2.Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakile.n Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norno:c 5568) sebagaiman& telah beberapa kali diubah terakhir <lengan \}ndang Undang Nornor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Perrnusyawaratan Rakyat, Dewan Penvakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RepubEk Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 181, 'Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3.Peraturan Dewan Perw&kilan Daerah Nomor l Tahun 2022 tentar.g Tata Tertib (Serita Negara- Republik Indonesia 'fahun 2022 Nomor 618);
MEMUTUSK.\N: PERA'i'URAN DEWAN PERV/AKILAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATUF.AN DEWAN PERWAKILAN D/\.ERA.H. BAB I I{ETE!ffUAN UMUM Pasal 1 Dalarn Pcra.1..:urnn De'vvan P,~rwakilan Daerah ini yang dimaksucl. denga:n:
1.Dewan Per wakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewari Ferwakiian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Peraturan DPD adalah peraturan perundang--~.1ndang8.n yang dibeatuk ses·.1cu dengan keten tua.n perat.uran petundang-Un.angar. beraasarkan perintah peraturan perundang-:snlangan yang lebih tinggi atau sederajat dan dibentuk herdasarkan kewenangan. Alat Kelengkapaa adalah sebagaimana tercantum dalam tat tertib D)PD Panitia Perrcang Undang-Undang yang selenjutnya disebut PPUU adalah alat kelengkapan DPD yang in1em1punyi tu,gas menyusun dan membahas Peraturan DFD. Sckrct2riat Jend<·-r-a.l DPD yang selanju.Lnya d.isdrut Sckretariat Jndera! aaalah sisten pendukung DPD yang berkediuk1 seragi kesekreariatan lembaga ncgzara. . - . _, ~ . ' . . - . 4. 2.
6.Naske.h Kebijakan adalah kajian akademik yang memuat latar belakang, tujuan materi muatan, kajian teori, kajian empiris dan/ atau kajian perbandingan ·praktik terbaik.
7.Aplikasi Khusus adalah Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat · atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang hukan kebutuhan instansi pu~at dan pemerintah ciae:rah la.in.
8.Hari adalah had kerja.
(1 \ J (1) (2) (1) 2) (3) Pasal 2 Peraturan DPD r:ierupakan jenis peraturan perundang.:. undangan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai pembentukan peraturan perundang--undangai:1. Peraturan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentuk dengan tahapan perencanaan, penyusunan, pembaliasan, penetapan, dan pengundangan. BAB I[ PERENCA!AAN Pasal 3 Percncanaan penyusunan Peraturan DPD dilakukan dalam Program Penyusunan Feraturan DPD. Program Penyusunan Peraturan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan skala prioritas Pembentukan l?eraturan DPD Skala prioritas pembentukan Peraturan DPD scbgaiana dima.ksud pa.da ayat (2) didasarkan pada s1J.atu. kajian s-.:rategis r:1e11genai fung~i dan kewenangan DPD. Pasal 4 Program Peayusunan Peraturan DPD sebagaiana dimaksud dalam Pasal 3 diteapkan pada akbir tahun anggc:ran. Daiam keadr::.an rncndcss.k Frogram penyusuan Peraturan DPD sebagaimana dimaksud ped3 ayat · (1) dapat dilakukan perubah.an. Keadaan mendesak sebagaimana dimaksad pada ayat (2) 9.k1ba:t adar!ya konflik kelembagaan dan/atau keadaan tertentu lainya.yang menunjukkan adanya rgensi atas suatu ran'ca.n~:«n Perahtrn.h DPD yang ditetapkan dalam sidang paripura DPD. Pasal 5 PPUU ruen_yusun Program Peryusuaar. Peraturan DPD sebagaimana dirnah:sud dalam Pasal 4, dilasarkan atas:
a.perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat;
b.pelaksanaan fungsi, wevenang, dan tugas DPD; dan/ atau
c.rencana stratgis DPI, . , .
J _ .;:- Y. ; . - 4±5:, + +« • Pasal 6
(1)Program Penyusunan Peraturan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun berdasarkan usul dari Alat Kelengkapan sesuai dengan wewenang dan tugasnya.
(2)Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Alat Kelengkapan kepada FPUU.
(3)Usul ~ebagaimana dimaksucl pada ayat (2) disertai dengan konsepsi yang ILelip-...:ti:
a.latar belakang dan tujuan penyusunan;
b.sasaran yang ingin diwujudkan; c.an
c.jangkauan dan ara.h pengaturan.
Pasal 7 ( 1) Dalam Program Penyusunan Peraturan DPD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka.
(2)Daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disusun karena udanya:
a.kebutuian hukur; DPD;
b.kcbutuhc:.n ate:.:, perkemtangan pelaksanaan fi..mgsi, wewenang, dan tugas DPD;
c.perubahan rencana strategis DPD; dart/ atau
d.putusan Mahkamah Agung.
Pasal 8 (i) PPUU menyampaikan Program Penyusunan Peraturan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam sidang paripurna DFD.
(2)Sidang μariptir:.il.a