DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Oktober 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan peran dan kinerja lembaga perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat perlu menata pelaksanaan fungsi legislasi;
c.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan www.peraturan.go.id 2018, No.1752 Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan aspirasi Anggota;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); www.peraturan.go.id 2018, No.1752
3.Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1607);
4.Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 805);
5.Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1362);
6.Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1125);
7.Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1361); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1607) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat:

a.Nomor 3 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 805); dan www.peraturan.go.id 2018, No.1752
b.Nomor 3 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1362); diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

DPR berwenang:

a.membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
b.memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang;
c.membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR;
d.membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah;
e.membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden;
f.membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama; www.peraturan.go.id 2018, No.1752
g.memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain;
h.memberikan persetujuan atas perjanjian internasional tertentu yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang;
i.memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi;
j.memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain;
k.memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
l.memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;
m.memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden; dan
n.memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden.
1. 2.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Alat kelengkapan DPR terdiri atas:

a.pimpinan;
b.Badan Musyawarah;
c.komisi;
d.Badan Legislasi;
e.Badan Anggaran;
f.Badan Akuntabilitas Keuangan Negara; www.peraturan.go.id 2018, No.1752
g.Badan Kerja Sama Antar-Parlemen;
h.Mahkamah Kehormatan Dewan;
i.Badan Urusan Rumah Tangga;
j.panitia khusus; dan
k.alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
1. 3.Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Sebelum pemilihan pimpinan alat kelengkapan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c sampai dengan huruf j, pimpinan DPR mengadakan rapat konsultasi dengan pimpinan Fraksi sebagai pengganti rapat Badan Musyawarah pada awal masa keanggotaan DPR atau pada masa awal tahun sidang untuk menentukan:
1. a.jumlah komisi;
2. b.mitra kerja komisi;
3. c.jumlah anggota alat kelengkapan DPR.
(2)Mitra kerja komisi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
(3)Penentuan jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas anggota jumlah tiap-tiap Fraksi.
(4)Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam penentuan jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna DPR.
(5)Hasil rapat konsultasi disampaikan oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR untuk ditetapkan. www.peraturan.go.id 2018, No.1752

4.Ketentuan ayat (1) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 5 (lima) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota yang ditetapkan secara paket bersifat tetap dalam rapat paripurna DPR.
(2)Paket bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Fraksi.
(3)Pimpinan DPR merupakan alat kelengkapan DPR dan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
(4)Masa jabatan pimpinan DPR sama dengan masa keanggotaan DPR.

5.Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Badan Legislasi bertugas:

a.menyusun rancangan Prolegnas yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan di lingkungan DPR;
b.mengoordinasikan penyusunan Prolegnas yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah, dan DPD;
c.mengoordinasikan penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, dan gabungan komisi;
d.menyiapkan dan menyusun rancangan undang- undang usul Badan Legislasi dan/atau Anggota Badan Legislasi berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan; www.peraturan.go.id 2018, No.1752
e.melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep rancangan undang-undang yang diajukan Anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPR;
f.memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, atau gabungan komisi di luar prioritas rancangan undang-undang atau di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam program legislasi nasional untuk dimasukkan ke dalam program legislasi nasional perubahan;
g.melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugasi oleh Badan Musyawarah;
h.melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang;
i.menyiapkan, menyusun, membahas, melakukan evaluasi, dan menyempurnakan peraturan DPR;
j.mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan undang-undang melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
k.melakukan sosialisasi Prolegnas dan/atau Prolegnas perubahan;
l.membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan setiap akhir tahun sidang untuk disampaikan kepada Pimpinan DPR; dan
m.membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPR untuk dapat digunakan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.
1. 6.Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2018, No.1752

Pasal 66

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a sampai dengan huruf j, kecuali huruf h, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai tata cara pembentukan undang-undang.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf k, Badan Legislasi dapat melakukan kunjungan kerja pada masa reses atau pada masa sidang dengan persetujuan pimpinan DPR.
(3)Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf f mencakup dapat atau tidak rancangan undang-undang tersebut masuk ke dalam Prolegnas perubahan.
(4)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf j, Badan Legislasi mengadakan rapat koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus yang mendapat penugasan pembahasan rancangan undang-undang.
(5)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf l dan huruf m, Badan Legislasi melakukan inventarisasi dan evaluasi dengan mempertimbangkan pelaksanaan:
1. a.Prolegnas dan/atau Prolegnas perubahan 1 (satu) tahun sidang dan 1 (satu) masa keanggotaan;
2. b.penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang dalam 1 (satu) tahun sidang dan 1 (satu) masa keanggotaan; dan
3. c.jumlah rancangan undang-undang yang belum dapat diselesaikan, serta masalah peraturan perundang-undangan.
(6)Badan Legislasi menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pelaksanaan tugas sesuai dengan kebutuhan, yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga. www.peraturan.go.id 2018, No.1752
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas Badan Legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf h diatur dengan Peraturan DPR.

