DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 16 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM BAB II SISTEMATIKA RPJMD BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI BAB IV KETENTUAN PERALIHAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 263 ayat (3) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021- 2026 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Toba;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794); 2
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 3 Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah No 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
20.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
21.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5) 4
22.Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toba Tahun 2006 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor Tahun 2009 Nomor Seri E Nomor 3)
23.Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA dan BUPATI TOBA

Menetapkan

MEMUTUSKAN; Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I

: PENDAHULUAN BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH ;

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Toba.
2.Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan pakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Toba.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. 5
7.Lembaga Teknis Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Toba yang berbentuk Badan, Kantor, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Rumah Sakit Umum Daerah.
8.Dinas adalah Dinas-Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba.
9.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toba.
10.Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Toba.
11.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2021-2026.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba.

BAB II

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 2

RPJMD memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dengan mendasarkan pada arah pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2026.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai :

a.Pedoman bagi PD dalam menyusun Rencana Strategis PD; dan
b.Pedoman Pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Pasal 4

RPJMD sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), merupakan dokumen perencanaan bagi Pemerintah Daerah untuk Tahun 2021-2026, yang terdiri dari:

BAB VIII

: KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH BAB IX : PENUTUP

Pasal 5

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dituangkan dalam RKPD, yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan APBD.
(2)Rencana Kerja (Renja) PD yang telah disempurnakan oleh Kepala Perangkat Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD.
(3)Timbulnya nomenklatur program yang belum terakomodir dalam lampiran sebagaimana termuat dalam Pasal 4 di atas dapat dilakukan pada setiap penyusunan RKPD sepanjang untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD terhadap:

a.evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
b.pelaksanaan Pembangunan Daerah;
c.hasil Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 8

(1)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dapat dipergunakan sebagai pedoman penyusunan RKPD pada saat terjadi periodisasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
(2)Rumusan Rencana Program/Kegiatan yang terdapat di dalam RKPD 2022 yang disertai dengan target indikator kinerja dan pagu indikatif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. 7

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba. Ditetapkan di Balige pada tanggal 16 September 2021 BUPATI TOBA, Cap/dto POLTAK SITORUS Diundangkan di Balige pada tanggal 16 September 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA, Cap/dto AUDI MURPHY O SITORUS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2021 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 3-118/2021 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026 I. UMUM Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah/daerah dan dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur,berkeadilan, dan berwawasan lingkungan, serta melalui 5 (lima) pendekatan yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, politik atas bawah (top-down) dan bawah atas (bottom-up). Dokumen perencanaan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, meliputi dokumen Perencanaan Jangka Panjang (RPJP), Perencanaan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan (RKP). Dokumen perencanaan tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain untuk menjamin kesinambungan pembangunan di daerah. Seiring dengan berakhirnya masa bhakti Bupati dan Wakil Bupati Toba pada tahun 2016 dan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Toba yang baru, dan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahan dan aturan pelaksanaannya, maka paska pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Pemerintah Kabupaten Toba berkewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 2021-2026. 9 Perda RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 pada dasarnya merupakan penjabaran visi, misi dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi. Selain itu penyusunan Perda RPJMD tersebut dilakukan melalui berbagai tahapan analisis data dan informasi hasil pembangunan, perumusan permasalahan dan isu strategis, perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta penetapan indikator daerah. Untuk selanjutnya, Perda RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan landasan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2022 sampai dengan 2026. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (22)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 100 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2009

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toba Samosir No. 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (22)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 100 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2009

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toba Samosir No. 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020