DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali No. 44 Tahun 2017

Nomor: 44
Tahun: 2017
Ditetapkan: 21 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 99

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENDIRIAN LPD BERSAMA BAB III KERJASAMA ANTAR DESA BAB IV PRINSIP KEHATI-HATIAN PENGELOLAAN LPD Pasal 98 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 3); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG LEMBAGA PERKREDITAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2.Gubernur adalah Gubernur Bali.
3.Desa Pakraman yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
4.Krama Desa Pakraman adalah mereka yang menempati karang Desa Pakraman/karang Banjar Pakraman dan/atau bertempat tinggal di wilayah Desa/Banjar Pakraman atau ditempat lain yang menjadi warga Desa/Banjar pakraman.
5.Prajuru Desa adalah pengurus Desa Pakraman.
6.Paruman Desa adalah paruman permusyawaratan/permufakatan krama Desa Pakraman yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam Desa Pakraman.
7.Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disebut LPD adalah lembaga keuangan milik Desa Pakraman yang berkedudukan di wewidangan Desa Pakraman.
8.Prajuru LPD adalah pelaksana operasional LPD.
9.Panureksa adalah badan pengawas internal yang dibentuk oleh Desa Pakraman bertugas melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan LPD.
10.Rencana Kerja, selanjutnya disebut RK adalah rencana kerja.
11.Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja, selanjutnya disebut RAPB adalah rencana anggaran pendapatan dan belanja.
12.Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa, selanjutnya disebut LPLPD adalah suatu lembaga yang berfungsi melaksanakan pemberdayaan LPD.
13.Badan Kerjasama LPD selanjutnya disebut BKS-LPD adalah wadah kerjasama antar LPD dalam rangka meningkatkan kinerja LPD.
14.Prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD adalah prinsip yang diperlukan untuk menjamin pengelolaan LPD yang sehat.
15.Aktiva Tertimbang Menurut Risiko yang selanjutnya disebut ATMR adalah pos aktiva LPD yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setiap pos aktiva.
16.Batas Maksimum Pemberian Kredit yang selanjutnya disebut BMPK adalah angka yang menunjukkan besarnya persentase perbandingan antara batas maksimum pinjaman yang diberikan pada satu peminjam terhadap modal LPD.
17.Cadangan Pinjaman Ragu-Ragu yang selanjutnya disebut CPRR adalah dana yang dibentuk untuk menanggulangi risiko kredit.
18.Agunan yang diambil alih yang selanjutnya disebut AYDA adalah pengambilan agunan oleh LPD dalam rangka penyelesaian pinjaman yang memiliki kategori macet.
19.Skim dana perlindungan LPD adalah dana yang secara khusus dibentuk untuk dapat dipinjam LPD sebagai upaya menyehatkan LPD agar dapat berkembang.
20.Skim dana penjaminan simpanan nasabah LPD yang selanjutnya disebut penjaminan adalah dana yang dibentuk secara bersama-sama oleh LPD yang dapat dipergunakan untuk menjamin simpanan nasabah LPD peserta penjaminan.
21.Skim penyangga likuiditas LPD adalah dana yang secara khusus dibentuk secara bersama-sama oleh LPD untuk dapat dipinjam LPD sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan likuiditas LPD.
22.Keuntungan bersih adalah seluruh pendapatan dikurangi dengan seluruh biaya operasional LPD.
23.Akhir tahun pembukuan adalah akhir tahun takwim yaitu pada tanggal 31 Desember.

BAB II

PENDIRIAN LPD BERSAMA

Pasal 2

(1)Syarat pendirian LPD secara bersama-sama sebagai berikut:
1. a.Desa yang akan mendirikan LPD secara bersama-sama berada dalam wilayah berdekatan secara geografis;
2. b.memiliki kesepakatan bersama tentang LPD yang merupakan keputusan bersama Desa yang bekerjasama.
(2)Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit mengatur ketentuan meliputi :
1. a.status kepemilikan;
2. b.tata kelola LPD yang dimiliki secara bersama;
3. c.organisasi dan manajemen LPD;
4. d.permodalan;
5. e.pembagian tugas dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing Desa; dan
6. f.pembagian hak dan kewenangan masing-masing Desa.

Pasal 3

(1)Permohonan Desa mendirikan LPD secara bersama-sama disampaikan oleh Desa bersangkutan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota dengan mengisi formulir permohonan mendirikan LPD secara bersama- sama dilampiri dengan:
1. a.berita acara keputusan paruman masing-masing Desa untuk mendirikan LPD secara bersama-sama;
2. b.surat pernyataan dari masing-masing Desa untuk memiliki hanya satu LPD secara bersama-sama;dan
3. c.keputusan bersama Desa tentang pendirian LPD secara bersama- sama.
(2)Bentuk formulir Permohonan Pendirian LPD secara bersama-sama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1)Tim Pembina Umum Provinsi, Tim Pembina Umum Kabupaten/Kota dan LPLPD melaksanakan verifikasi terhadap permohonan Desa untuk mendirikan LPD secara bersama-sama.
(2)Hasil verifikasi disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk mendapatkan rekomendasi tentang pendirian LPD oleh Desa secara bersama-sama.
(3)Ijin pendirian LPD oleh Desa secara bersama-sama ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat rekomendasi Bupati/Walikota.
(4)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

KERJASAMA ANTAR DESA

Pasal 5

(1)Desa dapat mengadakan kerjasama dengan Desa lainnya.
(2)Ruang lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pelayanan pinjaman LPD kepada krama Desa dari Desa yang bekerjasama.

Pasal 6

(1)Kerjasama antar Desa dibentuk berdasarkan perjanjian kerjasama antar Desa yang diputuskan oleh Desa yang bekerjasama.
(2)Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
1. a.persyaratan pemberian pinjaman kepada Krama Desa lainnya;
2. b.pembagian tugas dan kewajiban masing-masing Desa;
3. c.pembagian hak dan kewenangan masing-masing Desa; dan
4. e.penyelesaian masalah yang timbul terkait dengan pinjaman LPD.

BAB IV

PRINSIP KEHATI-HATIAN PENGELOLAAN LPD

Pasal 7

(1)LPD harus melaksanakan sistem administrasi LPD.
(2)Sistem administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

(1)LPD harus memenuhi kecukupan modal minimum 12% (dua belas persen) dari ATMR.
(2)Derajat risiko setiap pos aktiva dalam perhitungan ATMR ditetapkan sebagai berikut:
1. a.kas 0% (nol persen);
2. b.antar Bank Aktiva 20% (dua puluh persen);
3. c.antar Bank Aktiva pada kondisi Macet 100% (seratus persen);
4. d.pinjaman yang diberikan 100% (seratrus persen);
5. e.aktiva tetap dan inventaris 100% (seratus persen); dan
6. f.aktiva lain/ rupa-rupa aktiva 100% (seratus persen).

Pasal 9

LPD yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus menambahkan modal.

Pasal 10

(1)BMPK kepada satu peminjam dimaksudkan untuk mencegah agar risiko pinjaman tidak terkonsentrasi pada satu peminjam.
(2)BMPK kepada satu peminjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal LPD.

Pasal 11

(1)Pelampauan BMPK dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pinjaman yang melampaui BMPK pada satu peminjam terhadap BMPK.
(2)Pelampauan BMPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai faktor penurunan nilai kesehatan dalam penilaian tingkat kesehatan LPD.

Isi peraturan

Teks99PDFHirarki

Memuat teks peraturan…