DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2003

Nomor: 9
Tahun: 2003
Ditetapkan: 17 Februari 2003
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN ... MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Kejaksaan Agung, Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kantor Menteri Negara Koordinator, Kantor Menteri Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Badan Narkotika Nasional, Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh Pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Instansi Vertikal di Daerah Propinsi/ Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.
2.Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
3.Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.
4.Pejabat ...
4.Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi adalah Gubernur.
5.Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.
6.Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7.Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan.
8.Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
9.Golongan ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang gaji Pegawai Negeri Sipil.
10.Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
11.Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

(1)Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan :
1. a.pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungannya; dan
2. b.pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungannya, kecuali yang tewas atau cacat karena dinas.
(2)Pejabat ...
(2)Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mendelegasikan wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya.

Pasal 3

(1)Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi atau Kabupaten/ Kota menetapkan :
1. a.pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungannya;
2. b.pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungannya, kecuali yang tewas atau cacat karena dinas.
(2)Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mendelegasikan wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya.

Pasal 4

(1)Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang tewas atau cacat karena dinas.
(2)Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mendelegasikan atau memberi kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya.

BAB III

KENAIKAN PANGKAT

Pasal 5

(1)Presiden menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, dan Pembina Utama golongan ruang IV/e setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
(2)Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Presiden, oleh :
1. a.Pejabat ...
2. a.Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi; dan
3. b.Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota melalui Gubernur.
(3)Pengajuan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 6

(1)Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungannya untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.
(2)Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya.

Pasal 7

(1)Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungannya untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.
(2)Gubernur menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota untuk menjadi Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.
(3)Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendele-gasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya.

Pasal 8

(1)Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungannya untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Penata Tingkat I golongan ruang III/d.
(2)Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendele-gasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya.

Pasal 9

Pejabat Pembina Kepegawaian dan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dikecualikan dalam penetapan kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian.

Pasal 10

(1)Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.
(2)Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mendelegasikan wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya.

BAB IV

PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 11

Presiden menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon I, jabatan fungsional Jenjang Utama atau jabatan lain yang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden, kecuali pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat struktural eselon I di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (61)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2004

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 69 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 70 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 107 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 36 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 38 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 70 Tahun 2008

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 50 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 41 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 71 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 75 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 57 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 25 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 22 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 42 Tahun 2009

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 31 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 63 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 52 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 108 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 21 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 59 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 43 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 100 Tahun 2012

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 26 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 47 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 44 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 37 Tahun 2006

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2010

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/2/M.PAN/3/2009 Tahun 2009

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/06/M.PAN/4/2009 Tahun 2009

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2011

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/2/2015 Tahun 2015

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 327.1/Kpts/KP.330/2/2014 Tahun 2014

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2016

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2008

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2016

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2008

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2008

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin No. 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulang Pisau No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual No. 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 25 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara No. 11 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simalungun Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuasin No. 91 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Timur Nomor 04 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi No. 13 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pematang Siantar No. 1 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 21 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur No. 11 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2