DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai semua kegiatan untuk menghasilkan produk dan/ atau menyelenggarakan jasa yang berkaitan dengan Pengelolaan dan Pengembangan Tanaman Komoditas Unggulan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa daerah Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki peran penting dan strategis dalam menghidupkan eksistensi petani dan perlindungan varietas tanaman komoditas unggulan dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
b.bahwa guna memajukan potensi tanaman komoditas unggulan daerah provinsi, perlu dilakukan pengelolaan dan pengembangan dengan berpedoman kepada asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dengan pengelolaan dan Pengembangan Komoditas Tanaman Unggulan di Provinsi Sulawesi Tenggara;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengembangan Komoditas Tanaman Unggulan; 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peratu ran Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); -2
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pen eta pan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6638); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemyelenggaraan Bidang Pertanian (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk -3 Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVJNSI SULA WES! TENGGARA dan GUBERNUR SULAWESI TENGGARA MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN KOMODITAS UNGGULAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.

2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubemur adalah Gubemur Provinsi Sulawesi Tenggara.
4.Pengelolaan dan Pengembangan Tanaman Komoditas Unggulan adalah sistem pemanfaatan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik.
5.Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/ atau petemakan dalam suatu agroekosistem.
6.Tanaman adalah sumber daya alam nabati yang telah dibudidayakan mencakup tanaman semusim dan tahunan berupa komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.
7.Perwilayahan Komoditas Unggulan adalah suatu kawasan yang ditetapkan sebagai wilayah untuk pengelolaan dan Pengambangan Komoditas Unggulan.
8.Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah dan segenap yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
9.Sumber Daya Genetik adalah material genetik yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau jasad renik yang mengandung unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang mempunyai nilai nyata maupun potensial.
10.Pemuliaan Tanaman adalah rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemumian jenis dan/ atau Varietas yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan/ atau Varietas baru yang lebih baik. 1 1 . Benih Tanaman adalah bagian Tanaman beru pa biji yang dipergunakan sebagai bahan tanam
12.Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk Tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.
13.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat Benih setelah melalui pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan
14.Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.
15.Eradikasi adalah tindakan pemusnahan terhadap Tanaman, Organisme Pengganggu Tumbuhan, hewan, dan benda lain yang menyebabkan tersebamya Organisme Pengganggu Tumbuhan serta hama dan penyakit hewan di lokasi tertentu.
16.Sarana Produksi Pengelolaan dan Pengembangan Tanaman Komoditas Unggulan, yang selanjutnya disebut Sarana Produksi adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan/atau bahan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produksi Pengelolaan dan Pengembangan Tanaman Komoditas Unggulan. 1 7. Prasarana Pengelolaan dan Pengembangan Tanaman Komoditas Unggulan adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang utama dan pendukung kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Tanaman Komoditas Unggulan.
18.Pupuk adalah bahan kimia, bahan organik, atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan Pertanian secara Jangsung atau tidak langsung.
19.Usaha Pengelolaan dan Pengembangan Tanaman Komoditas Unggulan adalah semua kegiatan untuk menghasilkan produk dan/ atau menyelenggarakan jasa yang berkaitan dengan Pengelolaan dan Pengembangan Tanaman Komoditas Unggulan.
20.Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/ atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Tanaman pangan, hortikultura, dan/atau perkebunan. 2 1 . Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
22.Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia. -5
23.Perbenihan adalah kegiatan memperoleh Benih bermutu untuk pengembangan Pengelolaan dan Pengembangan Tanaman Komoditas Unggulan yang dilakukan melalui kegiatan penemuan Varietas unggul dan/ atau introduksi dari luar negeri.
24.Penanaman adalah kegiatan menanamkan benih pada tanaman yang berupa lahan atau media tumbuh tanaman.
25.Panen adalah kegiatan memungut hasil Pengelolaan dan Pengembangan Tanaman Komoditas Unggulan.

BAB II

TANAMAN KOMODITAS UNGGULAN

Pasal 2

Tanaman komoditas unggulan meliputi:

a.komoditas unggulan tanaman pangan yaitu padi, jagung, singkong dan kedelai;
b.komoditas unggulan tanaman perkebunan yaitu kelapa, kelapa sawit, kopi, kakao, jambu mete, Pala, cengkeh, lada, tebu dan sagu; dan
c.komoditas unggulan tanaman hortikultura meliputi sayuran dan buah-buahan.

Pasal 3

(1)Tanaman komoditas unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diedarkan di wilayah kab/kota.
(2)Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Gubemur.

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 4

memfasilitasi kelembagaan dan dan (I) Pemerintah Daerah mendorong terbentuknya kelembagaan Petani ekonomi Petani.

(2)Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.kelompok tani;
2. b.gabungan kelompok tani;
3. c.asosiasi komoditas pertanian; dan
4. d.dewan komoditas pertanian nasional.
(3)Kelembagaan ekonomi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa badan usaha milik Petani.
(4)Kelembagaan Petani dan kelembagaan ekonomi Petani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -6

BAB IV

PENYELENGGARAAN, PERENCANAAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KOMODITAS UNGGULAN

Pasal 5

( I ) Penyelenggeraan Pengelolaan dan Pengembangan Komoditas Unggulan merupakan bagian integral dari semua tahapan dalam perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah, dan perencanaan pembangunan sektoral yang dilakukan secara berkelanjutan.

