DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang tertib muatan kendaraan angkutan barang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, penggolongan kendaraan angkutan barang, tertib operasional angkutan barang, penimbangan kendaraan angkutan barang, manajemen penimbangan, pelanggaran kelebihan muatan, tata cara pengenaan sanksi administrasi, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa Jembatan Timbang merniliki peran yang sangat strategis dan diposisikan sebagai ujung tombak di sektor hilir dalam upaya pengawasan dan pengendalian terhadap ke!ebihan muatan kendaraan angkutan barang, sehingga peran dan fungsi Jembatan Timbang harus dioptimalkan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tertib Muatan Kendaraan Angkutan Barang;

b.bahwa kelebihan muatan (overloading) yang dilakukan oleh kendaraan angkutan barang tidak hanya membahayakan pengemudi dan kendaraannya tetapi juga membahayakan pengguna jalan lainnya bahkan juga berdampak pada lingkungan, dan kepentingan masyarakat umum lainnya, sehingga perlu diadakan pengawasan dan pengendalian; Menimbang: a. bahwa kelebihan muatan (overloading) yang dilakukan oleh kendaraan angkutan barang merupakan salah satu faktor penyebab mempercepat terjadinya kerusakan geometrik jalan dan jembatan yang sangat berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas; GUBERNURSUMATERASELATAN, PERATURANDAERAHPROVINSTSUMATERASELATAN NOMOR 4, TAHUN2014 TENTANG TERTIBMUATANKENDARAANANGKUTANBARANG DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA • MUATAN GUBERNURSUMATERASELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TERTIB KENDARAANANGKUTANBARANG. dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH PROVINSISUMATERASELATAN Dengan Persetujuan Bersama
1. 3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. 4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. 5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ten tang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Berrnotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 1993 Nomor 62, Tam- bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
5. 7.Peraturan Pernerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
6. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 ten tang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); • Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
7. 7.Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Penimbangan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD Penimbangan Kendaraan Bermotor adalah KepaJa Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
8. 8.Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat UPPKB adalah Unit pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor eli lingkungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera SeJatan.
9. 9.Alat Penimbangan adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan bermotor yang dapat dipasang secara tetap atau dapat dipindah-pindahkan yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya. DinaspadaBermotorKendaraanPenimbangan
10. 1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
11. 2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
12. 3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
13. 4.Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
14. 5.Kepala Dinas adaJah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
15. 6.Unit Pelaksana Teknis Dinas Penimbangan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya elisingkat UPTD Penimbangan Kendaraan Bermotor adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : - .) - berdasarkandiperbolebkanyangmuatannya rancangannya.
16. 10.Kendaraan Angkutan Barang adaJah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk mengangkut barang.
17. 11.Kendaraan Khusus adaJah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
18. 12.Kelebihan Muatan adaJah jumlah berat muatan mobil barang yang diangkut melebihi Jumlah Berat yang diizinkan yang tertera dalarn Buku Uji.
19. 13.JumJah Berat yang Diizinkan yang selanjutnya disingkat JBr adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jaJan yang dilaJui.
20. 14.Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berlsi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan atau kendaraan khusus.
21. 15.Muatan Sumbu Terberat adalah jumJah tekanan maksimum roda terhadap jalan.
22. 16.Perusahaan Angkutan Umum adaJah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/ atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
23. 17.Sanksi Administrasi adalah sanksi yang dikenakan kepada pengemudi darr/atau pemilik darr/atau perusahaan angkutan Barang yang rnengangkut muatan meleblhi jumJah berat yang diizinkan.
24. 18.Sistern Informasi Manajemen adalah suatu sistem pengelolaan jembatan timbang yang mempergunakan alat elektronik (Komputer, CCTV,dll) dalam rangka pendataan di jembatan timbang yang berbasis pada pengelolaan data elektronik dengan on line system.
25. 19.Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan berikut ,...., _,

(1)Setiap kendaraan angkutan barang wajib mematuhi ketentuan JBI sebagaimana tertera dalam buku uji. . .
(2)Pengangkutan barang wajib dilakukan dengan menggunakan mobil barang atau kendaraan khusus sesuai dengan peruntukkannya.

Pasal 5

Penggolongan kendaraan angkutan barang ditetapkan sebagai berikut :

a.Golongan I, adalah kendaraan angkutan barang dengan JBB 1.500 kg sampai dengan 8.750 kg;
b.Golongan II, adalah kendaraan angkutan barang dengan JBB lebih dari 8.750 kg sampai dengan 15.500 kg;
c.Golongan Ill, adalah kendaraan angkutan barang dengan JBB lebih dari 15.500 kg sampai dengan 21.000 kg; dan
d.Golongan IV, adalah kendaraan angkutan barang dengan JBB lebih dari 21.000 kg.

