DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2023

Nomor: 10
Tahun: 2023
Ditetapkan: 15 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bali

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Keputusan Gubernur tentang Perubahan,Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Belanja Hibah dan Bantuan Sosial; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
12.Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 21); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 21), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan ayat (7) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, dan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Gubernur melalui Biro Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi.
(2)Kepala Biro Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi mendistribusikan usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait.
(3)Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani dan dibubuhi stempel:
1. a.pimpinan/ketua/kepala atau sebutan lain instansi/satuan kerja bagi pemerintah;
2. b.Gubernur/Bupati/Walikota bagi pemerintah daerah lainnya;
3. c.direktur utama atau sebutan lainnya bagi badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan
4. d.ketua dan sekretaris atau sebutan lain bagi badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan.
(4)Usulan tertulis dari calon penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
1. a.latar belakang;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.rincian anggaran belanja;
4. d.waktu pelaksanaan; dan
5. e.dilampiri foto awal untuk kegiatan fisik/rehab.
(5)Usulan tertulis dari calon penerima Hibah selain yang diatur dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c, dilengkapi dengan surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa memang benar yang bersangkutan tidak menerima Hibah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebelumnya.
(6)Format surat pernyataan tidak menerima Hibah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(7)Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat pada bulan Maret tahun berkenaan untuk APBD Semesta Berencana Provinsi induk tahun berikutnya, sedangkan untuk perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi disampaikan paling lambat pada bulan Juni pada tahun anggaran berkenaan.

2.Ketentuan ayat (1) Pasal 14 dihapus, ayat (2) dan (3) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Dihapus.
(2)Gubernur atas usulan Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait menetapkan daftar penerima Hibah beserta besaran uang, barang, dan/atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Gubernur.
(3)Daftar penerima Hibah yang tercantum dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar penyaluran/penyerahan Hibah.
(4)Penyaluran/penyerahan Hibah dari Pemerintah Provinsi kepada penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

3.Ketentuan ayat (3) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Mekanisme pelaksanaan belanja Hibah berupa uang dilakukan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait dengan melakukan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan dokumen pencairan yang diajukan oleh penerima Hibah, sebagai berikut:
1. a.Hibah untuk Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah lainnya:
  1. 1.surat permohonan pencairan Hibah dari Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah lainnya;
  2. 2.usulan Hibah;
  3. 3.Keputusan Gubernur tentang penerima Hibah;
  4. 4.NPHD;
  5. 5.rincian penggunaan belanja Hibah oleh penerima Hibah;
  6. 6.fotokopi kartu tanda penduduk dan/atau identitas lainnya pimpinan instansi penerima Hibah;
  7. 7.fotokopi rekening bank dan surat pernyataan bahwa rekening bank tersebut masih aktif atas nama instansi penerima Hibah;
  8. 8.kuitansi bermaterai cukup yang ditandatangani oleh penerima Hibah;
  9. 9.pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan 10.hibah kepada pemerintah daerah lain melampirkan keputusan sebagai wilayah pemekaran.
2. b.Hibah untuk badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah:
  1. 1.surat permohonan pencairan Hibah dari badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
  2. 2.bukti penerusan Hibah Pemerintah Pusat kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
  3. 3.keputusan Gubernur tentang penerima Hibah;
  4. 4.NPHD;
  5. 5.rincian penggunaan belanja Hibah badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
  6. 6.fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas lainnya dari pimpinan dan bendahara atau sebutan lain badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
  7. 7.fotokopi rekening bank dan surat pernyataan bahwa rekening bank tersebut masih aktif atas nama badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
  8. 8.kuitansi bermaterai cukup yang ditandatangani pimpinan dan bendahara atau sebutan lain, dan di stempel; dan
  9. 9.pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.
3. c.Hibah untuk badan, lembaga, atau organisasi kemasyarakatan:
  1. 1.surat permohonan pencairan Hibah dari badan, lembaga, atau organisasi kemasyarakatan;
  2. 2.usulan Hibah;
  3. 3.keputusan Gubernur tentang penerima Hibah;
  4. 4.NPHD;
  5. 5.rincian penggunaan belanja Hibah oleh penerima Hibah;
  6. 6.fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas lainnya ketua/pimpinan dan bendahara badan, lembaga, atau organisasi kemasyarakatan penerima Hibah;
  7. 7.fotokopi rekening bank dan surat pernyataan bahwa rekening bank masih aktif atas nama badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan penerima Hibah;
  8. 8.kuitansi bermaterai cukup yang ditandatangani ketua/ pimpinan dan bendahara, di stempel badan, lembaga, atau organisasi kemasyarakatan penerima Hibah; dan
  9. 9.pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.
(2)Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait meneliti kelengkapan dokumen permohonan pencairan hibah beserta kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran serta bahan penerbitan Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya diajukan kepada kuasa BUD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
(3)Format surat permohonan pencairan belanja Hibah, rincian penggunaan belanja Hibah, surat pernyataan rekening bank, kuitansi, dan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