(2)Pengelolaan dan Pengembangan Komoditas Tanaman Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Pasal 6

( I ) Perencanaan Pengelolaan dan Pengembangan Tanaman Komoditas Unggulan ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana tahunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Perencanaan Pengelolaan dan Pengembangan Tanaman Komoditas Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek:
1. a.sumber daya manusia;
2. b.sumber daya alam;
3. c.sarana dan prasarana produksi;
4. d.sasaran produksi dan konsumsi;
5. e.kawasan Pengelolaan dan Pengembangan Tanaman Komoditas Unggulan;
6. f.pembiayaan, penjaminan, dan penanaman modal;
7. g.identifikasi persoalan pasar;
8. h.penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  1. 1.pengidentifikasian komoditas unggul nasional dan lokal; dan j . produksi Pengelolaan dan Pengembangan Tanaman Komoditas Unggulan tertentu berdasarkan kepentingan nasional.
(3)Dalam hal melakukan perencanaan Pengelolaan dan Pengembangan Tanaman Komoditas Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
1. a.pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi;
2. b.daya dukung sumber daya alam, iklirn, dan lingkungan;
3. c.rencana pembangunan nasional dan daerah;
4. d.rencana tata ruang wilayah;
5. e.pertumbuhan ekonomi dan produktivitas;
6. f.kebutuhan sarana dan prasarana Pengelolaan dan Pengembangan Tanaman Komoditas Unggulan;
7. g.kebutuhan teknis, ekonomis, dan kelembagaan;
8. h.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  1. 1.kepentingan masyarakat.

Pasal 7

( 1) Perencanaan Pengelolaan dan Pengembangan Tanaman Komoditas Unggulan dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan Daerah serta kebutuhan dan usulan kabupaten/kota.

(2)Perencanaan Pengelolaan dan Pengembangan Tanaman Komoditas Unggulan diwujudkan dalam bentuk rencana Pengelolaan dan Pengembangan Tanaman Komoditas Unggulan, yang terdiri atas:
1. a.rencana Pengelolaan dan Pengembangan Tanaman Komoditas Unggulan nasional;
2. b.rencana Pengelolaan dan Pengembangan Tanaman Komoditas Unggulan provinsi; dan
3. c.rencana Pengelolaan dan Pengembangan Tanaman Komoditas Unggulan kabupaten/ kota.

Pasal 8

( 1) Rencana Pengelolaan dan Pengembangan Tanaman Komoditas Unggulan Daerah menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan Pengelolaan dan Pengembangan Tanaman Komoditas Unggulan di tingkat Kabupaten/ Kota.

(2)Petani memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan jenis tanaman dan pembudidayaannya dalam Pengelolaan dan Pengembangan Tanaman Komoditas Unggulan.
(3)Dalam menentukan pilihan jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin pelaksanaan dalam hal:
1. a.penyiapan ketersediaan benih;
2. b.sarana produksi;
3. c.panen,pascapanen;dan
4. d.adanyajaminan harga komoditas pertanian. - 8

BAB V

PENGGUNAAN, KRITERIA DAN ALIH FUNGSI LAHAN PENGGUNAAN LAHAN

Pasal 9

Penggunaan Lahan komoditas unggulan diarahkan untuk mendorong perlindungan Jahan secara berkelanjutan.

Pasal 10

(1)Lahan Pengelolaan dan Pengembangan Tanaman Komoditas Unggulan terdiri atas Lahan basah dan Lahan kering yang menggunakan tanah dan/atau media tanam lainnya.
(2)Keberadaan Lahan Pengelolaan dan Pengembangan Tanaman Komoditas Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilindungi, dipelihara, dipulihkan, serta ditingkatkan fungsinya oleh Petani dan/atau Pelaku Usaha.
(3)Dalam ha! untuk kepentingan umum, Lahan Pengelolaan dan Pengembangan Tanaman Komoditas Unggulan dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pengalihfungsian Lahan Pengelolaan dan Pengembangan Tanaman Komoditas Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan syarat:
1. a.dilakukan kajian kelayakan strategis;
2. b.disusun rencana alih fungsi Lahan;
3. c.dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
4. d.disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan. Pasal 1 1 ( 1) Dalam penyelenggaraan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Tanaman Komoditas Unggulan, Petani dan/atau Pelaku Usaha yang menggunakan Lahan dalam luasan tertentu wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup.
(2)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam menetapkan batasan luas maksimum dan luas minimum penggunaan Lahan untuk keperluan Pengelolaan dan Pengembangan Tanaman Komoditas Unggulan mempertimbangkan beberapa hal, meliputi:
1. a.jenis tanaman;
2. b.ketersediaan lahan yang sesuai secara agroklimat;
3. c.modal;
4. d.kapasitas pabrik;
5. e.tingkat kepadatan penduduk;
6. f.pola pengembangan usaha;
7. g.kondisi geografis; - 9
8. h.perkembangan teknologi; dan
  1. 1.pemanfaatan Lahan berdasarkan fungsi ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang.
(3)Dalam penetapan batasan luasan penggunaan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah memperhatikan rencana jangka panjang terkait pengadaan, peruntukan dan penyediaan Lahan Pertanian dan cadangan Lahan yang dibutuhkan untuk kegiatan pertanian.
(4)Penggunaan Lahan dilakukan dalam tanah hak ulayat, Pelaku Usaha harus melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan.
(5)Penggunaan media tumbuh tanaman untuk keperluan Pengelolaan dan Pengembangan Tanaman Komoditas Unggulan, Petani dan/ atau Pelaku Usaha wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…