seluas 94,1 juta Ha atau 50,0% dari luas total daratan; dan lahan tidak berhutan dengan luas 93,6 juta Ha. Selama lima tahun terakhir (periode tahun 2014 – 2019), luas lahan berhutan Indonesia mengalami penurunan dari 95,7 Ha pada tahun 2014 menjadi 94,1 Ha pada tahun
2. 2019.Kerusakan hutan akibat dari perubahan fungsi maupun peruntukan hutan merupakan salah satu faktor utama terjadinya penurunan luas lahan berhutan pada periode waktu tersebut. b) Deforestrasi Deforestasi di Indonesia selama periode tahun 2014 – 2019 memperlihatkan tren penurunan, dari 1,09 juta Ha pada tahun 2014 menjadi 0,46 juta Ha pada tahun 2019. Untuk periode tahun yang sama, deforestasi lahan terbesar terjadi pada ekoregion Kalimantan (0,1491 juta Ha), diikuti Sumatera (0,0897 juta Ha), Papua (0,0774 Ha), dan Sulawesi – Maluku (0,0764 juta Ha). Sedangkan luas deforestasi lahan hutan di ekoregion Bali – Nusra dan Jawa masing-masing sebesar RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 III-14 0,0282 juta Ha dan 0,0186 juta Ha. Faktor utama penyebab terjadinya deforestasi lahan hutan khususnya di ekoregion Kalimantan dan Sumatera adalah kebakaran hutan yang merupakan salah satu kejadian luar biasa pada tahun 2018 dan 2019. Berdasarkan fungsi penutupan lahan, kawasan hutan mengalami deforestasi yang paling besar terutama pada lahan hutan produksi tetap, sedangkan sisanya terdapat di Area Penggunaan Lain (APL). c) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Indeks Kualitas Tutupan Lahan atau IKTL merupakan indeks yang menggambarkan kinerja pengelolaan tutupan lahan termasuk di dalamnya aspek konservasi, rehabilitasi dan karakteristik wilayah secara spasial yang disajikan secara sederhana sehingga mudah dipahami. IKTL nasional yang dicapai pada tahun 2015 adalah 58,30, menurun menjadi 56,88 pada tahun 2017. Angka IKTL kemudian memperlihatkan tren peningkatan menjadi 61,03 pada tahun 2018 dan 62,0 pada tahun 2019. 2) Air a) Kuantitas Air Sumber daya air yang tersedia di wilayah Indonesia mencapai 3,9 trilyun m3/tahun, manjadikan Indonesia sebagai salah satu dari 10 negara kaya air. Akan tetapi yang dapat dimanfaat- kan sebesar 17,69% dari total sumber daya air yang tersedia atau 691,3 juta m3/tahun. Sekitar 25,30% dari 691,3 juta m3/tahun air, sebagian besar dimanfaatkan sebagai sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan irigasi, sedangkan sisanya untuk memenuhi kebutuhan domestik, perkotaan, dan industri, serta sebagai sumber energi terbarukan dari sumber daya air, yang meliputi: Pembangkit Listrik Tenaga Air/ PLTA (5.059 MW), Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro/ PLTM (140 MW), dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (30 MW). b) Kualitas Air Secara umum, indeks kualitas air Indonesia pada tahun 2015 menunjukkan secara nasional kualitas air sungai prioritas berada dalam kualitas cukup baik dengan angka IKA sebesar 65,86, yang kemudian turun menjadi 58,68 pada tahun 2017. Kualitas air sungai pada tahun 2018 meningkat dan berada pada kategori baik dengan IKA rata- rata sebesar 72,77 , tetapi turun menjadi kategori kurang baik pada tahun 2019. Pada tahun 2015 – 2017, sebanyak 58,82% – 44,12% sungai berstatus kualitas cukup baik. Pada tahun 2018, sebagian besar (70,1%) sungai Indonesia memiliki kualitas baik dan cukup baik (IKA > 70). Akan tetapi, pada 2019 kualitas sungai prioritas Indonesia mulai menurun, dimana mayoritas (76,5%) sungai memiliki kualitas kurang dan cukup baik (IKA: 50 – 70). 3) Udara Pencemaran udara di wilayah perkotaan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia. Kecenderungan penurunan kualitas udara di beberapa kota besar di Indonesia telah terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Kebutuhan akan transportasi dan energi yang semakin meningkat, sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 III-15 memberikan konsekuensi meningkatnya pencemaran udara yang berpotensi memberikan dampak pada kesehatan manusia dan lingkungan.
3. 2.Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Untuk penerapan SPM sesuai kewenangan, Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, namun untuk menyesuaikan dinamika kebutuhan penerapan SPM saat ini, sehingga diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Berikut jenis SPM yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, terdiri atas: 1) Pendidikan
a.Pendidikan menengah
b.Pendidikan khusus 2) Kesehatan
a.pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi
b.pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a.pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota
b.penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman
a.penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi
b.fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 III-16 5) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
a.pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi 6) Sosial
a.rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti
b.rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalampanti
c.rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti
d.rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti
e.perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi Setiap Standar Pelayanan Minimal memiliki standar teknis masing- masing yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Standar teknis tersebut ditetapkan oleh Kementerian terkait dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait.
c.Isu Strategis Sulawesi Tenggara Bagian ini menjelaskan isu-isu strategis berdasarkan penelaahan dari gambaran kondisi daerah, isu global, dan nasional, maka diidentifikasi isu strategis pembangunan Sulawesi Tenggara kedepan, sebagai berikut :
1. 1.Pertumbuhan Ekonomi Belum Inklusif Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan belum cukup apabila tidak diikuti dengan pembangunan ekonomi yang memperhatikan kualitas kehidupan, yaitu pertumbuhan inklusif. Pertumbuhan inklusif merupakan pertumbuhan yang menuntut adanya partisipasi bagi semua pihak agar turut andil dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, sehingga ketika perekonomian mulai tumbuh maka kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran akan mengalami penurunan. Pertumbuhan inklusif juga merupakan pertumbuhan yang menyangkut partisipasi semua masyarakat. Semua pihak dapat memperoleh manfaat yang sama rata dan berpihak kepada masyarakat miskin atau proo poor growth. Pertumbuhan inklusif bukan hanya pertumbuhan yang menciptakan peluang ekonomi baru saja melainkan juga memastikan kesempatan yang sama untuk semua lapisan masyarakat, khususnya masyarakat miskin, pertumbuhan inklusif memiliki beberapa indikator, antara lain pertumbuhan yang tinggi, kemiskinan, ketimpangan, serta tingkat pengangguran yang rendah. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara dari tahun ke tahun sejak tahun 2009 mengalami fluktuatif, namun tetap berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional. Pada tahun 2009 mencapai 7,78 persen, kemudian naik cukup signifikan sebesar 11,65 persen pada tahun 2012. Kenaikan cukup signifikan tersebut disebabkan oleh dampak ekspor besar-besaran komoditas tambang ore. Pasca penetapan Undang-Undang Mineral dan Batubara yang mewajibkan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 III-17 Pertambangan Khusus (IUPK) untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral yang dihasilkan dari pengusahaan pertambangan sehingga para pengusaha wajib membangun smelter untuk pengelolaan hasil pertambangan tersebut. Akibat menerapan regulasi tersebut, pertumbuhan ekonomi turun menjadi 7,50 persen pada tahun 2013 dan terus menurun hingga tahun 2014 sebesar 6,26 persen. Terjadi peristiwan pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 merupakan capaian pertumbuhan yang terendah hingga terjadi kontraksi pertumbuhan di bawah 0 persen yaitu sebesar minus 0,65 persen. Kejadian tersebut tidak hanya dialami perekonomian Sulawesi Tenggara saja, namun dialami di semua wilayah nusantara, bahkan perekonomian global mengalami goncangan yang sangat besar dan masif. Namun dengan upaya penanganan yang serius oleh pemerintah pusat dan daerah, sehingga pandemi Covid-19 dapat tertangani dan masayarakat dapat kembali hidup normal dan kembali menata perekonomiannya yang sempat terpuruk dalam dan jatuh dalam jurang kemiskinan. Kebangkitan perekonomian daerah dan masyarakat pasca Pandemi Covid-19 berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang kembali meningkat sebesar 5,53 persen pada tahun 2022 dan dapat dipastikan perekonomian kembali menguat pada tahun 2023 dengan capaian secara kumulatif triwulan I sampai dengan III mencapai 5,39 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut, jika dikaitkan dengan capaian tingkat kemiskinan atau presentase penduduk miskin di Sulawesi Tenggara pada tahun 2009 mencapai 17,44 persen. Penurunanya cukup signifikan jika dibandingkan pada tahun 2005 sebagai awal RPJPD periode sebelumnya yaitu sebesar 21,45 persen. Namun jika kita melihat tren penurunan tingkat kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara memiliki korelasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diukur dari penurunan persentase penduduk miskin, namun penurunan tersebut mengalami perlambatan sejak tahun 2015 sebesar 13,74 persen hingga tahun 2023 sebesar 11,43 atau hanya mencapai penurunan sebesar 2,31 persen. Diketahui pada awal tahun 2020 penurunan persentase penduduk miskin mengalami pencapaian terendah sebesar 11,0 persen, namun kondisi pandemi Covid-19 pada tahun yang sama mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk miskin hingga mencapai angka 11,66 persen pada tahun 2021. Pada sisi ketimpangan, Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami kondisi yang fluktuatif. Selama lima tahun terakhir, ketimpangan penduduk Sulawesi Tenggara yang diukur dengan indikator Gini Ratio atau Koefisien Gini mengalami ketimpangan tertinggi pada awal tahun 2018 sebesar 0,409. Kondisi tersebut menunjukkan jika distribusi pendapatan penduduk Sulawesi Tenggara tidak merata. Pada akhir tahun 2023 mencapai 0,366, ketimpangan semakin menipis hingga tahun 2023 mencapai 0,371. Jika mengacu pada perhitungan versi Bank Dunia yaitu mengukur ketimpangan dengan cara perhitungan pengeluaran pada kelompok penduduk dengan tingkat kesejahteraan 40 persen terbawah, maka ketimpangan pengeluaran penduduk dengan tingkat kesejahteraan 40 persen terbawah pada tahun 2023 mencapai 18,04 persen atau kategori ketimpangan “rendah”. (kategori ketimpangan “tinggi” berada di bawah 12 persen, kategori ketimpangan “sedang” pada kisaran 12-17 persen, dan kategori ketimpangan “rendah” berada di atas 17 persen). Laju tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2005 hingga 2023 berfluktuatif namun trendnya mengalami penurunan. Pada tahun 2005 mencapai 8,92 persen terus mengalami penurunan sebesar RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 III-18 2,72 pada tahun 2016. TPT kembali meningkat pada sebesar 5,55 persen pada tahun 2015 dan kembali turun pada tahun berikutnya hingga naik mencapai 4,58 persen pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, dimana penduduk yang rentan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau tidak memiliki mata pencaharian tetap menjadi penduduk yang terdampak. Pada tahun berikut TPT terus membaik hingga tahun 2023 mencapai 3,15 persen. Kemiskinan di Sulawesi Tenggara belum mengalami penurunan yang berarti atau signifikan, sementara pengangguran dan ketimpangan sedikit terkendali. Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat utama terjadinya pembangunan ekonomi dimana ditekankan kepada siapa yang akan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi tersebut. Jika pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh sebagian orang, maka manfaat dari pertumbuhan ekonomi itu pun hanya dinikmati oleh sebagian orang tersebut, sehingga kemiskinan dan ketimpangan pendapatpun semakin parah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan tujuan utama dari pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Karena dengan pertambahan jumlah penduduk disetiap tahunnya, maka dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga akan bertambah, dan dibutuhkanlah adanya penambahan pendapatan di setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan adanya penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian pendapatan tersebut. Pertumbuhan inklusif bukanlah merupakan pembahasan isu baru lagi. Berdasarkan penelitian terdahulu juga, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi adanya pencapaian pertumbuhan inklusif. Faktor pertama, yaitu pendapatan per kapita. pendapatan per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan inklusif. Faktor kedua yaitu peran pemerintah. Pemerintah memiliki kewajiban dalam menyusun strategi kebijakan yang mengarah pada fokus pencapaian pertumbuhan inklusif. Belanja daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan inklusif. Faktor ketiga yaitu, kualitas sumber daya manusia atau human capital. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, maka kemampuan masyarakat dalam mengakses perekonomian menjadi lebih baik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, isu pertumbuhan ekonomi inklusif menjadi strategis di Sulawesi Tenggara, hal ini diperkuat dengan tumbuh pesatnya industri pertambangan di Sulawesi Tenggara, sehingga diharapkan selain berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah, namun juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan serapan tenaga kerja.
2. 2.Penurunan Angka Kemiskinan Kemiskinan tidak hanya merupakan isu daerah atau nasional, bahkan merupakan isu global yang menjadi kesepakatan negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa pada September 2015. Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (the 2030 Agenda for Sustainable Development (SDGs)) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan- perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. TPB/SDGs diberlakukan dengan prinsip-prinsip universalitas, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak ada seorangpun yang terlewatkan atau “No one is Left Behind.” Salah satu yang menjadi tujuan utama Sustainable RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 III-19 Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah kemiskinan, berdasarkan komitmen global bahwa kemiskinan di tahun 2030 diupayakan menjadi nol (zero poverty). Kondisi penduduk miskin di Sulawesi Tenggara secara faktual masih mengalami keterbatasan akses pelayanan dasar meliputi akses pendidikan, kesehatan, air bersih, rumah yang layak, dan pangan. Selain itu, pengembangan kehidupan ekonomi berkelanjutan dirasakan masih sangat rendah, dibuktikan dengan rendahnya kesempatan berusaha dan bekerja karena tingkat pendidikan yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan. Keterbatasan akses permodalan bagi usaha mikro dan kecil ditambah dengan akses pemasaran masih dirasakan pada kalangan masyarakat miskin hasil produksi belum layak untuk dipasarkan, sehingga akibatnya rumah tangga miskin tidak mampu menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dampak Pademi Covid-19 di awal tahun 2020 dirasakan sangat berpengaruh pada masyarakat, hal ini dapat dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT) yang mengalami kenaikan yaitu dari 3,19 persen pada Agustus 2018 menjadi 3,52 persen pada Agustus 2019 dan di tahun 2020 menjadi 4,58 persen, Kenaikan TPT pada tahun 2020 ini menjadi bukti nyata dampak COVID-19 pada keadaan ketenagakerjaan. Faktor lain ketidakberdayaan masyarakat miskin disebabkan karena kondisi jasmani, psikologi, lingkungan yang terisolasi, kultur yang wajib diikuti sebagai suatu komunitas tertentu, dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tidak tepat sasaran atau bahkan untuk kepentingan tertentu dengan memanfaatkan ketidakberdayaan masyarakat miskin. Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tenggara pada Maret 2020 naik 1,85 ribu orang, walaupuan secara persentase menurun dibandingkan periode sebelumnya. Rilis BPS menyebut bahwa Sulawesi Tenggara adalah satu dari sedikit provinsi di Indonesia yang persentase penduduk miskinnya turun. Bertolak belakang dengan kondisi secara nasional. Sebagian besar provinsi lainnya langsung merespon pandemi ini dengan kenaikan persentase penduduk miskin. Kemiskinan Sulawesi Tenggara turun menjadi 11 persen pada periode Maret 2020. Bertambahnya penduduk miskin di Sultra hanya terjadi di perkotaan. Sebanyak 4,35 ribu penduduk di perkotaan berubah status dari sebelumnya tidak miskin menjadi miskin. Sementara itu, penduduk miskin di perdesaan berkurang, baik secara jumlah maupun persentase. Kenaikan cepat angka kemiskinan di perkotaan tentu di luar perkiraan. Survei Susenas sebagai dasar penghitungan angka kemiskinan dilaksanakan pada Bulan Maret. Sementara kasus Covid-19 pertama kali di Sulawesi Tenggara juga baru ditemukan pada Maret 2020. Saat itu, jumlah kasus covid-19 masih diangka 2 digit. Namun angka kemiskinan sudah melonjak tajam. Bisa dibayangkan kondisi kemiskinan perkotaan saat ini, setelah penemuan kasus covid sudah merata di hampir semua kab kota di Sultra. Penduduk perkotaan ternyata lebih rentan dalam merespon perubahan cepat kondisi ekonomi dan sosial, hal ini dikarenakan sebagaian besar penduduk perkotaan tergantung pada upah harian. Kebijkan Pemerintah yang menerapkan aturan Work From Home (WFH) dan penutupan Sekolah maupun kampus dengan menerapkan pengajaran secara Virtual, tanpa disadari sangat berdampak pada penghasilan masyarakat di perkotaan yang kesehariannya bekerja sebagai tukang ojek, sopir angkot maupun pedagang-pedagang RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 III-20 makanan. Selain itu adanya kebijkan pengurangan jam operasional bagi pedagang, juga berdampak pada kurangnya penghasilan atau omset pedagang, yang berpengaruh pada melambatnya perputaran uang di Sulawesi Tenggara. Adanya kebijakan pembatasan transportasi dan aturan ketat di bidang transportasi berdampak ada wilayah yang mengalami kekurangan stok bahan pangan dan kenaikan harga barang karena kurangnya stok barang yang beredar. Pasca pandemi Covid-19, penduduk yang terdampak masih berusaha untuk bangkit kembali dari perekonomian keluarga yang terpuruk akibat peristiwa yang tidak pernah diduga sebelumnya dan tidak pernah dipersiapkan oleh siapapun khususnya penduduk Sulawesi Tenggara. Meskipun melambat, capaian persentase penduduk miskin atau tingkat kemiskinan di Sulawesi Tenggara terus menurun, namun capaiannya masih berada di atas rata-rata nasional. Kondisi pada Maret 2023 dengan capaian tingkat kemiskinan sebesar 11,43 persen atau sebanyak 321,53 ribu jiwa penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan, dengan persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan masih mendominasi yaitu sebesar 13,94 persen atau sebanyak 241,64 ribu jiwa dan sebagian besar bermata pencaharian di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Sedangkan penduduk di wilayah perkotaan mencapai 7,40 persen atau sebanyak 79,89 ribu jiwa penduduk yang bermata pencaharian di sektor jasa, administrasi, dll. Sehingga kemiskinan di Sulawesi Tenggara menjadi isu penting untuk segera ditangani oleh berbagai pihak, karena kemiskinan merupakan isu multidimensi yang perlu ditangani secara terpadu dan berkesinambungan agar tidak menimbulkan masalah baru dikemudian hari.
3. 3.Mengurangi Ketimpangan Antarkelompok dan Antarwilayah Ketimpangan antarkelompok meliputi ketimpangan sosial dan ekonomi mencakup akses terhadap pendidikan yang kurang merata, kesenjangan dalam akses kesehatan dan pelayanan medis, serta ketimpangan lapangan kerja dan upah yang tidak adil. Infrastruktur yang tidak merata juga menjadi faktor yang memperburuk kesenjangan antar daerah. ketimpangan sosial dan ekonomi ini menghambat potensi pembangunan sosial dan mengancam keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Faktor penyebab yang menjadi ketimpangan tersebut antara lain kondisi demografi yang memiliki perbedaan, kondisi pendidikan yang tidak merata, kurangnya lapangan kerja, dan perbedaan status sosial di masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai kesetaraan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar, diimplementasikan melalui program-program bantuan sosial yang ditargetkan kepada masyarakat terpinggirkan dan rentan. Berbagai kebijakan publik juga telah diterapkan guna mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia, seperti program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang bertujuan untuk menyediakan kesempatan pendidikan yang sama bagi seluruh anak Indonesia, dan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi. Tujuan dari kebijakan- kebijakan ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 III-21 Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk meminimalisir ketimpangan sosial dan ekonomi, masih ada tantangan yang harus diatasi. Beberapa tantangan tersebut termasuk ketidakmerataan dalam pelaksanaan kebijakan di berbagai wilayah. Terlebih lagi wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang cukup luas dan terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil menjadi penyebab sulitnya melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur dan terbatasnya akses terhadap berbagai pelayanan seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan, sehingga dampaknya menimbulkan ketimpangan antarkelompok dan wilayah. Masih adanya masalah ini juga disebabkan karena ketidaktepatan kebijakan yang tidak mempertimbangkan perbedaan konteks sosial dan ekonomi di berbagai daerah sehingga mengurangi efektivitas dalam mengatasi ketimpangan. Anggaran yang kurang memadai juga menjadi faktor utama dalam kegagalan implementasi kebijakan.
