2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pernbentukan Daerah Tingkat Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor lS14};
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 ten tang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik lndonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 2387);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peme- rintahan Daerah (Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 ten tang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4844);
5.Peraturan Pernerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarn hah an Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5478);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten lang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah scbagairnana telah beberapa kali diubah terak.hir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua alas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tcntang Pedoman Pengclolaan Keuangan Daerah (Bcrita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7.Peraturan Daerah Nornor 2 Tahun 1988
(3)Pcnyerahan asct. scbagai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b akan dilaksanakan dengan suatu berita acara pcnycrahan barang setelah terlebih dahulu diadakan penaksiran harga sesuat ketenruan peraturan perundang- undangan
a.Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah Provinsi;
b.penycrahan aset Pernerintah Provinsi;
c.pernupukan dana perusahaan; dan
d.pinjarnan yang diperoleh dari sumber perbankan, Perncrintah Pusat, dan Pernerintah Daerah.
(2)Penambahan modal dasar Perusahaan Daerah diperoleh dari :
(1)Modal Dasar Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa seluruhnya terdiri dari kekayaan Pernerintah Provinsi yang dipisahkan, dengan jurnlah scbesar Rp.500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah).
Pasa18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal I Ketenruan Pasal 8 Peraturan Daerah Nornor 2 Tahun 1988 tentang Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa (Lernbaran Daerah Tahun 1988 Nornor 3 Serle D] yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :
a.Nomor 8 Tahun 1990 (Lernbaran Daerah Provinsi Surnatera Selatan Nornor :3 Tahun 1990 Serie D);
b.Nomor 2 Tahun 200.5 (Lernbaran Daerah Provinsi Suma tera Selatan Tahun 2005 Nomor 1 Seri E);
c.Nomor 9 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Surnatera Selatan Tahun 2013 Nomor 9);
Mcnetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOl~ 2 TAHUN 1988 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PERHOTELAN SWARNA DWIPA_ GUBERNUR SUMATERA SELATAN