DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 5 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Maluku Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini terdiri dari 10 Pasal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Maluku Utara. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, 98 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 43550);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
11.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4), sebagaimana telah diubah denga Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013;
12.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisai dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Nomo 4);
13.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Tekhnis 99 Daerah Provinsi Maluku Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 (Lembaran Dearah Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan lembaran Daerah Nomor 5);
14.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Dearah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan lembaran Daerah Nomor 11);
15.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Dearah Tahun 2015 Nomor 4);
16.Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 1).

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Besaran Uang Persediaan (UP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran peraturan ini;

Pasal 2

Besaran Uang Persediaan (UP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah merupakan batas tertinggi Uang Persediaan (UP) yang diberikan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;

Pasal 3

Pengajuan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) sebagai perintah uang muka kerja dan atau pengisian kas yang bersifat pengisian kembali, dan dapat dilakukan untuk membiayai belanja operasional kegiatan yang mencakup belanja pegawai, barang dan jasa yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran Langsung (LS); 100

Pasal 4

Dalam hal pengajuan Surat Perintah Membayar-Ganti Uang (SPM-GU) untuk menggantikan Uang Persedian (UP) yang telah digunakan, harus dilengkapi dengan surat tanggungjawab Pengguna Anggaraan/Kuasa Pengguna Anggaran, bukti – bukti yang sah dan lengkap serta lampiran yang diperlukan;

Pasal 5

SPM-GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diajukan, apabila Uang Persediaa (UP) telah digunakan dan dapat dipertanggungjawabkan sekurang- kurangnya mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) dari Uang Persediaan yang telah diterima Bendahara Pengeluaran serta dalam hal suatu kegiatan yang sifatnya mendesak dan memerlukan dana yang besarnya melebihi Uang Persediaan yang telah diterima, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan dapat mengajukan Surat Perintah Membayar-Tambahan Uang (SPM-TU);

Pasal 6

Penggunaan dana Tambahan Uang (TU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak dana Tambahan Uang (TU) diterima oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu, wajib dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku;

Pasal 7

Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan, dana Tambahan Uang (TU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tidak habis digunakan dan atau tidak terpakai habis, maka sisa dana tersebut wajib disetor ke rekening Kas Daerah, kecuali kegiatan yang pelaksanaannya melebihi waktu 1 (satu) bulan atau kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal/waktu yang telah ditetapkan sebagai akibat peristiwa tertentu diluar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

Pasal 8

Penggunaan dana Tambahan Uang (TU), tidak diperkenankan untuk kegiatan lain selain yang tertuang dalam rincian Penggunaan/ Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang/Surat Perinta Membayar Uang – Tambahan Uang (SPP-TU/SPM-TU);

Pasal 9

Dalam hal dana Tambahan Uang (TU) yang telah dikirim oleh Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pembantu, belum dipertanggungjawabkan secara keseluruhan, maka pengajuan dana Tambahan Uang (TU) berikutnya ole Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak dilayani; 101

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (19)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 46 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 6 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 8 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 11 Tahun 2009

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (19)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 46 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 6 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 8 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 11 Tahun 2009

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2015