DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 5 April 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Regional, dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum; 2. Tugas dan Wewenang; 3. Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Sampah Regional; 4. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Regional; 5. Rehabilitasi dan penutupan TPA sampah regional; 6. Pembinaan Dan Pengawasan; 7. Larangan; 8. Penyelesaian sengketa; 9. Ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan Provinsi Sumatera Barat sebagai daerah yang sehat dan bersih dari Sampah serta sebagai efisiensi penggunaan lahan untuk pengolahan sampah, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah regional;
c.bahwa dalam pengelolaan sampah regional diperlukan kepastian hukum, kejelasan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah serta hak dan kewajiban pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah regional dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Regional; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
9.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
10.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Sampah dalam Penanganan Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 470);
11.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lebaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT dan GUBERNUR SUMATERA BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Sumatera Barat.
3.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkup Provinsi Sumatera Barat.
4.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas Sampah rumah tangga maupun Sampah sejenis Sampah rumah tangga.
5.Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah.
6.Sampah rumah tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik.
7.Sampah sejenis Sampah rumah tangga adalah Sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
8.Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
9.Pengelolaan Sampah Regional adalah Pengelolaan Sampah yang yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi penanganan Sampah dan bersumber dari 2 (dua) atau lebih Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
10.Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional yang selanjutnya disingkat dengan TPA Sampah Regional adalah tempat untuk kegiatan memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan yang berasal dari 2 (dua) atau lebih Kabupaten/Kota.
11.Pihak ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga non pemerintah lainnya yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Pengelolaan Sampah Regional.
12.Sarana persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan Sampah.
13.Prasarana persampahan yang se;anjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan Sampah.
14.Penanganan Sampah adalah rangkaian upaya yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah.
15.Pengurangan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan Sampah, pendauran ulang Sampah, dan/atau pemanfaatan kembali Sampah.
16.Pemrosesan akhir Sampah adalah upaya penanganan Sampah dalam bentuk pengembalian Sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
17.Kompensasi Pelayanan Jasa adalah pemberian sejumlah uang yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pengguna jasa kepada Pemerintah Daerah dalam sebagai penyedia jasa dalam kegiatan Pengelolaan Sampah Regional yang dilakukan dalam bentuk perjanjian kerjasama.
18.Kompensasi dampak negatif lingkungan adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di tempat pemrosesan akhir Sampah Regional.

Pasal 2

Pengelolaan Sampah Regional bertujuan untuk:

a.meningkatkan kesehatan masyarakat;
b.meningkatkan kualitas lingkungan;
c.memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Sampah; dan
d.menjadikan Sampah sebagai sumber daya.

Pasal 3

Pengelolaan Sampah Regional diselenggarakan berdasarkan asas :

a.bertanggungjawab;
b.berkelanjutan;
c.manfaat;
d.keadilan;
e.kesadaran;
f.kebersamaan;
g.keselamatan;
h.keamanan;
i.nilai ekonomis;
j.akuntabilitas; dan
k.efektifitas.

Pasal 4

Sasaran Pengelolaan Sampah Regional adalah :

a.peningkatan Pengelolaan Sampah yang berwawasan lingkungan;
b.peningkatan peran Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan badan usaha dalam Pengelolaan Sampah Regional; dan
c.pengurangan dampak sosial dan dampak lingkungan dari Pengelolaan Sampah Regional.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Pengelolaan Sampah Regional meliputi :

a.tugas dan wewenang;
b.kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah Regional;
c.penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Regional;
d.rehabilitasi dan penutupan TPA Sampah Regional
e.pembinaan dan pengawasan;
f.larangan;
g.penyelesaian sengketa; dan
h.ketentuan peralihan.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 6

Tugas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Regional meliputi :

a.melakukan penelitian, pengembangan teknologi penanganan Sampah Regional;
b.memfasilitasi pengembangan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan Sampah;
c.melaksanakan Pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah Regional;
d.mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan Sampah;
e.memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat di daerah untuk mengurangi dan menangani Sampah; dan
f.melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah.

Pasal 7

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Regional meliputi :

a.menetapkan kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah Regional sesuai dengan kebijakan pemerintah yang menjadi dasar pedoman bagi daerah kabupaten/kota dalam menyusun kebijakan Pengelolaan Sampah;
b.menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam Pengelolaan Sampah Regional;
c.menfasilitasi penyelenggaraan Pengelolaan Sampah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
d.memfasilitasi penyelesaian perselisihan Pengelolaan Sampah antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
e.menetapkan lokasi peruntukan TPA Sampah Regional yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
f.menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengembangan Pengelolaan Sampah Regional meliputi prasarana dan sarana Sampah dengan teknis penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g.menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan pengoperasian TPA Sampah Regional melalui kerjasama dan kemitraan dengan kabupaten/kota dan/atau pihak ketiga; dan
h.menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan di TPA Sampah Regional.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL

Pasal 8

(1)Pengelolaan Sampah Regional memperhatikan rencana tata ruang wilayah provinsi.
(2)Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Regional menetapkan arah dan program pengurangan dan penanganan Sampah serta pemanfaatan hasil pengolahan Sampah.
(3)Prioritas karakteristik Sampah yang akan menjadi target pengurangan dan penanganan Sampah meliputi Sampah organik yang dapat dibuat kompos dan Sampah anorganik.
(4)Kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
(5)Penyusunan dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengembangan Pengelolaan Sampah Regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Regional berlaku untuk Pengelolaan Sampah lintas Kabupaten/Kota.
(2)Penyelenggarakan Pengelolaan Sampah Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memuat Sampah dengan kategori Sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Sampah rumah tangga.
(3)Sampah dengan kategori Sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah melalui proses pengurangan dan penanganan Sampah di Kabupaten/Kota.
(4)Salah satu bentuk penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)adalah pemrosesan akhir Sampah.
(5)Pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk pengembalian Sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
(6)Pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai standar operasional dan prosedur.

Pasal 10

Penyelenggarakan Pengelolaan Sampah Regional meliputi :

a.kelembagaan;
b.kerjasama dan kemitraan;
c.insentif dan disinsentif;
d.kompensasi; dan
e.pendanaan.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…