DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 31 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

regulasi_utama

Ringkasan

Ruang lingkup RPJMD; Fungsi RPJMD.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara 2A$-2A23;

1.Pasal 18 ayat {6} Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara {Lernbaran Negara Republik Indonesia Ta}rrn 1956 Nornor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11O3);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2AO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional {Lernbaran Negara Repr-rblik Indonesis- Tahun 2AO4 Nornor 1O4, Tarrrba.}.an Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor aa?\;
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pi:sat dan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 126, Taxtbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2AA7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2OA5-2O25 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AAT Nornor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aTAOh
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OA7 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7251;
7.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2AA7 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO7 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a739);
8.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 61, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a8a6|;
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA9 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O38); 1O. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OOg tentang Periindungan dan Pengeiolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2OOq Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 1 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al+ tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahr.rn 2Al4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Oi5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679\;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2AAO tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A06 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a663);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2OO8 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOB Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemtrangltnan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aBLT);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A16 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Arc Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6L78\;
17.Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2Al9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322\;
18.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2Oi5 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2A15-2A19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
19.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun ZAfi tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al7 Nomor 136); 2O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keualgan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun zAlL tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor i3 Tahun 2A06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 2l.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Perafuran Menteri Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2Ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2Al9 Nomor l57l; 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evatruasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembalgunan Ja:rgka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pernerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2A1T Nomor 13 12);
23.Peraturan Menteri Datram Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2A18 tentang Pernbuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis daiam Penlrusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor a59);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1OO Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15a0);
25.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2OOB tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO5-2A25 {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor !2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nornor 12);
26.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2A16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara {Lembaran Daerah Provinsi Surnatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32); 27.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2OL7 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2A17- 2A37 (Len-lbaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol7 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA dan GUBERNUR SUMATERA UTARA MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2At9-2023. Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daiam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan ralryat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun t945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urLrsan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adaiah lembaga perwakilan rallyat daerah yang berkedudukan sebagai Llnsur penyelen ggar a Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perurakilan Rakyat Daerah Provinsi da-lam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
6.Kepala Daerah ada-lah Gubernur Sumatera Utara.
7.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
8.Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wila3rah provinsi, rencana strr-rktur rllang wilayah provinsi, rencana pola ruang wilayah provinsi, penetapan kawasan strategis provinsi, arahan pemanfataan rllang wiiayatr provinsi dan arahan pengendalian pemanfaatan rl-lang wilayah provinsi jangka waktu 2O {dua pulufr) tahun terhitung mulai taiun ZALT sampai dengan tahun 2037 . 17 -l-
9.Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah. 1O. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selaljutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunal Daeratr Provinsi Sumatera Utara yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 {dua puluh) tahun terhitung rnulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2A25. 1 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang memuat visi, misi, program kepala daerah, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan ttmum, program PD, prograrn lintas PD, program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif, dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk periode 5 {lima} tahun.
12.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang seianjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 {lima) tahun.
13.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 {satr-r} tahun.
14.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. -B- i6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode rencana.
17.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18.Tujuan adaiah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
19.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan DaerahlPerangkat Daerah yang diperoleh dan pencapaian hasil {outcome\ program Perangkat Daerah
20.Strategi ada-iah langkah berisikan program-prograln sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. 2L. Ara}l Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang diiaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. 22.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
23.Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. 24.lndikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai aiat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output|, hasil {outcomel, dampak (impactJ.
25.Pengendalian dan evaluasi pernbangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam pen1rusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keualgan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif. {1)
26.Pernbangunall Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan perrrerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 2

Ruang lingkup RPJMD meliputi :

a.Visi, Misi, dan Program Gubernur;
b.Tujuan, Sasaran, Strategi;
c.Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
d.Program Perangkat Daerah, dan;
e.Rencana Kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD berfungsi menjadi pedornan bagi :
a.Pen5rusunan RKPD selarna kurun waktu tahun 2OL9 - 2423;
b.Perangkat Daerah dalam men1ruslrn Renstra dan Renja serta sebagai acLran bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam metraksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2OI9-2A23;
c.Pen1rusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah KabupatenlKota di Provinsi Sumatera Utara. Isi dan uraian RPJMD sebagairnana dimaksud pada ayat

