DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 23 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 2 Kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 4 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Buku Kapal Perikanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara TImur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN BUKU KAPAL PERIKANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.
5.Pendaftaran kapal perikanan adalah kegiatan pencatatan kapal perikanan yang dimuat dalam buku kapal perikanan.
6.Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasional penangkapan ikan, pembudidaya ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
7.Buku kapal perikanan adalah buku yang memuat informasi yang berisi identitas pemilik dan identitas kapal perikanan serta perubahan-perubahan yang terjadi terhadap identitas pemilik dan identitas kapal perikanan.

Pasal 2

(1)Gubernur mempunyai kewenangan dalam pendaftaran kapal perikanan.
(2)Kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berukuran diatas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT yang berdomisili di wilayah Pemerintah Provinsi dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi.
(3)Kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kapal penangkap ikan;
2. b.kapal pengangkut ikan;dan
3. c.kapal pendukung operasional penangkapan ikan.

Pasal 3

(1)Gubernur melimpahkan kewenangan penandatanganan buku kapal perikanan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Kepala Dinas.
(2)Penandatangan buku kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas nama Gubernur.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengudangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Denpasar Pada tanggal 23 Januari 2017 GUBERNUR BALI, MADE MANGKU PASTIKA Diundangkan di Denpasar Pada tanggal 23 Januari 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, COKORDA NGURAH PEMAYUN BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 3

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…