BAB II

PENGGOLONGANKENDARAANANGKUTANBA~G Pasal 4 Pengawasan dan penertiban kelebihan muatan kendaraan angkutan barang bertujuan untuk melindungi keselamatan pengemudi, kendaraan dan barang yang diangkut serta pemakai jalan lalnnya, mewujudkan kelancaran, ketertlban, kenyamanan berlalulintas serta menjaga kondisi jalan dad kerusakan yang diakibatkan oleh kelebihan muatan angkutan barang.

Pasal 3

Pengawasan dan Penertiban terhadap kelebihan muatan kendaraan angkutan barang dimaksudkan untuk melindungi keselamatan pengernudi, pemakai jalan lain, muatan yang diangkut, kendaraan angkutan barang, dan mengoptimalkan daya tahan jalan dengan mengutamakan asas kepentingan umum, dan kesadaran hukum dalam berlalu lintas. ,~, -'

i.penempelan kendaraan bermotor.

(4)Persyaratan laik jalan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur paling sedikit terdiri atas :
1. a.emisi gas buang;
2. b.kebisingan suara;
3. c.efisiensi sistem rem utama;
4. d.efisiensi sistern rem parkir;
5. e.kincup roda depan;
6. f.suara klakson;
7. g.daya pancar dan arah sinar lampu utama;
8. h.radius putar: L akurasi aJat penunjuk kecepatan ; J. kescsuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan dengansesuaikendaraan
9. a.susunan;
10. b.perlengkapan;
11. c.ukuran;
12. d.karoseri;
13. e.rancangan teknis peruntukkannya;
14. f.pemuatan;
15. g.penggunaan;
16. h.penggandengan kendaraan bermotor; dan/atau
(1)Pengemudi dari/atau Perusahaan Angkutan Umum barang darr/atau pernilik barang wajib memenuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan berrnotor, dan kelas jalan.
(2)Pengoperasian kendaraan angkutan barang wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
(3)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas : BABIII TERTIB OPERASIONAL ANGKUTAN BARANG Pasal 6
(3)Kendaraan angkutan barang wajib melalui jalan sesuai dengan kelas jaJan atau jaringan lintas yang ditetapkan. BABIV PENIMBANGAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG Pasal 9
(1)Setiap kendaraan angkutan barang yang mengangkut barang wajib melakukan penimbangan pada UPPKByang dilalui.
(1)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud daJam Pasal 7 ayat (2) adalah sebagai berikut :
1. a.angkutan barang yang tidak bermuatan; dan b.kendaraan khusus oen] atau angkutan barang khusus yang oleh karena berat dan sifat muatan, dimensi dan jenis barang tidak dimungkinkan untuk dilakukan penimbangan.
(2)Kendaraan khusus danj'atau angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b wajib mengajukan izin kepada Gubemur.

Pasal 8

(1)Pengendalian muatan angkutan barang dilakukan dengan menggunakan alat penimbangan.
(2)Setiap angkutan barang yang mengangkut barang wajib ditimbang pada alat penimbangan yang dipasang secara tetap atau yang dapat dipindah-pindahkan,
(3)Setiap angkutan barang yang ditimbang pada alat penimbangan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda bukti hasil penimbangan.

Pasal 7

(5)Pengangkutan barang di jaJan dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan angkutan barang umum atau angkutan barang khusus sesuai dengan peruntukkannya.
(6)Pengoperasian angkutan barang wajib dilakukan pada jaringan lintas dan/atau pada jalan yang sesuai kelas jaJan yang ditentukan.
(7)Pengangkutan barang di jalan wajib dilengkapi dengan surat muatan barang.
1. k.kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat ken- daraan bermotor.
(2)Setiap petugas UPPKB harus memiliki kualifikasi danj'atau pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis bidang Lalu Lintas dan Angkutan JaIan sebagai berikut :
1. a.Penyidik Pegawai Negeri Sipii (PPNS)Pemangku Undang- Undang Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. b.Penguji Kendaraan Bermotor;
3. c.Pengawasan dan pengendaIian Lalu Lintas (Wasdal L LaIin/ LLAJ);
4. d.Operator Jembatan TImbang;
(1)Petugas UPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah personil Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

Pasal 12

Penitnbangan kendaraan angkutan barang sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh petugas UPPKB.

Pasal 11

Struktur organisasi petugas pada UPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari :

a.Kepala Unit Penimbangan;
b.Pelaksana Tata Usaha;
c.Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor;;
d.Pelaksana Gudang: dan I.~)Anggota.

Pasal 10

a.Gudang penyimpanan/penitipan barang;
b.Lapangan tempat penumpukan barang;
c.Perambuan dan Flashing Lamp;
d.Alat Komunikasi (Radio Kumunikasi), telepon, dan faximili;
e.Karnera Pengawas (CCTV);
f.Jaringan Online LANdan WAN.

