5 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Solok Selatan
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan.
6.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau dengan sebutan lain selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperanserta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya dengan memperhatikan nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
7.Pelaku dunia usaha yang selanjutnya disebut perusahaan adalah badan usaha dalam bentuk badan hukum baik yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
8.Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
9.Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada didarat maupun dilaut/daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan, sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
6
10.Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;
11.Forum pelaksana TJSLP adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh perusahaan yang melaksanakan program TJSLP dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP.
BAB II ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP Bagiam Kesatu Asas