DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali No. 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 20 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ALOKASI DANA Pasal 6 Kabupaten/Kota lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c Pasal 11 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 Provinsi Bali memperoleh Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp.12.207.084,00 (Dua belas milyar dua ratus tujuh juta delapan puluh empat rupiah);
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali Tahun Anggaran 2017; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755); www.jdih.baliprov.go.id 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 337); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7); Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8); MEMUTUSKAN : www.jdih.baliprov.go.id Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBH CHT) PROVINSI BALI DAN KABUPATEN/KOTA DI BALI TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Gubernur adalah Gubernur Bali
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bali
3.Kabupaten adalah Pembagian wilayah Administratif di Indonesia setelah Provinsi, yang dipimpin oleh Bupati sedangkan Kota adalah Ibu Kota Daerah Tingkat II (setingkat dengan Kabupaten) yang dikepalai oleh seorang Walikota.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5.Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) merupakan Dana yang bersifat khusus dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan ke Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Kabupaten/Kota) yang merupakan penghasil cukai hasil tembakau dan/atau penghasil tembakau.

BAB II

ALOKASI DANA

Pasal 2

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Bali menerima Alokasi Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara yaitu Cukai Hasil Tembakau.

Pasal 3

Bagian Daerah menerima Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.12.207.084,00 (Dua belas milyar dua ratus tujuh juta delapan puluh empat rupiah).

Pasal 4

Pembagian Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan persetujuan Menteri Keuangan dengan Komposisi sebagai berikut:

a.30% (Tiga puluh persen) untuk Provinsi Penghasil;
b.40% (Empat puluh persen) untuk Kabupaten/Kota Daerah Penghasil; dan
c.30% (Tiga puluh persen) untuk Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Bali.

Pasal 5

www.jdih.baliprov.go.id Kabupaten/Kota Daerah Penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah Kabupaten/Kota yang selama 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut menghasilkan tembakau.

Pasal 6

Kabupaten/Kota lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah Kabupaten/Kota sebagai non penghasil tembakau.

Pasal 7

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) untuk Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

(1)Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) digunakan untuk mendanai:
1. a.peningkatan kualitas bahan baku;
2. b.pembinaan industri;
3. c.pembinaan lingkungan sosial;
4. d.sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
5. e.pemberantasan barang kena cukai ilegal.
(2)Pelaporan Penggunaan Dana Bagi hasil Cukai hasil Tembakau (DBH CHT) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.Bupati/Walikota membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur; dan
2. b.Gubernur membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan dan laporan konsolidasi dengan Bupati/Walikota setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9

(1)Bagian Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan pendapatan daerah untuk Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017.
(2)Dengan telah ditetapkannya APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2017 dan bagi Kabupaten/Kota yang telah menetapkan APBD Tahun Anggaran 2017 supaya melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017.
(3)Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (2) supaya disampaikan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) Bulan setelah dilakukan perubahan terhadap peraturan Kepala Daerah dimaksud. www.jdih.baliprov.go.id
(4)Penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi dan Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali No. 10 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ALOKASI DANA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 56 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ALOKASI DANA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 56 Tahun 2017