DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2012

Nomor: 1
Tahun: 2012
Ditetapkan: 30 Maret 2012
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN:

1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor O 1 Tahun 2009 ten tang Tata Tertib; Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat

(5)Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional; Menimbang DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAN TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 2 terencana, terpadu dan sistematis.

2.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang- undangan.
3.Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden.
4.Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah se bagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Anggota DPR selanjutnya disebut Anggota, adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.
7.Fraksi adalah pengelompokan Anggota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
8.Komisi adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap yang menjalankan fungsi dan tugas di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.
9.Badan Legislasi adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap yang menjalankan tugas penyusunan, pembahasan prolegnas dan rancangan undang-undang serta pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang.
10.Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik selanjutnya disebut perencanaan program yang disusun secara
1.Program Legislasi Nasional, Prolegnas adalah instrumen pembentukan undang-undang Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

Pasal 1

a.perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c.perintah Undang-Undang lainnya;
d.sistem perencanaan pembangunan nasional;
e.rencana pembangunan jangka panjang nasional;
f.rencana pembangunan jangka menengah;
g.rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR;dan
h.aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. Dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penyusunan daftar rancangan undang-undang didasarkan atas:

BAB I

KETENTUAN UMUM 3

Pasal 3

(1)Perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam Prolegnas.
(2)Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.

Pasal 2

11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
12.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. 4

(1)Prolegnas Prioritas Tahunan merupakan pelaksanaan Prolegnas J angka Menengah yang dilakukan setiap tahun.

BAB II

PENYUSUNAN,PEMBAHASAN,PENETAPAN, DAN PENYEBARLUASAN PROLEGNAS Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 7

a.gambaran umum hukum nasional;
b.arah dan kebijakan pembangunan hukum nasional untuk 5 (lima) tahun masa keanggotaan DPR;
c.judul rancangan undang-undang beserta keterangan mengenai konsepsi rancangan undang-undang yang meliputi:
1. 1.latar belakang dan tujuan penyusunan;
2. 2.sasaran yang ingin diwujudkan; dan 3.jangkauan serta arah pengaturan.

(3)Judul rancangan undang-undang beserta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. merupakan Prolegnas untuk 1 (satu) masa ( 1) Prolegnas J angka Menengah jangka waktu 5 (lima) tahun keanggotaan DPR.
(2)Prolegnas Jangka Menengah memuat:

Pasal 6

Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan undang-undang.

Pasal 5

(1)Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah.
(2)Penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui Badan Legislasi.
(3)Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.
(4)Penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh Menteri.

Pasal 4

(1)Untuk menyusun Prolegnas Jangka Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Badan Legislasi menyampaikan surat kepada Anggota, Pimpinan Fraksi,

Pasal 9

Penyusunan Prolegnas Jangka Menengah dilaksanakan pada awal masa keanggotaan DPR.

Pasal 8

(2)Prolegnas Prioritas Tahunan meliputi:
1. a.rancangan undang-undang luncuran pembahasan tahun sebelumnya;
2. b.rancangan undang-undang yang sudah diajukan sebagai usul inisiatif DPR;
3. c.rancangan undang-undang yang sedang atau sudah diharmonisasi oleh Badan Legislasi; dan/ a tau
4. d.rancangan undang-undang usulan baru yang berasal dari Prolegnas Jangka Menengah.
(3)Prolegnas Prioritas Tahunan memuat:
1. a.judul rancangan undang-undang; dan
2. b.keterangan mengenai konsepsi rancangan undang- undang yang meliputi:
  1. 1.latar belakang dan tujuan penyusunan;
  2. 2.sasaran yang ingin diwujudkan; dan
  3. 3.jangkauan serta arah pengaturan.
(4)Prolegnas Prioritas Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga memuat penugasan kepada DPR dan Pemerintah untuk menyiapkan rancangan undang- undang dan Naskah Akademik.
(5)Penugasan kepada DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi penugasan kepada Komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, dan DPD.
(6)Judul rancangan undang-undang beserta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 6
(1)Untuk mendapat masukan dari masyarakat, Badan Legislasi mengumumkan rencana penyusunan Prolegnas Jangka Menengah kepada masyarakat melalui media massa baik cetak ataupun elektronik.
(2)Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung atau melalui surat kepada Pimpinan Badan Legislasi sebelum dilakukan pembahasan rancangan Prolegnas antara Badan Legislasi dengan Menteri.

Pasal 11

(1)Badan Legislasi melalui Pimpinan DPR menyampaikan surat kepada Pimpinan DPD untuk meminta usulan rancangan undang-undang yang akan dimasukkan dalam Prolegnas paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah Badan Legislasi terbentuk.
(2)Usulan rancangan undang-undang dari DPD yang akan diusulkan dalam Prolegnas Jangka Menengah disampaikan oleh Pimpinan DPD kepada Pimpinan DPR dan Pimpinan DPR meneruskannya kepada Badan Legislasi.
(3)Usulan dari DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Legislasi paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c.

Pasal 10

dan Pimpinan Komisi untuk meminta usulan rancangan undang-undang yang akan diusulkan dalam daftar Prolegnas Jangka Menengah paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah Badan Legislasi terbentuk.

(2)Usulan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Anggota, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Komisi secara tertulis kepada Pimpinan Badan Legislasi paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan keterangan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c.
(1)Untuk menyusun Prolegnas Prioritas Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Badan Legislasi menyampaikan surat kepada Anggota, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi untuk meminta usulan rancangan undang-undang yang akan diprioritaskan dalam Prolegnas Prioritas Tahunan paling lambat 1 (satu) masa sidang sebelum dilakukan penyusunan Prolegnas.
(2)Usulan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Anggota, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Komisi secara tertulis kepada Pimpinan Badan Legislasi paling lambat 20 (dua 7

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN:

1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor O 1 Tahun 2009 ten tang Tata Tertib; Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat

(5)Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional; Menimbang DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAN TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 2 terencana, terpadu dan sistematis.

