DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali No. 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 24 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP DAN BESARAN Pasal 10 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pasal 39 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menentukan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja;
c.bahwa dalam upaya untuk meningkatkan kinerja dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan, maka perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja pada Inspektorat Provinsi Bali;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Kondisi Kerja pada Inspektorat Provinsi Bali; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1669);
13.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
14.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN KONDISI KERJA PADA INSPEKTORAT PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Gubernur adalah Gubernur Bali.
2.Daerah adalah Provinsi Bali.
3.Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Bali.
4.Pejabat Struktural adalah PNSD yang menduduki jabatan struktural eselon II ,eselon III dan eselon IV.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali.
6.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Bali yang bertugas pada Inspektorat Provinsi Bali
8.Pemeriksa/Auditor adalah PNSD pada Inspektorat yang merupakan fungsional pemeriksa baik itu auditor maupun Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD).
9.Staf adalah PNSD pada Inspektorat yang tidak menduduki jabatan struktural.
10.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
11.Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya kepada pejabat dan staf pada Inspektorat adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam bentuk uang kepada pejabat dan staf untuk meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman untuk memberikan Tambahan Penghasilan.

Pasal 3

Pemberian Tambahan Penghasilan bertujuan:

a.meningkatkan kualitas Pemeriksaan, Pembinaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
b.meningkatkan disiplin PNS;
c.meningkatkan kinerja PNS; dan
d.meningkatkan integritas PNSD.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN BESARAN

Pasal 4

(1)Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS.
(2)Tambahan Penghasilan diberikan berupa uang.

Pasal 5

(1)Tambahan penghasilan diberikan setiap bulan kepada Pejabat dan Staf.
(2)Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan eselon dan golongan.

Pasal 6

Besarnya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut:

a.Inspektur Rp. 20.000.000,- perbulan
b.Pejabat Eselon III Rp. 15.000.000,- perbulan
c.Pejabat Eselon IV Rp. 8.500.000,- perbulan
d.Pejabat Fungsional; - Madya - Muda - Pertama Rp. 8.500.000,- perbulan Rp. 7.000.000,- perbulan Rp. 6.000.000,- perbulan
e.Staf - Gol IV - Gol III - Gol II - Gol I Rp. 6.000.000,- perbulan Rp. 4.500.000,- perbulan Rp. 3.500.000,- perbulan Rp. 2.000.000,- perbulan

BAB IV

ALOKASI ANGGARAN

Pasal 7

(1)Tambahan Penghasilan dibebankan pada APBD.
(2)Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui DPA Inspektorat Provinsi Bali.

Pasal 8

Dengan pemberian Tambahan Penghasilan, maka PNS dilarang memberikan, menjanjikan, menerima segala hadiah dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 9

Pada Saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2013 tentang Honorarium Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan pada Inspektorat Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2013 tentang Honorarium Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan pada Inspektorat Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 24 Januari 2017 GUBERNUR BALI, MADE MANGKU PASTIKA Diundangkan di Denpasar pada tanggal 25 Januari 2017 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI, COKORDA NGURAH PEMAYUN BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 4

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006