Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 3 Tahun 2012
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2012
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 25
menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2012TENTANG KODE ETIK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA i BAB I KETE NTUAN U MU M Bagian K esat u P engertia n
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
Bagian K etiga Tujua n
Kode Etik DPD bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPD. BAB II ETIKA DAN PERILA K U
BAB II
Setiap anggota wajib mematuhi etika dan perilaku sebagai berikut:
m.bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, hubungan tidak patut dengan eksekutif dan legislatif serta kelompok lain yang dapat berpotensi mengancam martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPD;
iv
BAB III TANGGUNG JAWAB DAN INT EGRITA S Bagian K esat u Tanggung Jawab Anggota bertanggungjawab:
BAB III
Anggota wajib mengutamakan tugasnya sebagai anggota daripada kegiatan lain yang tidak ada hubungannya dengan tugas dan wewenang, kecuali dalam rangka kegiatan sosial, keagamaan, seremonial keluarga dan seremonial adat istiadat yang sebelumnya diberitahukan kepada pimpinan Alat Kelengkapan terkait dan/atau Pimpinan. Bagian K edua Integritas
Anggota melaporkan kekayaannya secara jujur dan benar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum dan selama menjabat serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan selama menjabat.
DPD dapat menerima bantuan dari pihak lain selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak mempengaruhi independensi lembaga. v
Anggota tidak boleh memberi, meminta atau menerima baik langsung atau menyuruh lakukan kepada pihak lain untuk mendapatkan imbalan, hadiah dan/atau janji baik di dalam maupun diluar pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang dapat mempengaruhi kebijakan, peran, fungsi, tugas dan wewenang anggota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB IV DISIPLIN
BAB IV
vi BAB V KEGIATAN DI DAERAH, KUNJUNGAN KER JA DAN PERJALANAN DINA S
BAB V
P asal12
BAB V I CARA BERP A K A IAN
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Dokumen