DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara No. 11 Tahun 2014

Nomor: 11
Tahun: 2014
Ditetapkan: 3 November 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, tugas, fungsi, dan organisasi, Kepegawaian dan Pengangkatan, Eselonisasi, Tata Kerja, Pembiayaan dan Aset,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat {1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OA7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditegaskan bahwa urusan Pemerintah Daerah Provinsi mengat-urr dan mengunts qrusan pemerintahan berdasarkan kriteria pembagian urusan wajib dan uransan pilihan dimana urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah berkaitan dengan pelayanan dasar;
c.bahwa urusan kesehatan merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang harrs diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi berkaitan dengan pelayanan dasar, maka untuk menghindari kevakuman/stagnasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara melakukan penanganan dan pengelolaan urusan kesehatan yang sebelumnya dilaksanakan oleh Yayasan Rumah Sakit Haji Medan Provinsi Sumatera Utara;
d.bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 78 Tahun 2OtL tentang Pengalihan Pengelolaan Yayasan Rumah Sakit Haji Medan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ditegaskan bahwa Yayasan Rumah Sakit Hdi Medan 2 dibubarkan/dilikuidasi berdasarkan persetujuan Rapat Koordinasi dan Rapat Paripurna Badan Pengurus Yayasan Rumah Sakit Haji Medan dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Instansi Terkait, maka perlu dilakukan langkah-langkah penanganan personil, peralatan dan pembiayaan Rumah Sakit Haji Medan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OOT tentang Organisasi Perangkat Daerah menegaskan bahwa Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, maka perlu membentuk Peraturan Daaerah sebagai pengganti Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 25 Tahun 2OL2 tentang Pembentukan Organisasi, Tfrgas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Haji Med.an Provinsi Sumatera Utara; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OOg tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 200+ tentang Perbendah araarl Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2OO4 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa31);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a381;
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor lI2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); e. 3. 4. 5. 3
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5A721; 1O. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AM Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9al; 1 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OL4 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia TahUn 2Ot4 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 10O Tahun 2OOO tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomof 197, Tantbahan Lembaran Negirra Republik Indonesia Nomor aO78l; 13, Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2OO0 tentang Pengelolaan dan Pertanggungiawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan T\rgas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 2O3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aO23l;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a263);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45O2);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20OS tentang Pengelolaan Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593); 4
18.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47371;
19.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OOT tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a741);
20.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2OtO tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2A1,O tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2OA7 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
22.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7SS/MENKES/ PE,R/IV I 2}tl tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
23.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OO8 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang menjadi kewenangannya (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6); 24.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
25.Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2O1O tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OLA Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKII,AN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA dan GUBERNUR SUMATERA UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN PROVINSI SUMATENE UINNE. 5

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara;
4.Dekonsentrasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah danf atau Perangkat Pusat di Daerah;
5.Desentralisasi adalah penyerahan urusan dan/atau kewenangan Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka dan sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6.T\rgas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, perlengkapan sarana/prasarana dan Sumber Daya Manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya serta hoernpettanggun gj awabkannya kepada yan g menugaskannya ;
7.Standar adalah spesifikasi teknis atau suatu yang dibakukan sebagai patokan dalam melakukan kegiatan;
8.Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat;
9.Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan kepada semua bidang dan jenis penyakit yang disingkat RSU;
10.Rumah Sakit Islam adalah RSU yang dalam pengelolaannya harus berdasarkan Syariat Islam baik bagi para pengelola, pffi& medis dan pegawai sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan; 1 1. Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut RSU. Haji Medan Provsu adalah Rumah Sakit Islam Provinsi Sumatera Utara yang berada diatas areal seluas 60.000 M2 dengan bangunan tliatasnya dilengkapi dengan harta befgerak dan tidak bergerak yang bersumber dari bantuan Panitia Pembangunan Rumah Sakit Haji Medan, infaq jemaah haji, hibah dari Pemerintah Arab Saudi, bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota, Infaq, Sedekah dan Wakaf dari Umat Islam baik perorangar. maupun j emaah;
12.Klasifikasi Rumah Sakit adalah pengelompokan kelas Rumah Sakit yang berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan; 6
13.Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis;
14.Pemeliharaan Kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan;
15.Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara yang merupakan seseorang pimpinan yang profesional dan beragarna Islam dihunjuk oleh Gubernur;
16.Instalasi adalah suatu unsur penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian pengembangan, pendidikan dan pemeliharaan sar€rna rumah sakit;
17.Komite Medis adalah Kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari Ketua staf Medis Fungsional;
18.Staf Medis fungsional adalah kelompok Dokter dan Dokter gigi yang bekerja di Instansi dalam jabatan fungsional;
19.Sub Komite Medis adalah Kelompok kerja khusus didalam Komite Medis ;
20.Satuan Pengawas Intern adalah kelompok fungsional pengawasan internal yang disingkat SPI; 2I. PoIa Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalanr rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya; 22.Rabupaten/Kota adalah Kabupaten dan Kota di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
23.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Susunan Jabatan Fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan;
24.Peraturan Gubernur adalah naskah dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sifatnya mengatur;
25.Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural. 7

