1.Pasal 18 ay�t (6) dan PasaJ 32. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambah,m Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undalfg Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lem!Daran Negara Republik Indonesia Tahun ' 2002 Nomor j 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4 . Undang-UndJg Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ! Ruang (Lembatan Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tarii.bahan Lembaran Negara Republik ' Indonesia Nom'or 4725); !
5.Undang-Undarig Nomor 10 Tahun 2009 tentang KepariwisataaA (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 N¢mor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo4esia Nomor 4966);
6.Undang-Und8.!ilg Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan IPermukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia T�un 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republ 1 k Indonesia Nomor 5188);
7.Undang-Undaq.g Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan !Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Le�baran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebaga'imana telah diubah dengan Peraturan Undang-Und;J.g Nomor 15 Tahun 2019 tentang I Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemtlentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran NJgara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, i Tambahan Lembaran Negara Republik ' Indonesia Nonior 6398); I
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lefubaran Negara Republik Indonesia Tahun I 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Non{or 5168);
9 . Undang-Unda.6.g Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan j Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta1)bn 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repuli>lik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberaJa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-\.i [ ndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta!iun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undabg Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (l:mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 romor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik lndopesia Nomor 6055);
I
11.Peraturan Daetah Nomor 12 Tahun 1988 tentang Rapat Adat, Pemangib Adat dan Pembina adat di Sumatera Selat.an (Lembkan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Noroor 5 Tahu l l
1988);
12.Peraturan Da rah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembinaan Pexfyelengaraan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Provins,1 Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 8);
I
13.Peraturan Da'erah Nomor 4 Tahun 2015 tentang I Pelestarian Bufaya Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selat:an Tahun 2015 Nomor 4);
I
14.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelestarian cJgar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Sela4m Tahun 2017 Nomor 4);
Dengan Pdrsetujuan Bersama DEWAN PERW 4 KILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! �UMATERA SELATAN l dan GUBERNUR SUMATERA SELATAN