DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 13 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing, Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang Visa Izin Tinggal Terbatas (VITAS)dengan maksud bekerja di Wilayah Indonesia, Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Diatur mengenai ketentuan umum, nama, objek dan subjek retribusi, penggolongan retribusi, kewajiban dan larangan, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, masa retribusi dan saat retribusi terutang, penetapan retribusi, tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, kedaluwarsa retribusi penggunaan TKA, tata cara penagihan, insentif pemungutan retribusi, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan P~sal 24 ayat (2) huruf b I Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang ! Penggunaan Tenaga Kerja! Asing, Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja ~sing menjadi pendapatan daerah Provinsi untuk Pengesahan Rencana Penggunaan I Tenaga Kerja Asing yang bekerja di lokasi lebih dari 1 (satu) Kabupaterr/Kota dalam ~ (satu) Provinsi;
c.bahwa sesuai Pasal 88 ayat (~) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HubuJgan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah DaerJh, dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahurl 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Peraturan Daerah yang mengatur retribusi yang berasal I dari perpanjangan izm I memperkerjakan tenaga kFrja asmg wajib segera menyesuaikan; i
d.bahwa berdasarkan pertimba*gan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, huruf b, daJ huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan ! Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggunaan Tenaga K . A· I erJa . SIng; I I Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ! !

2.Undang-Undang Nomor 2~ Tahun 1959 ten tang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik I*donesia Tahun 1959 Nomor \_ 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814); 8. 7. 6. 5. 4. I Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran I Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, T~bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor I 4279) sebagaimana telah I diubah dengan undang-untng Nomor 11 Tahun 2020 ten tang Cipta Kerja (Lembar n Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, rmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 3); Undang-Undang Nomor J3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik I Indonesia Tahun 2014 Nom9r 244, Tambahan Lembaran I Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, tera~hir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-1ndang Nomor ~3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lerbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomrr 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N0For 5679); Undang-Undang Nomor 11 ITahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Reppblik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan ~embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); I Undang-Undang Nomor 1 Ta~un 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerint~h Pusat dan Pemerintah I Daerah (Lembaran Negara RerUblik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembarjn Negara Republik Indonesia Nomor 6757); I I Peraturan Pemerintah Nomorl69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribus1 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ~010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); Peraturan Pemerintah NomJr 97 Tahun 2012 tentang I Retribusi Pengendalian L11U Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempek9rjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Ihdonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358); 3. I -3- I
9.Peraturan Pemerintah Nomor1142Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerim an Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian I Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia I Tahun 2018 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negar~ Republik Indonesia Nomor 6249); I
10.Peraturan Pemerintah Nom~r 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja I Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ?021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
11.Peraturan Menteri Ketenagakrrjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksa1aan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentarg Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Repulj>lik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301); I Dengan Persetujuan Bejsama DEWANPERWAKILANRAKY1TDAERAH PROVINSISUMATERAS~LATAN dan I GUBERNURSUMATERAS~LATAN MEMUTUSKAN:I I Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANGiRETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGAKERJAASING.

BAB I

CARAMENGUKURTING~ PENGGUNAANJASA I Pasa~ 11 Tingkat Penggunaan Jasa diukun berdasarkan jurnlah SKRD I yang diterbitkan dan jangka Iwaktu Pengesahan RPTKA Perpanjangan. I PRINSIPDAN SASARANDAL:: ptNETAPAN TARIF RETRIBUSI ! Pasa112 !

Pasal 21

Piutang Retribusi Pengguna~n TKA yang tidak mungkin untuk dilakukan penagihab dikarenakan hak untuk ! melakukan penagihan s~dah kedaluwarsa dapat ! dihapuskan. I Penghapusan Utang Retribusi penggunaan TKA yang ! sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ! ditetapkan dengan Keputusars Gubernur. i I BAB~IV TATACARAP~NAGIHAN I Pasal ~2 Penagihan Retribusi Terutadg yang tidak ! bayar dilakukan dengan I menggunakan ! didahului Surat Teguran. I Pengeluaran Surat Teguran/ ~urat Peringatan dan Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan i penagihan Retribusi dilakukan setelah tujuh hari sejak I tanggal jatuh tempo pembayaran. i Dalam jangka waktu tujuh I hari setelah tanggal Surat Teguran/Surat Peringatau/Burat lain yang sejenis maka I Wajib Retribusi harus melunari Retribusi yang terhutang. Surat Teguran sebagaimansi dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yangl ditunjuk. I

