DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 17 Februari 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula mengenai nama, obyek, dan subyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, mas retribusi dan saat retribusi terutang, penetapan retribusi, tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, kadaluwarsa penagihan, tata cara penagihan, pemanfaatan, insentif pemungutan.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (I) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten tang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Retribusi Perpanjangan Izin MempekeIjakan Tenaga Kerja Asing;

a.bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1)huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, maka Retribusl Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing ditetapkan sebagai Retribusi Daerah;
b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 150 huruf c angka 1 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemungutan retribusi perizinan tertentu diluar yang telah ditetapkan sepanjang perizinan terse but termasuk kewenangan pernerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi; PERATURANDAERAHPROVINSISUMATERASELATAN NOMOR 2. TAHUN2015 TENTANG RETRlBUSIPERPANJANGAN IZINMEMPEKERJAKANTENAGAKERJA ASING DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA GUBERNURSUMATERASELATAN, GUBERNURSUMATERASELATAN Mengingat c Menimbang · .
1. 8.Peraturan Pernerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi PengendaIian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin MempekeIjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5358);
2. 4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Penggantl Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. 6.Peraturan Pernerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333);
6. 3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); - , o c · . '0 l. 2. 3. 4.

BAB II

NAMA,OBJEK DANSUBJEK RETRIBUSr Pasal 2 o

Pasal 7

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perpanjangan IMTAbertujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyeJenggaraan Perpanjangan IMTA.
(2)Biaya penyelenggaraan Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penerbitan dokumen izin;
2. b.pengawasan di lapangan;
3. c.penegakan hukum;
4. d.penatausahaan; dan
5. e.biaya dampak negatif dari Perpanjangan IMTA. BABV PRINSIPDANSASARAN DALAMPENETAPANTARIFRETRIBUSI a BABrv CARAMENGUKURTINGKATPENGGUNAANJASA Pasal 6 Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah jasa penerbitan dan jangka waktu Perpanjangan IMTA. BABllI GOLONGANRETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Perpanjangan IMTA digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. o Pasal 4

(1)Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pernberi kerja tenaga kerja asing.
(2)Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib retribusi. Pasal :3
(1)Objek Retribusi adalah pemberian perpanjangan IMTAkepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang telah memiliki IMTA.
(2)Pemberi Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
(1)Besamya jurnlah pokok retribusi yang terutang ditetapkan dengan SKRD.

BAB VIII

MASA RETRlBUSI DAN SAAT RETRlBUSI TERUTANG

Pasal 11

(1)Masa retribusi adalah dalam jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.
(2)Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi Perpanjangan IMTA yang terutang dipungut di wilayah Provinsi. c

(1)Struktur tarif retribusi perpanjangan IMTA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Besamya tarif retribusi perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar USD 100 (seratus dollar Amerika Serikat) / orang/ bulan.
(3)Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi.

Pasal 9

(1)Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan memperhatikan perubahan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian di bidarig Ketenagakerjaan.
(3)Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. o
(1)Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejal< scat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. BABXl TATACARAPEMBAYARAN Pasal 14
(1)Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus melalui kas daerah provinsi.
(2)Wajib retribusi dapat mengajukan penarikan kembali retribusi yang telah disetor ke kas daerah provinsi dalam hal:
1. a.terjadi kelebihan pembayaran;
2. b.pemutusan hubungan kerja antara pemberi kerja dengan tenaga kerja asing sebelum habis masa berlakunya IMTA;
3. c.pembatalan pcnggunaan tenaga kerja asing.
(3)Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% [dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan STRD.
(4)Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.
(5)Ketentuan mengenai tata cara pembayaran tempat pembayaran, penyetoran, dan pengembalian retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubemur. BABX TATACARAPEMUNGUTAN

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYATARTFRETRIBUSI Pasal 8 BABXII KEDALUWARSAPENAGlHAN Pasal 15

Pasal 13

(1)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
(2)Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
(3)Ketentuan mengenai ta~ cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
(2)Ketentuan mengenai bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. -,

