DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali No. 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN DAN STATUS BAB III KEWENANGAN DAN PROSES PENGANGKATAN BAB IV PERSYARATAN PENGANGKATAN Pasal 17 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Lembaran Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR LIMBAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membawahkan UPT Pengelolaan Air Limbah.
5.Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat UPT PAL adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah di bawah dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.
6.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pada di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi dan produktivitas.
7.Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek- praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8.Pejabat Pengelola BLUD Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pejabat Pengelola dari Unsur Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLUD yang terdiri dari Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis.
9.Pegawai Non PNS adalah pegawai yang diangkat oleh Kepala Dinas dengan keputusan pengangkatan atau perjanjian kerja guna membantu melaksanakan tugas-tugas pada UPT dan diberikan hak sesuai ketentuan.
10.Formasi Pegawai adalah kebutuhan dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian tugas UPT PAL.
11.Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
12.Disiplin Pegawai non-PNS adalah kesanggupan Pegawai non- PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
13.Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai non-PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
14.Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai non-PNS karena melanggar peraturan disiplin Pegawai non-PNS.

BAB II

KEDUDUKAN DAN STATUS

Pasal 2

(1)Pejabat pengelola dan pegawai UPT PAL dapat berasal dari PNS atau non PNS.
(2)Pejabat Pengelola terdiri atas:
1. a.Pemimpin;
2. b.Pejabat Teknis; dan
3. c.Pejabat Keuangan.
(3)Dalam hal Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari non PNS, maka Pejabat Keuangan wajib berasal dari PNS.
(4)Pegawai Non PNS berkedudukan sebagai pegawai BLUD dapat diangkat dengan status:
1. a.Pegawai Tetap; atau
2. b.Pegawai Kontrak.

BAB III

KEWENANGAN DAN PROSES PENGANGKATAN

Pasal 3

(1)Gubernur mengangkat dan memberhentikan Pejabat pengelola yang berasal dari non PNS sesuai dengan masa jabatannya.
(2)Gubernur membentuk panitia seleksi untuk melaksanakan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas usul Sekretaris Daerah.
(3)Tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah melakukan seleksi calon Pejabat Pengelola untuk diajukan dan ditetapkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(4)Seleksi calon Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi bakal calon sesuai syarat-syarat yang ditetentukan.

Pasal 4

(1)Kepala Dinas atas usul Pemimpin BLUD mengangkat dan memberhentikan pegawai yang berasal dari Non PNS.
(2)Usulan Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan masukan dari Pejabat Keuangan.
(3)Pengangkatan pegawai Non PNS dilaksanakan melalui seleksi penerimaan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk Kepala Dinas atas usul Pemimpin BLUD.
(4)Tata cara pelaksanaan seleksi penerimaan Pegawai Non PNS diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas atas usul Pemimpin BLUD.

BAB IV

PERSYARATAN PENGANGKATAN

Pasal 5

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Pengelola yang berasal dari Non PNS meliputi:

a.Warga Negara Indonesia;
b.Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
c.Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS atau tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta;
d.Mempunyai pendidikan paling rendah S2 atau yang setara;
e.Berusia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 63 tahun pada saat seleksi penerimaan;
f.Mempunyai kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan posisi jabatan yang diperlukan;
g.Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
h.Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat Keterangan Sehat dari Dokter di Instansi Pemerintah;
i.Tidak berkedudukan sebagai Anggota dan/atau pengurus Partai Politik tertentu yang dibuktikan dengan surat Pernyataan; dan
j.Lulus uji kelayakan dan kepatutan (Fit and Proper Test) bagi Pejabat Pengelola oleh Panitia Seleksi yang ditetapkan Gubernur.
k.Tata cara seleksi tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola diatur oleh Panitia Seleksi.

Pasal 6

(1)Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi Pegawai non-PNS dengan status pegawai tetap meliputi:
1. a.Warga Negara Indonesia;
2. b.Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
3. c.Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS atau tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta;
4. d.Mempunyai pendidikan paling rendah SMA atau yang sederajat, kecuali untuk tenaga tertentu seperti petugas kebersihan (cleaning service), tukang kebun, dan penjaga kantor (waker) yang diangkat dengan status harian lepas;
5. e.Berusia paling rendah 18 tahun pada saat seleksi penerimaan dan paling tinggi 40 tahun khusus untuk calon pegawai tetap;
6. f.Mempunyai kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan;
7. g.Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
8. h.Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat Keterangan Sehat dari Dokter Instansi Pemerintah;
9. i.Tidak berkedudukan sebagai anggota dan/atau pengurus Partai Politik tertentu yang dibuktikan dengan surat Pernyataan; dan
10. j.Lulus seleksi penerimaan Pegawai non PNS.
(2)Usia paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan terhadap pegawai kontrak yang sudah mengabdi secara terus menerus sebelum UPT PAL menerapkan PPK BLUD.

BAB V

MASA JABATAN

Pasal 7

Masa jabatan pejabat pengelola Non PNS adalah 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 8

(1)Pegawai non-PNS yang diangkat dengan status pegawai tetap dilakukan melalui masa percobaan calon pegawai minimal selama 1 (satu) tahun sesuai dengan formasi yang tersedia.
(2)Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi calon pegawai tetap yang berasal dari pegawai kontrak dengan masa kerja minimal satu tahun diganti dengan orientasi calon pegawai tetap.
(3)Pegawai non-PNS yang diangkat dan diberhentikan dengan status kontrak untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai formasi yang tersedia dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya.
(4)Perpanjangan perjanjian kerja Pegawai non-PNS dengan status kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan:
1. a.memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
2. b.memiliki hasil penilaian kinerja dengan nilai baik.

BAB VI

PEMBERHENTIAN

Pasal 9

(1)Pejabat Pengelola Non PNS diberhentikan dengan hormat karena:
1. a.meninggal dunia;
2. b.masa jabatannya berakhir;
3. c.atas permintaan sendiri;
4. d.mencapai batas usia 67 tahun;
5. e.perampingan organisasi; atau
6. f.Tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Pejabat Pengelola.
(2)Pejabat Pengelola Non PNS dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan diri sendiri atau tidak dengan tidak hormat karena:
1. a.melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya empat tahun atau lebih;
2. b.melakukan pelanggaran disiplin dengan kualifikasi tingkat berat; atau
3. c.melakukan penyelewengan terhadap ideologi negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang negara dan pemerintah.

Pasal 10

(1)Pegawai non-PNS diberhentikan dengan hormat karena:
1. a.meninggal dunia;
2. b.memasuki masa pensiun bagi pegawai tetap;
3. c.atas permintaan diri sendiri;
4. d.mencapai batas usia 58 tahun;
5. e.Perampingan organisasi UPT PAL; atau
6. f.tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Pejabat Pengelola atau Pegawai non-PNS.
(2)Pegawai non-PNS dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan diri sendiri atau tidak dengan tidak hormat karena:
1. a.melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya empat tahun atau lebih; atau
2. b.melakukan pelanggaran disiplin dengan kualifikasi tingkat berat.
3. c.melakukan penyelewengan terhadap ideologi negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang negara dan pemerintah.

BAB VII

PENGGAJIAN DAN REMUNERASI

Pasal 11

(1)Kepala Dinas mengusulkan kepada Gubernur besaran Gaji pejabat pengelola.
(2)Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan gaji Pejabat Pengelola yang diberikan setiap bulan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…