DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 164

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum Bab II Asas, Prinsip, Tujuan, dan Ruang Lingkup Bab III Tanggung Jawab dan Wewenang Bab IV Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bab V Ruang Lingkup Bab VI Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bab VII Koordinasi dan Kerjasama antara Pemerintah Daerah Bab VIII Hak dan Kewajiban Masyarakat Bab IX Peran Lembaga Usaha, Lembaga Internasional dan Lembaga Kemasyarakatan Bab X Pendanaan Penanggulangan Bencana Bab XII Pengawasan Bab XIII Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Bab IX Penyelesaian Sengketa Bab XV Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bertanggung jawab melindungi seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk penanggulangan bencana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
b.bahwa wilayah Sulawesi Tenggara memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam ataupun faktor manusia;
c.bahwa kejadian bencana dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis, sehingga diperlukan pengaturan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan inklusif baik pada masa pra bencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan - Daerah tentang Penanggulangan Bencana. Menimbang GUBERNURSUIAWESITENGGARA PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR .9. TAHUN 2016 TENT.ANG PENANGGULANGANBENCANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, _... t .. GUBERNURSULAWESITENGGARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA. dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSISULAWESITENGGARA Dengan Persetujuan Bersama Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);

3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4828). 2 c .. Menetapkan I ~ :; Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
6.Forum Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disebut Forum PRB adalah suatu forum yang dibentuk sebagai wadah diskusi dan koordinasi bagi pemangku kepentingan untuk mengakomodasi dan/ atau merekomendasikan inisiatif pengurangan risiko bencana di Provinsi Sulawesi Tenggara.
7.Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang mengurangi risiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
8.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9.Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, abrasi pantai, dan tanah longsor.
10.Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, kebakaran dan krisis pangan.
11.Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia antara lain konflik sosial, antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
12.Pengurangan Risiko Bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. ;

Pasal 1

13.Rencana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat RPB adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap pra, tanggap darurat dan pasca bencana.
14.Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat RADPRBadalah dokumen perencanaan pengurangan risiko bencana yang berisi landasan prioritas dan strategi yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif, komprehensif dan sinergis untuk mengurangi risiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
15.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk periode 5 (lima)tahun.
16.Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RKPDadalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. 1 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
18.Lembaga Usaha adalah setiap Badan Hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha MilikDaerah, Koperasi, atau Swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus-menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan
19.Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa- Bangsa a tau organisasi in ternasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa Bangsa.
20.Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
21.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
22.Status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
23.Kelompok rentan adalah bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak- anak, ibu hamil, ibu menyusui, penyandang disabilitas, orang sakit dan orang lanjut usia . 4 . . I. r L l ...
24.Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensoril dalam jangka waktu tertentu atau permanen, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
25.Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar clari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
26.Status Potensi Bencana Daerah adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menilai potensi bencana yang akan terjadi pada jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
27.Status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
28.Daerah Rawan Bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
29.Rsiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, Iuka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasaaman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
30.Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis Tingkat Ancaman, Tingkat Kerugian dan Kapasitas Dae rah.
31.Peta Risiko Bencana adalah gambaran Tingkat Risiko bencana suatu daerah secara spasial dan non spasial berdasarkan Kajian Risiko Bencana suatu daerah.
32.Ancaman bencana adalah suatu kejadian a tau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
33.Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan un tuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
34.Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
35.Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh Lembagayang berwenang. 5 l k • I L BABD A.SAS, PRlll'SIP, TUJUAN DAN RUANO LINGKUP

Pasal 2

Penanggulangan bencana berasaskan : kemanusiaan; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; keseimbangan, keselarasan dan keserasihan; kepastian hukum; kebersamaan; kelestarian budaya dan lingkungan hidup; ilmu pengetahuan dan teknologi; dan partisipasi. a. b. c. d. e. f. :: g. . h.. 1. t .

36.Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana adalah alat yang dipakai untuk mempermudah pekerjaan, pencapaian maksud dan tujuan, serta upaya yang digunakan untuk mencegah, mengatasi, dan menanggulangi bencana.
37.Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.
38.Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
39.Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah Daerah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
40.Pasca bencana adalah situasi setelah tanggap darurat bencana.
41.Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
42.Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana. Kerugian adalah berkurang atau hilangnya manfaat dari suatu kepemilikan korban bencana.
43.Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi. L 6 . .

Pasal 7

Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana meliputi:

a.penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah;
b.pembuatan perencanaan pembangunan memasukkan unsur kebijakan penanggulangan bencana; :

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana meliputi:

a.penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
b.perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
c.pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
d.pengalokasian dana penanggulangan bencana yang memadai dalam APBD. I J .

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana. kedc: mawanan; "' Pasal 4 Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

a.memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, risiko, dan dampak bencana;
b.menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
c.menghargai budaya lokal;
d.membangun partisipasi dan kemitraan publik dan swasta; dan
e.mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan J. inklusif; 1. kemitraan; pemberdayaan; f. g.
h.nondiskriminasi; nonproletisi; dan

Pasal 3

Prinsip penanggulangan bencana adalah:

a.cepat dan tepat;
b.prioritas;
c.koordinasi dan keterpaduan;
d.berdaya guna dan berhasil guna;
e.transparansi dan akuntabilitas; 7 BPBDmempunyai fungsi:
a.perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif, dan efisien;
b.pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan inklusif.

Pasal 12

BPBD terdiri atas unsur:

a.pengarah penanggulangan bencana;
b.pelaksana penanggulangan bencana.

Pasal 11

I -

BAB IV

BADANPENANGGULANGANBENCANADAERAH

Pasal 10

Penanggulangan Bencana oleh Pemerintah Daerah dikoordinasikan BPBD.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum mampu f - melaksanakan penanggulangan bencana.
(2)Pelaksanaan pemberian bantuan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks164PDFHirarki

Memuat teks peraturan…