DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali No. 21 Tahun 2017

Nomor: 21
Tahun: 2017
Ditetapkan: 3 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RPJPD Pasal 4 Persiapan penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Pasal 55 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara, Mekanisme dan Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); www.jdih.baliprov.go.id
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
9.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
10.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat www.jdih.baliprov.go.id Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8); MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA, MEKANISME DAN TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2.Gubernur adalah Gubernur Bali.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Bali.
5.Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat BAPPEDA LITBANG adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah penelitian dan pengembangan.
7.Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.
8.Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
9.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Provinsi Bali yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun. www.jdih.baliprov.go.id
13.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
14.Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
15.Rencana Tata Ruang Wilayah yang disingkat RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
16.Masa Reses adalah masa kegiatan-kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali yang dilakukan secara perseorangan atau kelompok diluar gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dalam rangka melaksanakan pantauan dan penyerapan aspirasi di daerah pemilihannya.
17.Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Bali yang selanjutnya disebut Musrenbang Provinsi adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
18.Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Musrenbangnas adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional.
19.Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah yang selanjutnya disebut Musrenbangwil adalah forum antara Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota, unsur Legislatif Provinsi dan Kabupaten/Kota, keterwakilan unsur masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam rangka membangun komitmen usulan prioritas kabupaten/kota dari aspek kewilayahan.
20.Forum Perangkat Provinsi merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah provinsi.
21.Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD adalah kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
22.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
23.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
24.Tahun Perencanaan adalah tahun dilaksanakannya penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

BAB II

TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RPJPD www.jdih.baliprov.go.id

Pasal 2

(1)Gubernur menyusun RPJPD.
(2)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.

Pasal 3

Tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD terdiri atas:

a.persiapan penyusunan RPJPD;
b.penyusunan Rancangan Awal RPJPD;
c.pelaksanaan Musrenbang Provinsi RPJPD;
d.perumusan Rancangan Akhir RPJPD; dan
e.penetapan Perda RPJPD.

Pasal 4

Persiapan penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :

a.penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJPD;
b.orientasi mengenai RPJPD;
c.penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD; dan
d.penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 5

Rancangan awal RPJPD disusun :

a.mengacu pada RPJPN;
b.berpedoman pada RTRW; dan
c.memperhatikan RPJPD dan RTRW provinsi lainnya.

Pasal 6

(1)Penyusunan Rancangan Awal RPJPD dengan mengacu pada RPJPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan melalui penyelarasan antara visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi dengan visi, misi, arah, tahapan, dan prioritas pembangunan jangka panjang nasional.
(2)Penyusunan Rancangan Awal RPJPD dengan berpedoman pada RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan melalui penyelarasan antara arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi dengan arah dan kebijakan RTRW. www.jdih.baliprov.go.id
(3)Penyusunan Rancangan Awal RPJPD dengan memperhatikan RPJPD dan RTRW provinsi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan melalui penyelarasan antara arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dan pemanfaatan struktur serta pola ruang provinsi lain sekitarnya.

Pasal 7

Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

a.perumusan rancangan awal RPJPD; dan
b.penyajian rancangan awal RPJPD.

Pasal 8

Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, mencakup:

a.pengolahan data dan informasi;
b.penelaahan RTRW dan RTRW provinsi lainnya;
c.analisis gambaran umum kondisi daerah provinsi;
d.perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
e.penelaahan RPJPN dan RPJPD provinsi lainnya;
f.analisis isu-isu strategis pembangunan jangka panjang provinsi;
g.perumusan visi dan misi daerah provinsi;
h.perumusan arah kebijakan;
i.pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
j.penyelarasan visi, misi, dan arah kebijakan RPJPD.

Pasal 9

Penyajian rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

a.pendahuluan;
b.gambaran umum kondisi daerah;
c.analisis isu-isu strategis;
d.visi dan misi daerah;
e.arah kebijakan; dan
f.kaidah pelaksanaan.

Pasal 10

(1)Rancangan awal RPJPD yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda Litbang kepada para Kepala Perangkat Daerah dan dikonsultasikan dengan publik.
(2)Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.
(3)Bappeda Litbang mengajukan rancangan awal RPJPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Gubernur dalam rangka memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang Provinsi RPJPD.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…