DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 7 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang pengikatan dana anggaran pelaksanaan pekerjaan tahun jamak dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, nama dan jangka waktu pelaksanaan, instansi penanggung jawab pekerjaan, jumlah dan alokasi anggaran, sumber pembiayaan, penyesuaian harga, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu rnenetapkan Peraturan Daerah tentang Pengikatan Dana Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan Tahun .Jamak;
a.bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik di Sumatera Selatan, terdapat beberapa kegiatan pernbangunan yang membutuhkan dana relatif besar dan tidak dapat dialokasikan pada 1 (sattl) tahun anggaran serta waktu penyelesaian pekerjaannya Iebih dari 12 (dua belas] bulan;
b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 A ayat (1) hUTUf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang P doman Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap pekerjaan yang waktu penyelesaian pengerjaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dapat dilaksanakan dcngan pekerjaan tahun jamak; GUBERNUR SUMATERA SELATAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA PENGlKATAN DANA ANGGARANPELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN JAMAR Mengingat Menimbang PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG

Mengingat

6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah teraknir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7.Peraturan Daerah Nornor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2'013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentan.g Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor II};
5.Peraturan Presiden Nomor S4 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barangj'.Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 'rabun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Uasa Pemerintah, [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155)~
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ten tang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nemer 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOO1or4844); Rancangan Peraturan Daerah Pengikatan Dana Anggaran Pelaksanaan Pembangunan Pekerjaan Tahun Jarnak ini diadakan dengan rnaksud untuk mengalokasikan dana pernbangunan pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan dalarn waktu 12 (dua belas] bulan dalam APBD Provinsi. Pasal 2
5.Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 [satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jarnak.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pernerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud derigan :
1.Provinsi adalah Provinsi Surnatera Selatan. Pasal 1

Menetapkan

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGlKATAN DANA ANGGARAN PELAKSANAAN PEKE.RJAAN TAHUN JAMAK. GUBERNUR SUMATERA SELATAN MEMUTUSKAN: dan Dengan Persetujuan Bersarna DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN Pasa16

(1)Alokasi anggaran untuk kegiatan pembangunan dengan kontrak tahun jarnak sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp.745.988.523.000,- (tujuh ratus empat puluh lima rniliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta lima raius dua puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan berkala jalan sebesar Rp.430.993.014.000,- (empat ratus tiga puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta empat belas ribu rupiah) dengan alokasi anggaran : BABIV JUMLAH DAN ALOKASI ANGGARAN Penanggungjawab pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi, Pasal 5

BAB III

INSTANSI PENANGGUNGJAWAB PEKE·RJAAN

Pasal 4

(1)1 Pengikatan dana anggaran pelaksanaan pekerjaan tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dialokasikan dalam APBD, dan dituangkan dalam benruk kontrak tahun jamak berdasarkan asas-asas umum perjanjian sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(2)Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan rnelalui pelelangan umurn dengan mekanisme sesuai ketentuan peratuan perundang- undangan, BABV SUMBER PEMBIAYAAN
(2)Uraian pekerjaan dan alokasi anggaran pekerjaan sebagairnana dimaksud pada ayat (I) adalah sebagaimana tercantum dalarn Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dad Peraturan Daerah ini. sebesar20152. Tahun Anggaran Rp.270.500.000.000,- sebesar20141. Tahun Anggaran Rp.44 .495. 509 .000,-
1. b.pembangunan jembatan, sebesar Rp.314.995.509.000,- (tiga ratus empat belas miliar sernbilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus sembilan ribu rupiah) dengan alokasi anggaran : sebesar20152. Tahun Anggaran Rp.363.000.000.000.- sebesar20141. Tahun Anggaran Rp.67.993.014.000,- NOREG PERATURAN DAEAAH PROVINSI SUMATERA SELATAN: (6/2014) LEMBARAN DAERAH PROVINS! SUMATE.RA SELATAN TABUN 2014 NOMOR .1.... H. MUKTI SULAIMAN dto. Diundangkan di Palernbang pada tanggal 8 Juli 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, H. ALEX NOERDIN dto. Ditetapkan di Palembang pada tanggal 7 Juli 2014 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, memerintahkan ini dengan Daerah Provinsi Agar setiap orang rnengetahuinya, pengundangan Peraturan Daerah penempatannya dalam Lembaran Sumatera Selatan. Peraruran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. KETENTUAN PENUTUP Pasa110

BAB II

NAMA DAN JANGKA WAK'fU PELAKSANAAN Pengikatan Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jarnak ini diadakan dengan tujuan menyediakan dana untuk pelaksanaan pembangunan pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi, Pasa13 Pasal 8 Terhadap kontrak pekerjaan tahun jamak yang dapat dilakukan penyesuaian harga sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, BABVI PENYESUAlAN HARGA Pasa17