4.Ketentuan ayat (7) Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1)Individu, keluarga, dan/atau masyarakat serta lembaga non pemerintah mengajukan usulan tertulis belanja Bansos kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait.
(2)Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh:
1. a.individu, keluarga dan/atau masyarakat calon penerima Bansos atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan
2. b.pimpinan/ketua/kepala atau sebutan lain untuk lembaga non pemerintah.
(3)Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sekurang-kurangnya:
1. a.latar belakang;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.rencana penggunaan; dan
4. d.waktu pelaksanaan.
(4)Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait dapat mengusulkan calon penerima Bansos lainnya, selain individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Gubernur melalui TAPD.
(5)Penyampaian usulan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilengkapi dengan dokumen dan data pendukung.
(6)Dokumen dan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling sedikit:
1. a.nama calon penerima;
2. b.latar belakang;
3. c.maksud dan tujuan;
4. d.rencana penggunaan;
5. e.surat keterangan tidak mampu yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
6. f.photocopy kartu tanda penduduk/kartu identita lainnya yang masih berlaku; dan
7. g.photocopy kartu keluarga yang disahkan.
(7)Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat disampaikan pada bulan Maret tahun berkenaan untuk APBD Semesta Berencana Provinsi induk tahun berikutnya, sedangkan untuk Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi paling lambat disampaikan pada bulan Juni pada tahun anggaran berkenaan.

5.Ketentuan ayat (3) Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1)Bansos yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, baik berupa uang dan/atau barang dicantumkan dalam RKA-SKPD/Unit Kerja Terkait.
(2)Bansos yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, dicantumkan dalam RKA-BPKAD selaku SKPKD.
(3)RKA-SKPD/SKPKD/Unit Kerja Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi dasar penganggaran Bansos dalam APBD Semesta Berencana Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

6.Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Gubernur mencantumkan nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait, nama sub kegiatan, daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Bansos dalam Lampiran IV dalam Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Semesta Berencana Provinsi tahun berkenaan, tidak termasuk Bansos kepada individu, keluarga dan/atau kelompok masyarakat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