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Hqji Medan Provinsi Sumatera Utara.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)RSU. Haji Medan Provsu adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang Pelayanan Kesehatan, dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan dibawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2)RSU. Haji Medan Provsu dibentuk berstatus kelas B dan dapat ditingkatkan statusnya menjadi kelas yang lebih tinggr.
(3)RSU. Haji Medan Provsu adalah bagian Perangkat Daerah yang berbentuk Lembaga Teknis Daerah yang pengelolaannya dilakukan dengan PPK BLUD.

Pasal 4

RSU. Haji Medan Provsu mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang pelayanan medis, perawatan, pencegahan, peningkatan, pemulihan dan rehabilitasi Kesehatan masyarakat umum dan secara khusus melaksanakan pelafanAn kesehatan Jemaa'ff Haji. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSU. Haji Medan Provsu, menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan Rumah Sakit Umum dan Kesehatan;
b.pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang pengelolaan Rumah Sakit Umum, Kesehatan dan Rujukan;
c.pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan Rumah Sakit Umum, Kesehatan dan Rujukan ;
d.penyelenggaraan pelayanan Kesehatan dan Kependidikan Kesehatan ; 8
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinYa.

Pasal 5

(1)Organisasi RSU. Haji Medan Provsu, terdiri dari :
1. a.Direktur;
2. b.Wakil Direktur Administrasi dan Umum, terdiri dari : 1,. Bidang Umum, terdiri dari :
3. a.Sub Bagian Ketatausahaan;
4. b.Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
5. c.Sub Bagian KePegawaian.
  1. 2.Bagian Pengkqjian dan Pengembangan, terdiri dari :
6. a.Sub Bagian Perencanaan dan Pengkajian;
7. b.Sub Bagian Evaluasi dan Pemberdayaan;
8. c.Sub Bagian PelaPoran.
  1. 3.Bagian Keuangan dan Akuntansi, terdiri dari :
9. a.Sub Bagian Anggaran dan Veri{ikasi;
10. b.Sub Bagian Mobilisasi Dana;
11. c.Sub Bagian Penatausahaan Keuangan'
12. c.Wakil Direktur Pelayanan Medis, terdiri dari :
  1. 1.Bidang Pelayanan Medis, terdiri dari :
13. a.Seksi Pelayanan Medis Inap, Jalan dan UGD;
14. b.Seksi pengembangan Mutu Pelayanan Medik dan Rehabilitasi.
  1. 2.Bidang Pelayanan Keperawatan, terdiri dari :
15. a.Seksi Asuhan KePerawatan;
16. b.Seksi Etika, dan Mutu Keperawatan'
17. d.Wakil Direktur Penunjang Medis dan Akademik, terdiri dari :
  1. 1.Bidang Penunjang Medis, terdiri dari :
18. a.Seksi Laboratorium, Farmasi dan Gizi;
19. b.Seksi Elektromed dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah.
  1. 2.Bidang Akademik dan Pendidikan, terdiri dari :
20. a.Seksi Akademik dan Kebidanan;
21. b.Seksi Pendidikan dan Pengembangan' 9
22. e.Kelompok Jabatan Fungsional;
23. f.Komite Medik;
24. g.Instalasi;
25. h.Satuan Pengawas Intern (SPI). Jenis dan jumlah Kelompok Jabatan Fungsional, Komite Medik, Instalasi dan Satuan Pengawas Intern dibentuk berdasarkan kebutuhan yang tugas dan fungsinya diatur dengan Peraturan Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; Uraian tugas jabatan Struktural, di RSU. Haji Medan Provsu akan diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gurbernur dan uraian tugas non jabatan struktural diatur dengan Peraturan Direktur. Bagan Organisasi RSU. Haji Medan Provsu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang mempakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KEPEGAWAIAN DAN PENGANGKATAN

