DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 23 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kode Etik Dewan Perwakilan Daerah perlu menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

2.Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 785);
3.Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPD RI. 3 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Anggota DPD selanjutnya disebut Anggota adalah wakil daerah provinsi yang terpilih dalam pemilihan umum.
3.Pimpinan DPD adalah terdiri atas seorang Ketua DPD dan para Wakil Ketua DPD.
4.Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah selanjutnya disebut Alat Kelengkapan adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan DPD tentang Tata Tertib.
5.Badan Kehormatan DPD selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan DPD yang bersifat tetap.
6.Peraturan DPD tentang Tata Tertib selanjutnya disebut Tata Tertib adalah peraturan yang mengatur kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban serta tanggung jawab Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia beserta alat kelengkapannya dalam rangka melaksanakan kehidupan kenegaraan yang demokratis konstitusional berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4
7.Kode Etik DPD selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dijunjung tinggi dan dipatuhi oleh setiap Anggota untuk menjaga harkat, martabat, kehormatan, citra, kredibilitas Anggota dan DPD.
8.Mitra Kerja adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan tugas DPD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPD tentang Tata Tertib.
9.Sidang dan/atau Rapat DPD selanjutnya disebut Sidang dan/atau Rapat adalah semua jenis Sidang dan/atau Rapat, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPD tentang Tata Tertib.
10.Perjalanan Dinas adalah perjalanan Pimpinan DPD, Pimpinan Alat Kelengkapan dan/atau Anggota untuk kepentingan negara dalam hubungan pelaksanaan wewenang dan tugas sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, baik yang dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia maupun di luar batas wilayah Republik Indonesia.
11.Rehabilitasi adalah pemulihan harkat dan martabat serta kehormatan Anggota akibat dari adanya suatu proses peradilan dan/atau persidangan etik Badan Kehormatan karena tidak terbukti bersalah.

BAB II

TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Kode Etik ini bertujuan untuk menjaga harkat, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Anggota dan lembaga DPD. 5

Pasal 3

Kode Etik ini berasaskan:

a.keadilan;
b.kepastian;
c.kemanfaatan;
d.kepatutan;
e.integritas; dan
f.tanggung jawab.

BAB III

KEPRIBADIAN

Pasal 4

Anggota berkepribadian sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi demokrasi, hukum dan moral, serta menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB IV

KODE ETIK

Pasal 5

Setiap Anggota wajib mematuhi etika dan perilaku sebagai berikut:

a.menaati sumpah/janji sebagai Anggota;
b.menaati peraturan tata tertib;
c.menunaikan tugas dan kewajiban dengan penuh rasa tanggungjawab;
d.menjunjung tinggi nilai kesopanan dan kesusilaan;
e.mampu mengendalikan diri dalam setiap ucapan, sikap dan perilaku guna menjaga perasaan orang lain; 6
f.bersikap rasional dalam mengemukakan pendapat;
g.mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan setiap masalah;
h.bersikap jujur;
i.memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap kondisi dan aspirasi masyarakat dan daerah;
j.memiliki sikap empati dan simpati terhadap situasi masyarakat dan daerah;
k.bersikap adil dan bijaksana dalam memperjuangkan amanat rakyat;
l.tidak menyalahgunakan kewenangan dan/atau bertindak sewenang- wenang;
m.tidak menggunakan kewibawaan DPD untuk kepentingan di luar tugas dan wewenang;
n.bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, dan gratifikasi;
o.bebas hubungan tidak patut dengan eksekutif dan legislatif serta kelompok lain yang dapat berpotensi mengancam harkat, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPD;
p.bersikap terbuka dalam merespon aspirasi masyarakat tanpa mendiskreditkan seseorang dan/atau sekelompok orang;
q.menghormati hak-hak Anggota lain, masyarakat dan/ atau lembaga lain baik di pusat maupun daerah dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
r.membantu semua pihak dan berusaha mengatasi hambatan dan rintangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang tanpa berharap imbalan;
s.melaksanakan tanggungjawab secara sungguh-sungguh sesuai dengan tugas dan wewenangnya dan bekerjasama dengan Anggota lainnya untuk kepentingan masyarakat sebagai wujud pengabdian kepada bangsa dan negara;
t.mendahulukan kepentingan daerah dan masyarakat daerah daripada kepentingan pribadi, keluarga atau kelompok politik tertentu; 7
u.menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa untuk menghindari sektarianisme dan primodialisme serta isu suku, agama dan ras dalam pelaksanaan tugas dan wewenang;
v.menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat masyarakat; dan
w.bebas dari penyalahgunaan Narkoba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Anggota bertanggungjawab:

(1)Menjunjung tinggi harkat dan martabat serta kredibilitas DPD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
(2)Memperjuangkan tegaknya demokrasi dan mengutamakan kepentingan bangsa, negara dan daerah.

Pasal 7

(1)Anggota wajib mengutamakan tugas dan wewenangnya sebagai Anggota daripada kegiatan lain yang tidak ada hubungannya dengan tugas dan wewenang.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dalam rangka kegiatan sosial, keagamaan, seremonial keluarga dan seremonial adat istiadat yang sebelumnya diberitahukan kepada pimpinan Alat Kelengkapan terkait dan/atau Pimpinan DPD. 8

Pasal 8

Anggota wajib melaporkan kekayaannya secara jujur dan benar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum dan selama menjabat serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan selama menjabat.

Pasal 9

Anggota dilarang memberi, meminta dan/atau menerima baik langsung atau memerintahkan kepada pihak lain untuk mendapatkan imbalan, hadiah dan/atau janji, baik di dalam maupun di luar pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang dapat mempengaruhi kebijakan, peran, fungsi, tugas dan wewenangnya.

Pasal 10

Anggota, Pimpinan Alat Kelengkapan, dan/ atau Pimpinan DPD dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya dapat menerima bantuan dari pihak lain selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan dan tidak mempengaruhi independensi lembaga.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kode Etik Dewan Perwakilan Daerah perlu menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

2.Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 785);
3.Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPD RI. 3 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Anggota DPD selanjutnya disebut Anggota adalah wakil daerah provinsi yang terpilih dalam pemilihan umum.
3.Pimpinan DPD adalah terdiri atas seorang Ketua DPD dan para Wakil Ketua DPD.
4.Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah selanjutnya disebut Alat Kelengkapan adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan DPD tentang Tata Tertib.
5.Badan Kehormatan DPD selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan DPD yang bersifat tetap.
6.Peraturan DPD tentang Tata Tertib selanjutnya disebut Tata Tertib adalah peraturan yang mengatur kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban serta tanggung jawab Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia beserta alat kelengkapannya dalam rangka melaksanakan kehidupan kenegaraan yang demokratis konstitusional berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4
7.Kode Etik DPD selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dijunjung tinggi dan dipatuhi oleh setiap Anggota untuk menjaga harkat, martabat, kehormatan, citra, kredibilitas Anggota dan DPD.
8.Mitra Kerja adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan tugas DPD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPD tentang Tata Tertib.
9.Sidang dan/atau Rapat DPD selanjutnya disebut Sidang dan/atau Rapat adalah semua jenis Sidang dan/atau Rapat, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPD tentang Tata Tertib.
10.Perjalanan Dinas adalah perjalanan Pimpinan DPD, Pimpinan Alat Kelengkapan dan/atau Anggota untuk kepentingan negara dalam hubungan pelaksanaan wewenang dan tugas sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, baik yang dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia maupun di luar batas wilayah Republik Indonesia.
11.Rehabilitasi adalah pemulihan harkat dan martabat serta kehormatan Anggota akibat dari adanya suatu proses peradilan dan/atau persidangan etik Badan Kehormatan karena tidak terbukti bersalah.

BAB II

TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Kode Etik ini bertujuan untuk menjaga harkat, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Anggota dan lembaga DPD. 5

Pasal 3

Kode Etik ini berasaskan:

a.keadilan;
b.kepastian;
c.kemanfaatan;
d.kepatutan;
e.integritas; dan
f.tanggung jawab.

BAB III

KEPRIBADIAN

Pasal 4

BAB IV

KODE ETIK

Pasal 5

Setiap Anggota wajib mematuhi etika dan perilaku sebagai berikut:

a.menaati sumpah/janji sebagai Anggota;
b.menaati peraturan tata tertib;
c.menunaikan tugas dan kewajiban dengan penuh rasa tanggungjawab;
d.menjunjung tinggi nilai kesopanan dan kesusilaan;
e.mampu mengendalikan diri dalam setiap ucapan, sikap dan perilaku guna menjaga perasaan orang lain; 6
f.bersikap rasional dalam mengemukakan pendapat;
g.mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan setiap masalah;
h.bersikap jujur;
i.memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap kondisi dan aspirasi masyarakat dan daerah;
j.memiliki sikap empati dan simpati terhadap situasi masyarakat dan daerah;
k.bersikap adil dan bijaksana dalam memperjuangkan amanat rakyat;
l.tidak menyalahgunakan kewenangan dan/atau bertindak sewenang- wenang;
m.tidak menggunakan kewibawaan DPD untuk kepentingan di luar tugas dan wewenang;
n.bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, dan gratifikasi;
o.bebas hubungan tidak patut dengan eksekutif dan legislatif serta kelompok lain yang dapat berpotensi mengancam harkat, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPD;
p.bersikap terbuka dalam merespon aspirasi masyarakat tanpa mendiskreditkan seseorang dan/atau sekelompok orang;
q.menghormati hak-hak Anggota lain, masyarakat dan/ atau lembaga lain baik di pusat maupun daerah dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
r.membantu semua pihak dan berusaha mengatasi hambatan dan rintangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang tanpa berharap imbalan;
s.melaksanakan tanggungjawab secara sungguh-sungguh sesuai dengan tugas dan wewenangnya dan bekerjasama dengan Anggota lainnya untuk kepentingan masyarakat sebagai wujud pengabdian kepada bangsa dan negara;
t.mendahulukan kepentingan daerah dan masyarakat daerah daripada kepentingan pribadi, keluarga atau kelompok politik tertentu; 7
u.menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa untuk menghindari sektarianisme dan primodialisme serta isu suku, agama dan ras dalam pelaksanaan tugas dan wewenang;
v.menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat masyarakat; dan
w.bebas dari penyalahgunaan Narkoba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Anggota bertanggungjawab:

(1)Menjunjung tinggi harkat dan martabat serta kredibilitas DPD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
(2)Memperjuangkan tegaknya demokrasi dan mengutamakan kepentingan bangsa, negara dan daerah.

Pasal 7

(1)Anggota wajib mengutamakan tugas dan wewenangnya sebagai Anggota daripada kegiatan lain yang tidak ada hubungannya dengan tugas dan wewenang.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dalam rangka kegiatan sosial, keagamaan, seremonial keluarga dan seremonial adat istiadat yang sebelumnya diberitahukan kepada pimpinan Alat Kelengkapan terkait dan/atau Pimpinan DPD. 8

Pasal 8

Anggota wajib melaporkan kekayaannya secara jujur dan benar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum dan selama menjabat serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan selama menjabat.

Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 2 Tahun 2018

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Pasal 3

KEPRIBADIAN

Pasal 4

KODE ETIK

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Pasal 3

KEPRIBADIAN

Pasal 4

KODE ETIK

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2018