DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Neraca; d. Laporan Operasional; e. Laporan Arus Kas; f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; -2

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pan demi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau Dal am Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan /atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 -3 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 I 9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Lembaran Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 Nomor 1); 1 1 . Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Nomor 1 ); -4 1 2 . Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Nomor 6 );
13.Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah Tahun anggaran 2024 (Serita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Nomor 1 );
14.Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Serita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Nomor 20 ). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA dan GUBERNUR SULA WES! TENGGARA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; -5
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.Laporan Arus Kas;
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. g.Catatan Atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilampiri dengan dokumen pendukung yang memuat :
1. a.Rekapitulasi realisasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan daerah dan fungi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
2. b.Rekapitulasi realisasi Belanja Daerah untuk pemenuhan belanja wajib yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan (mandatory spending);
3. c.Rekapitulasi realisasi Belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
4. d.Ringkasan realisasi penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
5. e.Rekapitulasi realisasi Belanja Daerah untuk Penggunaan Produk Dalam Negeri;
6. f.Relaisasi Belanja Daerah untuk sinkronisasi Program Priorotas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
7. g.Realisasi Belanja Daerah untuk sinkronisasi Program Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;
8. h.Rekapitulasi realisasi Belanja Daerah untuk percepatan penurunan stunting;
  1. 1.Rekapitulasi realisasi Belanja Daerah dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim;
9. j.Rekapitulasi laporan realisasi belanja pengadaan barang/jasa melalui E-Purchasing; dan
10. k.Rekapitulasi realisasi belanja menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

a.Pendapatan
b.Belanja
c.Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Rp. 4.918.052.847.660,94 Rp. 4.776.494.108.621,00 Surplus/Defisit Rp. 141.558.739.039,94 Rp. 258.939.966.631,94 Rp. 327.502.199.080,00 Pembiayaan Netto Rp. (68.562.232.448,06) Pasal 3 Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 411.215.273.810,06 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Pendapatan Setelah Rp. 5.329.268.121.471,00 Perubahan
2. 2.Realisasi Rp. 4.918.052.847.660,94 Selisih Rp 411.215.273.810,06 Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 479.619.956.665,00 dengan rincian sebagai berikut: 1 . Anggaran Belanja Setelah Perubahan
3. 2.Realisasi Rp. 5.256.114.065.286,00 Rp. 4. 776.494.108.621,00 Selisih Rp. 479.619.956.665,00
b.Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp. (68.404.682.854,94) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Surplus/Defisit setelah perubahan
2. 2.Realisasi Rp. Rp. 73.154.056.185,00 141.558. 739.039,94 Selisih Rp. (68.404.682.854,94)
c.Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Anggaran Penerimaan pembiayaan setelah perubahan
1. 2.Realisasi Rp. Rp. 263.048.142.895,00 258.939.966.631,94 Selisih Rp. 4.108.176.263,06 4.108.176.263,06 dengan rincian sebagai berikut:Rp. 1.
d.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 8. 700.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
2. 2.Realisasi -8 Rp. Rp. 336.202.199.080,00 327.502.199.080,00 Selisih Rp. 8.700.000.000,00
e.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. (8.700.000.000,37) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan
2. 2.Realisasi Rp. (73.154.056.185,00) Rp. (68.562.232.448,06) Selisih Rp. (4.591.823.736,94)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

1.SAL (awal) Rp. 263.048.142.895,37
2.Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Rp. 258.939.966.631,94 Berjalan Sub Total Rp. 4.108.176.263,43
3.Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Rp. 72.996.506.591,88 Anggaran (SILPA/SIKPA) Sub Total Rp. 77.104.682.855,31
4.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp. {4.108.176.263,43) -9
5.Lain-lain Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 72.996.506.591,88

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2024 sebagai berikut: 1 . Jumlah aset

2.Jumlah kewajiban
3.Jumlah ekuitas Rp. Rp. Rp. 14.805.561.100.253,80 901.744.790.936,20 13.903.816.309.317,60

