DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 22 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Penerimaan dan Bentuk Partisipasi, Ruang Lingkup, Tata Cara Pemberian dan Penerimaan, Pembinaan dan Pengendalian serta Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Partisipasi Pihak Ketiga dalam Pembangunan Provinsi Sumatera Utara. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 2. 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendahara€rn Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OA4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a OO); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa39l; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AI4 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AI4 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437'l sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2O14 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 92, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2Arc tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2O1O Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor L); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA dan GUBERNUR SUMATERA UTARA MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG PARTISIPASI PIHAK KETIGA DALAM PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah menurrrt azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan rf,rusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara. 11. 12.
5.Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang membidangi Pendapatan.
6.Kepala Dinas adalah Kepala satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang membidangi Pendapatan.
7.Partisipasi Pihak Ketiga adalah pemberian dari pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah secara iklas, tidak mengikat perolehannya oleh pihak ketiga, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik berupa uang atau dipersamakan dengan uang maupun barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak.
8.Pihak ketiga adalah setiap orang, organisasi dan badan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan dan asal usulnya.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara. 1O. Barang bergerak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat bergerak atau dapat dipindahkan ke tempat lain.
11.Barang tidak bergerak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya tidak dapat bergerak atau tidak dapat dipindahkan ke tempat lain.

BAB II

PENERIMAAN DAN BENTUK PARTISIPASI

Pasal 2

(U Pemerintah Daerah dapat menerima partisipasi dari Pihak Ketiga. {21 Bentuk Partisipasi Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)dapat berupa pemberian, hadiah, dan/atau lain-lain partisipasi yang dipersamakan dengan itu.
(3)Partisipasi Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat {21 tidak mengurangi kewajiban-kewajiban Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Negara danlatau Daerah.

Pasal 3

(U Partisipasi Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, diterima oleh Gubernur atau Pejabat yang dihunjuk" (21 Partisipasi Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan surat pernyataan.

Pasal 4

(l) Partisipasi Pihak Ketiga yang diterima oleh Pemerintah Daerah dipergunakan untuk kepentingan daerah khususnya guna pembangunan Daerah.

(2)Partisipasi Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (U tidak dapat ditarik kembali.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Partisipasi Pihak Ketiga dalam Pembangunan Provinsi Sumatera Utara, meliputi :

a.bidang sumber daya alam;
b.bidang otomotif;
c.bidang perkebunan;
d.bidang kehutanan;
e.bidang perdagangan;
f.bidangperindustrian;
g.bidangtransportasi;
h.bidang jasa telekomunikasi;
i.bidang jasa;
j.bidang lainnya yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. TATA CARA Partisipasi Pihak

(2)dapat berupa dan/atau jasa.

BAB IV

PEMBERIAN DAN PENERIMAAN

Pasal 6

Ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat uang atau yang dipersamakan dengan uang, barang {1) (21

Pasal 7

(1)Partisipasi Pihak Ketiga berupa uang atau yang dipersamakan dengan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah dan dicantumkan dalam APBD- (21 Partisipasi Pihak Ketiga dianggarkan pada kelompok pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah dan diuraikan kedalam jenis, objek, dan rincian objek pendapatan sesuai kode rekening yang berkenaan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Partisipasi Pihak Ketiga berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari barang bergerak dan barang tidak bergerak. Partisipasi Pihak Ketiga berupa barang sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1) diserahkan kepada Pejabat yang berwenang dan menjadi kekayaan daerah.

(3)Partisipasi Pihak Ketiga berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat {21 pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Partisipasi Pihak Ketiga berupa jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berupa program, penelitian dan/ata'u bentuk lainnya di koordinasikan dan dilaksanakan oleh SKPD terkait. (21 Partisipasi Pihak Ketiga berupa jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (U dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Biaya yang timbul akibat pengalihan hak atas pemberian Partisipasi berupa barang bergerak dan tidak bergerak serta Jasa dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD. Pasal 1 1 Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian dan penyerahan Partisipasi Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal LO diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

(1)Pembinaan dan pengendalian atas Partisipasi Pihak Ketiga secara teknis fungsional dilaksanakan oleh Kepala Dinas. (21 Pembinaan dan pengendalian administrasi pengelolaan atas Partisipasi dari Pihak Ketiga secara teknis administrasi dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2015