DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Agustus 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa Ketentuan dalam Perda No. 1 Tahun 2012 diubah sebagai berikut : Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka 8, angka 9 dan angka 10 dihapus, Ketentuan bab II Pasal 2 ayat (2) huruf c dihapus, Ketentuan Bab V Pasal 15, Pasal 16, PAsal 17, PAsal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 dihapus, Lampiran III dihapus

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi .Jasa Umum dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai keputusan Menteri, Dalam Negeri Nomor 188.34-4664 Tahun 2016 dengan pertimbangan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya kewenangan penyelenggaraan Tera dan Tera ulang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Menimbang GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ~ ESA PERUBAHAN ATAS PERATURAN i>AERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM TENTANG PERATURAN DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA NOMOR : 6 TAHUN 2017 r;tJBERI~URSULAWESI TENG~}A..RA c Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Mengingat

6.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara N omor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 1).
5.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ten tang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah .diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas · Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); NegaraDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang . Nomor 47 Prp.Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 1964 ten tangTahun2. Undang-Undang Nomor 13
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat c . '
3.Ketentuan Bab V Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 di hapus;
4.Ketentuan pada Lampiran III di hapus. Pasal 2 ( 1) Obyek Retribusi jasa Umum adalah Pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kernanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

(2)Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari :
1. a.Retribusi pelayanan kesehatan;
2. b.Retribusi penggantian biaya cetak peta.
(3)Retnbusi sebagaiman dimaksud pada ayat (2) digolongkan sebagai Retribusi jasa Umum. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH P~OVINSISULAWESITENGGARA dan GUBERNURSULAWESITENGGARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1.Bab. l Ketentuan umum Pasal 1 angka 8, angka 9 dan angka 10 dihapus;
2.Ketentuan Bab II Pasal 2 ayat (2) huruf c di ha.pus sehingga Pasal 2 selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Dengan Persetujuan Bersama Menetapkan c c NOREG PERATURAN DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA (6/ 170/2017) LEMBARAN DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR b i LUKMAN ABUNAWAS SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA, ~ Diundangkan di Kendari pada tanggal ?:, I - cJ - 201 7 f H. M SALEH LASATA r- Ditetapkan di Kenda r i I :ada tanggal :3> 1 - B - 201 7 'v\-!lt. GUBE R SULAWESI TE GARA Pasal II Peraturan Daerah mi rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerin tahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. 0

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010