Pasal 9

Pekerjaan Tahun Jarnak sebagairnana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan 1 [satu] kali tender untuk setiap pekerjaan. H. ALEX NOERDIN dto, GUBERNUR SUMATERA SELATAN, TAllUN 2(114 TAHUN2015 NO URUSANIBIDANG URUSAN PEMERINTAHAN OAERAll DAN LOKASl KEBUTUHAN RElltr'l'UHAli PROGRAM/K5GUnAN DANA'1'>AGU DANA, ,PAGU nmrKATIF INDIKATlF (Rp.OOO) IRp.OOD} - I PROGRA1I1PlwBANGUNJiifJALAN DA~fJi!m·ATAN " A ~rumJ(llan '-i--' 6'7.993.0.14 363.000.000 1-' J Peuml'!katan .Jalan Akses Ke Pelabuhan 'fanil,1,l1l( Api-Api BanyulllfJ'in ~.49\).501 86 ."nn nnn 2 P!l1n~Unall -Jalan Deea fl'r:;unb.;ttan - Desa Karanz A$l;UIUP; Pall I? 4QQ "OJ 9.500.000 3 .Ja1au Taniuug Api-Api- StlMUl1l! ' Banruasin 1,199.501 "."\ (l()() ()nn 4 Pembanaunan Jrua:n Akses :Sandara,..::..K~bun Sa~r: - Panaeraa A Palembanu 1(l 'W';;}SO1 49.500,,000 5 Peningkatau -Jalan Muara fhlPi't - Muara Lakitan Mum 'I ,*qg, ",0 1 n:U2QQ,J:iO,Q 6 Peninakatan -Jalan Muara Sjb~. Embacang _ - Lahat 2.499.501 12 5QQ :000 ___ 7.. Penh"l~<a:tan .Jalan P, Al."tm-Tru},jung Rava dan LinjJ(al' PendQp.,9 :.2.i\t2..~O_l 16.5illLQQQ_ 8 Peninzkatan JlIl, Ti. Raja - SE, 'l'arnbang Ramoanz - Bts. Kab. OT 0'1 4.49<),501 l3..:iQQ QOQ ' 9 Penin.l!:katan SIn Ma.Dua-Uian Mas « Bts ee~~1.!lu ,I______..OKlliL-- _____ M_9~t501 1'" !';(l(l f1f1f'l 10 Perungkata,n Sp, Keauh - Kunu...lf@!1 Nvawa .. rvtartapura nRlff 4<1qq SOl %'1,500.000 ' 11 Peningkatan Jwan Kurungan Nyawa " Gurnawang - Petanggan - OKm' 3.499,501 19.000.000 1'1.Kemuninz •Jt~Q KI , 2.499,50'1'12 P(lnit!&mtrul Jala.n Martal2ura - Sp.[\'1artapuUJ,• Muara Dua r., __ OKUT 12.'sOO.(lOO I 13 Peningkatan Jatar! Bta, Kab,Ogru1, Ilir • Lubuk Batan~ QK11 4.4<i<l SOl 2S..500.000 14 Penirlld<a.taJ)Jalan PJaiu, Bts. RaP, OKJ - K, A®~ PaJembarlF; S 4QQ,SO"l 24.500 QOO _l.§_ f'emellllal'a@BerkaJaJa,1an Praburnulih - Bts. Kab. OKU M Rnirn 4.000,000 11 ()(\n nno' I I ,. 13 PembtmguttanJembatan 44.495.509 210. S()() {)(1{)i - - 1 P-amban~u~l!l_J!J.batan A.ir_Pan_&lTahap 3 Lahar 4.499.501 32.;:;00000: 2 PembaJJl<lI.I11a),1.Jembatan Ab' Pang;[H Tahap 2 Lahat 4.000.000 ,0; 1 ooo ()(l{). 3 Pembanaunan Je.IJ.1batan Gel1ung Desa Pum'L._______ ._.._._.._ Lahat 2.4"99.501 .7. SOO,000 4 Pembanaunan .Jernbatan Air Seramo '--CiKI) 4.:t-99.501 5.500.000_ 5 'Pembai11W11a,rlFly Over Sim~~ .Jaka Ba;dI1.IL -- Palernbane _jh~99.501 . Sf! SOQQoo 6 PWllQa,ngun;ui .Jembatan AiF Ped"do Palembanz 2,A'QQ 501 s.soo.coo --7 ~iian Jembatan A, P~!t'!t l."ruL_ SA99.501 ,,"'- <;1"1(\ {)"n . S Penp,.galltian Je'Itloatao Air Selanzis Labat 3.499.501 ia.soo.oco 9 i>en!l;p;antlatl J<inlba.t ....in Air S11m Pali 3.4-99.501 6.500.00.0 10 Pell~l(antLt'l1\-Jembatan Air Minanaa, OKUT 2.499.501 12 ~OOOOfJ - SUBT01'AL 112.488,523 633.500.000 TOTA1 745.988,523 - -, URAIAN PEltERJAAN DAN ALOKASl ANGGARAN PEMBANGUNAN PADA DINAS PU BINA MARG,A LAMPI.RA..N PERATURANDAERAH PROVINS! SUMATERA SELATAN TENTANO PENGIKA1'AN DANA ANGGARAN PELAKSANAAN TAHUN JAMAl(

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

INSTANSI PENANGGUNGJAWAB PEKE·RJAAN

Pasal 4

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

INSTANSI PENANGGUNGJAWAB PEKE·RJAAN

Pasal 4

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010