(1)sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan sistematika terdiri dari:
1. a.Bab I Pendahuluan;
2. b.Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
3. c.Bab III Garnbaran Keuangan Daerah;
4. d.Bab IV Permasalahan dan Isu-isu Strategis;
5. e.Bab V Visi, Misi, T\rjual, dan Sasaran; {21
(3)
1. f.Bab \II Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
2. g.Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
3. h.Bab VIII Kinerja Pen3relenggaraan Pemerintah Daerah;
4. i.Bab IX Penutup

BAB II

PBLAKSANAAN RPJMD

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan RPJMD melalui penyusunan RKPD setiap tahunnya.
(2)Perangkat Daerah melaksanakan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (U melalui pen3 rsunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1)Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lingkup Provinsi dan antar Kabupaten/Kota, meiiputi:
1. a.pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
2. b.pengendalian dan evaluasi terhadap peiaksanaan rencana pembangunan daerah;
3. c.evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.
(2)Evaiuasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilakukan meialui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD.
(3)Tata cara pengendalian dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perutndang-undangan.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perafuran Daerah Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Rencana Pembangunal Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol3-2O18 {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 22), sebagaimana diubah dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 1i Tahun ZAfi tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2AV tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Orc-2A18 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2A17 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsl Sumatera Utara Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai. berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara. Salinan Sesuai Dengan Aslinya Ditetapkan di Medan pada tanggal 31 Mei 2A19 GUBERNUR SUMATBRA UTARA ttd RAHMAYADI Pembina Tk.I (IV/b) NIP. i969o42t 199003 2OO3 EDY Diundangkan di Medan pada tanggal 31 Mei 2AD SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, ttd R. SABRINA LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA : (2-127 /2A19) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 5 TAHUN 2AI9 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 20 19.2A23

1.PENJELASAN UMUM Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi terbesar diluar Pulau Jawa dilihat dari jumlah penduduk, dan memiliki peran yang sangat strategis cii wilayah Indonesia bagian barat, sebagai pusat kegiatan perekonomian khususnya perkebunan, industri, perdagangan, pertarnbangan, pariwisata, keuangan dan jasa, dan sebagai salah satu gerbang utama wisatawan manca negara di bagian utara Pulau Sumatera, dan berada pada jalur pelayaran tersibuk di dunia yang berhadapan langsung dengan negara tetangga Malaysia, Singapura dan Thailand. Dengan posisi dan peranan tersebut, maka pembangunan di wilayah Sumatera Utara mempunyai potensi yang sangat besar, sekaligus tantangan dan permasalahan yang harus dihaclapi. Untuk mengernbangkan potensi dan menangani tantangan serta permasalahan yang tersebut, diperiukan suafu perencanaan pernbangunan yang terarah, terpadu, dan menyeluruh dengan memperhatikan aspek kondisi geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OA4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengarnanatkan bahwa agar perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejaian dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional, maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. PenJrusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, menyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancarlgan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama, serta men1rusun dan rnenetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sedangkan pada Pasal 263 ayat (3i dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakal penjabraran visi, misi dan program Kepaia Daerah yang memuat tujuan, sasaran) strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta prCIgram Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan .Iangka Menengah Nasional. Sebagai suatu produk perencaraan, RPJMD tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokurnen perencanaan dan penganggaran lainnya. RPJMD terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan iainnya baik di tingkat nasional mampun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan pengaxggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. RPJMD Tahun 2Ol9-2A23 adalah dokumen perenca-llaan daerah untuk periode lima tahun yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2OL9-2O23 yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. RPJMD Tahun 2a9-2o23 disusun dengan tujuan sebagai berikut :
1.Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah dalam tujuan dan sasaran pembangunan periode tahun 2a9-2o23, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2OO5-2O25;
2.Acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan prograrn kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
3.Merumuskan rancarrgan kerangka perekonomian daerah serta pembiayaan pembangunan untuk periode Tahun Anggaran 2A19-2023; dan
4.Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggarax dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019-2023. --o- Berdasarkan ha1 tersebut maka Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing- masing men5rusun Rencana Pembanglrnan .Iangka Menengah Daerah Tahun 2Al8-2A23 yang merupakan dokumen perencariaan lima tahunaa daerah. II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara 2A$-2A23;

