DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali No. 40 Tahun 2017

Nomor: 40
Tahun: 2017
Ditetapkan: 4 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 2 keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 11 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga miskin dan/atau berprestasi merupakan tanggung jawab pemerintah daerah untuk diterima dalam rangka memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah untuk memperoleh pendidikan;
c.bahwa untuk memberikan arahan dan kepastian hukum dalam penerimaan peserta didik baru SMA dan SMK Negeri;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru SMA dan SMK Negeri; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasonal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); www.jdih.baliprov.go.id
4.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMA DAN SMK NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bali.
2.Satuan Pendidikan SMA dan SMK Negeri yang selanjutnya disebut Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan SMA dan SMK Negeri pada jalur formal.
3.Calon Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

BAB II

KRITERIA

Pasal 2

(1)Setiap Satuan Pendidikan berkewajiban menerima peserta didik yang berasal dari keluarga miskin.
(2)Kriteria calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan:
1. a.memiliki Surat Keterangan Miskin dari Kepala Dusun/Kelian Dinas/Bendesa Pekraman/Kepala Desa/Perbekal/Lurah; dan/atau
2. b.memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)/Kartu Indonesia Pintar (KIP)/ Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Harapan Sejahtera (KHS).
(3)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dengan melakukan kunjungan rumah (home visit) yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan.
(4)Hasil verifikasi kunjungan rumah (home visit) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditemukan ketidaksesuaian dengan status Keluarga Miskin maka tidak dapat dinyatakan lulus pada penerimaan. www.jdih.baliprov.go.id

Pasal 3

(1)Setiap Satuan Pedidikan berkewajiban menerima peserta didik yang berprestasi.
(2)Kriteria penerimaan calon peserta didik baru jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan memiliki sertifikat prestasi juara tingkat kab/kota/provinsi/ nasional/ internasional maksimal 3 (tiga) tahun terakhir.
(3)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan seleksi oleh satuan pendidikan penerima.

Pasal 4

(1)Setiap Satuan pendidikan menerima calon peserta didik baru jalur reguler.
(2)Kriteria penerimaan calon peserta didik baru jalur reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan:
1. a.telah lulus dan memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa sederajat;
2. b.memiliki Sertifikat Hasil Ujian Nasional dan/atau Daftar Kolektif Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa sederajat;
3. c.berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun awal.
(3)Selain kriteria penerimaan siswa didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), khusus untuk SMK ditambahkan persyaratan meliputi:
1. a.ketentuan spesifik program studi/kompetensi keahlian di satuan pendidikan yang dituju; dan
2. b.program keahlian yang memerlukan ketentuan spesifik dapat dilakukan tes atau melampirkan surat keterangan sesuai kebutuhan program keahlian masing-masing.

BAB III

PENERIMAAN

Pasal 5

(1)Satuan Pendidikan berkewajiban menerima Calon Peserta didik baru jalur keluarga miskin yang telah terdaftar dan lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Dalam hal calon peserta didik baru jalur keluarga miskin yang belum terdaftar, dapat diterima sebagai peserta didik setelah melalui verifikasi kunjungan rumah (home visit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

Pasal 6

Calon Peserta didik baru jalur prestasi yang sudah terdaftar, lulus seleksi dan memenuhi persyaratan, diterima oleh satuan pendidikan. www.jdih.baliprov.go.id

Pasal 7

Penerimaan Calon Peserta didik baru jalur reguler yang sudah terdaftar, memenuhi persyaratan dan seleksi nilai ujian nasional diterima oleh satuan pendidikan

BAB IV

PENDAFTARAN

Pasal 8

Calon peserta didik baru yang telah diterima pada satuan pendidikan, hanya diperkenankan mendaftar di satuan pendidikan tersebut.

BAB V

DAYA TAMPUNG SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 9

Satuan pendidikan dapat melaksanakan sekolah pagi dan sekolah siang (Double Shift).

Pasal 10

Satuan Pendidikan dapat menambah rombongan belajar dan jumlah siswa per rombongan belajar sesuai dengan kondisi satuan pendidikan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…