DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 16 September 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 286

Lembaga terkait

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 ten tang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu membentuk Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib; DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHON 2014 TENT ANG TATA TERTIB 2 Dalam Peraturan Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. 2.Majelis Permusyawaratan Rakyat, selanjutnya disingkat MPR, adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. 3.Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1

Menetapkan

Menetapkan: MEMUTUSKAN: 22B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568); 3
5.Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para menteri.
6.Presiden adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Badan Pemeriksa Keuangan, selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Menteri Negara, selanjutnya disebut menteri, adalah pembantu presiden yang memimpin kementerian.
9.Anggota DPR, selanjutnya disebut Anggota, adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.
10.Fraksi adalah pengelompokan Anggota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
11.Program Legislasi Nasional, selanjutnya disebut Prolegnas, adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang ditetapkan dengan undang-undang.
13.Masa Sidang adalah masa DPR melakukan kegiatan terutama di dalam gedung DPR.
14.Masa Reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja.
15.Undang-Undang adalah pera.turan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden.
16.Sekretariat Jenderal DPR adalah sistem pendukung DPR yang berkedudukan sebagai kesekretariatan lembaga negara.
17.Badan Keahlian DPR adalah sistem pendukung DPR yang memberikan dukungan keahlian. 4

(1)DPR mempunyai fungsi:
1. a.legislasi;
2. b.anggaran; dan
3. c.pengawasan.
(2)Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.

Pasal 2

DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

18.Rumah Aspirasi adalah kantor setiap Anggota sebagai tempat penyerapan aspirasi rakyat yang berada di daerah pemilihan Anggota yang bersangku tan.
19.Hari adalah hari kerja.
20.Panel adalah panel sidang pelanggaran kode etik Anggota. 5 DPR berwenang:

a.membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
b.memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang;
c.membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden;
d.memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;

BAB II

SUSUNAN DAN KEDUDUKANSERTA FUNGSI, WEWENANG,DANTUGAS

Pasal 6

Bagian Ketiga Wewenang

Pasal 5

(1)Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang.
(2)Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.
(3)Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. 6 DPR bertugas:
1. a.menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan prolegnas;
2. b.menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang;

Pasal 7

e.membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden;
f.membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
g.memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain;
h.memberikan persetujuan atas perjanjian internasional tertentu yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan be ban keuangan negara dan/ atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang;
1. 1.memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi; J. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain;
k.memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
1. 1.memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;
m.memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden; dan
n.memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden. 7 Umum Pasal 8 ( 1) Anggota berjumlah 560 (lima ratus enam puluh) orang.

(2)Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripurna DPR.
(3)Anggota pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR.
(4)Masa jabatan Anggota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat Anggota yang baru mengucapkan sumpah/janji.
1. b.menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang;
2. c.menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
3. d.melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah;
4. e.membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK;
5. f.memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara;
6. g.menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan
7. h.melaksanakan tugas lain yang diatur dalam undang-undang. 8

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 10

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) adalah sebagai berikut: "Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/ berjanji: bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, Pasal 9 Tata cara mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) adalah:

a.Anggota didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agama masing-masing;
b.dilakukan menurut agama, yakni: 1) diawali dengan ucapan "Demi Allah" untuk penganut agama Islam; 2) diakhiri dengan ucapan "Semoga Tuhan menolong saya" untuk penganut agama Kristen Protestan/Katolik; 3) di.awali dengan ucapan "Om atah Paramawisesa" untuk penganut agama Hindu; 4) diawali dengan ucapan "Demi Sang Hyang Adi Budha" untuk penganut agama Budha; dan 5) diawali dengan ucapan "Ke hadirat Tian (baca Thien) di tempat yang Maha tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi (baca Khung Ce), Dipermuliakanlah," untuk penganut agama Khonghucu.
c.setelah mengakhiri pengucapan sumpah/ janji Anggota menandatangani formulir sumpah/janji yang telah disiapkan.

(5)Setiap Anggota, kecuali pimpinan MPR dan pimpinan DPR, harus menjadi anggota salah satu komisi.
(6)Setiap Anggota sebagaimana. dimaksud pada ayat (1) hanya dapat merangkap sebagai anggota salah satu alat kelengkapan lainnya yang bersifat tetap, kecuali sebagai anggota Badan Musyawarah. 9 Anggota berkewajiban:
1. a.memegang teguh clan mengamalkan Pancasila;
2. b.melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 12

Anggota berhak:

a.mengajukan usul rancangan undang-undang;
b.mengajukan pertanyaan;
c.menyampaikan usul dan pendapat;
d.memilih dan dipilih;
e.membela diri;
f.mendapatkan imunitas;
g.mendapatkan protokoler;
h.mendapatkan keuangan dan administratif;
1. 1.melakukan pengawasan; J. mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan; dan
k.melakukan sosialisasi undang-undang.

Pasal 11

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh- sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan 10

Pasal 13

(1)Anggota berhenti antarwaktu karena:
1. a.meninggal dunia;
2. b.mengundurkan diri; a.tau
3. c.diberhentikan.
(2)Anggota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
1. a.tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
2. b.melanggar sumpah/ janji jabatan dan kode etik DPR;
3. c.dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
4. d.diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. c.mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. d.mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
7. e.memperjuangkan peningkatan kesejahteraa.n rakyat;
8. f.menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara;
9. g.menaati tata tertib dan kode etik;
10. h.menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain;
  1. 1.menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; J. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
11. k.memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. 11

Pasal 15

(1)Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf g dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2)Dalam hal belum ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pimpinan DPR tidak menindaklanjuti usulan partai politik atas pemberhentian Anggota kepada Presiden.

