DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Ringkasan

Peraturan DPR ini mengubah Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 dengan menambahkan Pasal 228A di antara Pasal 228 dan Pasal 229.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan kehidupan kenegaraan yang demokratis konstitusional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan penguatan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dalam mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.bahwa untuk meningkatkan peran dan kinerja lembaga perwakilan rakyat, perlu menguatkan kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat agar dapat menjalankan fungsi, wewenang, dan tugasnya secara optimal;
c.bahwa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib masih memerlukan penyempurnaan untuk meningkatkan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Repu blik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 ten tang Tata Tertib; KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN DEWAN PERWAKILANRAKYATREPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERU BAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATATERTIB Pasal II Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.1. Di antara

Pasal 228

dan Pasal 229 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 228A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 228A

(1)Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat
(2), DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.
(2)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat dan disampaikan oleh komisi yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. PasalI Ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 667) diubah sebagai berikut: MEMUTUSKAN: PERATURANDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHANATAS PERATURANDEWAN PERWAKILANRAKYAT REPUBLIKINDONESIANOMOR 1 TAHUN2020 TENTANG TATA TERTIB. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ten tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Menetapkan: BERITANEGARAREPUBLIKINDONESIATAHUN2025 NOMOR 126 Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2025 KILANRAKY AT Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2025 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat ini dengan penernpatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…