DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali No. 27 Tahun 2017

Nomor: 27
Tahun: 2017
Ditetapkan: 17 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP, BESARAN, DAN ALOKASI ANGGARAN Pasal 6 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam bidang Pengadaan Barang/Jasa, maka perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); www.jdih.baliprov.go.id

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); www.jdih.baliprov.go.id
12.Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
14.Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 311);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2003);
17.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
18.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
19.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
20.Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 131); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI PADA BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI. www.jdih.baliprov.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Gubernur adalah Gubernur Bali.
2.Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi yang selanjutnya disebut Tambahan Penghasilan adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan dalam bentuk uang untuk meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
3.Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNSD adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memenuhi jabatan pemerintahan.
4.Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperolah Barang/Jasa.
5.Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali adalah unit organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Pemerintah Provinsi Bali sebagai penyelenggara pelayanan, pembinaan dan penyediaan system informasi di bidang Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
6.Kelompok Kerja Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut Pokja adalah Kelompok Kerja yang berjumlah gasal, beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia, pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
7.Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan Barang/Jasa.
8.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi.

Pasal 2

Pemberian Tambahan Penghasilan bertujuan:

a.untuk meningkatkan profesionalisme dalam Pengadaan Barang/Jasa;
b.untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparasi dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; www.jdih.baliprov.go.id
c.untuk meningkatkan pelayanan administrasi Pengadaan Barang/Jasa kepada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; dan
d.untuk menjaga integritas dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa.

BAB II

RUANG LINGKUP, BESARAN, DAN ALOKASI ANGGARAN

Pasal 3

(1)Tambahan Penghasilan diberikan setiap bulan kepada pejabat dan staf.
(2)Tambahan Penghasilan diberikan berupa uang.
(3)Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diperhitungkan berdasarkan jabatan dan golongan pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

Pasal 4

Besarnya Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

a.Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali Rp.7.500.000,- per bulan;
b.Kepala Bagian Golongan IV Rp.6.500.000,- per bulan
c.Kepala Bagian Golongan III Rp.5.500.000,- per bulan
d.Kepala Sub Bagian Golongan IV Rp.5.250.000,- per bulan
e.Kepala Sub Bagian Golongan III Rp.4.500.000,- per bulan
f.Ketua Pokja Golongan IV Rp.6.500.000,- per bulan
g.Ketua Pokja Golongan III Rp.5.750.000,- per bulan
h.Anggota Pokja Golongan IV Rp.5.750.000,- per bulan i Anggota Pokja Golongan III Rp.5.000.000,- per bulan
j.Staf Golongan IV Rp. 3.000.000,- per bulan
k.Staf Golongan III Rp. 2.500.000,- per bulan
l.Staf Golongan I dan II Rp. 2.000.000,- per bulan www.jdih.baliprov.go.id

Pasal 5

(1)Tambahan Penghasilan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali.
(2)Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dialokasikan melalui DPA Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 17 Maret 2017 GUBERNUR BALI, MADE MANGKU PASTIKA Diundangkan di Denpasar pada tanggal 17 Maret 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, COKORDA NGURAH PEMAYUN BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 27

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…