Pasal 6

(1)Direktur dan Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
(2)Direktur dan Wakil Direktur wajib beragama Islam;
(3)Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Direktur, sesuai peraturan perundan g-undangan ; {4) Komite Medik, petugas Instalasi dan Satuan Pengawas Intern diangkat, diberhentikan, dan ditetapkan oleh Direktur, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
(5)Pembinaan dan penataan kepegawaian pada RSU. Haji Medan Provsu, sebagai Perangkat Daerah Provinsi, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELONISASI

Pasal 7

Direktur Rumah Sakit merupakan jabatan Struktural eselon II.b; Wakil Direktur Rumah sakit merupakan jabatan Struktural eselon III.a; Kepala Bagran dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit merupakan jabatan Struktural eselon III.b; (U (21

(3)10 (a) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit merupakan jabatan Struktural eselon IV.a;
(5)Komite Medik, petugas instalasi dan Satuan Pengawas Intern merupakan non jabatan Struktural.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagi611, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Komite Medik, petugas Instalasi dan Satuan Pengawas Intern, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik internal maupun antai Satuah Kerja/Uifit Organisasinya baik internal maupun ahtar Satuan Kerja/Unit Organisasi lainnya, sesuai tugas, fungsi dan mekanisme yang ditetapkan;
(2)Bagian, Bidang, Sub Bagian dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungiawab secara berjenjang, sesuai ketentuan yang berlaku;
(3)Setiap Pimpinan/Kepala Satuan/Unit Organisasi pada Rumah Sakit wajib melaksanakan pengawasan/pengendalian dan pembinaan terhadap bawahannya masing-masing, sesuai ketentuan yang berlaku; (a) Dafam hal Direktur berhalangan dalam melaksanakan tugas karena sesuatu hal, Direktur menghunjuk salah satu Wakil Direktur untuk melaksanakan tugas Direktur, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
(5)Apabila Wakil Direktur berhalangan melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal, Direktur menghunjuk salah satu Kepala Bagian/Kepala Bidang yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Wakil Dirdktur, sesuai standai yang ditetapkan;
(6)Apabila Kepala Bagian /Kepala Bidang berhalangan dalam melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal, Direktur menghunjuk salah satu Kepala Sub BagianlKepala Seksi yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Kepala Bagian/Kepala Bidang, sesuai standar yang ditetapkan;
(7)Atas dasar pertimbangan dayaguna dan hasil guna kinerja, dalam hal berhalangan melaksanakan tugasnya, masing-masing pejabat dapat menghunjuk dan mendelegasikan tugasnya kepada pejabat setingkat dibawahnya yang dapat dipertanggungiawabkan, sesuai ketentuan peraturan perUndAng-undangan. 11

BAB VII

PEMBIAYAAN DAN ASET

Pasal 9

(1)Pembiayaan penyelenggaraan operasional RSU. Haji Medan Provsu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2)Pengelolaan pembiayaan dan penggajian dilingkungan RSU. Haji Medan Provsu dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; {3} Aset dan peralatan/perlengkapan RSU. Haji Medan Provsu yang berasal dari bantuan Pemerintah dan infaq, sedeqah dan hibah ummat Islam dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1956

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2003

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1956

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2003

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008