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

(1)Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului Surat Teguran.
(2)Pengeluaran Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
(3)Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang. Pasa) 16
(1)Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk rnelakukan pcnagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2)Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
(3)Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur. c o
(2)Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
1. a.diterbitkan Surat Teguran; atau
2. b.ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung rnaupun t.idak langsung.
(3)Surat teguran sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) huruf a sudah diterirna wajib retribusi paling lambat 1 bulan sebelurn kedaluwarsa,
(4)Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Provinsi.
(5)Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dad pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pernbayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi. -, Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. intensif dengan pernberian
(1)diatur
(3)Ketentuan rnengenar tata eara sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Satuan Kerja Perangkat Daerahj'Unit Kerja yang melaksanakan pernungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , Provinsi. BABXV INSENTIFPEMUNGUTAN

Pasal 19

(1)Pemanfaatan penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA diutamakan untuk:
1. a.mendanai kegiatan penerbitan dokurnen izin;
2. b.pengawasan di Japangan;
3. c.penegakan hukum;
4. d.penatausahaan;
5. e.biaya dampak negatif dari Perpanjangan IMTA;dan/ atau
6. f.pengembangan keahlian dan keterampilan tennga kerja lokal,
(2)Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTAsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. o BABXIV PEMANFAATAN Pasel18
(4)Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan Retribusi dan penerbitan Surat Teguran/Surat Peringatarr/ Surat lain yang sejenis diatur Jebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. -,
(1)Penyidik Pegawai Negcri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsl berwenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
(2)Penyiclik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai derigan ketenruan Peraruran perundang-undangan.
(3)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
1. a.menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau Japoran berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
2. b.meneJiti, mencari, dan mengumpuikan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
3. e.meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; o
(1)Gubemur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ten tang Retribusi Perpanjangan IMTA,
(2)Dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubemur membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan yang diketuai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi selaku Instansi pelaksana pemberi dan pemungul retribusi perpanjangan IMTA,
(3)Tim pembina dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubemur secara berkala, () BABXVI PEMBINAANDANPENGAWASAN Pasal 20 -, " ~II
(2)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
(1)Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XVII

PENYIDlKAN Pasal 21

Pasal 22

o ( 1)ayatpadadirnaksudsebagaimana(4) Penyidik (OJ -

d.memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
e.melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti terse but;
f.meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
g.menyuruh berhenti dan/ atau meJarang seseorang meninggalkan ruangan atau ternpat pada saat pemeriksaan sedang berJangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;
h.memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah; I. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi: J. menghentikan penyidikan; dan/atau
k.melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -. r- NOREG PERATURANDAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN: (3/2015) TAHUN 2015 NOMOR 2. .. LEMBARAN DAERAJ-I PROVINSJ SUMATERA SELATAN H. MUKTI SULAIMAN Diundangkan di Palembang pada tanggal1• Pebrua.ri 2015 SEKRETARIS DAERAH PROVINS! S MATERA SELATAN, GUBERNUR SUMATERA SELATAN, Ditetapkan di Palernbang pada tanggal 17 Pebruari 2015 dalarn Lernbaran Daerah Provinsi Sumatera setatan. orang mengetahuinya, mernerintahkan Peraturan Daerah ini dengan penernpatannya Agar setiap pengundangan Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. BABXX KETENTUAN PENUTUP Pasal 24

(1)Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, izin perpanjangan IMTA yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan tetap berlaku sarnpai berakhirnya mesa berlakunya izin dengan ketentuan tetap dikenakan kewajiban membayar retribusi terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
(2)lzin perpanjangan IMTA dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani tugas dibidang ketenagakerjaan.

BAB XIX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

c o GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. MUKTI SULAIMAN

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 5

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 13

Pasal 17

Pasal 19

Pasal 22

Pasal 23

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 5

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 13

Pasal 17

Pasal 19

Pasal 22

Pasal 23

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009