1.Pasal 18 ayat {6} Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara {Lernbaran Negara Republik Indonesia Ta}rrn 1956 Nornor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11O3);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2AO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional {Lernbaran Negara Repr-rblik Indonesis- Tahun 2AO4 Nornor 1O4, Tarrrba.}.an Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor aa?\;
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pi:sat dan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 126, Taxtbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2AA7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2OA5-2O25 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AAT Nornor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aTAOh
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OA7 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7251;
7.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2AA7 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO7 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a739);
8.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 61, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a8a6|;
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA9 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O38); 1O. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OOg tentang Periindungan dan Pengeiolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2OOq Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 1 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al+ tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahr.rn 2Al4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Oi5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679\;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2AAO tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A06 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a663);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2OO8 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOB Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemtrangltnan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aBLT);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A16 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Arc Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6L78\;
17.Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2Al9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322\;
18.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2Oi5 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2A15-2A19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
19.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun ZAfi tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al7 Nomor 136); 2O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keualgan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun zAlL tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor i3 Tahun 2A06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 2l.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Perafuran Menteri Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2Ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2Al9 Nomor l57l; 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evatruasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembalgunan Ja:rgka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pernerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2A1T Nomor 13 12);
23.Peraturan Menteri Datram Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2A18 tentang Pernbuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis daiam Penlrusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor a59);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1OO Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15a0);
25.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2OOB tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO5-2A25 {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor !2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nornor 12);
26.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2A16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara {Lembaran Daerah Provinsi Surnatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32); 27.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2OL7 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2A17- 2A37 (Len-lbaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol7 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA dan GUBERNUR SUMATERA UTARA MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2At9-2023. Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daiam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan ralryat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun t945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urLrsan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adaiah lembaga perwakilan rallyat daerah yang berkedudukan sebagai Llnsur penyelen ggar a Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perurakilan Rakyat Daerah Provinsi da-lam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
6.Kepala Daerah ada-lah Gubernur Sumatera Utara.
7.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
8.Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wila3rah provinsi, rencana strr-rktur rllang wilayah provinsi, rencana pola ruang wilayah provinsi, penetapan kawasan strategis provinsi, arahan pemanfataan rllang wiiayatr provinsi dan arahan pengendalian pemanfaatan rl-lang wilayah provinsi jangka waktu 2O {dua pulufr) tahun terhitung mulai taiun ZALT sampai dengan tahun 2037 . 17 -l-
9.Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah. 1O. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selaljutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunal Daeratr Provinsi Sumatera Utara yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 {dua puluh) tahun terhitung rnulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2A25. 1 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang memuat visi, misi, program kepala daerah, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan ttmum, program PD, prograrn lintas PD, program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif, dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk periode 5 {lima} tahun.
12.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang seianjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 {lima) tahun.
13.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 {satr-r} tahun.
14.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. -B- i6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode rencana.
17.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18.Tujuan adaiah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
19.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan DaerahlPerangkat Daerah yang diperoleh dan pencapaian hasil {outcome\ program Perangkat Daerah
20.Strategi ada-iah langkah berisikan program-prograln sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. 2L. Ara}l Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang diiaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. 22.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
23.Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. 24.lndikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai aiat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output|, hasil {outcomel, dampak (impactJ.
25.Pengendalian dan evaluasi pernbangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam pen1rusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keualgan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif. {1)
26.Pernbangunall Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan perrrerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 2

