DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan sebagian Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 yaitu pada Pasal 1, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 17, 20, 29, 30.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kelebihan muatan (overloading) yang dilakukan oleh kendaraan angkutan barang tidak hanya membahayakan pengemudi dan kendaraannya tetapi juga membahayakan pengguna jalan lainnya bahkan berdampak pada lingkungan dan kepentingan masyarakat umum, sehingga perlu diadakan pengawasan dan pengendalian;
c.bahwa Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) memillki peran yang sangat strategis dan diposisikan sebagai ujung tombak di sektor hilir dalam upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kelebihan muatan kendaraan angkutan barang, sehingga peran dan fungsi UPPKBperlu dioptimalkan;
d.bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2015 ten tang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan, perlu diadakan beberapa penyesuaian terhadap materi muatan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tertib Muatan Kendaraan Angkutan Barang;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah ten tang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tertib Muatan Kendaraan Angkutan Barang; TENTANG PERUBAHANATASPERATURANDAERAHNOMOR4 TAHUN2014 TENTANG TERTlBMUATANKENDARAANANGKUTANBARANG DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA GUBERNURSUMATERASELATAN,
a.bahwa kelebihan muatan (overloading) yang dilakukan oleh kendaraan angkutan barang merupakan faktor penyebab mempercepat terjadinya kerusakan geometrik jalan dan jembatan yang sangat berpotensi menyebabkan terjadinya Menimbang TAHUN2016NOMOR 2. GUBERNURSUMATERASELATAN PERATURANDAERAHSUMATERASELATAN

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nornor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 NomOI" 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomOI" 1814);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, NomOI" 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 NomOI"96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tcntang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang .Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara RepubLik Indonesia tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 5317);
8.Peraturan Pemerintab Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
9.Peraturan Pernerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nornor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomOI"5468); /' Mengingat
2.Ketentuan PasaJ 5 ayat (1) diubab dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa15

(1)Setiap kendaraan angkutan barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan dan kelas jaJan yang dilalui, Pasal I Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tertib Muatan Kendaraan Angkutan Barang (Lembaran Daerab Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 4) diubab sebagai berikut: L Ketentuan PasaJ 1 angka 12 dan angka 14 diubab sehingga berbunyi sebagai berikut:

12.Kelebihan Muatan adalah jumlah berat muatan mobil barang yang diangkut melebihi Jumlab Berat yang diizinkan yang tertera dalarn Bukti Lulus Uji.
14.Bukti Lulus Uji adalah bukti lulus pemeriksaan dan pengujian kendaraan berrnotor berupa kartu uji dan tanda uji. Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH PROVINSISUMATERASELATAN dan GUBERNURSUMATERASELATAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUI::IAHAN ATAS PERATURANDAERAH NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG TERTIBMUATANKENDARAANANGKUTANBARANG.

10.Peraturan Pemerintah Nornor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan JaJan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594); 1L Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Berrnotor di Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1297);
12.Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1493/AJ.I08/DRJD/2013 tentang Standar OperasionaJ Prosedur Pengoperasian Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB);
13.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tertib Muatan Kendaraan Angkutan Barang (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 4); Menetapkan:

(5)Dihapus.
(6)Dihapus.
(7)Pengangkutan barang di jalan wajib dilengkapi dengan surat rnuatan barang.
1. a.susunan;
2. b.perlengkapan;
3. c.ukuran;
4. d.karoseri;
5. e.rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
6. f.pemuatan;
7. g.penggu naan;
8. h.penggandengan kendaraan bermotor, dan/ atau
  1. 1.penernpelan kendaraan berrnotor.
(4)Persyaratan laikjalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur paling sedikit terdiri atas:
1. a.emisi gas buang;
2. b.kebisingan suara;
3. c.efisiensi sistern rem utama;
4. d.efisiensi sistern rem parkir;
5. e.kincup roda depan;
6. f.suara klakson;
7. g.daya pancar dan arah sinar Jampu utama;
8. h.radius putar; I. akurasi alat penunjuk kecepatan; J. kesesuaian kinerja roda dan kondisi badan; dan
9. k.kesesuaian daya mesm penggerak terhadap kendaraan bermotor.
(1)Dihapus.
(2)Pengoperasian kendaraan angkutan barang wajib rnemenuhi persyaratan teknis dan laikjalan.
(3)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

Pasal 6

3.Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (5) dan ayat (6) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)Pengangkutan barang wajib dilakukan dengan menggunakan mobil barang darr/atau kendaraan khusus sesuai dengan peruntukannya.
(3)Dihapus. ........ _._- _""",
(3)Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.fasilitas sebelum penimbangan, meliputi jalan akses keluar masuk kendaraan dan jalan sirkulasi di dalam wilayah operasi UPPKB;
2. b.bangunan kantor petugas;
3. c.landasan penimbangan;
4. d.fasilitas sistem informasi;
5. e.fasilitas pasca penimbangan, meliputi tempat perneriksaan dan penindakan pelanggaran, tempat parkir kendaraan:
6. f.fasilitas pendukung kegiatan operasional meliputi: bangunari/rumah genset, instalasi Iistrik, papan / tampilan nama UPPKB, pagar dan ruang terbuka hijau;

Pasal 7

(1)Pengendalian dan pengawasan muatan angkutan barang serta pengamanan jalan dilakukan dengan menggunakan alat penimbangan.
(2)Setiap angkutan barang yang mengangkut barang wajib ditimbang pada alat penimbangan yang dipasang seeara tetap atau yang dapat dipindah-pindahkan.
(3)Setiap angkutan barang yang ditimbang pada alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda bukti hasil penimbangan.
(4)Alat penimbangan yang dipasang seeara tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditera secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dari/ntau pasea perbaikan.

