DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 10 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Sumatera Selatan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa memperhatika'n ketentuan pada BAB N paragraf 5 dan paragraf 21 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubaban Penirttukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan H-qtan, serta Penggunaan Kawasan Hutan, Pengaturan teknis tyThadap Penggunaan Kawasan Hutan melalui mekanisme 1persetujuan kerja sama dan terhadap pelimpahan kewempigan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan kepada , Gubernur untuk kegiatan pembangunan fasilitas umwμ yang bersifat non komersial untuk luas paling banyak 5 Ha (lima hektar) dan pertambangan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bichlng pertambangan, telah diatur secara rinci dan operasional sebagai pedoman teknis pelaksanaan sehingga tidak diperlukan lagi peraturan perundang-undangan lebih lapjut; - 2-
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 49,ayat (3) dan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutap. dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Penianfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, kegiatan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung dilakukan berdasarkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan permohonannya diajukan kepada Menteri Lingkungan Hi�up dan Kehutanan melalui Lembaga Online Single Submission, perlu dilakukan Pencabutan terhadap peraturan-peratu.ran yang menghambat kemudahan berusaha;
d.bahwa sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehuta,ian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan :;;osial, Persetujuan Kemitraan Kawasan Kehutanan diberikan :kepada Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Kawasan Hutan atau Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawa� Hutan dengan mitra;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, hur.uf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Sela.tan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di ' Provinsi Sumatera Selatan;

l.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Provinsi Daerah, Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara , Republik Indonesia Nomor 1814);
2. 3.Undan g -Undang Nomor 41 T�un 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik I�donesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negipa Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah be�erapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repijiblik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaqan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6635,);
5. 6.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dap Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20)21 Nomor 322);
6. 7.Peraturan Menteri Lingkungan fiidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Per:nanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produkili (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 3�9);
7. 8.Peraturan Menteri Lingkungan �idup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelojaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indone*a Tahun 2021 Nomor 320); Dengan Persetujuan Ber!}ama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SEP,TAN dan GUBERNUR SUMATERA Slj:LATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG, PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINS! SUMATERA r ELATAN NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN Hl)TAN PRODUKSI DAN HUTAN ! LINDUNG DI PROVINS! SUMATER.i\ SELATAN. l ! : LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN2.Q~~.NOMOR..t .. NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATElM SELATAN(1)12/2022), I ! I ~-?r S.A SUPRIONO Diundangkan di PaJembang pada tanggal 10 JoU 2022 Pj. SEKRETARlS DAERAH PROVINSl SUMATERA SELATAN, , H. HERMAN DERU Ditetal?kan di PaJembang pada tanggal 10 Jun1 2022 ! QUBERNUR SUMATERA SELATAN, , dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan. pengundangan Peraturan mengetahuinya, mcmerintahkan Daerah ini dengan penempatannya orangsetiapAgar Pasal 2 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun i 2020 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dto. Dto.

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021