DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 106 Tahun 2016

Nomor: 106
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 3 Staf Ahli Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Pasal 8 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, seta Tata Kerja Staf Ahli Gubenur Bali; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA STAF AHLI GUBERNUR BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
5.Staf Ahli adalah Staf Ahli Gubernur Bali.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Staf Ahli membantu Gubernur, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Staf Ahli Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a.Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
b.Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan
c.Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

BAB III

TUGAS POKOK STAF AHLI

Pasal 4

(1)Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan mempunyai tugas pelaksanaan analisis, penyusunan telaahan dan pertimbangan di bidang hukum, politik dan pemerintahan.
(2)Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pelaksanaan analisis, penyusunan telaahan dan pertimbangan di bidang pembangunan, kemasyarakatan dan sumber daya manusia.
(3)Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas pelaksanaan analisis, penyusunan telaahan dan pertimbangan di bidang ekonomi dan keuangan.

BAB IV

FUNGSI STAF AHLI

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Staf Ahli mempunyai fungsi:

a.memberikan pertimbangan kepada Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya;
b.melakukan koordinasi serta menyerap informasi dari berbagai pihak termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 5

(1)Staf Ahli wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, konsultasi dan sinkronisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi.
(2)Hubungan kerja Staf Ahli dengan Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.

BAB X

JABATAN STAF AHLI

Pasal 6

Staf Ahli merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tugas dan Fungsi Staf Ahli Gubernur Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 20 Desember 2016 GUBERNUR BALI, MADE MANGKU PASTIKA Diundangkan di Denpasar pada tanggal 20 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, COKORDA NGURAH PEMAYUN BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2016 NOMOR 106

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…