5.Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diu bah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Setiap kendaraan angkutan barang yang mengangkut barang, wajib melakukan penimbangan pada UPPKB yang dilalui.
(2)Fasilitas UPPKBsebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang

4.Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Penimbangan kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan dengan cara menimbang langsung berat kendaraan beserta muatannya atau dapat dilakukan pada masing-masing sumbu kendaraan.

7.Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasall0

(1)UPPKB dipimpin oleh Kepala Unit, dibantu oleh staf administrasi dan petugas operasional yang ditugaskan sesuai dengan kompetensinya.
(2)Staf administrasi dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)di bidang LLAJ;
2. b.Perugas Penimbangan Kendaraan Bermotor;
3. c.Penguji Kendaraan Bermotor;
4. d.Petugas Pencatatan Penerimaan, Penyimpanan, lnventarisasi dan Pengeluaran barang;
5. e.Petugas Administrasi Perkantoran;
6. f.Petugas Pengatur Lalu Lintas;
7. g.Teknisi Elektrikal;
8. h.Teknisi Mekanikal;
9. i.Petugas Kebersihan; J. Petugas Pengamanan;
10. k.Petugas Teknologilnformasi.
  1. 6.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(4)Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)terdiri atas:
1. a.tempat badah;
2. b.toilet urnum;
3. c.kantin;
4. d.mess petugas;
5. e.tempat istirahat pengernudi.
(4)Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menurunkan kelebihan muatan pada tempat yang ditentukan oleh pejabat darr/atau petugas pada unit pelaksana penimbangan kendaraan bcrmotor.
(3)Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ctimaksud pada ayat (1) melarang pengemudi meneruskan perjalanan. penimbangan kendaraan bermotor melaporkan kepada Pejabat Penyidik PegawaiNegeriSipi!.
(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran. sebagaimana
(2)petugas Pasal 20
(1)Dalam hal ctitemukan pelanggaran dimaksud dalam Pasal 17 ayat 11.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 10.Ketentuan Bagian Kedua Sanksi Administrasi Kelebihan Muatan Pasal 19 ctibapus.

9.Ketentuan Pasa! 18 dihapus, Pasal 17

(1)Kendaraan angkutan barang hanya diperbolehkan memuat dan mengangkut muatan lebih sampai dengan 5% (lima persen) dari daya angkut sebagaimana tertera dalam Bukti Lulus Uji.
(2)Pengangkutan barang yang meJebihi 5% (lima persen) dari daya. angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai pelanggaran kelebihan muatan.

8.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)Berat muatan dihitung berdasarkan selisih berat hasil penimbangan dengan berat kosong kendaraan dan berat orang.
(3)Kelebihan muatan dihitung berdasarkan selisih berat muatan dengan daya angkut kendaraan, r
(2)Penindakan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan untuk pelanggaran yang berupa:
1. a.pelanggaran dokumen kendaraan;
2. b.pelanggaran daya angkut kendaraan barang atau berat muatan yang melebihi 5% (lima persen) dari daya angkut kendaraan yang ditetapkan dalam bukti lulus uji;
3. c.pelanggaran dimensi kendaraan;
4. d.pelanggaran tata cara pemuatan barang;
5. e.pelanggaran muatan sumbu terberat terhadap kelas jalan;
6. f.pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan. Umum Pasal 29 [I] Tata cara tetap pengawasan muatan barang di UPPKB meliputi:
7. a.pemeriksaan dokumen kendaraan;
8. b.penimbangan kendaraan beserta muatannya;
9. c.pemeriksaan dimensi dan tata cara pemuatan;
10. d.penindakan terhadap pelanggaran. 13.Ketentuan BAB Vll Bagian Kesatu Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 12.Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 dihapus.
(5)Dalam hal kelebihan muatan telah diturunkan, pengemudi dapat meneruskan perjalanan.
(6)Pengguna fasilitas untuk kegiatan bongkar muat barang dan tempat penyimpanan barang termasuk Jasa Bongkar Muat Barang dikenakan biaya retribusi.
(7)Biaya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih Janjut dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha. NOREG PERATURANDAERAHPROVINSISUMATERASELATAN:(2/2016) LEMBARANDAERAHPROVINSISUMATERASELATANTAHUN2016 NOMOR.?. Diundangkan di Palembang pada tanggal 21 Januari 2016 SEKRETARlSDAERAHPROVINSI Ditetapkan di Palembang pada tanggal 20 Januari 2016 QUBERNUR SU~ATERA SELATAN, f J H. ALEXNOERDIN dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan. memerintahkan penempatannya mengetahuinya, Daerah ini dengan Agar setiap orang pengundangan Peraturan Peraturan Daerah ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II

14.Pasal 30 dihapus ketentuan sebagaimana huruf b diberlakukan

(4)Pelanggaran terhadap dimaksud pada ayat (2) tindakan:
1. a.penilangan;
2. b.tindakan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diberlakukan sanksi tindakan penilangan. GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. MUKTI SULAIMAN

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 13

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 80 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2014

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 Tahun 2015

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah ten tang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 13

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 80 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2014

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 Tahun 2015

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah ten tang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014