DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 22 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 216

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum; pengelola keuangan daerah; anggaran pendapatan dan belanja daerah; penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah; penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah; pelaksanaan dan penatausahaan; laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah; akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah; penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah; kekayaan daerah dan utang daerah; badan layanan umum daerah; penyelesaian kerugian keuangan daerah; informasi keuangan daerah; pembinaan dan pengawasan; dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia_ Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tal1un 2004 Nomor 126, Tambahan Le.mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang · Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 'Negara Repu'oiik: 1naones1a 1�omor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun K 2018 Nomor 157); I I
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAI-I PROVINS! SUMATERA SELATAN dan GUBERNUR SUMATERA SELATAN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEWLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Keuangan Daerah meliputi

a.hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
b.kewajiban Daerah · untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
c.Penerimaan Daerah;
d.Pengeluaran Daerah; - 1 2 -
e.kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilru dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
f.kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi dalaro rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Pasal 3

(1)Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang undangan.
(2)Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diwujudkan dalam APBD.
(3)APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Provinsi untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
(1)Gubernur selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Provinsi dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(2)Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagrum ana dimaksud pada ayat (1) mempunyru kewenangan :
1. a.menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
2. b.mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
3. c.menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; t1--
4. d.menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. e.mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
6. f.menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
7. g.menetapkan KPA;
8. h.menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
  1. 1.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; J. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
9. k.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  1. 1.menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
10. m.melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubemur melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah.
(4)Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
1. a.Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. b.Kepala SKPKD selaku PPKD; dan
3. c.Kepala SKPD selaku PA.
(5)Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang.
(6)Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. '1,-

BAB II

PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Pasal 5

(1)Gubernur selaku wakil Pemerintah Provinsi dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berkedudukan sebagai pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perseroan daerah.
(2)Ketentuan mengenai Gubernur selaku wakil Pemerintah Provinsi dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pa.sal 4 aya.t (4) huruf a mempunyai tugas
1. a.koordinasi dalam Pengelola.an Keuangan Daerah;
2. b.koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan Perubahan APBD, dan rancangan Pertanggungjawaban Pelaksana.an APBD;
3. c.koordinasi penyiapan pedoman pelaksana.an APBD;
4. d.memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
5. e.koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. f.memimpin TAPD.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 7

(1)Kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) huruf b mempunyai tugas
1. a.menyusun dan melaksanakan kebijakan Keuangan Daerah; Pengelolaan I-'}
2. b.menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ;
3. c.melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
4. d.melaksanakan fungsi BUD; dan
5. e.melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang :
1. a.menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
2. b.mengesahkan DPA SKPD;
3. c.melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
4. d.memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
5. e.melaksanakan pemungutan pajak daerah;
6. f.menetapkan SPD;
7. g.menyiapkan pelak.sanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Provinsi;
8. h.melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
  1. 1.menyajikan informasi keuangan daerah; dan
9. j.melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 8

(1)PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.
(2)Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3)Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.menyiap�an Anggaran Kas;
2. b.menyiapkan SPD;
3. c.menerbitkan SP2D;
4. d.memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan / atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
5. e.mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pela.ksanaan APBD;
6. f.menyimpan uang daerah;
7. g.melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
8. h.melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas Beban APBD;
  1. 1.melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Provinsi;
9. j.melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan
10. k.melakukan penagihan Piutang Daerah.
(4)Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.

Pasal 9

Gubemur atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) -Ruasa "B'C/IJ 01 ·img.irungan 'SKPKIJ aengan peti.urloangan 'ud,ww1 jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali.

Pasal 10

(1)Kepala SKPD selaku PA sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) huruf c mempunyai tugas
1. a.menyusun RKA SKPD;
2. b.menyusun DPA SKPD;
3. c.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
4. d.melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
5. e.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
6. f.melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
7. g.mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
8. h.menandatangani SPM;
  1. 1.mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; J· menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
9. k.mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  1. 1.menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
10. m.menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
11. n.melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubemur melalui Sekretaris Daerah.
(1)PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit SKPD selaku KPA.
(2)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berclasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali.
(3)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur atas usul kepala SKPD.
(4)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
2. b.melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
3. c.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. d.mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; P}
5. e.melaksanakan pemungutan retribusi claerah;
6. f.mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
7. g.melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- u ndangan.
(5)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) KPA bertanggung jawab kepada PA.

Pasal 12

(1)PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.
(2)PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.
(3)Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPTK bertanggung jawab kepada PA/KPA.

Pasal 13

I,1.),l?'".!'l!'.ta..."}P'..!'.l. l?P.'T'X. 'lt'.hav,¢mana. <1.imak..'-lul. rlalam_ Pasal 12 a�at 11l berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran Kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan Gubernur.

(2)PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional umum selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan Gubernur.

Pasal 14

(1)Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf 1 untuk melaksanakan � fungsi tata usaha keuangan pacla SKPD.
(2)PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang
1. a.melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang cliajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
2. b.menyiapkan SPM;
3. c.melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
4. d.melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
5. e.menyusun laporan keuangan SKPD.
(3)PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan/atau PPTK.

Isi peraturan

Teks216PDFHirarki

Memuat teks peraturan…