DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2014

Nomor: 10
Tahun: 2014
Ditetapkan: 5 Maret 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM STRUKTUR DAN BESARAN TARIF Pasal 3 Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 10 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan menggunakan Kapal ferry Kapal Motor Penumpang (KMP) Nusa Jaya Abadi yang merupakan angkutan perintis;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Angkutan Lintas Penyeberangan Pelabuhan Nusa Penida dan Padangbai Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan dan Alat-alat Berat/Besar; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
9.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 529);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan;
12.Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Pelabuhan Nusa Penida dan Padangbai (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2006 Nomor 26); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF ANGKUTAN LINTAS PENYEBERANGAN PELABUHAN NUSA PENIDA DAN PADANGBAI UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN DAN ALAT-ALAT BERAT/BESAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali.
5.Tarif Angkutan Lintas Penyeberangan adalah besaran nilai rupiah pada lintas penyeberangan pelabuhan Nusa Penida dan Padangbai per jenis muatan per satu kali jalan.
6.Pas masuk adalah tanda masuk ke pelabuhan.
7.Jasa Dermaga adalah jasa atau pelayanan yang diberikan pada kapal di dermaga.

BAB II

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 2

(1)Struktur besaran tarif angkutan Lintas Penyeberangan Pelabuhan Nusa Penida dan Padangbai dibedakan menjadi:
1. a.angkutan penumpang; dan
2. b.angkutan kendaraan.
(2)Struktur besaran tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.penumpang dewasa; dan
2. b.penumpang anak-anak.
(3)Struktur besaran tarif angkutan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digolongkan menjadi:
1. a.Golongan I : Sepeda;
2. b.Golongan II : Sepeda motor di bawah 500 cc dan gerobak dorong;
3. c.Golongan III : Sepeda motor besar (≥ 500 cc) dan kendaraan roda 3 (tiga);
4. d.Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa mobil jeep, sedan, minicab, minibus, mikrolet, pick up, station wagon dengan panjang sampai dengan 5 meter, dan sejenisnya;
5. e.Golongan V : Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk)/ tangki ukuran sedang, dengan panjang sampai 7 meter dan sejenisnya;
6. f.Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk)/ tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandengan;
7. g.Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton)/ tangki, kereta penarik berikut gandengan serta alat berat dengan panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter dan sejenisnya; dan
8. h.Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton)/ tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan panjang lebih dari 12 meter dan sejenisnya.

Pasal 3

(1)Besaran tarif angkutan lintas penyeberangan Pelabuhan Nusa Penida dan Padangbai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
(2)Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk:
1. a.Pas masuk; dan
2. b.Pertanggungan wajib kecelakaan penumpang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

(1)Besaran tarif angkutan lintas penyeberangan Pelabuhan Nusa Penida dan Padangbai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dari Peraturan Gubernur ini.
(2)Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk:
1. a.Pas masuk;
2. b.Jasa Dermaga; dan
3. c.Pertanggungan wajib kecelakaan kendaraan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 5

(1)Untuk pengangkutan alat-alat berat/besar dengan berat diatas 30 (tiga puluh) ton terlebih dahulu mendapat persetujuan/rekomendasi dari Gubernur.
(2)Pengajuan permohonan persetujuan/rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses melalui Dinas.
(3)Dalam hal muatan melebihi standar umum ukuran kendaraan yang mengakibatkan menambah luas pemakaian ruangan di kapal, pengenaan tarif angkutan dapat dipindahkan ke golongan berikutnya.

Pasal 6

(1)Besaran tarif angkutan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, termasuk pengemudi dan kondektur.
(2)Jumlah kondektur untuk kendaraan golongan IV paling banyak 1 (satu) orang.
(3)Jumlah kondektur untuk kendaraan golongan V sampai dengan golongan VIII paling banyak 2 (dua) orang.
(4)Pengemudi dan kondektur untuk kendaraan golongan IV sampai dengan golongan VIII dikenakan iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara sukarela.

Pasal 7

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Setiap pungutan yang akan dikaitkan dengan tarif angkutan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Gubernur.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

(1)Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2006 tentang Tarif Angkutan Lintas Penyeberangan Pelabuhan Nusa Penida dan Padangbai untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan dan Alat-alat Berat/Besar (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2006 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2)Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 5 Maret 2014 GUBERNUR BALI, MADE MANGKU PASTIKA Diundangkan di Denpasar pada tanggal 5 Maret 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, COKORDA NGURAH PEMAYUN BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2014 NOMOR 10 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR BALI TANGGAL 5 MARET 2014 NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG TARIF ANGKUTAN LINTAS PENYEBERANGAN PELABUHAN NUSA PENIDA DAN PADANGBAI UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN DAN ALAT-ALAT BERAT/BESAR Besaran Tarif Angkutan Lintas Penyeberangan Pelabuhan Nusa Penida dan Padangbai Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan dan Alat-Alat Berat/ Besar. No. JENIS MUATAN SATUAN TARIF (Rp.) A PENUMPANG KELAS EKONOMI.
1. a.Penumpang Dewasa; Per Orang 25.000,-
2. b.Penumpang Anak-anak. Per Orang 20.000,- B KENDARAAN. 1 Golongan I; Per Unit 10.000,- 2 Golongan II; Per Unit 30.000,- 3 Golongan III; Per Unit 35.000,- 4 Golongan IV.
  1. 1.Kendaraan Penumpang. Per Unit 250.000,-
  2. 2.Kendaraan Barang. Per Unit 175.000,- 5 Golongan V.
  3. 1.Kendaraan Penumpang. Per Unit 400.000,-
  4. 2.Kendaraan Barang. Per Unit 300.000,- 6 Golongan VI.
  5. 1.Kendaraan Penumpang. Per Unit 700.000,-
  6. 2.Kendaraan Barang. Per Unit 500.000,- 7 Golongan VII. Per Unit 800.000,- 8 Golongan VIII. Per Unit 1.500.000,- GUBERNUR BALI, MADE MANGKU PASTIKA

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…