Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2014

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur mengenai perubahan ketentuan mengenai modal dasar dan penyerahan aset Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa modal dasar Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa sebagairnana dimaksud dalam huruf a adalah kekayaan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dipisahkan dan tidak terdiri atas saham-saham sebagai penyertaan modal Pernerintah Provinsi Sumatera Selatan;
c.bahwa dalarn rangka pengembangan dan pcningkatan kinerja Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa agar dapat berkernbang secara kompetitif dalam rnenunjang pcrekonomian daerah dan dapat menjadi salah satu surnber pcndapatan a sh daerah, perlu diadakan penarnbahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sehingga modal dasar Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa menjadi sebesar Rp.500.000.000.000,OO (lima rat.us rniliar rupiah);
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menctapkan DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN DAERAH PROVINS} SUMATERA SELATAN NOMOR ~) TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TABUN 1988 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PERH01'ELAN SWARNA DWIPA Mengingat Menimbang Perusahaan Daerah Perhotclan Swarna Dwipa (Lcmbaran Daerah Provinsi Surnatera Selatan Tahun 1988 Nomor 3 Serie D} sebagaimana telah beberapa kali diu bah terakhir dengan Pcraturan Daerah Nornor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kctiga atas Peraturan Dacrah Nomor 2 Tahun 1988 ten tang Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa (Lernbaran Daerah Provirisi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 9); tentang

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pernbentukan Daerah Tingkat Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor lS14};
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 ten tang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik lndonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 2387);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peme- rintahan Daerah (Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 ten tang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4844);
5.Peraturan Pernerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarn hah an Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5478);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten lang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah scbagairnana telah beberapa kali diubah terak.hir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua alas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tcntang Pedoman Pengclolaan Keuangan Daerah (Bcrita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7.Peraturan Daerah Nornor 2 Tahun 1988

(3)Pcnyerahan asct. scbagai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b akan dilaksanakan dengan suatu berita acara pcnycrahan barang setelah terlebih dahulu diadakan penaksiran harga sesuat ketenruan peraturan perundang- undangan
1. a.Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah Provinsi;
2. b.penycrahan aset Pernerintah Provinsi;
3. c.pernupukan dana perusahaan; dan
4. d.pinjarnan yang diperoleh dari sumber perbankan, Perncrintah Pusat, dan Pernerintah Daerah.
(2)Penambahan modal dasar Perusahaan Daerah diperoleh dari :
(1)Modal Dasar Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa seluruhnya terdiri dari kekayaan Pernerintah Provinsi yang dipisahkan, dengan jurnlah scbesar Rp.500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah). Pasa18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal I Ketenruan Pasal 8 Peraturan Daerah Nornor 2 Tahun 1988 tentang Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa (Lernbaran Daerah Tahun 1988 Nornor 3 Serle D] yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :
1. a.Nomor 8 Tahun 1990 (Lernbaran Daerah Provinsi Surnatera Selatan Nornor :3 Tahun 1990 Serie D);
2. b.Nomor 2 Tahun 200.5 (Lernbaran Daerah Provinsi Suma tera Selatan Tahun 2005 Nomor 1 Seri E);
3. c.Nomor 9 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Surnatera Selatan Tahun 2013 Nomor 9); Mcnetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOl~ 2 TAHUN 1988 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PERHOTELAN SWARNA DWIPA_ GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILAN lZAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN dan Dengan Pcrsetujuan Bersama NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN: (.:1.5 .. /2014) LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATEI~ SELATAN TAHUN 20]4 NOMOR H. MUKTI SULAIMAN dto. SEKRETARIS DAERAH PROVINS. SUMATERA SELATAN, Diundangkan di Palembang pada tanggal t..:: 201 Ll H. ALEX NOERDIN dto. Ditetapkan di Palernbang \ pada t.anggal:: 2014 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, nya dalarn Lernbaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan. orang mengetahuinya, mcmcrintahkan Peraturan Dacrah ini dengan penernpatan- Agar setiap pengundangan Peraturan Daerah lIB mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II

(4)Beaaran penyctoran penyertaan modal setiap tahunnya scbagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi kcmampuan keuangan daerah. -4

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1962

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1962

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988