BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TATA CARA/PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BAB III PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN BAB VI PEMBATALAN DAN PENCABUTAN IZIN Pasal 10 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Memuat teks peraturan…
menetapkan tata cara/prosedur penerbitan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali; bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2009 tentang Tata Cara/Prosedur Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu disusun kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara/Prosedur Penerbitan Perizinan dan Non Perijinan, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
BAB I
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
BAB II
Jenis-jenis perizinan dan non perizinan yang tidak tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh Operasional Perangkat Daerah bersangkutan sesuai kewenangan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
BAB III
BAB IV
BAB V
Permohonan izin yang disampaikan oleh pemohon apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka permohonan izinnya ditolak.
BAB VI
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali yang menyelenggarakan penerbitan perizinan dan non perizinan sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan dibaca sebagai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Tata Cara/Prosedur Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Provinsi Bali. (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 26 April 2017 GUBERNUR BALI, MADE MANGKU PASTIKA Diundangkan di Denpasar pada tanggal 26 April 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, COKORDA NGURAH PEMAYUN BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 36
Membuka PDF…