DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 12 April 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Cara Penyusu .an ..-rogram Legislasi Nasional; a. Mengingat: Menimbang: DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA DEWAN PERWAKILANRAKYATREPUBLIK INDONESIA, PERATURAN DEWAN PERWAKILANRAKYATREPUBLIK INDONESIA NOMOR 7.. TAHUN ?P th TENTANG TATACARA PENYUSUNANPROGRAM LEGISLASI NASIONAL DEWAN PERWAKILANRAKYAT REPUBLTKIJ':.OONESIA 2

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1.Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
2.Prolegnas Jangka Menengah adalah daftar rancangan undang-undang yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam 1 (satu) masa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat.
3.Prolegnas Prioritas Tahunan adalah daftar rancangan undang-undang yang disusun se bagai pelaksanaan Prolegnas J angka Menengah yang dilaksanakan setiap tahun.
4.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
5.Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
6.Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Anggota DPR yang selanjutnya disebut Anggota adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.
9.Fraksi adalah pengelompokan Anggota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
10.Komisi adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap yang menjalankan fungsi dan tugas di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.
11.Badan Legislasi adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap yang menjalankan tugas penyusunan, pembahasan prolegnas dan rancangan Menetapkan: MEMUTUSKAN: Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1607) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nornor 3 Tahun 2015; 3

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANGTATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL.

Pasal 4

(1)Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah.
(2)Penyusunan Prolegnas antara DPR, DPD, clan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui Badan Legislasi.
(3)Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.
(4)Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPD dikoordinasikan oleh PPUU.

Pasal 3

Dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penyusunan daftar rancangan undang-undang didasarkan atas:

a.perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c.perintah Undang-Undang lainnya;
d.sistem perencanaan pembangunan nasional;
e.rencana pembangunan jangka panjang nasional;
f.rencana pembangunan jangka menengah;
g.rencana kerja Pemerintah serta rencana strategis DPR clan DPD; clan
h.aspirasi clan kebutuhan hukum masyarakat.

Pasal 2

(1)Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas.
(2)Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.

12.Panitia Perancang Undang-Undang yang selanjutnya disingkat PPUU adalah alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap dan mempunyai tugas penyusunan, pembahasan prolegnas dan rancangan undang-undang, serta pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang usu! DPD.
13.Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
15.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. 4

BAB II

PENYUSUNAN,PEMBAHASAN,PENETAPAN, DANPENYEBARLUASANPROLEGNAS undang-undang serta pengharmonisasian, pembulatan, clan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang.

Pasal 7

(1)Prolegnas Prioritas Tahunan merupakan pelaksanaan Prolegnas Jangka Menengah yang dilakukan setiap tahun.
(2)Prolegnas Prioritas Tahunan meliputi:
1. a.rancangan undang-undang luncuran pembahasan tahun sebelumnya;
2. b.rancangan undang-undang yang sudah diajukan sebagai usul inisiatif DPR;
3. c.rancangan undang-undang yang sedang atau sudah diharmonisasi oleh Badan Legislasi; dan/ atau
4. d.rancangan undang-undang usulan baru yang berasal dari Prolegnas Jangka Menengah.
(3)Prolegnas Prioritas Tahunan memuat:
1. a.judul rancangan undang-undang, dan
2. b.keterangan mengenai konsepsi rancangan undang-undang yang meliputi:
  1. 1.latar belakang dan tujuan penyusunan;
  2. 2.sasaran yang ingin diwujudkan; dan
  3. 3.jangkauan serta arah pengaturan.
(4)Prolegnas Prioritas Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga memuat penugasan kepada DPR, DPD, dan Pemerintah untuk menyiapkan rancangan undang-undang dan Naskah Akademik.
(5)Penugasan kepada DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi penugasan kepada Komisi, gabungan komisi, dan Badan Legislasi.
(6)Judul rancangan undang-undang beserta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibuat dengan format sebagaimana tercantum