Ruang lingkup RPJMD meliputi :

a.Visi, Misi, dan Program Gubernur;
b.Tujuan, Sasaran, Strategi;
c.Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
d.Program Perangkat Daerah, dan;
e.Rencana Kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD berfungsi menjadi pedornan bagi :
a.Pen5rusunan RKPD selarna kurun waktu tahun 2OL9 - 2423;
b.Perangkat Daerah dalam men1ruslrn Renstra dan Renja serta sebagai acLran bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam metraksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2OI9-2A23;
c.Pen1rusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah KabupatenlKota di Provinsi Sumatera Utara. Isi dan uraian RPJMD sebagairnana dimaksud pada ayat

(1)sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan sistematika terdiri dari:
1. a.Bab I Pendahuluan;
2. b.Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
3. c.Bab III Garnbaran Keuangan Daerah;
4. d.Bab IV Permasalahan dan Isu-isu Strategis;
5. e.Bab V Visi, Misi, T\rjual, dan Sasaran; {21
(3)
1. f.Bab \II Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
2. g.Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
3. h.Bab VIII Kinerja Pen3relenggaraan Pemerintah Daerah;
4. i.Bab IX Penutup

BAB II

PBLAKSANAAN RPJMD

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan RPJMD melalui penyusunan RKPD setiap tahunnya.
(2)Perangkat Daerah melaksanakan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (U melalui pen3 rsunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1)Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lingkup Provinsi dan antar Kabupaten/Kota, meiiputi:
1. a.pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
2. b.pengendalian dan evaluasi terhadap peiaksanaan rencana pembangunan daerah;
3. c.evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.
(2)Evaiuasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilakukan meialui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD.
(3)Tata cara pengendalian dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perutndang-undangan.

Pasal 5

Pasal 6

1.PENJELASAN UMUM Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi terbesar diluar Pulau Jawa dilihat dari jumlah penduduk, dan memiliki peran yang sangat strategis cii wilayah Indonesia bagian barat, sebagai pusat kegiatan perekonomian khususnya perkebunan, industri, perdagangan, pertarnbangan, pariwisata, keuangan dan jasa, dan sebagai salah satu gerbang utama wisatawan manca negara di bagian utara Pulau Sumatera, dan berada pada jalur pelayaran tersibuk di dunia yang berhadapan langsung dengan negara tetangga Malaysia, Singapura dan Thailand. Dengan posisi dan peranan tersebut, maka pembangunan di wilayah Sumatera Utara mempunyai potensi yang sangat besar, sekaligus tantangan dan permasalahan yang harus dihaclapi. Untuk mengernbangkan potensi dan menangani tantangan serta permasalahan yang tersebut, diperiukan suafu perencanaan pernbangunan yang terarah, terpadu, dan menyeluruh dengan memperhatikan aspek kondisi geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OA4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengarnanatkan bahwa agar perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejaian dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional, maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. PenJrusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, menyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancarlgan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama, serta men1rusun dan rnenetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sedangkan pada Pasal 263 ayat (3i dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakal penjabraran visi, misi dan program Kepaia Daerah yang memuat tujuan, sasaran) strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta prCIgram Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan .Iangka Menengah Nasional. Sebagai suatu produk perencaraan, RPJMD tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokurnen perencanaan dan penganggaran lainnya. RPJMD terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan iainnya baik di tingkat nasional mampun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan pengaxggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. RPJMD Tahun 2Ol9-2A23 adalah dokumen perenca-llaan daerah untuk periode lima tahun yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2OL9-2O23 yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. RPJMD Tahun 2a9-2o23 disusun dengan tujuan sebagai berikut :
1.Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah dalam tujuan dan sasaran pembangunan periode tahun 2a9-2o23, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2OO5-2O25;
2.Acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan prograrn kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
3.Merumuskan rancarrgan kerangka perekonomian daerah serta pembiayaan pembangunan untuk periode Tahun Anggaran 2A19-2023; dan
4.Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggarax dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019-2023. --o- Berdasarkan ha1 tersebut maka Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing- masing men5rusun Rencana Pembanglrnan .Iangka Menengah Daerah Tahun 2Al8-2A23 yang merupakan dokumen perencariaan lima tahunaa daerah. II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2021