Pengawasan dan Penertiban terhadap kelebihan muatan kendaraan angkutan barang dimaksudkan untuk melindungi keselamatan pengernudi, pemakai jalan lain, muatan yang diangkut, kendaraan angkutan barang, dan mengoptimalkan daya tahan jalan dengan mengutamakan asas kepentingan umum, dan kesadaran hukum dalam berlalu lintas. Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 2 - ,... ,~, -'
i.penempelan kendaraan bermotor.
(4)Persyaratan laik jalan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur paling sedikit terdiri atas :
a.emisi gas buang;
b.kebisingan suara;
c.efisiensi sistem rem utama;
d.efisiensi sistern rem parkir;
e.kincup roda depan;
f.suara klakson;
g.daya pancar dan arah sinar lampu utama;
h.radius putar:
L akurasi aJat penunjuk kecepatan ; J. kescsuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan dengansesuaikendaraan
a.susunan;
b.perlengkapan;
c.ukuran;
d.karoseri;
e.rancangan teknis peruntukkannya;
f.pemuatan;
g.penggunaan;
h.penggandengan kendaraan bermotor; dan/atau
(1)Pengemudi dari/atau Perusahaan Angkutan Umum barang darr/atau pernilik barang wajib memenuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan berrnotor, dan kelas jalan.
(2)Pengoperasian kendaraan angkutan barang wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
(3)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
BABIII TERTIB OPERASIONAL ANGKUTAN BARANG Pasal 6
(3)Kendaraan angkutan barang wajib melalui jalan sesuai dengan kelas jaJan atau jaringan lintas yang ditetapkan.
BABIV PENIMBANGAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG Pasal 9
(1)Setiap kendaraan angkutan barang yang mengangkut barang wajib melakukan penimbangan pada UPPKByang dilalui.
(1)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud daJam Pasal 7 ayat (2) adalah sebagai berikut :
a.angkutan barang yang tidak bermuatan; dan b.kendaraan khusus oen] atau angkutan barang khusus yang oleh karena berat dan sifat muatan, dimensi dan jenis barang tidak dimungkinkan untuk dilakukan penimbangan.
(2)Kendaraan khusus danj'atau angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b wajib mengajukan izin kepada Gubemur.