BAB XVIII KETENTUANPIDANA memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penun tut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukurn Acara Pidana. o ( 1)ayatpadadirnaksudsebagaimana(4) Penyidik (OJ -
d.memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
e.melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti terse but;
f.meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
g.menyuruh berhenti dan/ atau meJarang seseorang meninggalkan ruangan atau ternpat pada saat pemeriksaan sedang berJangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;
h.memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
I. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi: J. menghentikan penyidikan; dan/atau
k.melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
-. r- NOREG PERATURANDAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN: (3/2015) TAHUN 2015 NOMOR 2. .. LEMBARAN DAERAJ-I PROVINSJ SUMATERA SELATAN H. MUKTI SULAIMAN Diundangkan di Palembang pada tanggal1• Pebrua.ri 2015 SEKRETARIS DAERAH PROVINS! S MATERA SELATAN, GUBERNUR SUMATERA SELATAN, Ditetapkan di Palernbang pada tanggal 17 Pebruari 2015 dalarn Lernbaran Daerah Provinsi Sumatera setatan. orang mengetahuinya, mernerintahkan Peraturan Daerah ini dengan penernpatannya Agar setiap pengundangan Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. BABXX KETENTUAN PENUTUP Pasal 24
(1)Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, izin perpanjangan IMTA yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan tetap berlaku sarnpai berakhirnya mesa berlakunya izin dengan ketentuan tetap dikenakan kewajiban membayar retribusi terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
(2)lzin perpanjangan IMTA dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani tugas dibidang ketenagakerjaan.
BAB XIX KETENTUAN LAIN-LAIN