DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali No. 30 Tahun 2017

Nomor: 30
Tahun: 2017
Ditetapkan: 21 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 5 Untuk mendapatkan izin prinsip pendirian lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Pasal 6 pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Pasal 45 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Pemerintah Provinsi yaitu penerbitan izin pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
c.bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu dijabarkan secara terperinci dalam pelaksanaannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Prosedur Pendirian, Operasional, Penggabungan dan Penutupaan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Provinsi Bali; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasonal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 www.jdih.baliprov.go.id Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
7.Peraturan Gubernur Bali Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Bali. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROSEDUR PENDIRIAN, OPERASIONAL, PENGGABUNGAN DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
5.Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Bali.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali.
7.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Kabupaten/Kota.
8.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Provinsi Bali.
9.Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan www.jdih.baliprov.go.id pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas atau bentuk lain yang sederajat dan Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
10.Pendidikan khusus adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal, berbentuk Sekolah Luar Biasa dan Sekolah Inklusif atau bentuk lain yang sederajat.
11.Sekolah adalah Taman Kanak-kanak (TK), Taman Kanak- kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
12.Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/ setara SMP.
13.Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP.
14.Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disebut SLB adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus, bersifat segregatif dan terdiri atas Taman Kanak- kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).
15.Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
16.Pendidik adalah tenaga pendidikan yang berkualifikasi dan berprofesi sebagai guru.
17.Tenaga kependidikan adalah tenaga pendidikan yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan.
18.Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
19.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
20.Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
21.Satuan pendidikan Formal adalah satuan pendidikan formal di Provinsi Bali.
22.Satuan pendidikan negeri adalah satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Bali.
23.Satuan pendidikan swasta adalah satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat berbentuk badan hukum.
24.Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan. www.jdih.baliprov.go.id
25.Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen-komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
26.Pendirian adalah pendirian dan/atau penambahan satuan pendidikan baru yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
27.Penambahan adalah penambahan bidang/kompetensi keahlian yang terdapat pada jenjang pendidikan SMK.
28.Penggabungan adalah penggabungan satuan pendidikan/bidang keahlian/kompetensi keahlian yang diakibatkan tidak terpenuhinya persyaratan penyelenggaraan pendidikan.
29.Penutupan adalah ditutupnya penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan/bidang keahlian/kompetensi keahlian.
30.Perizinan adalah pemberian legalitas kepada lembaga penyelenggara pendidikan dalam bentuk izin.
31.lzin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Gubernur atau Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya, sebagai bukti legalitas dan menyatakan sah dan/atau diperbolehkannya lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

(1)Setiap pendirian Lembaga Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang diselenggarakan oleh masyarakat harus memiliki :
1. a.izin prinsip pendirian; dan
2. b.izin operasional.
(2)Gubernur memberikan Izin prinsip pendirian dan izin operasional.
(3)Izin prinsip dan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilimpahkan kepada Kepala Dinas untuk pendirian SMA, SMK dan SLB yang diselenggarakan oleh masyarakat.
(4)Penandatanganan pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas nama Gubernur.

Pasal 3

(1)Izin prinsip pendirian dan izin operasional diajukan kepada Kepala Dinas melalui UPT. Dinas di Kabupaten/Kota.
(2)UPT. Dinas di Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan dan hasilnya dituangkan dalam bentuk rekomendasi. www.jdih.baliprov.go.id

Pasal 4

Izin dan keputusan pendirian satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, diberikan oleh Gubernur atas usul dari Kepala Dinas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Untuk mendapatkan izin prinsip pendirian lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.hasil studi kelayakan;
2. b.rencana induk pengembangan;
3. c.jumlah peserta didik;
4. d.kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
5. e.kurikulum;
6. f.sumber pendanaan;
7. g.prasarana;
8. h.sarana;
9. i.penyelenggara; dan
10. j.penamaan sekolah.
(2)Persyaratan mendapatkan izin prinsip pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1)Persyaratan hasil studi kelayakan pendirian lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat :
1. a.latar belakang dan tujuan pendirian;
2. b.bentuk dan nama lembaga pendidikan;
3. c.lokasi lembaga pendidikan;
4. d.dukungan masyarakat;
5. e.sumber peserta didik;
6. f.kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
7. g.rencana pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan;
8. h.sumber pendanaan selama 5 (lima) tahun;
9. i.fasilitas lingkungan penunjang;
10. j.peta pendidikan; dan
11. k.kesimpulan studi kelayakan.
(2)Latar belakang dan tujuan pendirian sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya memuat pokok-pokok pikiran sebagai alasan filosofis, sosiologis dan empiris pendirian dan tujuan yang ingin dicapai.
(3)Dukungan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Dusun, Kepala Desa/Lurah, dan Bendesa Pekraman setempat. www.jdih.baliprov.go.id

Pasal 7

(1)Persyaratan rencana induk pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan disusun berdasarkan hasil studi kelayakan.
(2)Rencana induk pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), memuat:
1. a.visi dan misi;
2. b.kurikulum;
3. c.peserta didik;
4. d.pendidik dan tenaga kependidikan;
5. e.prasarana;
6. f.sarana;
7. g.organisasi;
8. h.pendanaan;
9. i.manajemen lembaga pendidikan;
10. j.peran serta masyarakat; dan
11. k.rencana pentahapan pelaksanaan.

Pasal 8

Persyaratan jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, sebagai berikut:

a.SMA dan SMK paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik tamatan SMP atau sederajat; dan
b.SLB paling sedikit 5 (lima) peserta didik.

Pasal 9

Khusus pendirian satuan pendidikan SMK selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan Pasal 8 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.ada potensi lapangan kerja yang sesuai dengan kompetensi tamatan SMK dengan mempertimbangkan pemetaan sekolah sejenis di sekitar lokasi bersangkutan;
b.ada dukungan dari masyarakat termasuk dunia usaha/dunia industri dan unit produksi yang dikembangkan di sekolah untuk membantu kelancaran terlaksananya pendidikan sistem ganda; dan
c.ada dukungan guru produktif yang akan mengampu mata pelajaran produktif dan kompetensi keahlian untuk memastikan proses pembelajaran keterampilan kejuruan.

Pasal 10

Persyaratan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, harus memenuhi standar minimal yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…