Pasal 6

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.Pendapatan - LO Rp. 4.601.090.734.176,3 l
b.Beban Rp. 4.583.313.624.347,48 C. Surplus/Defisit Operasional Rp. 17.777.109.828,83
d.Surplus/Defisit Non Operasional Rp. 8.733.779.709,82
e.Beban Luar Biasa Rp.
f.Surplus/Defisit - LO Rp. 26.510.889.538,65

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat {l) huruf e untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.Saldo awal kas di BUD dan Bendahara per 1 Januari 2024
b.Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 275.302.074.295,94 Rp. l.071.173.548.776,94 -10
c.Arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan
d.Arus kas dari aktivitas pendanaan
e.Arus kas dari aktivitas transitoris
f.Saldo akhir Kas di BUD dan Bendahara per 3 1 Desember 2024
g.Saldo akhir Kas di BUD
h.Kas di Bendahara Penerimaan
1. 1.Kas di Bendahara Pengeluaran J. Kas di Bendahara BLUD
k.Kas di Bendahara BOS I. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
m.Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2024 Rp. (929.614.809. 737,00) Rp. (327.502.199.080,00) Rp. (15.125.599.652,00) Rp. 73.673.260.594,88 Rp. 33.858.878.480,40 Rp. 54.124.000,00 Rp. Rp. 39.217.329.159,48 Rp. 5 1 7 . 1 8 3 . 9 5 1 , 0 0 Rp. 25. 745.004,00 Rp. 73.673.260.594,88 103.254.154.455,26 (7 .077 .926.266,00) (70.837.356.184,00) 13.903.816.309.317,60
a.Ekuitas Awai Rp.
b.Surplus/Defisit - LO Rp. C. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar: Rp.
d.Koreksi Ekuitas Aset Lancar Rp.
e.Koreksi Ekuitas Aset Tetap Rp.
f.Koreksi Ekuitas Kewajiban Jangka Pendek Rp.
g.Ekuitas Akhir Rp.

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruff untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut: 13.851.966.54 7.773,70 26.510.889.538,65 - I 1 -

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

a.Lampiran I Lampiran 1. 1 Lampiran 1.2 Lampiran 1.3 Lampiran 1.4
b.Lampiran II C. Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Ringkasan APBD yang diklasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan; Reincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut Urusan Pemerintahn Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca; menurut kelompok dan jenis
f.Lampiran VI
g.Lampiran Vil
h.Lampiran VIII ]. Lampiran IX J. Lampiran X
k.Lampiran XI I. Lampiran XII
m.Lampiran Xlll
n.Lampiran XlV
1. 0.Lampiran XV
p.Lampiran XVI
q.Lampiran XVII
r.Lampiran xvm
s.Lampiran XIX
t.Lampiran XX -12 Laporan Arus Kas; Catatan Atas Laporan Keuangan; Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Dana Penyisihan Dana Bergulir; Daftar Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemerintah Daerah; Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan; Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Kewajiban Jangka Pendek; Daftar Kewajiban Jangka Panjang; Daftar Sub Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2024 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah terdiri atas: Lampiran XX . 1 Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Lampiran XX.2 Daerah/Perusahaan Daerah; Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. - 1 3 Pasal 1 1 Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Ditetapkan di Kendari pada tanggal 3 - 1 0 - 2 0 2 5 GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, ttd ANDISUMANGERUKKA Diundangkan di Kendari pada tanggal 3 - 1 0 - 2025 SEKRETARIS DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA, ttd ASRUN LIO LEMBARAN DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA TAHUN 2025 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA (3-128/2025) Salinan sesuai dengan aslinya /$>Kepala Bir¢ tukum, S [S ( l f%

l.• I '+. s/ SYAFRIL, SH., M.Hum - NIP . 19710929 199603 1 001. .

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…