4. 4.Daya Saing dan Produktivitas Tenaga Kerja Tenaga Kerja Belum Optimal Pembangunan ekonomi pada hakekatnya merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan ekonomi didasarkan pada sistem ekonomi kerakyatan dan pengembangan sektor unggulan, terutama yang banyak menyerap tenaga kerja dan berorentasi pada ekspor yang didukung dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan teknologi untuk memperkuat landasan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing serta berorientasi pada globalisasi ekonomi. Jika pemerintah daerah menginginkan daerahnya berdaya saing, maka program pembangunannya harus berasal dari pengembangan potensi ekonomi unggulannya. Pengembangan potensi ekonomi dapat ditempuh melalui riset dan inovasi untuk mendorong transformasi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Daerah yang memiliki daya saing yang tinggi secara umum didominasi oleh Provinsi yang memiliki basis ekonomi yang bersumber pada kekayaan sumber daya alam dan/atau daerah-daerah yang memiliki aktivitas ekonomi berbasiskan sektor industri dan sektor jasa. Sedangkan Provinsi yang memiliki posisi daya saing relatif rendah umumnya merupakan daerah dengan basis ekonomi yang bersandar pada sektor primer (khususnya pertanian). Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam, meliputi: sektor pertanian (tanaman pangan) dengan komoditi utama: padi, jagung, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar, sektor perkebunan dengan komoditi unggulan: kakao, jambu mete, kelapa dalam, cengkeh, lada, kopi, dan pala, sektor perikanan dengan perikanan tangkap dan budidaya, sektor pertambangan memiliki nikel dengan ratusan ribu hektar yang tersebar di beberapa wilayah dan aspal buton yang tersebar di Pulau buton, dan sektor pariwisata memiliki wisata alam yang indah seperti wisata alam bawah laut di Pulau Wakatobi. Kawasan wisata Wakatobi merupakan bentang kepulauan yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kawasan ini terkenal sebagai salah satu tujuan wisata menarik di Indonesia, khususnya wisata bahari. Wakatobi memiliki beragam destinasi wisata baik alam maupun budaya serta beragam keunikan. Potensi Pulau Wakatobi yang sering dijuluki sebagai “surganya” para penyelam dari berbagai penjuru dunia. Begitu beragamnya potensi sumber daya alam Provinsi Sulawesi Tenggara yang dapat dikembangkan agar mampu meningkatkan perekonomian RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 III-22 daerah dan dapat pula menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya sehingga akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengembangan wilayah di kota-kota dan kabupaten-kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam upaya untuk meningkatkan daya saing tersebut tidaklah mudah. Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam upaya pengembangan wilayah antara lain kemampuan sumber daya manusia yang masih rendah dengan sebagian besar tenaga kerja berpendidikan setingkat sekolah menengah ke bawah dan rendahnya kualitas hidup masyarakat serta kurangnya prasarana dan sarana untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, peningkatan kemampuan daya saing Provinsi Sulawesi Tenggara dan produktivitas tenaga kerja perlu menjadi prioritas untuk dilaksanakan.
5. 5.Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Pembangunan manusia di Sulawesi Tenggara terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tenggara. IPM Sultra meningkat dari 65,99 pada 2010 menjadi 72,94 pada 2023. Selama periode 2012 hingga 2017 pembangunan manusia di Sultra berstatus “sedang”, pada 2018-2023 pembangunan manusia Sultra bersatus “tinggi”. Capaian IPM tahun 2023 tumbuh 0,71 poin dibanding 2022 yang tercatat sebesar 72,23. Berdasarkan dimensinya yang terdiri dari dimensi pengetahuan/pendidikan, dengan komponen Rata-rata Lama Sekolah (RLS) selama 9,31 tahun dan Harapan Lama Sekolah (HLS) 13,70 tahun. Sementara dimensi kesehatan atau lama hidup pada komponen Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH) mencapai 71,79 tahun. Capaian RLS dan HLS Sulawesi Tenggara telah melebihi capaian nasional dengan capaian masing-masing: RLS (8,77 tahun) dan HLS (13,15 tahun). Sedangkan capaian UHH Sulawesi Tenggara belum dapat melebihi capaian nasional sebesar 73,93 tahun. Meningkatnya angka RLS dan HLS ini tentunya seiring dengan memadainya fasilitas pendidikan. Kedepan, fasilitas pendidikan harus semakin baik karena dilembaga itulah akan melahirkan manusia yang menjadi masa depan bangsa. Pendidikan mempunyai peranan penting dalam proses pembangunan. Pendidikan dimaksudkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pengembangan kompetensi individu. Kompetensi dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan mendorong peningkatan pendapatan, sehingga tidak akan ada lagi masyarakat Sulawesi Tenggara yang tidak mempunyai kesempatan berusaha dan bekerja hanya karena tingkat pendidikan yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Pembangunan manusia di bidang pendidikan harus mengedepankan pada akses dan mutu pendidikan untuk semua yaitu setiap penduduk usia sekolah memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi gender dan sosial ekonomi serta mendapatkan pendidikan budaya dan karakter dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimal. Tidak hanya itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang di sertai dengan perubahan proses berbagai aspek kehidupan sosial menuntut terciptanya masyarakat yang gemar membaca. Perpustakaan sebagai organisasi publik memiliki peranan strategis untuk turut mendukung mencerdaskan kehidupan bangsa. Maju mundurnya perpustakaan ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan masyarakat, bahkan minat baca dijadikan salah satu indikator yang dapat menunjukkan maju tidaknya suatu bangsa. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 III-23 Peran penting perpustakaan dalam membina dan meningkatkan minat baca masyarakat, karena dengan membaca diharapkan seseorang akan memperoleh informasi dari bahan pustaka yang dibaca dan memperoleh pengertian mendalam tentang suatu peristiwa atau gejala. Dengan adanya minat baca akan diperoleh hasil yang maksimal, baik itu informasi, pengertian, pengetahuan, keterampilan, motivasi atau fakta seperti yang disajikan oleh bahan bacaan. Untuk itu, pembangunan sarana dan prasarana perpustakaan yang memadai dengan jumlah koleksi bahan pustaka yang lengkap menjadi hal penting dalam meningkatkan literasi masyarakat. Ditengah Pademi Covid-19, dimana proses pembelajaran dilakukan secara virtual dengan keterbatasan waktu dan berbagai kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaanya, Perpustakaan dapat menjadi alternatif solusi bagi para siswa untuk menambah pengetahuan dan informasi terkait pelajaran mereka, sehingga tujuan pembelajaran tetap dapat tercapai ditengah pademi Covid-19 ini. Di bidang kesehatan, pembangunan fasilitas kesehatan ditujukan sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Siapapun mempunyai kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan pada fasilitas-fasilitas kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Beberapa fasilitas kesehatan diakui belum memadai sesuai dengan standar pelayanan. Ketersediaan fasilitas kesehatan meliputi rumah sakit dan puskesmas saat ini tentunya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus bertambah. Di Sulawesi Tenggara, Kasus Ibu Hamil Kekurangan asupan Gizi untuk bayi yang dikandungnya masih tergolong tinggi. Kasus tersebut menyebabkan anak yang dilahirkan mengalami stunting (postur badan anak lebih pendek dari anak seusianya). Beberapa daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan daerah lokus stunting. Stunting sangat berdampak pada tumbuh kembang anak, bukan hanya berdampak pada pertumbuhan fisik tapi juga berdampak pada perkembangan otak anak. Dimana gangguan perkembangan otak akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan seseorang bahkan yang terburuk akan berdampak pada kematian. UHH merupakan ukuran yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat dalam pembangunan manusia. Dengan UHH Sulawesi Tenggara 71,79 tahun pada tahun 2023, dapat diartikan bahwa bayi yang baru lahir diharapkan hidup sampai mencapai umur 71 tahun lebih. Semakin meningkatnya UHH mengindikasikan bahwa derajat kesehatan masyarakat juga semakin membaik. Meskipun UHH semakin meningkat namun angka kesakitan dan kematian masih cukup tinggi, sehingga perlu tetap fokus pada penanganan kesehatan masyarakat. Pada sisi lain, setiap tahunnya lebih dari 36 juta orang meninggal karena Penyakit Tidak Menular (PTM) (63 persen dari seluruh kematian). Lebih dari 9 juta kematian yang disebabkan oleh penyakit tidak menular terjadi sebelum usia 60 tahun, dan 90 persen dari kematian “dini” tersebut terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Secara global PTM penyebab kematian nomor satu setiap tahunnya adalah penyakit kardiovaskuler. Penyakit kardiovaskuler adalah penyakit yang disebabkan gangguan fungsi jantung dan pembuluh darah, seperti : Penyakit Jantung Koroner, Penyakit Gagal jantung atau Payah Jantung, Hipertensi dan Stroke. Paradigma pembangunan kesehatan selama ini yang mengarah pada tindakan kuratif, yang kedepan seharusnya mulai bergeser pada tindakan preventif dan promotif. Hal tersebut tetap harus didukung dengan upaya penurunan disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan, pemenuhan prasarana dan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 III-24 sarana kesehatan, serta tenaga kesehatan, yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat di seluruh kabupaten/kota.
6. 6.Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Penunjang lainnya. Pembangunan ekonomi sering didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan pendapatan riil per kapita dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan struktur sosial dan perubahan sikap serta perilaku masyarakat, perbaikan sistem kelembagaan (ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya). Adanya pembangunan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan, terutama di daerah perdesaan yang banyak terdapat kantong– kantong kemiskinan. Sebaliknya kemiskinan juga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan merupakan kesenjangan sosial yang kompleks di seluruh negara dengan melibatkan faktor-faktor yang saling berkaitan, antara lain: pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Sasaran pembangunan adalah untuk kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu kemiskinan merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam pelaksanakan pembangunan. Upaya untuk mencapai sasaran tersebut diarahkan pada empat fokus kebijakan yang sampai saat ini masih dijalankan oleh pemerintah, yaitu ; (1) Perluasan akses masyarakat miskin atas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar (2) Perlindungan sosial, (3) Penanganan masalah gizi kurang dan rawan pangan, serta (4) Perluasan kesempatan berusaha. Pemerintah pusat dan daerah berkewajiban memenuhi pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan turunannya serta peraturan perundang- undangan lainnya. Penyediaan pelayanan dasar, antara lain: infrastruktur pendidikan dan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan infrastruktur air minum serta air limbah merupakan salah satu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum yang wajib disiapkan oleh pemerintah serta berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Berbagai program dan kebijakan pemerintah di bidang infrastruktur telah berdampak pada peningkatan kesejahteraan untuk mengentaskan kemiskinan. Salah satu arah kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem yaitu menurunkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan akses terhadap layanan dasar, antara lain: penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas), sistem penyediaan air minum (SPAM), sistem persampahan, program padat karya, program kota tanpa kumuh, dll. Selain itu, Pembangunan infrastruktur jalan yang memadai, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena menunjang pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan pelayanan distribusi barang dan jasa. Di samping itu, untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan karakteristik daerah kepulauan, maka tantangan yang dihadapi adalah peningkatan konektivitas antar wilayah dan sistem transportasi, baik transportasi darat, laut maupun udara, melalui RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 III-25 pembangunan infrastruktur transportasi yang memadai, meliputi: jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara.
7. 7.Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik Titik krusial dalam tata kelola pemerintahan adalah keterbukaan informasi dan transparansi publik, akuntabilitas kinerja pembangunan, keterlibatan masyarakat dalam merencanakan kebijakan, dan adanya koordinasi antara pemangku kebijakan dalam mencapai tujuan dalam mewujudkan visi. Kondisi tersebut harus didukung dengan profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan publik yang prima. Penyediaan ruang informasi dan pengaduan masyarakat harus semakin transparan dan mudah diakses. Pelayanan publik secara langsung melalui perijinan, administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan kemudahan berusaha serta hak-hak sipil lainnya semakin ditingkatkan tanpa mengabaikan regulasi yang ditetapkan untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan tersebut. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance), Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara diharapkan dapat mengimplementasikannya pada semua struktur pemerintahan, meliputi : akuntabilitas kinerja pembangunan dibangun dimulai dari proses perencanaan partisipatif dan terukur, penganggaran, implementasi, evaluasi hingga pelaporan kinerja. Beberapa indikator atau parameter pengukuran akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) semakin meningkat hingga target yang ingin dicapai bernilai A. Target tersebut dapat tercapai jika Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara konsisten terhadap siklus manajemen tersebut. Penilaian hasil pengelolaan keuangan negara berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia harus dipertahankan pada penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk mendapatkan opini WTP tersebut wajib memenuhi beberapa kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, efektivitas penilaian internal, kecukupan pengungkapan informasi, dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. Capaian kinerja tersebut tentunya harus didukung dengan pemanfaatan teknologi dan informasi yang semakin pesat agar memudahkan proses kerja untuk memperoleh capaian kinerja yang optimal dan mendukung e-government. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan tercapai apabila didukung dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkualitas dan profesional dalam menjalankan tugas, mampu menyesuaikan dan memanfaatkan teknologi dan informasi yang berkembang pesat dalam menunjang kinerja individu dan lembaganya, disamping kelembagaan yang tertata dengan baik. Untuk itu, peningkatan kompetensi dan profesionalitas ASN menjadi kunci mutlak yang harus dilakukan, disertai dengan penempatan ASN pada posisi yang tepat dan mampu produktif dan berkinerja baik pada instansi kerjanya. Penataan kelembagaan yang baik akan mampu bekerja secara efektif dan efisien sesuai tugas dan fungsinya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, diperlukan penguatan kelembagaan mulai dari kelembagaan tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa dan kelurahan. Koordinasi yang baik antara pemangku kebijakan untuk memiliki kesamaan pandangan dan kepentingan bersama dengan mengintegrasikan visi dan misi pada masing- masing lembaga merupakan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Koordinasi menjadi faktor yang sangat penting, karena RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 III-26 kekacauan koordinasi dapat menyebabkan efisiensi dan efektivitas kerja menjadi terganggu. Koordinasi yang dilakukan meliputi : upaya menjaga keamanan wilayah tetap kondusif dalam kehidupan demokrasi yang damai, aman, dan tetap menjaga norma-norma dalam masyarakat serta norma hukum yang berlaku. Upaya lain yang harus dilakukan yaitu menekan kriminalitas dan aksi-aksi lain yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, sehingga dengan situasi yang kondusif dapat menciptakan iklim yang sejuk, rasa aman, kehidupan masyarakat yang harmonis, perlindungan terhadap hak- hak sipil terjaga dan program-program pembangunan di Sulawesi Tenggara dapat dilaksanakan dengan lancar dan mencapai target.
8. 8.Mitigasi Bencana Menuju Pembangunan Berkelanjutan Mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi adalah upaya yang memiliki sejumlah tujuan yakni untuk mengenali risiko, penyadaran akan risiko bencana, perencanaan penanggulangan, dan sebagainya. Bisa dikatakan, mitigasi bencana adalah segala upaya mulai dari pencegahan sebelum suatu bencana terjadi sampai dengan penanganan usai suatu bencana terjadi. Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan daerah yang dikategorikan wilayah rawan bencana, antar lain: bencana tanah longsor, gelombang pasang, rawan banjir, rawan gempa bumi, rawan gerakan tanah, rawan tsunami, dan rawan abrasi. Selain itu, kecelakaan laut juga sangat potensial terjadi di seluruh perairan laut Sulawesi Tenggara seiring dengan terjadinya perubahan iklim yang mengakibatkan semakin tingginya gelombang laut serta semakin meningkatnya intensitas lalulintas pelayaran di kawasan tersebut dari waktu ke waktu. Di sisi lain, pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk di wilayah Sulawesi Tenggara pada awal tahun 2020 hingga tahun 2022 merupakan bencana non alam yang tidak pernah diduga akan terjadi, sehingga menimbulkan dampak yang sangat besar, tidak hanya pada aspek kesehatan masyarakat hingga menyebabkan kematian sekitar ratusan ribu jiwa di Indonesia, bahkan berdampak pada terpuruknya perekonomian global, nasional dan daerah dan kemiskinan yang meningkat signifikan. Potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana alam dan non alam tersebut dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tetap fokus dalam upaya mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana tersebut yang dapat terjadi setiap saat dan dapat berdampak besar yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, maka harus terus melakukan Mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Pembangunan berkelanjutan merupakan isu krusial yang harus diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah, termasuk dalam RPJPD. Isu pembangunan berkelanjutan merupakan isu TPB/SDGs yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Mitigasi bencana sangat berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan karena mitigasi bencana RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 III-27 terdapat upaya untuk melestarikan lingkungan hidup agar dapat mengurangi risiko terhadap bencana khususnya bencana alam. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di mana 3 dari 17 tujuannya adalah berkaitan dengan lingkungan, yaitu penanganan perubahan iklim, pemeliharaan ekosistem laut dan pemeliharaan ekosistem darat. Terkait dengan isu perubahan iklim. Adanya dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim seperti bencana banjir, longsor dan kekeringan menuntut adanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Penurunan kuantitas dan kualitas cadangan air baku/air bersih di Sulawesi Tenggara, disebabkan oleh pengelolaan air yang belum optimal, terganggunya kawasan tangkapan air/catchment area, eksploitasi air tanah oleh industri dan pemanfaatan kawasan pesisir/mangrove untuk tambak. Kondisi ini menjadi ancaman bagi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Daerah pesisir yang menjadi konsentrasi hunian para nelayan kecil sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Abrasi, badai, pemutihan karang, dan gejala lainnya membutuhkan peningkatan kapasitas adaptif masyarakat pesisir yang berbasis pada kesehatan ekosistem laut dan perubahan perilaku memanfaatkan dan mengelola sumberdaya laut masyarakat pesisir. Peningkatan kapasitas ini akan memperkuat daya lenting sosial (social resilience) yang menjadi landasan dalam menghadapi guncangan eksternal (external shock) akibat bencana terkait iklim (climate-related disaster). Dalam pengelolaan hutan, berbagai permasalahan masih terjadi seperti tekanan pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat, pencurian dan kebakaran hutan, kurang terpenuhinya kebutuhan hasil hutan berasal dari pengelolaan hutan berkelanjutan, serta pengelolaan hutan negara belum mampu memenuhi standar pengelolaan hutan lestari. Masih maraknya kegiatan pertambangan tanpa ijin yang berpotensi merusak lahan didorong meningkatnya kebutuhan material untuk pembangunan infrastruktur, disisi lain perijinan belum banyak dipahami oleh masyarakat karena berpindahnya kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi. Sehingga perlu ditingkatkan lagi pengawasan terhadap kegiatan pertambangan tanpa ijin yang melibatkan penegak hukum. Masih rendahnya pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi menunjukkan bahwa pemanfaatan energi fosil masih tinggi, menjadi pendorong tingginya emisi gas rumah kaca yang dihasilkan. Pengembangan pemanfaatan EBT masih banyak mengalami kendala-kendala tentang karena teknologi yang mahal sehingga belum menarik bagi investor. Sedangkan dari sisi kesadaran buang masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup antara lain kebiasaan membuang sampah tidak pada tempatnya, pengelohan lahan yang kurang memperhatikan konservasi tanah dan air serta budaya hemat energi dan air sehingga masih terdapat penggunaan energi yang tidak efisien. Meningkatnya kejadian bencana tanah longsor, banjir, kebakaran hutan dan kekeringan disebabkan perubahan iklim global, rendahnya pelaksanaan kegiatan konservasi diwilayah rawan longsor dan wilayah yang memiliki potensi sumber air, kurangnya SDM dan sarpras dalam penanganan bencana, dan perilaku masyarakat (buang sampah sembarangan, penggundulan hutan). Masih kurangnya pengetahuan mitigasi/deteksi dini bencana oleh masyarakat dan tanggap bencana masyarat untuk mengantisipasi bencana tsunami, banjir, kekeringan, longsor yang belum optimal, hal ini disebabkan koordinasi dan integrasi antar sektor, lintas sektor/lintas bidang dan lintas wilayah, serta RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 III-28 kurangnya dukungan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan dan kurangnya keterlibatan masyarakat, selain itu masih perlu untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana, memperkuat peringatan dini bencana, memperkuat manajemen kedaruratan dan melakukan percepatan pemulihan pasca bencana. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 IV-1 Visi harus dapat menunjukkan gambaran masa depan yang ideal bagi masyarakat dan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan merupakan suatu pernyataan umum yang menjadi dasar/basis bagi semua elemen atau semua pelaku (stakeholders) dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah. Visi Pembangunan Tahun 2025 – 2045 menjelaskan arah atau suatu kondisi yang akan dicapai Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2045 (clarity of direction) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini dengan memperhatikan hasil perumusan permasalahan utama dan isu strategis pembangunan. Selain itu, untuk menunjukkan konsistensi dan sinkronisasi dengan muatan dokumen RPJPN Tahun 2025 – 2045, maka perumusan visi, 5 (lima) sasaran visi, 8 (delapan) misi pembangunan, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan dalam dokumen RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 wajib berpedoman pada RPJPN Tahun 2025 – 2045. Visi Indonesia Emas 2045 dalam RPJPN Tahun 2025 – 2045 diukur melalui 5 (lima) sasaran visi dan diwujudkan melalui 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan yang terdiri dari 3 (tiga) transformasi Indonesia, 2 (dua) landasan transformasi, dan 3 (tiga) kerangka implementasi transformasi. Kedelapan Pulau Labengki RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 IV-2 agenda tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan yang diukur melalui 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan. Adapun angka yang terkandung dalam 8 (delapan) Misi (Agenda) Pembangunan Nasional, 17 (tujuh belas) Arah (Tujuan) Pembangunan Nasional, dan 45 (empat puluh lima) Indikator Utama Pembangunan, secara utuh mencerminkan semangat kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang berlandaskan Pancasila. Visi dan Misi Abadi Negara Visi abadi Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Visi tersebut didukung oleh 4 (empat) misi abadi yang merupakan tujuan bangsa. Pertama, melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang beradasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Visi Indonesia Emas 2045 Visi abadi Indonesia diterjemahkan ke dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Gambar 4.1. Visi Indonesia Emas 2045 Negara Nusantara merupakan negara kepulauan besar yang terletak di antara di samudera besar, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Nusantara akan menjadi negara tangguh pada tahun 2045, yang memiliki kekuatan geopolitik, militer, dan geoekonomi serta peradaban maritim yang besar di kancah dunia. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 IV-3 Kekuatan geopolitik: Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya dan mengelola wilayah maritimnya secara efektif, serta menjalin hubungan kerja sama dengan negara-negara lain di kawasan dan dunia internasional. Kekuatan militer: Indonesia memiliki kekuatan dalam bidang militer di seluruh matra, sehingga mampu melindungi wilayah nusantara dari ancaman asing, mengamankan jalur pelayaran dan perbatasan, mengontrol perairan strategis, dan melakukan operasi militer dengan kekuatan besar. Kekuatan geoekonomi: Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya ekonomi di wilayah maritimnya, serta memperkuat perekonomian domestik dan posisinya dalam perdagangan internasional, yang meliputi kemampuan untuk mengembangkan industri dan jasa terutama maritim, meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya alam, serta memperkuat hubungan perdagangan dengan negara-negara lain di kawasan dan dunia internasional. Berdaulat Pada tahun 2045, Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupanbermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di wilayahnya. Ketahanan: Indonesia semakin kuat dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, politik, pertahanan dan keamanan untuk melindungi kedaulatannya dari ancaman internal dan eksternal, serta mampu menghadapi berbagai tantangan global secara mandiri dan berkelanjutan. Indonesia memiliki kekuatan pertahanan dan keamanan yang tinggi untuk menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara di tengah perubahan geopolitik dan geomiliter. Kesatuan: Indonesia mempertahankan jati dirinya sebagai negara kesatuan yang menjunjung tinggi kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Berlandaskan kekuatan ini, Indonesia mempunyai kekuatan yang tangguh dalam menghadapi berbagai permasalahan dan dapat mempertahankan keutuhan wilayah serta persatuan bangsa. Secara nyata, Bhinneka Tunggal Ika tetap kukuh. Meskipun terdapat beragam suku, agama, dan budaya, Indonesia tetap satu dalam kesatuan sebagai Bangsa Indonesia. Mandiri: Indonesia yang mandiri tidak tergantung kepada negara lain, karena memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri, seperti pangan, energi dan produk-produk industri termasuk produk industri pertahanan keamanan. Indonesia juga mampu mengambil keputusan yang independen tanpa tergantung pada negara lain. Aman: Indonesia mampu memberikan perlindungan dan keamanan bagi rakyatnya di segala aspek kehidupan, baik dalam aspek ekonomi, sosial, politik, maupun keamanan dalam negeri, sehingga memberikan lingkungan yang kondusif bagi rakyat untuk berkembang dan berkontribusi pada pembangunan negara secara aktif dan produktif. Rakyat juga memiliki kebebasan berpartisipasi dalam proses demokrasi dan mengeluarkan pendapat tanpa takut akan adanya intimidasi. Maju Pada tahun 2045, Indonesia sebagai negara maju, perekonomiannya mencapai posisi lima terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh, RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 IV-4 inovatif, dan adil, sehingga memiliki daya saing yang tinggi di kancah domestik dan global, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Peran Indonesia semakin penting dalam berbagai forum internasional. Berdaya: Indonesia memiliki kemampuan untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhannya, daya saing yang tinggi di kancah domestik dan global, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global, serta memiliki sistem keadilan sosial yang kuat. Indonesia juga memiliki kekuatan dalam berdiplomasi dan memengaruhi kebijakan internasional dengan memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Modern: Indonesia memiliki infrastruktur yang maju dan mutakhir, tata kelola yang transparan, serta sistem pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Indonesia juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan teknologi dan layanan yang terkini, serta menjaga keberlangsungan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Rakyat Indonesia dapat bepergian dengan mudahnya karena ketersediaan infrastruktur konektivitas terpadu, nyaman, aman dan terjangkau. Infrastruktur konektivitas terpadu, nyaman, aman dan terjangkau. Infrastruktur ini didukung oleh teknologi modern dan inovatif yang memungkinkan rakyat Indonesia terhubung dengan dunia. Inovatif: Indonesia memiliki sumber daya manusia berilmu pengetahuan dan teknologi terkini yang berkualitas untuk mendorong inovasi dalam berbagai sektor, serta mampu menciptakan produk dan layanan berkualitas dan efisien yang memiliki daya saing tinggi di pasar global. Dengan kemampuan ini, Indonesia memainkan peran penting dalam memecahkan berbagai masalah sosial dan lingkungan, serta menghadapi tantangan global yang kompleks di masa depan. Tangguh: Indonesia memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan dan krisis dengan kemampuan yang kuat, baik dari segi ekonomi, sosial, politik, maupun keamanan. Indonesia juga memiliki sistem ketahanan nasional yang tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman dari dalam dan luar negeri. Adil: Rakyat Indonesia menikmati keadilan yang merata dalam segala aspek kehidupan, seperti dalam hal distribusi sumber daya, akses terhadap layanan publik, perlakuan yang sama di hadapan hukum, kesempatan bekerja dan pendidikan tanpa diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu. Rakyat Indonesia menikmati kehidupan yang sejahtera dan nyaman dengan lingkungan yang aman. Semua rakyat Indonesia hidup layak didukung sistem jaminan sosial yang kuat. Berkelanjutan Sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik. Kualitas hidup masyarakat Indonesia ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya terjaga dengan baik. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 IV-5 Narasi Visi Indonesia Emas 2045 Visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan merupakan cita-cita yang menggema di pikiran dan relung hati seluruh bangsa. Dalam mewujudkan visi pembangunan di masa depan yang gemilang, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia mengutamakan nilai-nilai nasionalisme, demokrasi dan hak asasi manusia, keadilan sosial, ekonomi kerakyatan, kemandirian nasional, pengembangan sektor maritim, dan keberlanjutan pembangunan. Digerakkan oleh kepemimpinan nasional yang transformatif dan inovatif serta masyarakat sipil yang dinamins dan kolaboratif, bangsa Indonesia mencapai kejayaan bersama di masa depan. Di dalam kondisi ideal ini, pemimpin bangsa tampil sebagai panutan, memotivasi warga bangsa untuk menjaga komitmen terhadap visi bersama, serta memprakarsai inovasi dan kreativitas bersama masyarakat. Para pemimpin menggunakan kritik sebagai bahan untuk memperbaiki diri. Demikian pula masyarakat tampil mengisi kekosongan pelayanan yang belum tersedia atau melengkapi pelayanan yang sudah disediakan oleh negara, serta melaksanakan kontrol dan advokasi bagi kemajuan bersama. Secara spesifik, kondisi ideal ini meliputi transformasi ekonomi dari ekonomi berbasis sumber daya alam menjadi berbasis pengetahuan, penerapan circular, green dan blue economy, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penurunan ketimpangan, tata kelola yang baik, peningkatan kohesi dan kepercayaan sosial, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk mencapai sasaran Indonesia yang maju. Secara umum, Visi Indonesia Emas 2045 diwujudkan dengan kondisi terbaik dalam aspek sosial, ekonomi, politik, dan pemerintahan. Dalam aspek sosial, masyarakat Indonesia yang multikultural tumbuh menjadi masyarakat yang matang dalam pemikiran dan terbuka, sekaligus menjunjung tinggi perbedaan dan dinamika yang dimiliki secara inklusif. Perbedaan akan menjadi modal kemajuan sekaligus perekat persatuan bangsa yang didukung oleh kebudayaan maju yang mengakar pada tradisi. Dan terbuka terhadap kemajuan dan inovasi. Kondisi terbaik ini selanjutnya juga didukung dengan kebudayaan maju yang bukan hanya mengakar pada tradisi, tetapi juga terbuka terhadap kemajuan dan inovasi. Aspek kualitas manusia juga meningkat pesat. Manusia Indonesia pada 2045 bukan hanya terpenuhi kebutuhan pelayanan dasarnya, tetapi juga telah memperoleh kualitas hidup terbaik dengan layanan kesehatan proma dan inklusif, serta pendidikan yang membentuk karakter manusia unggul dan berdaya saing global. Pada aspek politik, Indonesia telah mewujudkan demokrasi substansial. Sistem politik berjalan dengan lembaga perwakilan, sistem pemilu, dan partai politik yang mampu memperkuat sistem presidensial. Budaya politik yang inklusif terwujud melalui kesantunan politik, toleransi, kejujuran, dan keterbukaan yang berlandaskan Pancasila sebagai faslafah hidup bangsa. Dua hal di atas menjadi modal penciptaan ekonomi Indonesia yang maju, berketahanan dan berdaya saing tinggi. Ekonomi Indonesia telah bertransformasi menjadi ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan barang dan jasa bernilai tinggi secara inklusif dan berkelanjutan. Lebih dari itu, Indonesia telah menjadi aktor penting dalam perekonomian global dan motor pertumbuhan ekonomi di kawasan, serta mampu bersaing di pasar dalam dan luar negeri. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 IV-6 Kemajuan tersebut ditunjang dengan riset dan pengembangan serta inovasi yang unggul. Indonesia tidak lagi hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen teknologi yang disegani dan penghasil kemajuan ilmu pengetahuan. Kemajuan dan stabilitas nasional Indonesia akan ditularkan ke tingkat global. Indonesia menjadi aktor penting dalam menjaga stabilitas kawasan dan global. Berbekal politik luar negeri bebas aktif, Indonesia menjelma menjadi agen perdamaian dan stabilitas dunia yang sangat berpengaruh. Visi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2045 Visi Indonesia Emas 2045 merupakan cita-cita bangsa yang akan diwujudkan pada tahun 2045. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, sekaligus bagian dari pelaksanaan Pemerintahan Daerah, maka penyelarasan perencanaan pembangunan jangka panjang menjadi kunci bagi sinergi pembangunan antara pusat dan daerah. Memperhatikan hal tersebut, visi pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2045 selaras dengan visi Indonesia Emas 2045, sebagai berikut: “Terwujudnya Sulawesi Tenggara yang Berdaya Saing, Maju dan Berkelanjutan” Narasi Visi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2045 Visi Provinsi Sulawesi Tenggara 2045 tersebut merupakan cita-cita atau nilai- nilai yang ingin diraih Provinsi Sulawesi Tenggara di masa depan dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD
9. 1945.Suatu kehidupan sosial yang harmoni, kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat, kemampuan dan daya saing ekonomi daerah yang meningkat, pengembangan nilai tambah komoditi unggulan daerah, perlindungan terhadap hak asasi manusia, keadilan sosial dan keberlanjutan pembangunan, merupakan gambaran dari nilai-nilai yang diharapkan akan diraih dan menjadi tujuan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara yang Berdaya Saing didefinisikan sebagai kemampuan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menunjukkan keunggulan Sumber Daya Manusia yang unggul dan kompetitif, pengembangan keunggulan Sumber Daya Alam secara optimal untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif, mampu beradaptasi pada perubahan global, mampu bertansformasi di bidang sosial, ekonomi dan tata kelola, pengembangan riset dan inovasi diberbagai sektor, serta mampu menciptakan produk dan layanan berkualitas dan efisien yang memiliki daya saing tinggi di pasar global, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara tepat guna. Sulawesi Tenggara yang Maju didefinisikan sebagai pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara yang unggul, adaptif dan inklusif, menjadi daerah high income dan memiliki pengaruh besar dalam perekonomian nasional. Menjadi daerah tangguh dalam menghadapi segala tantangan dan situasi krisis dengan kemampuan yang kuat, baik dari segi sosial, ekonomi, politik dan keamanan, serta memiliki pertahanan yang tangguh dari segala ancaman dari dalam dan luar negeri. Sebagai daerah yang modern dengan sarana dan prasarana yang canggih dan mutakhir, dan tetap menjaga kohesi sosial dan mempertahankan nilai-nilai luhur budaya bangsa di tengah peradaban modern. Memiliki sistem pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adaptif dan pelayanan prima kepada masyarakat. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 IV-7 Sulawesi Tenggara yang Berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara dari berbagai aspek yang harmoni ditandai dengan kehidupan yang sejahtera dan merata serta lingkungan yang asri dan lestari, menerapkan pembangunan berkelanjutan, kualitas lingkungan yang lebih baik, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya terjaga dengan baik. Pemanfaatan sumber daya alam yang seimbang dan berkelanjutan. Sasaran Visi Pembangunan Tahun 2025 – 2045 Sasaran Visi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2045 merupakan penjabaran dari Sasaran Visi Nasional 2045, terdiri dari: Terwujudnya Sulawesi Tenggara yang Berdaya Saing, Maju, dan Berkelanjutan sebagai visi daerah menuju visi nasional yaitu Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan yang tercermin dalam lima sasaran visi nasional, yaitu: 1) Mencapai Pendapatan per Kapita; 2) Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Ketimpangan Berkurang; 3) Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat; 4) Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat; 5) Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca Menuju Net Zero Emission. Visi Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2045 tersebut tercermin pula dalam lima sasaran visi, sebagai berikut: 2025 (Baseline) 2045 (Target)
10. 1.PDRB per Kapita (Rp Juta)** 70,1 – 70,4968,0 300,03- 361,33
11. 2.Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)** 49,72 88,57
12. 3.Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%) 8,94-9,53 13,51-14,40 2025 (Baseline) 2045 (Target)
13. 1.Tingkat Kemiskinan (%) 10,04-10,54 0,44 – 0,94
14. 2.Rasio Gini 0,365-0,371 0,303-0,347
15. 3.Kontribusi PDRB Provinsi (%) 0,87 0,75
16. 4.Pertumbuhan ekonomi (%) 5,96 -6,46 6,76 – 9,12 2025 (Baseline) 2045 (Target)
17. 1.Indeks Inovasi Daerah 35 -60 60-100
18. 2.Indeks Daya Saing Daerah 3,46 5,00 2025 (Baseline) 2045 (Target) Indeks Modal Manusia 0,52 0,68 2025 (Baseline) 2045 (Target)
19. 1.Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) 28,93 92,88
20. 2.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah 82,39 88,68 Gambar 4.2. Sasaran Visi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2045 RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 IV-8 4.2. Misi Pembangunan Tahun 2025 – 2045 Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi juga dapat dipandang sebagai pilihan jalan (the chosen track) bagi pemerintahan daerah dalam menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi masyarakat dan aktivitas pembangunan pada umumnya bagi stakeholder pembangunan secara keseluruhan. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi dalam dokumen RPJPD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi, serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Perumusan misi adalah suatu upaya untuk menyusun peta perjalanan yang memungkinkan pemerintahan daerah memiliki dasar yang jelas dalam mengembangkan program-program prioritas dalam memenuhi kebutuhan dan memperbaiki kepuasan masing-masing segmen masyarakat pengguna layanan (customer perspective); bagaimana barang/jasa disiapkan dan diberikan dalam berbagai aktivitas pembangunan (internal process perspective); aktivitas dan investasi apa pada SDM, sistem/kebijakan, dan pemanfaatan teknologi yang dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan seluruh proses birokrasi (learning and growth perspective); dan bagaimana dana publik dapat terus ditingkatkan kapasitasnya serta efektifitas/efisiensi penggunaannya (financial perspective). Sebagai upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, ditetapkan 8 (delapan) Misi (Agenda) Pembangunan 2045, terdiri atas: (i) Transformasi Sosial; (ii) Transformasi Ekonomi, dan (iii) Transformasi Tata Kelola, yang ditopang oleh 2 (dua) agenda Landasan Transformasi, yaitu: (iv) Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia; dan (v) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; yang diimplementasikan secara menyeluruh melalui 3 (tiga) agenda Kerangka Implementasi Transformasi, yaitu: (vi) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan; (vii) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, serta (viii) Kesinambungan Pembangunan. Sejalan dengan itu, dalam mewujudkan Visi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2045 yang telah diselaraskan dengan Visi Indonesia Emas 2045, ditetapkan pula 8 (delapan) Misi (Agenda) Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2045, sebagai berikut: RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 IV-9 Gambar 4.3. Misi (Agenda) Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2045 Delapan Misi (Agenda) Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2045 tersebut dijelaskan sebagai berikut:
21. 1.Mewujudkan Transformasi Sosial melalui Pembangunan Manusia yang Cerdas, Sehat, Kreatif, Unggul, dan Berdaya Saing, didukung oleh kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas yang merata, dan perlindungan sosial yang adaptif. Transformasi Landasan Transformasi Kerangka Implementasi Transformasi
22. 1.Mewujudkan Transformasi Sosial melalui Pembangunan Manusia yang Cerdas, Sehat, Kreatif, Unggul, dan Berdaya Saing.
23. 2.Mewujudkan Transformasi Ekonomi melalui Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
24. 3.Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Inovatif.
25. 4.Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah.
26. 5.Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi.
27. 6.Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang Konektivitas Antarwilayah.
28. 7.Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan.
29. 8.Mewujudkan Pembangunan yang Berkesinambungan. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 IV-10
30. 2.Mewujudkan Transformasi Ekonomi melalui Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, dan produktivitas ekonomi, penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
31. 3.Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Inovatif, didukung oleh regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
32. 4.Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah, didukung oleh hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh, dan demokrasi substansial, stabilitas ekonomi makro, ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan.
33. 5.Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, yang didukung oleh kebijakan, didukung oleh beragama maslahat dan berbudaya maju, keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif, lingkungan hidup berkualitas, berketahanan energi, air dan kemandirian pangan, dan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.
34. 6.Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang Konektivitas Antarwilayah melalui penjabaran transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola dengan landasan transformasi.
35. 7.Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana atau yang sering disebut infrastruktur adalah merupakan suatu faktor potensial yang sangat penting dalam menentukan arah dan masa depan perkembangan suatu wilayah, karena Pembangunan tidak akan sukses dan berjalan dengan baik tanpa dukungan prasarana yang memadai.Kemajuan dan kesejahteraan suatu daerah dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang terdapat di daerah tersebut. Dengan sarana dan prasarana tersebut tentunya akan mempermudah segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan dan aktivitas Masyarakat. Tujuan pembangunan sarana dan prasarana pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dalam bermasyarakat dengan memanfaatkan prasarana yang ada secara optimal sesuai dengan fungsinya.
36. 8.Mewujudkan Pembangunan yang Berkesinambungan. Kesinambungan Pembangunan hal yang penting untuk diteruskan, pembangunan yang adil dan merata ini butuh kesinambungan dan keberlanjutan. Kesinambungan dalam pembangunan bersifat terbuka untuk publik atau menciptakan aksebilitas bagi seluruh lapisan masyarakat agar semakin maksimal dalam menghadirkan kebangkitan ekonomi, merata dalam melakukan pembangunan, serta menciptakan keharmonisan pada masyarakat. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 V-1 Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah. Kurun waktu RPJPD sesuai dengan kurun waktu RPJPN 20 (dua puluh) tahun. Pentahapan dalam RPJPD dijabarkan sesuai dengan periode masa jabatan kepala daerah. Tahapan Arah Kebijakan dalam 4 Periode 5 Tahunan Arah kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Arah Kebijakan pada RPJPD dibagi menjadi 4 (empat) tahapan, yaitu : Air Terjun Moramo, Kab. Konawe Selatan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 V-2 a) Arah Kebijkaan Periode 2025 - 2029 b) Arah Kebijakan Periode 2030 - 2034 c) Arah Kebijakan Periode 2035 - 2040 d) Arah Kebijakan Periode 2041 - 2045 Arah kebijakan tersebut disusun dengan memedomani tahapan pembangunan jangka panjang dalam RPJMN Tahun 2025 – 2045 yang terukur dan konsisten untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, meliputi: i) tahapan pertama (2025-2029) adalah penguatan fondasi transformasi, dengan pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada pada kisaran 5,6 – 6,1 persen per tahun; ii) tahapan kedua (2030-2034) dengan terwujudnya fondasi yang kuat, Indonesia melakukan akselerasi transformasi. Sebagai hasilnya, pertumbuhan ekonomi semakin dipercepat pada kisaran rata-rata 6,9 – 7,8 persen per tahun; iii) tahapan ketiga (2035-2039), Indonesia memulai langkah untuk melakukan ekspansi global. Sebagai hasilnya, pertumbuhan ekonomi semakin tinggi pada kisaran 6,4 – 7,6 persen; iv) tahapan keempat (2040-2045), Indonesia berhasil mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pada tahap ini, pertumbuhan ekonomi meskipun tetap terjaga cukup tinggi pada kisaran 5,4 – 6,7 persen per tahun. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 V-3 Tabel 5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 VISI MISI ARAH KEBIJAKAN 2025-2029 2030-2034 2035-2039 2040-2045