(1)
(4)
(3)
(2)I PEMBINAANB~:Nt"~NGAWASAN I I Pasal f4 Gubernur melakukan pernbinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peratutan Daerah tentang Retribusi Penggunaan TKA. i ! Dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dada ayat (1) Gubernur I membentuk Tim Pernbinaan dan Pengawasan yang I diketuai Kepala Dinas selakri Instansi pelaksana pemberi dan pemungut Retribusi Penggunaan TKA. Pembinaan dan Pengawasan lterhadap Pemberi Kerja TKA I sebagaimana dimaksud padt ayat (1) dilakukan dalam bentuk: i i
1. a.sosialisasi mengenai tata cara penggunaan TKA sesuai dengan ketentuan peratur~n perundang-undangan; I
2. b.penyuluhan mengenai kewajiban dan larangan dalam penggunaan TKA; I
3. c.pengawasan atas norma penggunaan TKA yang I dilaksanakan oleh pengawas Ketenagakerjaan pada I Kementerian Ketenagakerjaan atau dinas secara terkoordinasi sesuai d~ngan lingkup tugas dan kewenangan masing-maSi4g;
4. d.Pengawas Ketenagaker~aan memberikan Nota Pemeriksaan apabila diterukan dugaan pelanggaran norma penggunaan TKA loleh pemberikerja TKA dan wajib dilaksanakan; I
5. e.Dalam hal Pemberi Kerj~ TKA tidak melaksanakan, Pengawas Ketenagakerjaan Dinas melalui Direktur Jenderal Pembinaan pengfiwasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Keseha an Kerja atau Kepala Dinas menyampaikan surat pem I eritahuan pengenaan sanksi administratif dan me9yampaikan laporan hasil pengawasan kepada K9menterian Ketenagakerjaan Republik Indonesia; i
6. f.monitoring dan eval~asi Pengesahan RPTKA I Perpanjangan terhadap 14esesuaian penggunaan TKA dengan jabatan yang didUfuki TKA;darr/ atau
7. g.monitoring dan evaluasi I pelaksanaan pendampingan I TKA I Tim Pembina dan pengawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mel4porkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur secara berkala.
(1)
(4)
(3)
(2)
(1)
(2)BAB~I SANKSIAD~INISTRATIF Pasaf 25 Pemberi Kerja TKA yang ti9ak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, I dan Pasal 10 sehingga merugikan keuangan daerah, dikenai sanksi administratif berupa: !
1. a.dend~ I
2. b.penghentian sementa1a proses perrnohonan Pengesahan RPTKA;dan/ atau I
3. c.Pencabutan Pengesahan RPTKA. Sanksi administratif sebagai$ana dimaksud pada ayat (I) I diberikan oleh Direktur Jen4eral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Keselamatari dan Kesehatan Kerja dengan merujuk kepada Peraturan Penggunaan TKAyang berlaku. i pas~ 26 Sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat I
(1)huruf a dikenakan kepa~a Pemberi Kerja TKA yang melanggar ketentuan tidak memiliki Pengesahan RPTKA I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dan ayat I
(2). I Besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat I
(1)dikenakan per jabatan per orang per bulan dengan I ketentuan sebagai berikut: I
1. a.1 (satu) bulan dikenai sanksi denda sebesar Rp6.000.000,OO (enam jutk rupiah);
2. b.2 (dua) bulan diken~i sanksi denda sebesar Rp12.000.000,OO (dua belas juta rupiah);
3. c.3 (tiga) bulan dikenJi sanksi denda sebesar I Rp18.000.000,OO (delapa9 belasjuta rupiah);
4. d.4 (empat) bulan dikenai sanksi denda sebesar I Rp24.000.000,OO (dua pu~uh empatjuta rupiah);
5. e.5 (lima) bulan dikenai sanksi denda sebesar Rp30.000.000,OO (tiga pUlfh juta rupiah); atau
6. f.6 (enam) bulan dike1ai sanksi denda sebesar Rp36.000.000,OO (tiga pulph enam juta rupiah). Penghitungan besaran s~nksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada Pemberi Kerja TKA dimulai sejak TKA rriemasuki wilayah Indonesia sampai dengan 6 (enam) bulah. I Sanksi denda sebagaimanal dimaksud pada ayat (2) I dibayarkan ke Kas Negara. I i
(1)Pasal 28 ! Sanksi penghentian sementara proses permohonan I Pengesahan RPTKAsebagaimfna dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dikenakan kerada Pemberi Kerja TKAyang melanggar ketentuan: I I
1. a.tidak memfasilitasi pend¥ikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA s4bagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); I
2. b.tidak mendaftarkan TKAqalam program jaminan sosial nasional bagi TKA yang I bekerja lebih dari 6 (enam) bulan atau program 1.suransi pada perusahaan I asuransi bagi TKA yang bckerja kurang dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
3. c.tidak melaporkan setiap ~ (satu) tahun kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk pelaksanaan penggunaan TKA, pel~ksanaan pendidikan dan I pelatihan kerja bagi Tenjaga Kerja Pendamping TKA, dan pelaksanaan alih tekinologi dan alih keahlian dari TKA kepada Tenaga I Kerja Pendamping TKA I sebagaimana dimaksud dalam Pasa19 ayat (1);
(1)
(4)
(3)
(2)
(1)i Pembayaran sanksi denda 1ebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA paling lama 2 i {dual minggu sejak diterima ~tau diumumkan pengenaan sanksi denda. I

