DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali No. 20 Tahun 2017

Nomor: 20
Tahun: 2017
Ditetapkan: 3 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 2 Biaya Pulsa sebagimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 4 Biaya Pulsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Pasal 6 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Gubernur Bali Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Biaya Pulsa Untuk Petugas Protokol Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu disusun kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Biaya Pulsa untuk Petugas Humas dan Protokol Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); www.jdih.baliprov.go.id

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104); www.jdih.baliprov.go.id
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
10.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GEBERNUR BALI TENTANG BIAYA PULSA UNTUK PETUGAS HUMAS DAN PROTOKOL PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Pimpinan DPRD adalah Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali.
4.Petugas Humas dan Protokol adalah Petugas yang menyelenggarakan fungsi, pelaksanaan sebagian fungsi dan pengkoordinasian pembinaan di bidang informasi dan kehumasan yang meliputi pengumpulan informasi, pemberitaan, dan protokol.
5.Biaya pulsa adalah anggaran yang diberikan sebagai pengganti biaya komunikasi Petugas humas dan Protokol terkait pelaksanaan tugas kehumasan dan keprotokolan. www.jdih.baliprov.go.id

Pasal 2

(1)Biaya pulsa diberikan kepada Petugas Humas dan Protokol yang bertugas memfasilitasi kegiatan Kehumasan dan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali.
(2)Biaya Pulsa sebagimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka fasilitasi kegiatan Kehumasan dan Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali serta kunjungan Tamu-tamu Pemerintah Pusat maupun DPRD Provinsi lainnya.
(3)Besarnya biaya pulsa untuk petugas Humas dan Protokol Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali sebagimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Petugas Humas dan Protokol Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali mencakup :

a.Sekretaris DPRD Provinsi Bali;
b.Kepala Bagian Umum;
c.Kasubag Tata Usaha, Kepegawaian, Humas dan Protokol;
d.Kasubag Rumah Tangga, Perlengkapan dan Aset;
e.Adc.Pimpinan DPRD; dan
f.Staf Humas dan Protokol.

Pasal 4

Biaya Pulsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali.

Pasal 5

Dengan diberlakukan Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Bali Nomor 38 Tahun 2016 tentang Biaya Pulsa Untuk Petugas Protokol Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali tahun 2016 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. www.jdih.baliprov.go.id

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penggundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Di tetapkan di Denpasar pada tanggal 3 Maret 2017 GUBERNUR BALI MADE MANGKU PASTIKA Diundangkan di Denpasar pada tanggal 3 Maret 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI COKORDA NGURAH PEMAYUN BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 20 www.jdih.baliprov.go.id LAMPIRAN PERATURAN GUBRNUR BALI NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG BIAYA PULSA UNTUK PETUGAS HUMAS DAN PROTOKOL PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI Besaran Biaya Pulsa untuk Petugas Humas dan Protokol Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali :

1.Sekretaris DPRD Provinsi Bali = Rp. 750.000,-/bulan
2.Kepala Bagian Umum = Rp. 600.000,-/bulan
3.Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Humas dan Protokol = Rp. 500.000,-/bulan
4.Kepala Sub Bagian Aset, Perlengkapan dan Kerumahtanggaan = Rp. 350.000,-/bulan
5.Adc. Pimpinan DPRD = Rp. 300.000,-/bulan
6.Staf Humas dan Protokol = Rp. 150.000,-/bulan GUBERNUR BALI, MADE MANGKU PASTIKA

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…