7.Di antara Bagian Keenam dan Bagian Ketujuh disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Keenam A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71A

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, yang selanjutnya disingkat BAKN, dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Pasal 71B

(1)DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BAKN pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.
(2)Anggota BAKN berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak sesuai dengan jumlah Fraksi yang ada di DPR atas usul Fraksi yang ditetapkan dalam rapat paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.
(3)Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan BAKN yang mencerminkan unsur semua Fraksi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
(4)Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam penentuan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan diambil www.peraturan.go.id 2018, No.1752 berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna.
(5)Fraksi mengusulkan nama anggota BAKN kepada pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna.
(6)Penggantian anggota BAKN dapat dilakukan oleh Fraksinya, apabila anggota BAKN yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari Fraksinya.

Pasal 71C

(1)Pimpinan BAKN merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
(2)Pimpinan BAKN terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua yang ditetapkan dari dan oleh anggota BAKN berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
(3)Komposisi pimpinan BAKN dari tiap-tiap Fraksi ditetapkan pada permulaan keanggotaan.
(4)Fraksi yang mendapatkan komposisi pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan 1 (satu) nama calon pimpinan BAKN kepada pimpinan DPR untuk dipilih dalam rapat BAKN.
(5)Pemilihan pimpinan BAKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rapat BAKN yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan BAKN.
(6)Dalam hal pemilihan pimpinan BAKN berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. www.peraturan.go.id 2018, No.1752
(7)Pimpinan BAKN sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.
(8)Penggantian pimpinan BAKN dapat dilakukan oleh Fraksi yang bersangkutan untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat BAKN yang dipimpin oleh pimpinan DPR.

Pasal 71D

BAKN bertugas:

a.melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR;
b.menyampaikan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada komisi;
c.menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK atas permintaan komisi; dan
d.memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan peran dan kinerja lembaga perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat perlu menata pelaksanaan fungsi legislasi;
c.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan www.peraturan.go.id 2018, No.1752 Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan aspirasi Anggota;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); www.peraturan.go.id 2018, No.1752
3.Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1607);
4.Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 805);
5.Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1362);
6.Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1125);
7.Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1361); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1607) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat:

a.Nomor 3 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 805); dan www.peraturan.go.id 2018, No.1752
b.Nomor 3 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1362); diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

DPR berwenang:

a.membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
b.memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang;
c.membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR;
d.membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah;
e.membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden;
f.membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama; www.peraturan.go.id 2018, No.1752
g.memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain;
h.memberikan persetujuan atas perjanjian internasional tertentu yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang;
i.memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi;
j.memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain;
k.memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
l.memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;
m.memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden; dan
n.memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden.
1. 2.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Alat kelengkapan DPR terdiri atas:

a.pimpinan;
b.Badan Musyawarah;
c.komisi;
d.Badan Legislasi;
e.Badan Anggaran;
f.Badan Akuntabilitas Keuangan Negara; www.peraturan.go.id 2018, No.1752
g.Badan Kerja Sama Antar-Parlemen;
h.Mahkamah Kehormatan Dewan;
i.Badan Urusan Rumah Tangga;
j.panitia khusus; dan
k.alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
1. 3.Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Sebelum pemilihan pimpinan alat kelengkapan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c sampai dengan huruf j, pimpinan DPR mengadakan rapat konsultasi dengan pimpinan Fraksi sebagai pengganti rapat Badan Musyawarah pada awal masa keanggotaan DPR atau pada masa awal tahun sidang untuk menentukan:
1. a.jumlah komisi;
2. b.mitra kerja komisi;
3. c.jumlah anggota alat kelengkapan DPR.
(2)Mitra kerja komisi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
(3)Penentuan jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas anggota jumlah tiap-tiap Fraksi.
(4)Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam penentuan jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna DPR.
(5)Hasil rapat konsultasi disampaikan oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR untuk ditetapkan. www.peraturan.go.id 2018, No.1752

4.Ketentuan ayat (1) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 5 (lima) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota yang ditetapkan secara paket bersifat tetap dalam rapat paripurna DPR.
(2)Paket bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Fraksi.
(3)Pimpinan DPR merupakan alat kelengkapan DPR dan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
(4)Masa jabatan pimpinan DPR sama dengan masa keanggotaan DPR.

