DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali No. 35 Tahun 2017

Nomor: 35
Tahun: 2017
Ditetapkan: 26 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 2 Gubernur mempunyai kewenangan dalam memberikan persetujuan analisis Pasal 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Pasal 5 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan Provinsi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); www.jdih.baliprov.go.id
6.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
9.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
10.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI JALAN PROVINSI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Gubernur adalah Gubernur Bali.
3.Kepala Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali.
4.Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

Pasal 2

Gubernur mempunyai kewenangan dalam memberikan persetujuan analisis dampak lalu lintas.

Pasal 3

(1)Persetujuan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan untuk pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang berlokasi di jalan provinsi.
(2)Persetujuan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan untuk pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang memenuhi kriteria ukuran minimal analisis dampak lalu lintas. www.jdih.baliprov.go.id

Pasal 4

(1)Gubernur melimpahkan kewenangan penandatanganan persetujuan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Kepala Dinas.
(2)Penandatanganan persetujuan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas nama Gubernur.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Denpasar Pada tanggal 26 April 2017 GUBERNUR BALI, MADE MANGKU PASTIKA Diundangkan di Denpasar Pada tanggal 26 April 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, COKORDA NGURAH PEMAYUN BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 35

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…