2.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang- undangan.
3.Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden.
4.Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah se bagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Anggota DPR selanjutnya disebut Anggota, adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.
7.Fraksi adalah pengelompokan Anggota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
8.Komisi adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap yang menjalankan fungsi dan tugas di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.
9.Badan Legislasi adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap yang menjalankan tugas penyusunan, pembahasan prolegnas dan rancangan undang-undang serta pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang.
10.Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik selanjutnya disebut perencanaan program yang disusun secara
1.Program Legislasi Nasional, Prolegnas adalah instrumen pembentukan undang-undang Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

Pasal 1

a.perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c.perintah Undang-Undang lainnya;
d.sistem perencanaan pembangunan nasional;
e.rencana pembangunan jangka panjang nasional;
f.rencana pembangunan jangka menengah;
g.rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR;dan
h.aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. Dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penyusunan daftar rancangan undang-undang didasarkan atas:

BAB I

KETENTUAN UMUM 3

Pasal 3

(1)Perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam Prolegnas.
(2)Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.

Pasal 2

11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
12.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. 4

(1)Prolegnas Prioritas Tahunan merupakan pelaksanaan Prolegnas J angka Menengah yang dilakukan setiap tahun.

BAB II

PENYUSUNAN,PEMBAHASAN,PENETAPAN, DAN PENYEBARLUASAN PROLEGNAS Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 7

a.gambaran umum hukum nasional;
b.arah dan kebijakan pembangunan hukum nasional untuk 5 (lima) tahun masa keanggotaan DPR;
c.judul rancangan undang-undang beserta keterangan mengenai konsepsi rancangan undang-undang yang meliputi:
1. 1.latar belakang dan tujuan penyusunan;
2. 2.sasaran yang ingin diwujudkan; dan 3.jangkauan serta arah pengaturan.

(3)Judul rancangan undang-undang beserta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. merupakan Prolegnas untuk 1 (satu) masa ( 1) Prolegnas J angka Menengah jangka waktu 5 (lima) tahun keanggotaan DPR.
(2)Prolegnas Jangka Menengah memuat:

Pasal 6

Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan undang-undang.

Pasal 5

(1)Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah.
(2)Penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui Badan Legislasi.
(3)Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.
(4)Penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh Menteri.

Pasal 4

(1)Untuk menyusun Prolegnas Jangka Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Badan Legislasi menyampaikan surat kepada Anggota, Pimpinan Fraksi,

Pasal 9

Penyusunan Prolegnas Jangka Menengah dilaksanakan pada awal masa keanggotaan DPR.

Pasal 8

(2)Prolegnas Prioritas Tahunan meliputi:
1. a.rancangan undang-undang luncuran pembahasan tahun sebelumnya;
2. b.rancangan undang-undang yang sudah diajukan sebagai usul inisiatif DPR;
3. c.rancangan undang-undang yang sedang atau sudah diharmonisasi oleh Badan Legislasi; dan/ a tau
4. d.rancangan undang-undang usulan baru yang berasal dari Prolegnas Jangka Menengah.
(3)Prolegnas Prioritas Tahunan memuat:
1. a.judul rancangan undang-undang; dan
2. b.keterangan mengenai konsepsi rancangan undang- undang yang meliputi:
  1. 1.latar belakang dan tujuan penyusunan;
  2. 2.sasaran yang ingin diwujudkan; dan
  3. 3.jangkauan serta arah pengaturan.
(4)Prolegnas Prioritas Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga memuat penugasan kepada DPR dan Pemerintah untuk menyiapkan rancangan undang- undang dan Naskah Akademik.
(5)Penugasan kepada DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi penugasan kepada Komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, dan DPD.
(6)Judul rancangan undang-undang beserta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 6
(1)Untuk mendapat masukan dari masyarakat, Badan Legislasi mengumumkan rencana penyusunan Prolegnas Jangka Menengah kepada masyarakat melalui media massa baik cetak ataupun elektronik.
(2)Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung atau melalui surat kepada Pimpinan Badan Legislasi sebelum dilakukan pembahasan rancangan Prolegnas antara Badan Legislasi dengan Menteri.

Pasal 11

(1)Badan Legislasi melalui Pimpinan DPR menyampaikan surat kepada Pimpinan DPD untuk meminta usulan rancangan undang-undang yang akan dimasukkan dalam Prolegnas paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah Badan Legislasi terbentuk.
(2)Usulan rancangan undang-undang dari DPD yang akan diusulkan dalam Prolegnas Jangka Menengah disampaikan oleh Pimpinan DPD kepada Pimpinan DPR dan Pimpinan DPR meneruskannya kepada Badan Legislasi.
(3)Usulan dari DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Legislasi paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c.

Pasal 10

dan Pimpinan Komisi untuk meminta usulan rancangan undang-undang yang akan diusulkan dalam daftar Prolegnas Jangka Menengah paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah Badan Legislasi terbentuk.

(2)Usulan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Anggota, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Komisi secara tertulis kepada Pimpinan Badan Legislasi paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan keterangan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c.
(1)Untuk menyusun Prolegnas Prioritas Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Badan Legislasi menyampaikan surat kepada Anggota, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi untuk meminta usulan rancangan undang-undang yang akan diprioritaskan dalam Prolegnas Prioritas Tahunan paling lambat 1 (satu) masa sidang sebelum dilakukan penyusunan Prolegnas.
(2)Usulan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Anggota, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Komisi secara tertulis kepada Pimpinan Badan Legislasi paling lambat 20 (dua 7