Pasal 27

Pemberi Kerja TKA yang tidak membayar sanksi denda I dalam jangka waktu palirg lama 2 (dua) minggu sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 26 ayat (5) dikenakan i sanksi penghentian semeptara proses permohonan Pengesahan RPTKA. I Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berkewajiban untuk 4embayar sanksi denda dan denda keterlambatan sebesat 2% (dua persen) per bulan ! dari jumlah sanksi denda yang harus dibayarkan. Denda keterlambatan sebagaibana dimaksud pada ayat (2) I dikenakan paling lama 6 (enam] bulan. Apabila dalam jangka waktuE (enam) bulan sejak batas waktu pembayaran Pemberi I Kerja TKA tidak membayar ! sanksi denda dan denda keterlambatan, Menteri atau I pejabat yang ditunjuk menyerahkan penagihan kepada I instansi yang berwenang merigurusi piutang negara untuk diproses lebih lanjut. I ,

(5)i i
1. d.tidak membayar DKPTKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagaimanh dimaksud dalam Pasal 10 I hurufd. I darr/atau i
2. c.mempekerjakan TKA para jabatan yang mengurusi personalia sebagaimana dimaksud dalam 10 huruf c; I
(1)
(4)
(3)I
1. e.tidak melaporkan kepadt Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk perjanjian kerja TKA yang telah berakhir atau diakhir~ sebelum jangka waktu I perjanjian kerja berakhir sebagaimana dimaksud ! dalam Pasal 9 ayat (3). ! i Sanksi penghentian sementara proses permohonan I Pengesahan RPTKAsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untukjangka waktJ paling lama 3 (tiga) bulan. ! Sanksi penghentian sementara proses permohonan I Pengesahan RPTKAsebagaimana dimaksud pada ayat (2) I memuat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemberi I Kerja TKAterhadap pelanggarrn yang telah dilakukan. Dalam hal Pemberi Kerja I TKA tidak melaksanakan i kewajiban sebagaimana dirriaksud pada ayat (3) akan I dikenakan sanksi pencabutan Pengesahan RPTKA. I ! Pasal ¥9 Sanksi pencabutan Penge~ahan RPTKA sebagaimana I dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c dikenakan kepada Pemberi Kerja TKAya~g melanggar ketentuan: !
2. a.mempekerjakan TKA tidak sesuai dengan Pengesahan ! RPTKAsebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a;
3. b.mempekerjakan TKA I rangkap jabatan dalam ! perusahaan yang sarna sebagaimana dimaksud dalam I 10 huruf b;
(2)
(2); dan Iatau
1. d.tidak melaporkan pelaksanaan penggunaan TKAuntuk I I pekerjaan yang bersifat sementara setelah berakhirnya perjanjian kerja kepada I Menteri atau pejabat yang ! ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasa19 ayat ! Diundangkan di Palembang pada tanggal 13 :I~ember 2022 SEKRETARISDAERAH 1-. P'ROVINSI SUMATERA SELATAN ~-r'-- S.A. SUPRIONO LEMBARANDAERAHPROVINSISUMATERASELkTANTAHUN2022 NOMOR , NOREG PERATURANDAERAHPROVINSISUMA~ERASELATAN:('-266/2®22). ! i 11H. HERMAN DERU ; i BAB xtn KETENTUANPERALIHAN I Pasa130 I Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Pengesahan RPTKAPerpanjangan Idan Notifikasi yang disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk sebelum berlakunya I Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhimya masa berlaku izi~, dengan ketentuan tetap dikarenakan kewajiban membayar Retribusi terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini. ! I BABx~x KETENTUANItENUTUP Pasa131 ! Pada saat Peraturan Daerah inji berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 terftang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Keda Asing (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 12015 Nomor 2), dicabut dan i dinyatakan tidak berlaku. i I Pasa~ 32 I I Peraturan Daerah ini mulai berlakf pada tanggal diundangkan. i Agar setiap orang mengefahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DaerahJ ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi lumatera Selatan. I Ditet.pkan di Palembang pada Itanggal 13 JO•••• ber 2022 GUBERNUR SUMATERASELATAN I

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…