Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 13
Ringkasan
Ruang lingkup RPJMD; Fungsi RPJMD.
Ruang lingkup RPJMD; Fungsi RPJMD.
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara 2A$-2A23;
1O. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OOg tentang Periindungan dan Pengeiolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2OOq Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 1 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al+ tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahr.rn 2Al4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Oi5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679\;
2O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keualgan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun zAlL tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor i3 Tahun 2A06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 2l.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Perafuran Menteri Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2Ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2Al9 Nomor l57l; 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evatruasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembalgunan Ja:rgka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pernerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2A1T Nomor 13 12);
27.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2OL7 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2A17- 2A37 (Len-lbaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol7 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA dan GUBERNUR SUMATERA UTARA MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2At9-2023. Menetapkan
BAB I
Daiam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
17 -l-
1O. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selaljutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunal Daeratr Provinsi Sumatera Utara yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 {dua puluh) tahun terhitung rnulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2A25. 1 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang memuat visi, misi, program kepala daerah, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan ttmum, program PD, prograrn lintas PD, program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif, dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk periode 5 {lima} tahun.
-B- i6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode rencana.
2L. Ara}l Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang diiaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. 22.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
24.lndikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai aiat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output|, hasil {outcomel, dampak (impactJ.
{1)
Ruang lingkup RPJMD meliputi :
RPJMD berfungsi menjadi pedornan bagi :
Isi dan uraian RPJMD sebagairnana dimaksud pada ayat
{21 (3)
BAB II
BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perafuran Daerah Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Rencana Pembangunal Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol3-2O18 {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 22), sebagaimana diubah dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 1i Tahun ZAfi tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2AV tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Orc-2A18 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2A17 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsl Sumatera Utara Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Daerah ini mulai. berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara. Salinan Sesuai Dengan Aslinya Ditetapkan di Medan pada tanggal 31 Mei 2A19 GUBERNUR SUMATBRA UTARA ttd RAHMAYADI Pembina Tk.I (IV/b) NIP. i969o42t 199003 2OO3 EDY Diundangkan di Medan pada tanggal 31 Mei 2AD SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, ttd R. SABRINA LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA : (2-127 /2A19) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 5 TAHUN 2AI9 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 20 19.2A23
Untuk mengernbangkan potensi dan menangani tantangan serta permasalahan yang tersebut, diperiukan suafu perencanaan pernbangunan yang terarah, terpadu, dan menyeluruh dengan memperhatikan aspek kondisi geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OA4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengarnanatkan bahwa agar perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejaian dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional, maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. PenJrusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, menyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancarlgan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama, serta men1rusun dan rnenetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sedangkan pada Pasal 263 ayat (3i dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakal penjabraran visi, misi dan program Kepaia Daerah yang memuat tujuan, sasaran) strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta prCIgram Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan .Iangka Menengah Nasional. Sebagai suatu produk perencaraan, RPJMD tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokurnen perencanaan dan penganggaran lainnya. RPJMD terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan iainnya baik di tingkat nasional mampun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan pengaxggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. RPJMD Tahun 2Ol9-2A23 adalah dokumen perenca-llaan daerah untuk periode lima tahun yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2OL9-2O23 yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. RPJMD Tahun 2a9-2o23 disusun dengan tujuan sebagai berikut :
dan
--o- Berdasarkan ha1 tersebut maka Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing- masing men5rusun Rencana Pembanglrnan .Iangka Menengah Daerah Tahun 2Al8-2A23 yang merupakan dokumen perencariaan lima tahunaa daerah. II. PASAL DEMI PASAL.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Membuka PDF…