(1)(2) (3) (4) (5) (6) Terwujudnya Sulawesi Tenggara yang Berdaya Saing, Maju dan Berkelanjutan

1.Mewujudkan Transformasi Sosial - Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, peningkatan kualitas SDM kesehatan. - Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, peningkatan kualitas SDM pendidikan. - Penguatan kolaborasi lintas sektor dalam pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan. - Pemenuhan pelayanan dasar perlindungan sosial dan pelayanan dasar lainnya. - Peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif. - Peningkatan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan. - Penguatan pembangunan manusia yang inklusif dan percepatan pembangunan SDM berkualitas. - Perlindungan sosial yang adaptif, merata dan berkeadilan. - Penguatan daya saing SDM menjadi semakin produktif dan inovatif di berbagai bidang serta keberlanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakat. - Perwujudan manusia yang unggul, berbudaya, sejahtera, sehat, berakhlak mulia, maju dan kompetitif.
2.Mewujudkan Transformasi Ekonomi - Hilirisasi SDA unggulan (mineral, pertanian dan perikanan). - Mendorong sektor-sektor ekonomi baru. - Pengembangan pertanian moderen. - Pengembangan riset, inovasi, teknologi - Percepatan peningkatan produktivitas secara masif. - Optimalisasi sumber- sumber pertumbuhan ekonomi baru, seperti penerapan ekonomi biru, ekonomi hijau, dan bioekonomi. - Optimalisasi penerapan ekonomi biru, ekonomi hijau, dan bioekonomi. - Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital hingga di pelosok perdesaan. - Pengembangan komoditas unggulan untuk - Perwujudan Sulawesi Tenggara dengan pertumbuhan tinggi, pendapatan per kapita tinggi (high income). - Penerapan ekonomi biru, ekonomi hijau, dan bioekonomi berkelanjutan. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 V-4 VISI MISI ARAH KEBIJAKAN 2025-2029 2030-2034 2035-2039 2040-2045

