DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Selatan No. 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 9 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN DAERAH INI MENGATUR TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP 3. MAKSUD DAN TUJUAN 4. PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN 5. Pembiayaan 6. PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN 7. FORUM PELAKSANA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN 8. PENGHARGAAN 9. PENYELESAIAN SENGKETA 10. SANKSI ADMINISTRATIF 11. KETENTUAN PERALIHAN 12. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa keberadaan dunia usaha seyogyanya mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Solok Selatan yang merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;
b.bahwa upaya sebagaimana dimaksud huruf a dapat terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku dunia usaha dan para pihak ketiga;
c.bahwa para pelaku usaha dalam melaksanakan aktivitasnya membutuhkan kemudahan dan perlindungan serta diberi kesempatan yang lebih luas berperanserta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2
2.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297;
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 3 Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemeritahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 4 Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
19.Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
20.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 70 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 Nomor 70);
21.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 2);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor);mor ) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN Dan BUPATI SOLOK SELATAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

5 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Solok Selatan
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan.
6.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau dengan sebutan lain selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperanserta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya dengan memperhatikan nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
7.Pelaku dunia usaha yang selanjutnya disebut perusahaan adalah badan usaha dalam bentuk badan hukum baik yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
8.Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
9.Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada didarat maupun dilaut/daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan, sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik. 6
10.Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;
11.Forum pelaksana TJSLP adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh perusahaan yang melaksanakan program TJSLP dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP.

BAB II

ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP Bagiam Kesatu Asas

Pasal 2

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) diselenggarakan berdasarkan asas :

a.Kepastian hukum;
b.Kepentingan umum;
c.Kebersamaan;
d.Partisipatif dan aspiratif;
e.Keterbukaan;
f.Berkelanjutan;
g.Berwawasan lingkungan;
h.Kemandirian : dan
i.Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan atas prinsip :
1. a.Kesadaran umum;
2. b.Kepedulian;
3. c.Keterpaduan;
4. d.Kepatuhan hukum dan etika bisnis; 7
5. e.Kemandirian;
6. f.Sensitivitas;
7. g.Keberpihakan;
8. h.Kemitraan;
9. i.Inisiasi;
10. j.Mutualistis, dan non diskriminasi; dan
11. k.Koordinatif.
(2)Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan, dengan berpedoman pada :
1. a.Manajemen yang sehat;
2. b.Profesional;
3. c.Transparan;
4. d.Akuntabilitas;
5. e.Kreatif dan inovatif;
6. f.Terukur;
7. g.Program perbaikan berkelanjutan;
8. h.Keadilan yang bijak; dan
9. i.Kebijakan yang adil.

Pasal 4

(1)Ruang lingkup program TJSLP meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan mamacu pertumbuhan ekonomi berkualitas yang berbasis kerakyatan serta selaras dengan program-program pemerintah daerah.
(2)Ruang lingkup program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung terkena dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Peraturan daerah ini dimaksud untuk : 8

a.Memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSLP di Kabupaten Solok Selatan; dan
b.Memberikan arahan kepada semua perusahaan dan pihak yang berkepentingan dalam rangka menyiapkan diri menghadapi persaingan global yang memenuhi standar internasional.

Pasal 6

Tujuan dari Peraturan Daerah Ini adalah :

a.Mewujudkan batasan yang jelas dan tegas tentang TJSLP beserta pihak- pihak yang akan melaksanakannya;
b.Terpenuhinya penyelenggaraan TJSLP yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.Terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TJSLP secara terpadu dan berdaya guna;
d.Melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang;
e.Meminimalisir dampak negatif dan keberadaan suatu perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif dari keberadaannya; dan
f.Pemerintahan daerah mengapresiasi pelaku usaha yang telah melaksanakan TJSLP dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi dan membuat program yang bisa disinergikan dengan pelaksanaan program TJSLP suatu perusahaan.

BAB IV

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 7

(1)Pelaksanaan program TJSLP adalah perusahaan yang berstatus badan hukum.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Solok Selatan.
(3)Perusahaan pelaksana TJSLP diperlakukan sama antara perusahaan milik swasta maupun milik negara/milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang atau jasa.

Pasal 8

Dalam melaksanakan program TJSLP, perusahaan wajib : 9

a.Menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
b.Menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
c.Menetapkan bahwa TJSLP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen dan program pengembangan perusahaan;
d.Segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan TJSLP dibuatkan laporan pertanggungjwabannya dan diaudit oleh akuntan publik.

BAB V

Pembiayaan

Pasal 9

(1)Pembiayaan program TJSLP dialokasikan dari sebagian keutungan bersih suatu perusahaan setelah dipotong pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.
(2)Dana yang telah dialokasikan oleh perusahaan dalam rangka melaksanakan TJSLP tetap berada dibawah penguasaan pihak perusahaan.
(3)Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumberdaya alam wajib dilaksanakan TJSLP dengan alokasi dana yang telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai bagian biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran kepantasan dan kepatutan.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (22)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 70 Tahun 2013

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (22)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 70 Tahun 2013

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2014