Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanaman modal, meliputi:
a.menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah provinsi dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah provinsi, berkoordinasi dengan Pemerintah:
merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala provinsi terhadap penyelenggaraan kebijakan dan b. perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah: mengkoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah provinsi di bidang penanaman modal meliputi:
1.penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup,
2.penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan:
3.penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi dalam skala provinsi:
4.penyusunan peta investasi daerah dan potensi sumberdaya daerah terdiri dari sumberdaya alam, kelembagaan dan sumberdaya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar berdasarkan masukan dari daerah kabupaten/kota: dan
5.usulan dan pemberian fasilitas penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan provinsi.
mendorong, melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi d. kerjasama dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat provinsi: mendorong, melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi e. kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat provinsi, mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan £ pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat provinsi, mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal daerah Provinsi baik di dalam negeri maupun ke luar negeri yang 8 melibatkan lebih dari satu kabupaten/kota, mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materih. promosi skala Provinsi: mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang bersifat lintas kabupaten/kota berdasarkan pedoman tata cara dan i. pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh pemerintah, pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan nonperizinan yang menjadi kewenangan provinsi: melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan provinsi, k. pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan provinsi, mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di provinsi: m. melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan berkoordinasi dengan Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten/Kota: n. mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala provinsi, membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota: mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala provinsi: memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah: r. membina dan mengawasi pelaksanaan instansi penanaman modal s. kabupaten/kota di bidang sistem informasi penanaman modal:
t.'mmengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala provinsi kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha, dan Uu. mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala provinsi.
BAB III PERENCANAAN Bagian Kesatu Rencana Umum dan Strategis