DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2020

Nomor: 10
Tahun: 2020
Ditetapkan: 6 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

mengatur tentang ketentuan umum, tata cara penerimaan peserta didik baru, perpindahan peserta didik, pelaporan dan pengawasan, sanki, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penerimaan peserta didik baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah untuk memperoleh pendidikan;
c.bahwa Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); SALINAN jdih.baliprov.go.id
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
7.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain Yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU. jdih.baliprov.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
4.Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pemerintahan Bidang Pendidikan.
5.Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
6.Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
7.Sekolah Luar Biasa, yang selanjutnya disingkat SLB, adalah sekolah khusus bagi anak usia sekolah yang memiliki kebutuhan khusus.
8.Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan.
9.Calon Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
10.Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disebut Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus/tamat belajar dari satuan pendidikan.
11.Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satuan pendidikan.
12.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang pendidikan dan jenis pendidikan.
13.Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS, adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan.
14.Banjar Adat adalah suatu organisasi sosial yang dimiliki oleh setiap desa adat di Bali. jdih.baliprov.go.id
15.Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
16.Zonasi adalah zona/radius sekolah yang dituju sebagai pilihan calon peserta didik baru, yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan setelah berkoordinasi dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah.

Pasal 2

(1)PPDB dilakukan berazaskan:
1. a.nondiskriminatif;
2. b.objektif;
3. c.transparan;
4. d.akuntabel; dan
5. e.berkeadilan.
(2)Azas nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

a.tata cara PPDB;
b.perpindahan Peserta Didik;
c.pelaporan dan pengawasan; dan
d.sanksi.

BAB III

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 4

(1)Persyaratan Calon Peserta Didik Baru kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK :
1. a.berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
2. b.memiliki ijazah SMP/sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP.
(2)SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam PPDB kelas 10 (sepuluh). jdih.baliprov.go.id

Pasal 5

(1)Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
(2)Sekolah yang:
1. a.menyelenggarakan pendidikan khusus; dan
2. b.menyelenggarakan pendidikan layanan khusus, dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(3)Ketentuan melebihi persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anak yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.

Pasal 6

(1)Persyaratan Calon Peserta Didik Baru baik Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing untuk kelas 10 (sepuluh) yang berasal dari sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
(2)Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik Warga Negara Asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.

Pasal 7

Persyaratan usia dan memiliki ijazah atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikecualikan bagi Calon Peserta Didik penyandang disabilitas yang akan bersekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Pasal 8

Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- yang menyatakan bersedia diproses secara hukum dan siap dikeluarkan dari sekolah, apabila terbukti memalsukan dokumen persyaratan PPDB.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap :
1. a.pengumuman pendaftaran penerimaan Calon Peserta Didik Baru pada sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
2. b.pendaftaran;
3. c.seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
4. d.pengumuman penetapan Peserta Didik Baru; dan
5. e.daftar ulang. jdih.baliprov.go.id
(2)Pengumuman pendaftaran penerimaan Calon Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
1. a.persyaratan Calon Peserta Didik sesuai dengan jenjangnya;
2. b.tanggal pendaftaran;
3. c.jalur pendaftaran;
4. d.jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam data pokok pendidikan; dan
5. e.tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
(3)Pengumuman pendaftaran penerimaan Calon Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.
(4)Pengumuman penetapan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
(5)Penetapan Peserta Didik Baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.

Pasal 10

(1)PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring).
(2)Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring), dengan melampirkan fotocopy dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2019