(1)(2) (3) (4) (5) (6) informasi dan komunikasi dalam pengelolaan komoditas ungulan. - Peningkatan produktivitas tenaga kerja. - Afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja di bidang pertambangan, industri pengolahan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata. - Penerapan ekonomi hijau, ekonomi biru, dan bioekonomi. - Pembangunan perkotaan dan optimalisasi pusat- pusat pertumbuhan baru yang berkelanjutan sesuai karakteristik wilayah. - Pemenuhan akses digital di seluruh wilayah. - Penguatan sektor pertanian dan perkebunan dan pengembangan industri pengolahan. - Penguatan UMKM melalui peningkatan kapasitas SDM, dukungan permodalan, dan penguatan pada rantai nilai industri domestik dan global. - Pemanfaatan teknologi digital yang semakin luas dan masif diberbagai aspek kehidupan, penguatan riset dan inovasi digital. - Pengembangan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan. - Peningkatan kualitas layanan UMKM dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. - Peningkatan nilai tambah komoditi unggulan. - Mendorong peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. - Peningkatan kualitas pelayanan energi listrik. - Peningkatan kapasitas layanan digital. memenuhi standar pasar global. - Pengembangan perkotaan yang medern. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 V-5 VISI MISI ARAH KEBIJAKAN 2025-2029 2030-2034 2035-2039 2040-2045
(1)(2) (3) (4) (5) (6) - Mendorong serapan tenaga kerja lokal pada Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus, dan kawasan strategis lainnya dan penyediaan perumahan layan dan terjangkau untuk pekerja. - Pemenuhan pelayanan energi listrik secara merata dan mendorong mendorong penggunaan energi terbarukan, serta mendorong pengembangan sistem jaringan kelistrikan di seluruh wilayah.