(2)UPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi /-_.. sarana dan prasarana untuk menurunkan dan Zatau menaikkan kembali kelebihan muatan serta saran a penunjang lainnya antara lain :
(1)Pengoperasian alat penimbangan dengan rnenggunakan Sistem Informasi Manajemen yang berbasis pada pengolahan data elektronik.

Pasal 15

BABV MANAJEMEN PENIMBANGAN

(2)Tanda bukti penimbangan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diberikan pada UPPKBpertama dan hanya berlaku untuk satu kali perjalanan sampai pada UPPKB selanjutnya.
(2)Perhitungan ke1ebihan muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara rnengurangkan hasil penirnbangan dengan JEl yang tertera dalam buku uji atau penjumlahan hasil penirnbangan masing-masing sumbu dikurangi deagan JEI yang tertera dalam Buku Uji atau plat samping kendaraan angkutan barang, Pasal 14
(1)Setiap kendaraan angkutan barang yang rnelaksanakan penimbangan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)diberikan tanda bukti penimbangan.

Pasal 13

(1)Penimbangan kendaraaan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan dengan cara menimbang langsung berat kendaraan beserta muatannya atau dapat dilakukan pada masing-masing sumbu kendaraan.
(4)Pembinaan petugas UPPKB dilakukan oleh Kepala Dinas Jr' melalui Kepala UPTDPenimbangan Kendaraan Bermotor.
1. e.Orientasi Bidang LLAJ;dan
2. f.D. n PKBdan/atau D.IIILLAJdan/ atau D.lV Transportasi Darat.
(3)Petugas pada UPPKB diangkat dan diberhentikan oleh 1_ Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD Penimbangan Kendaraan Bermotor. n
1. a.Pelanggaran Tingkat I apabila kelebihan muatan lebih dari 5% s.d 15%dari JBr;
2. b.Pelanggaran 1'ingkat II apabila kelebihan muatan lebih dari 15% sampai dengan 25% dari JBI;
3. c.Pelanggaran Tingkat III apabila kelebihan muatan Iebih dari 25% sampai dengan 60 % dari JBr; Pelanggaran kelebihan muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)dikatagorikan sebagai berikut :

Pasal 18

(1)Kendaraan angkutan barang hanya diperbolehkan memuat dan' mengangkut muatan lebih sampai dengan 5% (lima persen) dari JBr sebagaimana tertera dalam Buku Uji.
(2)Pengangkutan barang yang melebihi 5% (lima perseratus] dari JBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikatagorikan sebagai pelanggaran kelebihan rnuatan.
(2)Pengoperasian alat penimbangan diselenggarakan selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari. 1(3)1 tandar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur. "
(1)Penyelenggaraan penimbangan dilaksanakan secara transparan, tertib dan teratur dengan berpedoman pada standar operasional prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(1)Setiap Kendaraan yang melakukan pelanggaran kelebihan muatan Tingkat I sampai dengan Tingkat IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a s.d huruf d dikenakan sanksi berupa penurunan kelebihan muatan.
(2)Terhadap pengemudi yang tidak bersedia menurunkan kelebihan muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi denda kelebihan muatan.
(3)Dalam hal terjadinya penurunan kelebihan muatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), barang yang diturunkan dapat disimpan atau dititipkan pada tempat penyimpanan barang atau gudang yang ada pada UPPKB.
(2)Terhadap pelanggaran Tingkat V sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 18 huruf e dikenakan tindakan penilangan dan sanksi tarnbahan berupa pengernbalian kendaraan angkutan barang beserta muatannya ke tempat asal atau penurunan kelebihan muatan.
(3)Penindakan terhadap pelanggaran Tingkat V sebagai- mana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai ketentuan yang berlaku.
1. d.Pelanggaran Tingkat IV apabiJa kelebihan muatan lebih dari 60 % sampai dengan 90 % dari JBr.
2. e.Pelanggaran Tingkat V apabila keJebihan muatan lebih dari 90 % dari JBI.
(1)Terhadap Pelanggaran Tingkat I sampai dengan Pe- langgaran Tingkat IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dikenakan sanksi administrasi dan/atau denda kelebihan muatan. -II -
(2)Apabila jangka waktu penttipan Zatau penyimpanan sebagaimana dimaksud dalarn Pasa! 25 habis masanya dan barang yang disimpan tidak diarnbil, maka barang terse but dikuasai oleh Pemerintah Provinsi.
(1)Penitipan atau penyimpanan barang kelebihan muatan kurang dari satu hari lamanya dihitung selama 1 (satu) had.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 4 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 3

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 15

Pasal 13

Pasal 18

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 2 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 3

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 15

Pasal 13

Pasal 18

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 2 Tahun 2016