Isi peraturan

Teks286PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 ten tang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu membentuk Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib; DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHON 2014 TENT ANG TATA TERTIB 2 Dalam Peraturan Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. 2.Majelis Permusyawaratan Rakyat, selanjutnya disingkat MPR, adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. 3.Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1

Menetapkan

Menetapkan: MEMUTUSKAN: 22B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568); 3
5.Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para menteri.
6.Presiden adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Badan Pemeriksa Keuangan, selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Menteri Negara, selanjutnya disebut menteri, adalah pembantu presiden yang memimpin kementerian.
9.Anggota DPR, selanjutnya disebut Anggota, adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.
10.Fraksi adalah pengelompokan Anggota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
11.Program Legislasi Nasional, selanjutnya disebut Prolegnas, adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang ditetapkan dengan undang-undang.
13.Masa Sidang adalah masa DPR melakukan kegiatan terutama di dalam gedung DPR.
14.Masa Reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja.
15.Undang-Undang adalah pera.turan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden.
16.Sekretariat Jenderal DPR adalah sistem pendukung DPR yang berkedudukan sebagai kesekretariatan lembaga negara.
17.Badan Keahlian DPR adalah sistem pendukung DPR yang memberikan dukungan keahlian. 4

(1)DPR mempunyai fungsi:
1. a.legislasi;
2. b.anggaran; dan
3. c.pengawasan.
(2)Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.

Pasal 2

DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

18.Rumah Aspirasi adalah kantor setiap Anggota sebagai tempat penyerapan aspirasi rakyat yang berada di daerah pemilihan Anggota yang bersangku tan.
19.Hari adalah hari kerja.
20.Panel adalah panel sidang pelanggaran kode etik Anggota. 5 DPR berwenang:

a.membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
b.memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang;
c.membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden;
d.memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;

BAB II

SUSUNAN DAN KEDUDUKANSERTA FUNGSI, WEWENANG,DANTUGAS

Pasal 6

Bagian Ketiga Wewenang

Pasal 5

(1)Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang.
(2)Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.
(3)Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. 6 DPR bertugas:
1. a.menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan prolegnas;
2. b.menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang;

Pasal 7

e.membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden;
f.membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
g.memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain;
h.memberikan persetujuan atas perjanjian internasional tertentu yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan be ban keuangan negara dan/ atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang;
1. 1.memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi; J. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain;
k.memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
1. 1.memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;
m.memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden; dan
n.memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden. 7 Umum Pasal 8 ( 1) Anggota berjumlah 560 (lima ratus enam puluh) orang.

(2)Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripurna DPR.
(3)Anggota pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR.
(4)Masa jabatan Anggota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat Anggota yang baru mengucapkan sumpah/janji.
1. b.menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang;
2. c.menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
3. d.melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah;
4. e.membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK;
5. f.memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara;
6. g.menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan
7. h.melaksanakan tugas lain yang diatur dalam undang-undang. 8

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 10

a.Anggota didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agama masing-masing;
b.dilakukan menurut agama, yakni: 1) diawali dengan ucapan "Demi Allah" untuk penganut agama Islam; 2) diakhiri dengan ucapan "Semoga Tuhan menolong saya" untuk penganut agama Kristen Protestan/Katolik; 3) di.awali dengan ucapan "Om atah Paramawisesa" untuk penganut agama Hindu; 4) diawali dengan ucapan "Demi Sang Hyang Adi Budha" untuk penganut agama Budha; dan 5) diawali dengan ucapan "Ke hadirat Tian (baca Thien) di tempat yang Maha tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi (baca Khung Ce), Dipermuliakanlah," untuk penganut agama Khonghucu.
c.setelah mengakhiri pengucapan sumpah/ janji Anggota menandatangani formulir sumpah/janji yang telah disiapkan.

(5)Setiap Anggota, kecuali pimpinan MPR dan pimpinan DPR, harus menjadi anggota salah satu komisi.
(6)Setiap Anggota sebagaimana. dimaksud pada ayat (1) hanya dapat merangkap sebagai anggota salah satu alat kelengkapan lainnya yang bersifat tetap, kecuali sebagai anggota Badan Musyawarah. 9 Anggota berkewajiban:
1. a.memegang teguh clan mengamalkan Pancasila;
2. b.melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 12

Anggota berhak:

a.mengajukan usul rancangan undang-undang;
b.mengajukan pertanyaan;
c.menyampaikan usul dan pendapat;
d.memilih dan dipilih;
e.membela diri;
f.mendapatkan imunitas;
g.mendapatkan protokoler;
h.mendapatkan keuangan dan administratif;
1. 1.melakukan pengawasan; J. mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan; dan
k.melakukan sosialisasi undang-undang.

Pasal 11

Pasal 13

(1)Anggota berhenti antarwaktu karena:
1. a.meninggal dunia;
2. b.mengundurkan diri; a.tau
3. c.diberhentikan.
(2)Anggota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
1. a.tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
2. b.melanggar sumpah/ janji jabatan dan kode etik DPR;
3. c.dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
4. d.diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. c.mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. d.mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
7. e.memperjuangkan peningkatan kesejahteraa.n rakyat;
8. f.menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara;
9. g.menaati tata tertib dan kode etik;
10. h.menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain;
  1. 1.menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; J. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
11. k.memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. 11

Pasal 15

(1)Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf g dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2)Dalam hal belum ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pimpinan DPR tidak menindaklanjuti usulan partai politik atas pemberhentian Anggota kepada Presiden.