3.Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan - Perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, penataan regulasi, peningkatan kualitas ASN berbasis sistem merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, inovasi pelayanan publik, - Terbentuknya kelembagaan yang kolaboratif, SDM ASN yang sejahtera, proporsional dan berkompeten, penyederhanaan regulasi berbasis teknologi informasi. - Terwujudnya kelembagaan yang adaptif, SDM ASN yang kompetitif dan semakin sejahtera, evaluasi regulasi berbasis teknologi informasi. - Terciptanya regulasi dan tata kelola yang berintegritas, adaptif, efektif dan efisien, serta pemerintahan moderen. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 V-6 VISI MISI ARAH KEBIJAKAN 2025-2029 2030-2034 2035-2039 2040-2045

(1)(2) (3) (4) (5) (6) digitalisasi pemerintahan, serta penguatan kapasitas masyarakat sipil.

4.Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah - Keamanan dan ketertiban masyarakat, mendorong parlemen modern, Parpol yang berbasis nilai. - Stabilitas ekonomi ditekankan pada menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor. - Menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan. - Partisipasi masyarakat yang lebih aktif melalui penciptaan ruang publik yang sehat, masyarakat yang cerdas dan berkarakter Pancasila. - Partai politik yang berintegritas dan masyarakat sipil yang partisipatif. - Pengelolaan fiskal yang adaptif terhadap goncangan perekonomian. - Masyarakat yang mandiri dan memanfaatkan ruang publik untuk berkreasi. - Partai politik yang modern dan berintegritas. - Peningkatan kapasitas fiskal dengan kelembagaan yang berintegritas dan bebas korupsi. - Perwujudan masyarakat yang bermartabat dan bebas dari budaya korupsi. - Masyarakat yang taat hukum dan penegak hukum yang berintegritas. - Demokrasi substansial dan prosedural yang mengemban amanat rakyat. - Penguatan pengelolaan fiskal.
5.Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi - Optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat. - Peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana; - Penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya - Penguatan lingkungan pendukung yang memastikan keluarga dapat menjalankan fungsinya serta menyediakan akses partisipasi yang inklusif. - Penerapan teknologi berbasis riset dan inovasi untuk mendukung ketahanan pangan, air, dan energi. - Meningkatnya manusia dan masyarakat yang tangguh dan adaptif - Mewujudkan manusia, keluarga, dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana serta mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan secara inklusif, instrumen kebijakan ekonomi hijau dan biru yang komprehensif. - Penerapan dan pengembangan teknologi untuk peningkatan - Terwujudnya manusia, keluarga, dan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana. - Memastikan setiap individu dapat hidup berkualitas, berdaya, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan secara inklusif. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 V-7 VISI MISI ARAH KEBIJAKAN 2025-2029 2030-2034 2035-2039 2040-2045

(1)(2) (3) (4) (5) (6) dukung SDA dan daya tampung lingkungan hidup. - Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan. - Akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Penurunan Emisi GRK. dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana. produktivitas dan efisiensi. - Pengurangan pencemaran lingkungan, penerapan energi bersih dan penanganan limbah yang terkelola dengan baik di perkotaan, serta integrasi sistem pangan. - Penerapan ekonomi biru, dan hijau, serta bioekonomi yang semakin optimal karena manfaatnya untuk perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat dan lingkunagn hidup. - Penurunan emisi GRK menuju pencapaian net zero emission.

6.Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan - Peningkatan pembangunan wilayah potensi unggulan daerah utamanya melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada, termasuk pemanfaatan potensi ketersediaan energi terutama dengan teknologi rendah karbon sesuai karakteristik wilayah. - Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya energi baru terbarukan hingga ke daerah terpencil. - Peningkatan konektivitas laut, udara, darat dan digital. - Percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru termasuk pusat pertumbuhan yang mendukung Pulau Sulawesi sebagai superhub ekonomi IKN dan mendorong peningkatan konektivitas laut, udara, darat dan digital. - Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya energi baru dan terbarukan. - Pengembangan kota agropolitan dan minapolitan dengan tata kelola kelembagaan yang terintegrasi. - Peningkatan konektivitas bertaraf internasional (laut dan udara). - Melanjutkan pengoptimalan pemanfaatan potensi sumber daya energi baru dan terbarukan. - Pemenuhan akses dan kualitas pelayanan dasar secara merata di seluruh wilayah dan berkeadilan untuk semua masyarakat. - Perluasan cakupan sektor yang menggunakan pendanaan non pemerintah. - Peningkatan konektivitas bertaraf internasional (laut dan udara). - Melanjutkan pengoptimalan pemanfaatan potensi sumber daya energi baru dan terbarukan. - Pemenuhan akses dan kualitas pelayanan dasar secara merata di seluruh wilayah dan berkeadilan untuk semua masyarakat. - Perluasan cakupan sektor yang menggunakan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 V-8 VISI MISI ARAH KEBIJAKAN 2025-2029 2030-2034 2035-2039 2040-2045

(1)(2) (3) (4) (5) (6) - Pengembangan pelabuhan moderen. - Pembangunan kota agropolitan dan minapolitan. - Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar lainnya) untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah. - Optimalisasi pendanaan pembangunan non pemerintah. - Percepatan peningkatan kualitas pelayanan dasar untuk menyiapkan manusia yang berdaya saing. - Optimalisasi pendanaan pembangunan non pemerintah yang sudah berkembang. pendanaan non pemerintah. - Menjaga ketersediaan infrastruktur dasar dan energi di seluruh wilayah untuk peningkatan perekonomian daerah dan pelayanan dasar yang berkualitas.

7.Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan - Fasilitasi penyediaan akses perumahan layak dan terjangkau untuk daerah kepulauan dan afirmasi. - Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum. - Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan air minum dan sanitasi yang aman - Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim - Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang). - Fasilitasi penyediaan akses perumahan layak dan terjangkau untuk daerah kepulauan dan afirmasi. - Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum. - Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan air minum dan sanitasi yang aman - Pemenuhan perumahan layak dan terjangkau untuk daerah kepulauan dan afirmasi. - Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum. - Penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan air minum dan sanitasi yang aman RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 V-9 VISI MISI ARAH KEBIJAKAN 2025-2029 2030-2034 2035-2039 2040-2045

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

8.Kesinambungan Pembangunan - Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah - Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi - Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional - Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko - Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan - Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance. - Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di Provinsi Sulawesi Tenggara - Penuntasan RDTR kab/kota serta kewenangan tata ruang laut - Pemanfaatan ALKI III di sisi wilayah Sulawesi bagian timur secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global - Peningkatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di Provinsi Sulawesi Tenggara - Pelaksanaan RDTR kab/kota serta kewenangan tata ruang laut - Perencanaan yang efektif berbasis THIS (Tematik, Holistik, Integratif, Spasial). - Perencanaan terpadu antar daerah. - Pengembangan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di Provinsi Sulawesi Tenggara - Harmonisasi RDTR kab/kota dalam pengembangan kota - Perencanaan terpadu antar daerah provinsi/kab/kota. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 V-10 5.2. Sasaran Pokok Pembangunan Tahun 2025 – 2045 5.2.1. Arah Pembangunan Tahun 2025 – 2045 Arah Pembangunan Daerah merupakan strategi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional jangka panjang yang sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah. Arah Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 disusun berpedoman pada arah pembangunan RPJPN Tahun 2025 – 2045, sebagai berikut: IE-1 Kesehatan untuk Semua IE-2 Pendidikan Berkualitas yang Merata IE-3 Perlindungan Sosial yang Adaptif IE-4 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi IE-5 Penerapan Ekonomi Hijau IE-6 Transformasi Digital IE-7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global IE-8 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi IE-9 Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif IE-10 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial IE-11 Stabilitas Ekonomi Makro IE-12 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan IE-13 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju IE-14 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif IE-15 Lingkungan Hidup Berkualitas IE-16 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan IE-17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim 5.2.2. Arah Kebijakan Transformasi Pembangunan Tahun 2025 – 2045 Arah kebijakan menggambarkan upaya transformasi penurunan dari RPJPN 2025-2045 untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional serta menggambarkan upaya transformasi yang spesifik dengan kebutuhan/karakteristik daerah dan mendukung tercapainya visi daerah. Arah kebijakan transformasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 mengacu RPJPN 2025 – 2045. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 V-11 Tabel 5.2. Arah Kebijakan Transformasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 NO RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 Transformasi Arah Kebijakan Transformasi

(1)(2) (3)

1.Transformasi Sosial 1) Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat. 2) Percepatan penanganan stunting serta percepatan eliminasi penyakit menular di daerah endemis, melalui pendekatan integrasi multisektor dan rekayasa lingkungan habitat vektor. 3) Penyediaan pelayanan kesehatan bergerak (mobile health services), khususnya untuk daerah kepulauan dengan moda yang sesuai dengan karakteristik alam. 4) Perkuatan pemenuhan tenaga medis dan kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal terutama di daerah sulit akses dan daerah afirmasi. 5) Pengembangan sistem telemedicines yang didukung oleh peningkatan cakupan jaminan sosial (kesehatan dan ketenagakerjaan). 6) Mendorong Wajib PAUD 1 tahun dan wajib sekolah 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya . 7) Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebekerjaan tinggi. 8) Mendorong percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi yang sesuai dengan potensi unggulan wilayah seperti pertanian, pertambangan, industri pengolahan hasil pertambangan, konstruksi, perkebunan, perikanan dan pariwisata. 9) Mendorong perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, serta peningkatan proporsi dosen kualifikasi Strata-3. 10) Peningkatan kualitas serta kuantitas Sumber Daya Manusia lokal yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lapangan usaha. 11) Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau daerah terpencil, penyediaan asrama siswa dan guru, dan penguatan sekolah terbuka. 12) Pembangunan ekosistem riset dan inovasi, serta ekosistem pariwisata yang berbasis digital untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 V-12 NO RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 Transformasi Arah Kebijakan Transformasi

(1)(2) (3) 13) Peningkatan pendidikan digital melalui inovasi pada berbagai kurikulum pendidikan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Internet of Things (IoT). 14) Pengentasan kemiskinan terutama pada perdesaan dan daerah afirmasi melalui perlindungan sosial adaptif dan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). 15) Perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu. 16) Peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan mengedepankan pembiayaan, SDM kesehatan, SDM ketenagakerjaan, infrastruktur, regulasi dan institusi, makro dan fiskal; serta daya saing. 17) Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran. 18) Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal antara lain melalui peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas. 19) Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial. 20) Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim. 21) Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat - setidaknya 10 persen penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 V-13 NO RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 Transformasi Arah Kebijakan Transformasi
(1)(2) (3) 22) Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah 3T. 23) Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah. 24) Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan. 25) Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan. Transformasi Ekonomi 1) Peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi industri berbasis sumber daya alam mineral, pertanian dan perikanan berikut pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya. 2) Peningkatan daya saing sektor tradisional untuk pertumbuhan berkelanjutan (sektor perikanan budidaya, perikanan tangkap, wisata bahari, dan industri kemaritiman). 3) Penumbuhan dan peningkatan kapasitas emerging sectors (bioekonomi dan bioteknologi, pendidikan dan riset, serta manajemen sumber daya). 4) Optimalisasi peran pusat-pusat pertumbuhan baru untuk pengembangan produk unggulan dalam mendukung pengembangan wilayah. 5) Peningkatan nilai tambah dan penerapan pariwisata berkelanjutan termasuk pengembangan wilayah konservasi alam sebagai sumber pertumbuhan ekonomi (eco-tourism). 6) Optimalisasi peran perdesaan dalam upaya peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif. 7) Peningkatan produktivitas BUMD. 8) Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan. 9) Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah. 10) Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air, antara lain melalui pertanian regeneratif. 11) Pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang pertambangan, industri pengolahan hasil pertambangan, perkebunan, perikanan, pertanian dan pariwisata. 12) Pengembangan kawasan perkotaan, termasuk Kota Besar (Kendari) dan Kota Sedang (Kota Baubau), yang RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 V-14 NO RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 Transformasi Arah Kebijakan Transformasi
(1)(2) (3) terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tamping. 13) Penguatan sektor pertanian, peningkatan produktivitas sektor perkebunan, serta pengembangan industri pengolahan sebagai penunjang ekonomi pembangunan IKN. 14) Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi. 15) Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha. 16) Optimalisasi pemanfaatan KI Konawe sebagai wadah industri pengolahan dalam mendukung perekonomian provinsi. 17) Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di KI, KEK, dan kawasan strategis lainnya, khususnya untuk pekerja. 18) Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan. 19) Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan. 20) Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 V-15 NO RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 Transformasi Arah Kebijakan Transformasi
(1)(2) (3) informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran). (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan 1) Optimasi dan harmonisasi regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah. 2) Peningkatan penataan keuangan daerah untuk mewujudkan good governance dan kemandirian fiskal, serta penguatan stabilitas pertahanan dan keamanan di Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya di kawasan perbatasan. 3) Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. 4) Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat. 5) Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah. 6) Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital. 7) Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi. 8) transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital. 9) Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi. 10) Penguatan integritas partai politik. Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah 1) Peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal di Provinsi Sulawesi Tenggara. 2) Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 V-16 NO RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 Transformasi Arah Kebijakan Transformasi
(1)(2) (3) daerah (PDRD), aset daerah, pemanfaatan pembiayaan alternatif, dan Transfer ke Daerah (TKD). 3) Penguatan pengendalian inflasi daerah. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi 1) Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama. 2) Penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat, preservasi budaya dan penguatan kearifan lokal, dan pengembangan pendidikan karakter sejak dini untuk mengurangi masalah sosial seperti perkawinan anak. 3) Diversifikasi pangan termasuk untuk meningkatkan derajat kesehatan. 4) Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana. 5) Penguatan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah. 6) Penguatan efektivitas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). 7) Penguatan manajemen bencana, mencakup mitigasi struktural dan nonstruktural, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta adaptasi perubahan iklim (penggenangan pesisir) dan pemulihan terhadap bencana. 8) Pengelolaan reklamasi dan kegiatan pasca tambang. 9) Pembangunan infrastruktur tanggap bencana berbasis lingkungan. 10) Pemanfaatan dan penguatan teknologi berbasis tanggap bencana. 11) Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. 12) Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang. 13) Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. 14) Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 V-17 NO RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 Transformasi Arah Kebijakan Transformasi
(1)(2) (3) 15) Pembangunan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air sehari-hari masyarakat. 16) Pengembangan dan pengelolaan irigasi untuk menunjang sawah beririgasi produktif eksisting. 17) Pengembangan natural based solution untuk pengendalian banjir seperti perkuatan tanggul alami di sungai. 18) Pengembangan Flood Forecasting Warning System. 19) Perlindungan pulau-pulau kecil dari risiko abrasi. 20) Penguatan upaya pengelolaan dan mempertahankan ekosistem alami berupa kawasan konservasi untuk menjaga keberadaan hutan alam dan bakau serta menjaga luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitas spesies yang dilindungi di antaranya anoa dan babi rusa. 21) Peningkatan kapasitas SDM petani dalam menerapkan pertanian cerdas iklim. 22) Penerapan teknologi climate smart agriculture melalui penyediaan bibit berkualitas. 23) Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang dipengaruhi oleh iklim. 24) Pewujudan pencegahan, penurunan, dan pengendalian penyakit serta masalah kesehatan akibat perubahan iklim. 25) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir. Implementasi Transformasi 1) Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di Provinsi Sulawesi Tenggara. 2) Penuntasan RDTR kab/kota serta kewenangan tata ruang laut. 3) Peningkatan pelaksanaan reforma agraria. 4) Pengembangan Pelabuhan Kendari (Sulawesi Tenggara) sebagai hub komoditas untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia Pemanfaatan ALKI III di sisi wilayah Sulawesi bagian timur secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global. 5) Pengembangan konektivitas feeder angkutan laut termasuk melalui pembangunan infrastruktur dan sarana kapal RoRo (Roll-On/Roll-Off) angkutan barang sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh Wilayah Sulawesi. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 V-18 NO RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 Transformasi Arah Kebijakan Transformasi
(1)(2) (3) 6) Pengembangan Bandara Udara Haluoleo di Kabupaten Konawe Selatan sebagai integrasi pengembangan wilayah dan seaplane untuk mendukung aksesibilitas dan pariwisata. 7) Penyelesaian Trans Sulawesi serta pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan daerah pada koridor utama untuk mendukung integrasi rantai pasok domestik (menghubungkan kawasan ekonomi dan pelabuhan/bandara). 8) Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal pada Kota Besar (Kendari) dan Kota Sedang Kota Baubau) yang andal serta modern dalam melayani mobilitas penumpang. 9) Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim. 10) Optimalisasi lahan untuk penyediaan hunian vertikal (sewa dan milik) yang terpadu dengan layanan dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik. 11) Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh. 12) Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan. 13) Fasilitasi penyediaan akses perumahan layak dan terjangkau untuk daerah kepulauan dan afirmasi. 14) Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan. 15) Tersedianya lembaga pelaksana penyelenggara SPAM yang berkinerja baik dan optimal. 16) Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum. 17) Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah. 18) Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan air minum dan sanitasi yang aman. 19) Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 V-19 NO RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 Transformasi Arah Kebijakan Transformasi
(1)(2) (3) terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang). 20) Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah. 21) Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi. 22) Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional. 23) Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko. 24) Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. 25) Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance. RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 V-20 5.2.3. Indikator Utama Pembangunan Tahun 2025 – 2045 Indikator Utama Pembangunan Daerah merupakan alat ukur untuk melihat pencapaian dari tujuan pembangunan daerah serta kontribusi terhadap tujuan pembangunan nasional jangka panjang. Indikator Utama Pembangunan Daerah harus berjumlah 45 (empat puluh lima) sama dengan RPJP Nasional Tahun 2025-2045. Tabel 5.3. Sasaran Pokok dan Indikator Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Misi Arah Pembangunan (IE) IUP RPJPN IUP RPJPD Sasaran Pokok Indikator Target Nasional Indikator Target Daerah 2025 2045 2025 2045
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1.Mewujudkan Transformasi Sosial melalui Pembangunan Manusia yang Cerdas, Sehat, Kreatif, Unggul, dan Berdaya Saing. IE-1 Kesehatan untuk Semua 1) Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) 74,4 80,0 1) Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) 72,86 78,34 Terpenuhinya pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial 2) Kesehatan Ibu dan Anak: 2) Kesehatan Ibu dan Anak: a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) 115 16 a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) 149 19 b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) 13,5 5,0 b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) 26,1 6,6 3) Insidensi Turberkolis (per 100.000 penduduk) 274 76 3) Penanganan Tuberkulosis: 4) Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional (%) 98,0 99,5 a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)* 71 95 b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)* 90,06 98 4) Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%) 98 99.5 IE-2 5) Hasil pembelajaran 5) Hasil pembelajaran RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 V-21 Misi Arah Pembangunan (IE) IUP RPJPN IUP RPJPD Sasaran Pokok Indikator Target Nasional Indikator Target Daerah 2025 2045 2025 2045

