Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2018
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 37
menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
www.peraturan.go.id 2018, No.1752
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1607) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat:
diubah sebagai berikut:
DPR berwenang:
www.peraturan.go.id 2018, No.1752
Alat kelengkapan DPR terdiri atas:
www.peraturan.go.id 2018, No.1752
www.peraturan.go.id 2018, No.1752
Badan Legislasi bertugas:
www.peraturan.go.id 2018, No.1752
dan
www.peraturan.go.id 2018, No.1752
www.peraturan.go.id 2018, No.1752
Bagian Keenam A Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Paragraf 1 Tata Cara Penetapan Anggota
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, yang selanjutnya disingkat BAKN, dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.
Paragraf 2 Tata Cara Pemilihan Pimpinan
www.peraturan.go.id 2018, No.1752
Paragraf 3 Tata Cara Pelaksanaan Tugas
BAKN bertugas:
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan