(1)Penimbangan kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan dengan cara menimbang langsung berat kendaraan beserta muatannya atau dapat dilakukan pada masing-masing sumbu kendaraan.
7.Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasall0
(1)UPPKB dipimpin oleh Kepala Unit, dibantu oleh staf administrasi dan petugas operasional yang ditugaskan sesuai dengan kompetensinya.
(2)Staf administrasi dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)di bidang LLAJ;
b.Perugas Penimbangan Kendaraan Bermotor;
c.Penguji Kendaraan Bermotor;
d.Petugas Pencatatan Penerimaan, Penyimpanan, lnventarisasi dan Pengeluaran barang;
e.Petugas Administrasi Perkantoran;
f.Petugas Pengatur Lalu Lintas;
g.Teknisi Elektrikal;
h.Teknisi Mekanikal;
i.Petugas Kebersihan;
J. Petugas Pengamanan;
k.Petugas Teknologilnformasi.
6.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(4)Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)terdiri atas:
a.tempat badah;
b.toilet urnum;
c.kantin;
d.mess petugas;
e.tempat istirahat pengernudi.
(4)Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menurunkan kelebihan muatan pada tempat yang ditentukan oleh pejabat darr/atau petugas pada unit pelaksana penimbangan kendaraan bcrmotor.
(3)Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ctimaksud pada ayat (1) melarang pengemudi meneruskan perjalanan.
penimbangan kendaraan bermotor melaporkan kepada Pejabat Penyidik PegawaiNegeriSipi!.
(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran.
sebagaimana
(2)petugas Pasal 20
(1)Dalam hal ctitemukan pelanggaran dimaksud dalam Pasal 17 ayat 11.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
10.Ketentuan Bagian Kedua Sanksi Administrasi Kelebihan Muatan Pasal 19 ctibapus.
9.Ketentuan Pasa! 18 dihapus, Pasal 17
(1)Kendaraan angkutan barang hanya diperbolehkan memuat dan mengangkut muatan lebih sampai dengan 5% (lima persen) dari daya angkut sebagaimana tertera dalam Bukti Lulus Uji.
(2)Pengangkutan barang yang meJebihi 5% (lima persen) dari daya. angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai pelanggaran kelebihan muatan.
8.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(2)Berat muatan dihitung berdasarkan selisih berat hasil penimbangan dengan berat kosong kendaraan dan berat orang.
(3)Kelebihan muatan dihitung berdasarkan selisih berat muatan dengan daya angkut kendaraan, r
(2)Penindakan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan untuk pelanggaran yang berupa:
a.pelanggaran dokumen kendaraan;
b.pelanggaran daya angkut kendaraan barang atau berat muatan yang melebihi 5% (lima persen) dari daya angkut kendaraan yang ditetapkan dalam bukti lulus uji;
c.pelanggaran dimensi kendaraan;
d.pelanggaran tata cara pemuatan barang;
e.pelanggaran muatan sumbu terberat terhadap kelas jalan;
f.pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan.
BABVII TATACARATETAPPENGAWASAN MUATANBARANG01 UPPKB Umum Pasal 29 [I] Tata cara tetap pengawasan muatan barang di UPPKB meliputi:
a.pemeriksaan dokumen kendaraan;
b.penimbangan kendaraan beserta muatannya;
c.pemeriksaan dimensi dan tata cara pemuatan;
d.penindakan terhadap pelanggaran.
13.Ketentuan BAB Vll Bagian Kesatu Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 12.Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 dihapus.
(5)Dalam hal kelebihan muatan telah diturunkan, pengemudi dapat meneruskan perjalanan.
(6)Pengguna fasilitas untuk kegiatan bongkar muat barang dan tempat penyimpanan barang termasuk Jasa Bongkar Muat Barang dikenakan biaya retribusi.
(7)Biaya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih Janjut dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.
NOREG PERATURANDAERAHPROVINSISUMATERASELATAN:(2/2016) LEMBARANDAERAHPROVINSISUMATERASELATANTAHUN2016 NOMOR.?. Diundangkan di Palembang pada tanggal 21 Januari 2016 SEKRETARlSDAERAHPROVINSI Ditetapkan di Palembang pada tanggal 20 Januari 2016 QUBERNUR SU~ATERA SELATAN, f J H. ALEXNOERDIN dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan. memerintahkan penempatannya mengetahuinya, Daerah ini dengan Agar setiap orang pengundangan Peraturan Peraturan Daerah ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II
14.Pasal 30 dihapus ketentuan sebagaimana huruf b diberlakukan
(4)Pelanggaran terhadap dimaksud pada ayat (2) tindakan:
a.penilangan;
b.tindakan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diberlakukan sanksi tindakan penilangan.
GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. MUKTI SULAIMAN