7.Ketentuan ayat ayat (5) Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1)Mekanisme pelaksanaan belanja Bansos berupa uang dilakukan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait dengan melakukan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan dokumen pencairan yang diajukan oleh penerima Bansos, yaitu kelengkapan dokumen Bansos kepada Gubernur sebagai berikut:
1. a.Bansos untuk individu, keluarga dan/atau kelompok masyarakat:
  1. 1.surat permohonan pencairan Bansos;
  2. 2.usulan Bansos;
  3. 3.keputusan Gubernur tentang penerima Bansos;
  4. 4.petunjuk teknis pelaksanaan Bansos;
  5. 5.fotokopi kartu tanda penduduk dan/atau identitas lainnya penerima belanja Bansos;
  6. 6.fotokopi rekening bank dan surat pernyataan bahwa rekening bank tersebut masih aktif atas nama penerima Bansos;
  7. 7.kuitansi bermaterai cukup yang ditandatangani dan mencantumkan nama lengkap penerima Bansos; dan
  8. 8.pakta integritas dari penerima Bansos yang menyatakan bahwa Bansos yang diterima akan digunakan sesuai dengan petunjuk teknis.
2. b.Bansos untuk lembaga non pemerintah:
  1. 1.surat permohonan pencairan Bansos;
  2. 2.usulan Bansos;
  3. 3.keputusan Gubernur tentang penerima Bansos;
  4. 4.petunjuk teknis pelaksanaan Bansos;
  5. 5.fotokopi kartu tanda penduduk dan/atau identitas lainnya penerima belanja Bansos;
  6. 6.fotokopi rekening bank dan surat pernyataan bahwa rekening bank masih aktif atas nama penerima Bansos;
  7. 7.kuitansi bermaterai cukup yang ditandatangani dan mencantumkan nama lengkap penerima Bansos; dan
  8. 8.pakta integritas dari Penerima Bansos yang menyatakan bahwa Bansos yang diterima akan digunakan sesuai dengan petunjuk teknis.
(2)Persyaratan Bansos untuk individu, keluarga dan/atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan angka 8, tidak termasuk Bansos yang tidak dapat direncanakan.
(3)Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait meneliti kelengkapan dokumen administrasi belanja Bansos sebagai dasar menerbitkan surat permintaan pembayaran serta bahan penerbitan surat perintah membayar.
(4)Surat perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan kepada kuasa BUD untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(5)Format surat permohonan pencairan belanja Bansos, rincian penggunaan belanja Bansos, surat pernyataan rekening bank, kuitansi, dan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

8.Ketentuan ayat (1) Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1)Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait melakukan proses pengadaan belanja Bansos berupa barang berdasarkan DPA-SKPD/Unit Kerja Terkait dan rencana kebutuhan dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai Peraturan Perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.
(2)Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait mencatat dan melaporkan barang hasil pengadaan pada jenis belanja Bansos, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja Bansos barang berkenaan.
(3)Penyerahan belanja Bansos berupa barang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait kepada penerima Bansos.
(4)Penyerahan belanja Bansos berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah persyaratan dilengkapi, sebagai berikut:
1. a.Bansos untuk individu, keluarga dan/atau kelompok masyarakat:
  1. 1.Berita acara serah terima bermaterai cukup, ditandatangani penerima Bansos diketahui pengurus barang/pengurus barang pembantu pada unit kerja; dan
  2. 2.Keputusan Gubernur tentang penerima Bansos berupa barang.
2. b.Bansos untuk lembaga non pemerintah
  1. 1.Berita acara serah terima bermaterai cukup, ditandatangani penerima Bansos pengurus barang/pengurus barang pembantu pada unit kerja; dan
  2. 2.Keputusan Gubernur tentang penerima Bansos berupa barang
  3. 9.Ketentuan ayat (1) Pasal 48 diubah, ayat (3) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e, dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

(1)Penerima Bansos berupa uang dan/atau barang menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan Bansos kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait.
(2)Penerima Bansos bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Bansos yang diterimanya.
(3)Pertanggungjawaban penerima Bansos meliputi:
1. a.laporan penggunaan Bansos;
2. b.surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Bansos yang diterima telah digunakan sesuai petunjuk teknis;
3. c.bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang-undangan; dan
4. d.salinan bukti serah terima barang (untuk bansos berupa barang)
(4)Dihapus
(5)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.
(6)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d, disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bansos selaku objek pemeriksaan.
(7)Format dokumen pertanggungjawaban penggunaan Belanja Bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

10.Ketentuan ayat (3) Pasal 49 diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 35

Pasal 38

Pasal 40

Pasal 43

Pasal 45

Pasal 48

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 35

Pasal 38

Pasal 40

Pasal 43

Pasal 45

Pasal 48

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2022