5.Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Badan Legislasi bertugas:

a.menyusun rancangan Prolegnas yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan di lingkungan DPR;
b.mengoordinasikan penyusunan Prolegnas yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah, dan DPD;
c.mengoordinasikan penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, dan gabungan komisi;
d.menyiapkan dan menyusun rancangan undang- undang usul Badan Legislasi dan/atau Anggota Badan Legislasi berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan; www.peraturan.go.id 2018, No.1752
e.melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep rancangan undang-undang yang diajukan Anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPR;
f.memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, atau gabungan komisi di luar prioritas rancangan undang-undang atau di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam program legislasi nasional untuk dimasukkan ke dalam program legislasi nasional perubahan;
g.melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugasi oleh Badan Musyawarah;
h.melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang;
i.menyiapkan, menyusun, membahas, melakukan evaluasi, dan menyempurnakan peraturan DPR;
j.mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan undang-undang melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
k.melakukan sosialisasi Prolegnas dan/atau Prolegnas perubahan;
l.membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan setiap akhir tahun sidang untuk disampaikan kepada Pimpinan DPR; dan
m.membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPR untuk dapat digunakan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.
1. 6.Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2018, No.1752

Pasal 66

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a sampai dengan huruf j, kecuali huruf h, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai tata cara pembentukan undang-undang.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf k, Badan Legislasi dapat melakukan kunjungan kerja pada masa reses atau pada masa sidang dengan persetujuan pimpinan DPR.
(3)Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf f mencakup dapat atau tidak rancangan undang-undang tersebut masuk ke dalam Prolegnas perubahan.
(4)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf j, Badan Legislasi mengadakan rapat koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus yang mendapat penugasan pembahasan rancangan undang-undang.
(5)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf l dan huruf m, Badan Legislasi melakukan inventarisasi dan evaluasi dengan mempertimbangkan pelaksanaan:
1. a.Prolegnas dan/atau Prolegnas perubahan 1 (satu) tahun sidang dan 1 (satu) masa keanggotaan;
2. b.penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang dalam 1 (satu) tahun sidang dan 1 (satu) masa keanggotaan; dan
3. c.jumlah rancangan undang-undang yang belum dapat diselesaikan, serta masalah peraturan perundang-undangan.
(6)Badan Legislasi menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pelaksanaan tugas sesuai dengan kebutuhan, yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga. www.peraturan.go.id 2018, No.1752
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas Badan Legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf h diatur dengan Peraturan DPR.

7.Di antara Bagian Keenam dan Bagian Ketujuh disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Keenam A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71A

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, yang selanjutnya disingkat BAKN, dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Pasal 71B

(1)DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BAKN pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.
(2)Anggota BAKN berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak sesuai dengan jumlah Fraksi yang ada di DPR atas usul Fraksi yang ditetapkan dalam rapat paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.
(3)Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan BAKN yang mencerminkan unsur semua Fraksi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
(4)Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam penentuan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan diambil www.peraturan.go.id 2018, No.1752 berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna.
(5)Fraksi mengusulkan nama anggota BAKN kepada pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna.
(6)Penggantian anggota BAKN dapat dilakukan oleh Fraksinya, apabila anggota BAKN yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari Fraksinya.

Pasal 71C

(1)Pimpinan BAKN merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
(2)Pimpinan BAKN terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua yang ditetapkan dari dan oleh anggota BAKN berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
(3)Komposisi pimpinan BAKN dari tiap-tiap Fraksi ditetapkan pada permulaan keanggotaan.
(4)Fraksi yang mendapatkan komposisi pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan 1 (satu) nama calon pimpinan BAKN kepada pimpinan DPR untuk dipilih dalam rapat BAKN.
(5)Pemilihan pimpinan BAKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rapat BAKN yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan BAKN.
(6)Dalam hal pemilihan pimpinan BAKN berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. www.peraturan.go.id 2018, No.1752
(7)Pimpinan BAKN sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.
(8)Penggantian pimpinan BAKN dapat dilakukan oleh Fraksi yang bersangkutan untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat BAKN yang dipimpin oleh pimpinan DPR.

Pasal 71D

BAKN bertugas:

a.melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR;
b.menyampaikan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada komisi;
c.menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK atas permintaan komisi; dan
d.memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 27

Pasal 65

Pasal 66

Pasal 71A

Pasal 71B

Pasal 71C

Pasal 71D

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 27

Pasal 65

Pasal 66

Pasal 71A

Pasal 71B

Pasal 71C

Pasal 71D

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011