Pasal 6

(1)Prolegnas Jangka Menengah merupakan Prolegnas jangka waktu 5 (lima) tahun untuk 1 (satu) masa keanggotaan DPR.
(2)Prolegnas Jangka Menengah memuat:
1. a.gambaran umum hukum nasional;
2. b.arah dan kebijakan pembangunan hukum nasional untuk 5 (lima) tahun masa keanggotaan DPR;
3. c.judul rancangan undang-undang beserta keterangan mengenai konsepsi rancangan undang-undang yang meliputi:
  1. 1.latar belakang dan tujuan penyusunan;
  2. 2.sasaran yang ingin diwujudkan; dan
  3. 3.jangkauan serta arah pengaturan.
(3)Judul rancangan undang-undang beserta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Prolegnas ditetapkan untuk jangka rr~nengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan undang-undang.

(5)Penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh Menteri. 5

Pasal 12

( 1) Rancangan Prolegnas Jangka Menengah dari lingkungan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dibahas oleh Badan Legislasi dan hasilnya ditetapkan sebagai Prolegnas Jangka Menengah dari DPR.

(2)Prolegnas dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan koordinasi dengan Menteri.

Pasal 11

( 1) Usulan Prolegnas dari Anggota, Fraksi, Komisi, dan masyarakat se bagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diinven tarisasi oleh Sekretariat Badan Legislasi.

(2)Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan Prolegnas Jangka Menengah dari lingkungan DPR.

Pasal 10

(1)Untuk mendapat masukan dari masyarakat, Badan Legislasi mengumumkan rencana penyusunan Prolegnas J angka Menengah kepada masyarakat melalui media massa baik cetak ataupun elektronik.
(2)Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung atau melalui surat kepada Pimpinan Badan Legislasi sebelum dilakukan pembahasan rancangan Prolegnas antara Badan Legislasi dengan Menteri.

Pasal 9

(1)Untuk menyusun Prolegnas Jangka Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Badan Legislasi menyampaikan surat kepada Anggota, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Komisi untuk meminta usulan rancangan undang-undang yang akan diusulkan dalam daftar Prolegnas Jangka Menengah paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Badan Legislasi terbentuk.
(2)Usulan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Anggota, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Komisi secara tertulis kepada Pimpinan Badan Legislasi paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1.Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
2.Prolegnas Jangka Menengah adalah daftar rancangan undang-undang yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam 1 (satu) masa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat.
3.Prolegnas Prioritas Tahunan adalah daftar rancangan undang-undang yang disusun se bagai pelaksanaan Prolegnas J angka Menengah yang dilaksanakan setiap tahun.
4.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
5.Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
6.Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Anggota DPR yang selanjutnya disebut Anggota adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.
9.Fraksi adalah pengelompokan Anggota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
10.Komisi adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap yang menjalankan fungsi dan tugas di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.
11.Badan Legislasi adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap yang menjalankan tugas penyusunan, pembahasan prolegnas dan rancangan Menetapkan: MEMUTUSKAN: Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1607) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nornor 3 Tahun 2015; 3

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANGTATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL.

Pasal 4

(1)Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah.
(2)Penyusunan Prolegnas antara DPR, DPD, clan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui Badan Legislasi.
(3)Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.
(4)Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPD dikoordinasikan oleh PPUU.

Pasal 3

Dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penyusunan daftar rancangan undang-undang didasarkan atas:

a.perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c.perintah Undang-Undang lainnya;
d.sistem perencanaan pembangunan nasional;
e.rencana pembangunan jangka panjang nasional;
f.rencana pembangunan jangka menengah;
g.rencana kerja Pemerintah serta rencana strategis DPR clan DPD; clan
h.aspirasi clan kebutuhan hukum masyarakat.

Pasal 2

(1)Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas.
(2)Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.

12.Panitia Perancang Undang-Undang yang selanjutnya disingkat PPUU adalah alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap dan mempunyai tugas penyusunan, pembahasan prolegnas dan rancangan undang-undang, serta pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang usu! DPD.
13.Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
15.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. 4

BAB II

PENYUSUNAN,PEMBAHASAN,PENETAPAN, DANPENYEBARLUASANPROLEGNAS undang-undang serta pengharmonisasian, pembulatan, clan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang.

Pasal 7

(1)Prolegnas Prioritas Tahunan merupakan pelaksanaan Prolegnas Jangka Menengah yang dilakukan setiap tahun.
(2)Prolegnas Prioritas Tahunan meliputi:
1. a.rancangan undang-undang luncuran pembahasan tahun sebelumnya;
2. b.rancangan undang-undang yang sudah diajukan sebagai usul inisiatif DPR;
3. c.rancangan undang-undang yang sedang atau sudah diharmonisasi oleh Badan Legislasi; dan/ atau
4. d.rancangan undang-undang usulan baru yang berasal dari Prolegnas Jangka Menengah.
(3)Prolegnas Prioritas Tahunan memuat:
1. a.judul rancangan undang-undang, dan
2. b.keterangan mengenai konsepsi rancangan undang-undang yang meliputi:
  1. 1.latar belakang dan tujuan penyusunan;
  2. 2.sasaran yang ingin diwujudkan; dan
  3. 3.jangkauan serta arah pengaturan.
(4)Prolegnas Prioritas Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga memuat penugasan kepada DPR, DPD, dan Pemerintah untuk menyiapkan rancangan undang-undang dan Naskah Akademik.
(5)Penugasan kepada DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi penugasan kepada Komisi, gabungan komisi, dan Badan Legislasi.
(6)Judul rancangan undang-undang beserta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibuat dengan format sebagaimana tercantum

Pasal 6

(1)Prolegnas Jangka Menengah merupakan Prolegnas jangka waktu 5 (lima) tahun untuk 1 (satu) masa keanggotaan DPR.
(2)Prolegnas Jangka Menengah memuat:
1. a.gambaran umum hukum nasional;
2. b.arah dan kebijakan pembangunan hukum nasional untuk 5 (lima) tahun masa keanggotaan DPR;
3. c.judul rancangan undang-undang beserta keterangan mengenai konsepsi rancangan undang-undang yang meliputi:
  1. 1.latar belakang dan tujuan penyusunan;
  2. 2.sasaran yang ingin diwujudkan; dan
  3. 3.jangkauan serta arah pengaturan.
(3)Judul rancangan undang-undang beserta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Prolegnas ditetapkan untuk jangka rr~nengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan undang-undang.

(5)Penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh Menteri. 5

Pasal 12

(2)Prolegnas dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan koordinasi dengan Menteri.

Pasal 11

( 1) Usulan Prolegnas dari Anggota, Fraksi, Komisi, dan masyarakat se bagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diinven tarisasi oleh Sekretariat Badan Legislasi.

(2)Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan Prolegnas Jangka Menengah dari lingkungan DPR.

Pasal 10

(1)Untuk mendapat masukan dari masyarakat, Badan Legislasi mengumumkan rencana penyusunan Prolegnas J angka Menengah kepada masyarakat melalui media massa baik cetak ataupun elektronik.
(2)Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung atau melalui surat kepada Pimpinan Badan Legislasi sebelum dilakukan pembahasan rancangan Prolegnas antara Badan Legislasi dengan Menteri.

Pasal 9

(1)Untuk menyusun Prolegnas Jangka Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Badan Legislasi menyampaikan surat kepada Anggota, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Komisi untuk meminta usulan rancangan undang-undang yang akan diusulkan dalam daftar Prolegnas Jangka Menengah paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Badan Legislasi terbentuk.
(2)Usulan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Anggota, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Komisi secara tertulis kepada Pimpinan Badan Legislasi paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c.