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Pendidikan Berkualitas yang Merata a) Rata-rata nilai PISA 396 485 a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*: i) Membaca 404 490 i) Literasi Membaca 5,88 -11,76 70,59 ii) Matematika 416 487 ii) Numerasi 0,00 – 5,88 58,82 – 64,71 b) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) 9,46 12,0 b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*: c) Harapan lama sekolah 13,37 14,81 i) Literasi Membaca 25,20 – 27,20 65,16 - 67,16 6) Angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan tinggi (%) 33,94 60,00 ii) Numerasi 20,41 – 22,41 60,35 – 62,35 7) Presentasi pekerjaan lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja dibidang keahlian menengah tinggi (%) 61,87 75,00 c) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) 9,99 12,66 - 12,69 d) Harapan Lama Sekolah (tahun) 13,97 - 13,98 15,45 - 15,53 6) Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)* 15,95 15,95 - 18,36 7) Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) 73,54 85 IE-3 Perlindungan Sosial yang Adaptif 8) Tingkat kemiskinan (%) 6,0-7,0 0,5-0,8 8) Tingkat Kemiskinan (%) 10,04-10,54 0,44-0,94 RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 V-22 Misi Arah Pembangunan (IE) IUP RPJPN IUP RPJPD Sasaran Pokok Indikator Target Nasional Indikator Target Daerah 2025 2045 2025 2045
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 9) Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%) 44,1 99,5 9) Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%) 32,46 78,92 10) Persentasi penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%) 20,0 60,0 10) Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%) 15 45

2.Mewujudkan Transformasi Ekonomi melalui Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. IE-4 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi 11) Rasio PDB industry pengolahan (%) 20,8 28,0 11) Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) 8,94 – 9,53 13,51-14,40 Meningkatnya daya saing daerah melalui Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi 12) Pengembangan Pariwisata 12) Pengembangan Pariwisata a) Rasio PDB Pariwisata (%) 4,5 8,0 a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)* 0,56 1,04 b) Devisa Pariwisata (Milliar US Dollar) 18,0 100 b) Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)* 2,36 7,08 13) Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%) 13) Kontribusi sektor2 pembentuk Ekonomi Kreatif terhadap PDB : 14) 7,9 110 a) Kontribusi penyedia makan minum 0,345 0,381 15) b) Kontribusi industri makanan minuman 1,869 2,065 16) c) Kontribusi industry tekstil dan pakain jadi 0,030 0,033 14) Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN 14) Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD a) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%) 1,3 (2019) 5,0 a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%) 9,58 12,13 Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%) 0,54 1,22 RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 V-23 Misi Arah Pembangunan (IE) IUP RPJPN IUP RPJPD Sasaran Pokok Indikator Target Nasional Indikator Target Daerah 2025 2045 2025 2045

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) b) Rasio kewirausahaan (%) 2,9 (Aug 2022) 8,0 b) Rasio Kewirausahaan Daerah (%) 3,32 8,68 c) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%) 1,1 (2021) 10,0 c) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%) 0,59 3,61 d) Return of Asset (ROA) BUMN (%) 3,4 5,6 d) Return on Aset (ROA) BUMD (%)* 2,83 5,51 15) Tingkat pengangguran terbuka (%) 5,0 4,0 15) Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik : 16) - Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 2,54-3,04 1,91 – 2,92 17) - Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) 41 75 16) Tingkat partisipasi Angkatan kerja perempuan (%) 55,4 70,0 16) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) 56,24 73,4 17) Tingkat penguasaan IPTEK 17) Proporsi anggaran iptek dan inovasi terhadap APBD 0,018 0,0465 a) Pengeluaran iptek dan inovasi (% PDB) 0,28 (2020) 2,2-2,3 b) Peringkat Index Inovasi Global (peringkat) 75 (2022) 30 besar IE-5 Penerapan Ekonomi Hijau 17) Tingkat penerapan ekonomi hijau 18) Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau Terwujudnya ekonomi hijau dan transformasi digital a) Indeks ekonomi hijau (%) 70,80 90,65 a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah 80,80 88,54 b) Porsi EBT dalam bauran energi primer (%) 20 70 b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%) 15,92 78,54 IE-6 Transformasi Digital 19) Indeks daya saing digital ditingkat global (peringkat) 51 20 besar 19) Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi* 5,82 7,5 IE-7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global 20) Biaya logistic (% PDB) 16,9
(2019)9,0 20) Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi* 7,91 5,01 Terwujudnya integrasi ekonomi domestik dan global 21) Pembentukan modal tetap bruto (% PDB) 29,8 27,2 21) Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) 36,29 37,29 RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 V-24 Misi Arah Pembangunan (IE) IUP RPJPN IUP RPJPD Sasaran Pokok Indikator Target Nasional Indikator Target Daerah 2025 2045 2025 2045
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 22) Ekspor barang dan jasa (% PDB) 26,0 40,0 22) Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) 41,42 67,52 IE-8 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi 23) Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan 23) Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan Terwujudnya perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi a) Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%) 44,58 48,92 a) Indeks Kota Berkelanjutan (Kendari) 65,05 69,25 b) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%) 64 100 b) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%) 81 100 c) Persentase Desa Mandiri (%) c) Persentase Desa Mandiri (%) 0,00 3.09

3.Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Inovatif. IE-9 Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif 24) Indeks materi hukum 0,25 0,49 24) Indeks Reformasi Hukum* 70 100 Terciptanya Regulasi dan Tata Kelola yang berintegritas dan adaptif 25) Indeks system pemerintahan berbasis elektronik 2,34 5,0 25) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2,6 5 26) Indeks pelayanan publik 3,87 5,0 26) Indeks Pelayanan Publik 3,57 5 27) Anti Korupsi 27) Indeks Integritas Nasional 72,53 87,38 1) Indeks integritas nasional 71,94

(2022)96,98 2) Indeks persepsi korupsi 34 60

4.Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah. IE-10 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial 28) Indeks pembangunan hukum 0,60

(2021)0,84 28) Persentase Capain Pelaksaan hasil Ham 65 85 Terwujudnya hukum yang berkeadilan, keamanan nasional, demokrasi, stabilitas ekonomi makro, serta ketangguhan diplomasi yang berdaya gentar 29) Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%) 62,8
(2020)80,0 29) Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%) 70,08 87,46 30) Indeks demokrasi Indonesia Sedang (60-80) Tinggi (>80) 30) Indeks Demokrasi Indonesia Tinggi Tinggi IE-11 Stabilitas Ekonomi Makro 31) Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) 10,0-12,0 18,0-20,0 31) Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) 0,91 4,4 32) Tingkat Inflasi (%) 2,5 + 1 2,0 + 1 32) Tingkat Inflasi (%) 2,5-3,5 0,9 – 3,0 RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 V-25 Misi Arah Pembangunan (IE) IUP RPJPN IUP RPJPD Sasaran Pokok Indikator Target Nasional Indikator Target Daerah 2025 2045 2025 2045
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 33) Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan 66,9 200 33) Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan a) Aset perbankan/PDB (%) 7,6 60 a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) * 21,4 73,6 b) Aset dana pensiun/PDB (%) 9,1 20 b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%) 0,19 4,91 c) Aset asuransi/PDB (%) 57,8 120 c) Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan* 754.891,36 3.949.307,9 d) Kapitalisasi pasar modal/PDB (%) 37,8 80-90 d) Total Kredit/PDRB (%) 22,5 71,5 34) Inklusi Keuangan (%) 91 98 34) Inklusi Keuangan (%) 90,64 98,9 IE-12 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan 35) Asia Power Index (Diplomatic Influence) 60,4 (2023) 75,0-80,0 35) Jumlah Kerjasama provinsi 5 8 36) Asia Power Index (Military Capability): Disesuaikan dengan karakteristik daerah, dalam rumpun Arah Pembangunan (IE) yang sama 14,16 (2023) 45,00 36) Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan 90 100

5.Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi. IE-13 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju 37) Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) 55,57* 68,15 37) Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) 56,22 - 56,32 64,78 - 65,73 Terwujudnya kehidupan beragama maslahat dan berkebudayaan maju38) Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 75,19* 84,20 38) Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 76,23 - 76,27 83,6 - 84* IE-14 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif 39) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga 58,49 (2022) 80,00 39) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga 70,19 75,24 – 75,26 Terciptanya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif 40) Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 0,459 (2025) 0,15 40) Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 0,467-0,464 0,227-0,196 IE-15 41) Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 0,35 (2020) 0,70 41) Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 0,531 0,626 Terwujudnya lingkungan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 V-26 Misi Arah Pembangunan (IE) IUP RPJPN IUP RPJPD Sasaran Pokok Indikator Target Nasional Indikator Target Daerah 2025 2045 2025 2045

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Lingkungan Hidup Berkualitas 42) Kualitas Lingkungan Hidup 42) Kualitas Lingkungan Hidup hidup berkualitas, Berketahanan Energi, Air, Kemandirian dan tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim a) Indeks kualitas lingkungan hidup 72,42 (2022) 76,12 a) Indeks kualitas lingkungan hidup daerah 82,39 88,68 b) Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%) 12,5 70,0 b) Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%) 1,93 50 c) Timbulan sampah terolah difasilitasi pengolahan sampah (%) 15 (13% terdaur ulang) 90 (35% terdaur ulang) c) Pengelolaan Sampah - Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) 5 85 - Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)* 31 100 IE-16 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan 43) Ketahanan energi, air, dan pangan 43) Ketahanan energi, air, dan pangan a) Ketahanan Energi a) Ketahanan Energi : - Indeks ketahanan energi 6,61 8,24 - Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)* 532 4640 - Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)* 189 200 b) Prevalensi ketidak cukupan pangan (%) 6,2 2,1 b) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%) 9,42 0,66 c) Ketahanan air : c) Ketahanan Air : - Kapasitas tampungan air per kapita (m3/kapita) 63,45 200 - Kapasitas Air Baku (m3/detik)* 0,47 4,00 - Akses rumah tangga perkotaan terhadap 39 100 - Akses Rumah Tangga Perkotaan 31,77 100 RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2045 V-27 Misi Arah Pembangunan (IE) IUP RPJPN IUP RPJPD Sasaran Pokok Indikator Target Nasional Indikator Target Daerah 2025 2045 2025 2045
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) air siap minum perpipaan (%) terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) IE-17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim 44) Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB (%) 0,14 0,11 44) Indeks Risiko Bencana (IRB)* 171,32 145,90-124,09 45) Presentasi penurunan emisi GRK (%) 45) Persentase Penurunan Emisi GRK (%) : a) Kumulatif 28,12 51,51 a) Kumulatif 9,73 35,11 b) Tahunan 32,65 80,89 c) Tahunan 16,69 73,94

6.Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang Konektivitas Antarwilayah
7.Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
8.Mewujudkan Pembangunan yang Berkesinambungan