DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali No. 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ALOKASI TUNJANGAN KHUSUS DALAM PELAYANAN PERIZINAN TERPADU BAB III PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS Pasal 9 Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 500/3753/Bangda tanggal 8 Agustus 2011 tentang Penguatan Kelembagaan PTSP dapat diberikan Tunjangan Khusus kepada lembaga PTSP yang berprestasi;
c.bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Berupa Tunjangan Khusus Kepada Pegawai Negeri Sipil Yang Menangani Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Berupa Tunjangan Khusus Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tetang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah; 8. 9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7); Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Satuan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
10.Peraturan Gubernur Bali Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi,Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 86); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF BERUPA TUNJANGAN KHUSUS KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Gubernur adalah Gubernur Bali.
2.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
3.Pelayanan Perizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan oleh unit pelayanan perizinan terpadu yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen perizinan dan non perizinan dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
4.Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
5.Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
6.Unit atau instansi pelaksana pelayanan perizinan terpadu di Provinsi Bali adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bali.
7.Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bali.
8.Tunjangan Khusus adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pelayanan perizinan terpadu.

BAB II

ALOKASI TUNJANGAN KHUSUS DALAM PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Pasal 2

(1)Gubernur Bali memberikan Tunjangan Khusus dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan Perizinan Terpadu kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
(2)Tunjangan Khusus dalam pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.

BAB III

PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS

Pasal 3

Tunjangan Khusus dalam pelayanan perizinan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali selaku aparat pelaksana perlayanan perizinan terpadu.

BAB IV

BESARAN TUNJANGAN KHUSUS DALAM PERIZINAN TERPADU

Pasal 4

Tunjangan Khusus dalam pelayanan terpadu diberikan kepada penerima Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan azas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab penerima Tunjangan Khusus dalam mendukung dan melaksanakan pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Pasal 5

Tunjangan Khusus Pegawai sebagaimana dimaksud diberikan setiap bulan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut: a. b. c. d. e. Eselon II Eselon III Eselon IV Staf Gol IV dan III Staf Gol II dan I : : : : : Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 3.500.000,- 2.250.000,- 1.500.000,- 1.500.000,- 1.200.000,-

BAB V

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

(1)Kepala Dinas pelaksana pelayanan perizinan terpadu menyusun penganggaran Tunjangan Khusus pelayanan perizinan terpadu.
(2)Penganggaran Tunjangan Khusus pelayanan perizinan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelompokan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai.

Pasal 7

(1)Kepala Dinas penerima Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempertanggungjawabkan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penerima Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempertanggungjawabkan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Berupa Tunjangan Khusus Kepada Pegawai Negeri Sipil Yang Menangani Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. ditetapkan di Denpasar pada tanggal 13 Pebruari 2017 GUBERNUR BALI, MADE MANGKU PASTIKA Diundangkan di Denpasar pada tanggal 13 Pebruari 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, COKORDA NGURAH PEMAYUN,SH,MH BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 8

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…